Connect with us

Nasional

SOKSI Hadir Membantu Pemerintah dan Masyarakat Melawan Covid-19

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Ahmadi Nur Supit, Wakil Ketua Umum SOKSI menyampaikan apresiasi dan rasa bangga terhadap ratusan warga masyarakat sekitar kediaman (Alm) Prof Suhardiman, Pendiri SOKSI, yang antusias mengikuti Rapid Test dan Suntik Vitamin C yang diadakan ormas SOKSI sebagai rangkaian HUT SOKSI ke 60 pada Jumat 8 Mei 2020, di Kramat Batu Cipete Jakarta Selatan.

Supit juga mengatakan, dalam situasi bencana Covid19 ini, kePancasila an kita di uji. Percaya bahwa bencana adalah ketetapannya, rasa empati atas kesulitan yang menimpa masyarakat kita, persatuan dan kesatuan serta kegotongroyongan, termasuk mengedepankan prinsip keadilan dalam kesetaraan.

“Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pun dapat kita rasakan dalam situasi bencana ini, itu alasan SOKSI hadir bersama masyarakat untuk bersama-sama memerangi pandemi Covid 19 yang belum juga berakhir agar masyarakat bisa segera beraktivitas normal kembali,” ujar mantan Ketua Banggar DPR-RI periode lalu ini.

Di tempat yang sama, Bambang Soestyo (BamSoet) Ketua MPR-RI yang juga Wakil Ketua Umum SOKSI yang turut hadir mengingatkan masyarakat untuk tidak memperlakukan orang yang terkena virus sebagai musuh apalagi sampai dikucilkan dari masyarakat.

“Kita justru harus berempati terhadap korban bencana, karena disinilah nilai-nilai kemanusiaan kita yang sesungguhnya,” tegas Bamsoet.

Lebih jauh Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menyampaikan pentingnya kerjasama yang baik antara Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Masyarakat agar persoalan bangsa yang masih berlangsung di depan mata ini tidak berlarut-larut.

“Tanpa kerjasama yang baik dari seluruh pihak dan elemen masyarakat, maka persoalan virus ini tidak akan pernah selesai atau sulit diputus mata rantainya,” ujar BamSoet.

Persoalan serius pasca bencana perlu kita waspadai dan antisipasi sama-sama, jangan sampai ada pihak yang memperkeruh atau memanfaatkan situasi dari bencana.

Dalam skala besar seperti mafia impor, penimbun dll atau masyarakat kecil penerima bantuan pun harus pula mau berbagi kepada lainnya yang lebih membutuhkan jika merasa sudah mendapat bantuan sejenis. Saat seperti inilah kebersamaan kita harus diutamakan, tidak boleh egois hanya mementingkan keselamatan diri sendiri saja, ujar Wakil Ketua Umum SOKSI dalam sambutannya.

Baru sekarang saya melihat, Ormas yang turun langsung membantu Pemerintah untuk mengatasi Covid 19 sekaligus meringankan beban masyarakat, SOKSI adalah Ormas pertama yang hadir ditengah bencana Covid 19, khususnya di Ibukota, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria mengawali sambutannya pada peringatan HUT SOKSI ke 60 di Kediaman Prof Suhardiman.

SOKSI yang telah menunjukkan kiprah dan kematangannya dalam berorganisasi, seiring usianya yang sudah semakin dewasa harus terus hadir membantu masyarakat dalam peran dan fungsinya. Kader-Kader SOKSI yang handal tersebar di banyak posisi sudah bukan rahasia umum, karenanya tidak heran jika SOKSI menjadi Ormas yang unggul dan memiliki peran yang tidak bisa dibilang sedikit untuk negeri ini, ujar WaGub DKI dalam sambutannya.

Kediaman Alm. Prof Suhardiman yang merupakan Tokoh bersejarah, Pendiri SOKSI, dipilih menjadi tempat diselenggarakannya acara Doa untuk Bangsa dan SOKSI Peduli sebagai rangkaian acara HUT SOKSI ke 60. Tempat ini mengingatkan arti penting kita semua tentang militansi perjuangan dan kebesaran organisasi yang lahir dari konsistensi dan kebersamaan.

Bahkan Presiden Joko Widodo pun diketahui berkali-kali mendatangi kediaman Prof Suhardiman sebelum menjabat sebagai orang nomor satu di negeri ini, untuk meminta doa restu sekaligus berguru politik.

