Connect with us

Hukum

Cemarkan Nama Baik Tri Jiwapraja, Roman Sibuea Terancam di Pidana

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – CEO Perusahaan Business Sofware PT. Duta Dunia Data (3D) Tri Redana Yanuar Jiwapraja akan lapor balik Roman Sibuea atas pencemaran nama baiknya yang ditulis dengan sengaja di IG milik Direktur Utama PT. Roda Maju Nusantara (RMN) Roman Sibuea pada tanggal 2 Maret 2020 lalu.

Dalam postingan tersebut, Roman menyebut Tri Jiwapraja sebagai otak pelaku penganiayaan atas dirinya yang dilakukan oleh 4 orang pada tanggal 16 Februari 2020 lalu. Roman memposting foto Tri Jiwapraja di IG nya sekaligus menulis ‘ini foto pelaku yang masih dalam pengejaran kepolisian dan yang mengambil barang milik saya seperti mobil, hp dan barang-barang yang lain…’

“Prosesnya sedang ditangani kuasa hukum perusahaan kami, tapi entah sampai mana progressnya, karena yang mengurus bukan saya. “Tulis Tri dipesan singkatnya melalui WhatsApp redaksi kabartoday, Minggu (2/5/2020).

Tri Jiwapraja juga menyebut saat ini dirinya sedang terlockdown di luar Negeri sebelum wabah covid-19 melanda Indonesia, sehigga ia harus stay, dan tidak bisa kembali sampe masa pandemi. Namun jika mendesak, ia menjelaskan akan segera kembali untuk memulihkan nama baiknya.

“Kerugian yang saya alami sangat banyak, akibat ulah Roman, kerugian yang saya alami adalah progress pekerjaan aplikasi startup yang sudah melibatkan asosiasi ratusan ribu orang, serta pembeli aplikasi ini kebetulan ECI (Emirates Group) agak mundur. Secara nominal, saya kehilangan milyaran rupiah karena pekerjaan ini juga kepercayaan yang mungkin sulit kembali. “Beber Tri.

Tri menilai indikasi kuat Roman untuk menjatuhkan dirinya dimata para klien-kliennya, bahkan Tri juga menyebut Roman tidak fokus terhadap masalah yang dituntut para korban. “Para korban sempat kerumah saya dan menceritakan duduk permasalahan mereka yang ditipu Roman. Mereka datang kerumah saya, namun Roman lari dari tanggungjawabnya dengan mengambil dana-dana konsumen untuk mencairkan pinjaman dari funder, pengakuannya sih funder singapore, dan saya tidak kenal, bahkan tidak pernah tau soal itu. “Ulas Tri.

Bahkan Tri juga mengungkapkan soal tujuh (7) konsumen yang ditipu Roman Sibuea hampir berjumlah 300 jutaan. Tri menegaskan dirinya memiliki bukti-bukti lengkap atas penipuan Roman Sibuea. “Roman telah mengkambing hitamkan beberapa orang dan menuduhnya telah menerima uang-uang itu, mereka para konsumen Roman awalnya menuduh saya yang menerima uang tersebut dikarenakan roman mengaku 1 group dengan PT. Duta Dunia Data (3D) yang saya miliki, dan ada beberapa orang lagi yang dituduh Roman. “Beber Tri.

Ketua Umum LSM Pesdam Polri, Bachrudin, SH., ketika dikonfirmasi terkait persoalan kasus ini, Minggu (3/5/2020) sore juga menilai Roman Sibuea telah sengaja melakukan penyebaran kebencian melalui digital IT sosial media tentang Tri Jiwapraja untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari jeratan hukum setelah banyak laporan kepolisian atas perbuatannya melakukan tipu-tipu kepada sejumlah dana investor dan beberapa konsumen.

“Faktanya kan memang PT RMN milik Roman sendiri yang melakukan tipu muslihat, tetapi Roman melakukan pemalsuan data, dan dananya seolah-olah di kirimkan ke PT . Duta Dunia Data (3D) milik Tri Jiwapraja. “Jelas Bachrudin.

Meski postingan fitnahan Roman Sibuea terhadap Tri Jiwapraja di akun IG dan FB nya sudah dihapus, tertanggal 13 