Turut hadir dalam acara ini, putra biologis pendiri SOKSI, yang juga Plt Ketum SOKSI, Bobby Suhardiman; Dewan Pembina SOKSI, Prof Thomas Suyatno; Anggota DPR RI, Andi Ahmad Dara dll; serta perwakilan Depinas, Lembaga Konsentrasi, Depidar, dan Depicab SOKSI.

Selain itu hadir pula Jurnalis, kader dan simpatisan SOKSI dan warga setempat yang bermaksud mengikuti Doa untuk Bangsa sekaligus Rapid Test dengan tetap memperhatikan protokol Covid 19 physical distancing.

Doa untuk Bangsa dipimpin oleh Ustad Osman Shihab. Agar kita bersabar atas ujianNYA, tetap bersyukur dan ikhtiar untuk jalan keluar terbaik serta tawakal atas takdirNYA.

Sementara Ratusan peserta yang mengikuti test dinyatakan negatif, hal itu didampaikan oleh Bobby Suhardiman, Plt Ketum SOKSI. Dia katakan kita bersyukur tidak ada yang terpapar Covid 19, namun tetap harus waspada, menjalani perilaku hidup yang sehat, menciptakan lingkungan yang kondusif, menjaga metabolisme serta kekebalan tubuh.

“Karena virus ini masih gentanyangan di sekitar kita dan status siaga Covid19 belum resmi dicabut, meskipun demikian, kreativitas, semangat dan kebersamaan harus terus terjaga, caranya bisa saja berbeda-beda tergantung inovasi masing-masing,” imbuh Bobby Suhardiman, Plt Ketum SOKSI di akhir acara.

Dalam kegiatan ini SOKSI melakukan Rapid Test kepada Kader dari Depinas, Depidar, Depicab dan Lembaga Konsentrasi SOKSI, simpatisan SOKSI, Jurnalis dan Warga Setempat, sekaligus membagikan ratusan paket sembako kepada kader, jurnalis dan masyarakat yang terdampak secara langsung dari bencana Covid19 ini. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Profesor LIPI : Demokrasi Mengalami Kemunduran

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Demokrasi bisa mengalami stagnasi bahkan kemunduran. Negara yang demokratis bisa kembali menjadi otoriter hingga diktator.

“Hal ini disebabkan menguatnya oligarki yang bercokol dalam sistem demokrasi,” demikian dikatakan oleh Prof. LIPI, Dr. Firman Noor.

Masalah oligarki ini menjadi pembahasan utama dalam lounching dan bedah buku Demokrasi dan Oligarki yang ditulis Prof. Dr. Firman Noor, di Procope Coffee Shop, Bintaro, Kamis (4/3/2021).

Dalam pemaparannya, Dr. Firman Noor yang juga adalah peneliti LIPI bidang politik ini menjelaskan demokrasi adalah spirit negeri ini.

“Demokrasi memberi peluang kepada nobody menjadi somebody. Karakternya equality, persamaan dan toleransi,” sambungnya.

Tetapi, kata Prof. LIPI, demokrasi berpeluang dibajak oleh oligarki. Terbukti demokrasi mengalami kemunduran atau regresi.

“Saat ini kita berada pada era post demokrasi atau kekuasaan elit atas elit, kondisi yang tidak otoriter tapi sudah meninggalkan spirit demokrasi. Elitisme ini membuat oligarki semakin kuat,” jelas Firman.

Menurut Firman, oligarki adalah segelintir orang yang bisa mengendalikan kekuasaan, bisa mengatur dan mengkondisikan situasi politik, seperti dalang yang mengatur wayang.

Dia tambahkan, demokrasi yang mahal kerap memerlukan oligarki. Oligarki mempengaruhi aktor politik, partai politik, bahkan sistem politik.

“Jadi, modus oligarki yaitu fasilitasi rekrutmen politik, fase koalisi politik, fase elektoral, pembentukan pemerintahan, hingga pembuatan kebijakan,” urainya.

Agar demokrasi tidak dibajak oligarki menurut firman, harus ada pemberdayaan ekonomi rakyat, dan memberi pemahaman bahwa oligarki itu berbahaya.

Selain itu harus ada perbaikan regulasi, penguatan pelembagaan agar tidak mudah mendapat intervensi oligarki.

“Penegakan hukum yang kuat juga bisa menangkal oligarki. Dimana penegakan hukum lemah, disitulah oligarki merasa nyaman,” pungkas Firman.

Sementara Anggota DPD RI Tamsil Linrung menyoroti tumbuh suburnya oligarki pada pemerintahan Jokowi.

“Dibawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia tidak cuma paceklik ekonomi tapi juga resesi demokrasi,” ujarnya.

Tamsil menyebut, Oligarki tumbuh sehat. Dinasti politik menguat. Anak dan menantu diberi ruang memimpin daerah dinegara yang dipimpinnya.

“Politik turun-temurun adalah salah satu wajah oligarki di negeri ini,” ungkap Tamsil.

Menurut Tamsil, oligarki menjadi kuat karena dua hal, yakni: Pertama, karena politik kita berbiaya mahal. Pemilihan Presiden ditengarai beberapa pihak mencapai triliunan rupiah.

“Angka ini fantastis dan sulit bahkan mustahil dipenuhi oleh kandidat secara mandiri. Maka kandidat Pilpres berjejaring dengan para pengusaha sehingga menjadi cikal bakal terbentuknya oligarki,” lanjutnya.

Kedua, adanya presidential threshold, selain mengerdilkan demokrasi, juga menjadi sumber petaka oligarki. Untuk mengusung calon presiden, partai politik sejak awal harus bersekutu demi memenuhi ambang batas pencalonan.

“Padahal, ambang batas tak lebih dari keengganan partai politik besar memunculkan figur-figur alternatif dalam kontestasi Pilpres,” sambung Tamsil.

Oleh karna itu, kata Tamsil, Oligarki harus dilawan, tak boleh dibiarkan tumbuh subur, menjadi kanker yang menggerogoti demokrasi.

“Sebab, oligarki mereduksi partisipasi politik dan kedaulatan rakyat yang secara keseluruhan berujung pada tumbuhnya sikap anti demokrasi,” tegasnya.

Celakanya, sikap anti demokratis tersebut dapat merembes pada rakyat kebanyakan. Karena oligarki cenderung mengandalkan kekuatan finansial, suara rakyat dikalkulasi dalam nominal rupiah. Rakyat dididik melihat pesta demokrasi sebagai musim amplop.

Politisi PDIP Masinton Pasaribu dalam paparannya melacak kapan oligarki di Indonesia muncul. Menurut dia, ketika rezim Orde Baru berkuasa, disitulah banyak bermunculan oligarki.

“Setelah reformasi, aktor oligarki justru menjadi pelaku utama dalam politik. Bahkan memiliki partai politik,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Skrining Memastikan Pelaku Perjalanan Internasional Dalam Keadaan Sehat

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Satgas Penanganan Covid-19 mengklarifikasi terkait adanya pelaku perjalanan internasional yang membawa hasil negatif swab PCR dari negara asal, dan ketika melakukan rapid test PCR atau swab PCR di Indonesia hasilnya positif.

Terkait hal itu Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito membenarkan bahwa temuan itu hasil dari upaya skrining untuk memastikan pelaku perjalanan dalam keadaan sehat dan mencegah imported case masuk Indonesia.

Wiku Adisasmito mengungkapkan, hal ini memang mungkin terjadi karena berbagai faktor seperti sampel swab PCR yang diambil terlalu awal pada masa inkubasi, sehingga virus belum terdeteksi

Demikian Dia menjelaskan, dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (23/2/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Penyebab lain terdapat kemungkinan terjadinya penularan antara masa tes di negara asal, sebum berangkat yaitu 3 x 24 jam selama perjalanan, atau karantina. Hal yang penting untuk diingat, bahwa median masa inkubasi Covid-19 adalah 5 sampai 6 hari.

Lalu yang menjadi pertanyaan lagi terkait persyaratan administrasi saat masuk Indonesia dan mekanisme isolasi pelaku perjalanan internasional.

Untuk itu Wiku menekankan bagi WNA dan WNI yang melakukan perjalanan internasional dan kembali masuk Indonesia harus mengikuti seluruh ketentuan dan persyaratan dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 SE No. 8 Tahun 2021.

Dalam surat edaran mengatur pelaku perjalanan internasional harus mematuhi protokol kesehatan dan memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan. Yaitu membawa hasil negatif RT-PCR dari negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3×24 jam.

Dan juga sebagaimana yang tertuang dalam SK No. 9 Tahun 2021 disebutkan bahwa seluruh pelaku perjalanan internasional yang masuk Indonesia diwajibkan melakukan karantina selama 5 x 24 jam ditempat yang sudah ditentukan.

Tempat karantina berlokasi di Wisma Atlit Pademangan yang diperuntukkan bagi WNI pekerja migran, pelajar atau mahasiswa dan pegawai pemerintah. Untuk kategori ini, pembiayaannya ditanggung pemerintah.

Namun bagi WNI diluar kriteria tersebut, dapat melakukan karantina di tempat akomodasi yang memperoleh sertifikasi dari Kementerian Kesehatan. Hal ini juga berlaku bagi WNA yang melakukan karantina dan menggunakan biaya sendiri.

Dan dalam masa karantina, pelaku perjalan wajib melakukan tes RT-PCR. Apabila hasilnya dinyatakan positif, maka pelaku perjalanan internasional akan dilakukan perawatan di rumah sakit.

Mengenai pembiayaan, bagi WNI akan ditanggung pemerintah, bagi pelaku perjalanan WNA menggunakan biaya mandiri. “Sekali lagi harap menjadi perhatian bahwa ada perbedaan mekanisme pembiayaan untuk golongan yang berbeda,” jelas Wiku.

Juga terkait reinfeksi pada pelaku perjalanan yang sebelumnya telah sembuh dari Covid-19, namun didapati positif sebelum masuk Indonesia. Berdasarkan studi ilmiah hal ini memang mungkin terjadi.

Mengapa? Karena pada prinsipnya, infeksi pada setiap orang menimbulkan efektivitas antibodi yang berbeda-beda baik dari kadar maupun jangka waktunya.

“Virus Sars-Cov2 adalah tipe virus Corona yang baru, sehingga imunitas yang terbentuk setelah terpapar, masih menjadi tanda tanya bagi para ilmuwan, sehingga hasil studi tersebut masih bersifat dinamis,” jelas Wiku.

Menurut Hongkong Medical Journal tahun 2020, virus ini masih bersembunyi dalam tubuh, bisa juga karena kontaminasi silang dari strain virus lainnya, atau bisa juga hasil pemeriksaan pasien positif palsu atau false positif, atau metode pengambilan spesimen yang salah.

Oleh karena itu, untuk dapat melindungi diri dari reinfeksi, maka para penyintas Covid-19 harus selalu disiplin terhadap protokol kesehatan.

Satgas Penanganan Covid-19 juga menghimbau para petugas di lapangan dapat memberikan penjelasan yang baik pada pada WNI maupun WNA yang masuk Indonesia. Agar para pendatang mengerti persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk dapat masuk Indonesia.

Hal ini Wiku Adisasmito pun berharap agar seluruh lapisan masyarakat bisa mengahargai dan mematuhi protokol ini, karena ini adalah upaya pemerintah dalam mencegah impor kasus Covid-19. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

PPTR EXPO Menjawab Publik “Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah”

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang akan mengadakan kegiatan “PPTR Expo Menjawab Publik”

Adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Hari ini Senin, 22 Februari 2021 s/d Kamis, 25 Februari 2021, yang dimulai pada pukul 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB, bertempat di Lobby Gedung Kementerian ATR/BPN, Jl. Raden Patah 1 No. 1 Jakarta Selatan.

Berikut Narasumber yang akan mengisi di hari tersebut adalah: Senin, 22 Februari 2021 (Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilaya Tertentu, lalu pada Selasa, 23 Februari 2021 (Kasubdit Pengendalian Hak Tanah).

Menyusul kemudian di Hari Rabu, 24 Februari 2022 (Ksubdit Pengendalian Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Perbatasan dan Wlayah Tertentu), dan di Hari Kamis nya, 25 Februari 2021 (Kasubdit Pengendalian Alih Fungsi Lahan).

Hari ini, Senen 22 Februari 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) memaparkan beberapa kendala yang ditemui dalam melakukan pemantauan dan evaluasi hak atas tanah.

Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kemenetrian ATR/BPN Asnawati mengatakan, kendala pertama ialah informasi hak atas tanah di Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) tidak lengkap.

“Dalam melakukan pemantauan, ini hal yang seringkali kami temui saat kami menemukan objek namun objeknya belum tersedia di KKP,” ujarnya dalam gelaran PPTR Expo, Senin (22/2).

Dia sebutkan yang Kedua adalah tidak adanya dokumen di Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat saat hendak mengumpulkan data.

Ketiga ialah citra geografis yang tidak update. Asnawati mengatakan, ketika pihaknya melakukan interpretasi, kondisi di lapangan ternyata sudah tidak sesuai dengan apa yang tertuang di citra itu sendiri, dan

Keempat, pemegang hak tidak kooperatif. Kendala ini menjadi kendala yang cukup sulit bagi pihaknya. Lalu, situasi yang tidak kondusif karena sengketa juga turut mempengaruhi pelaksanaan evaluasi hak tanah. (Amhar)

Continue Reading

Trending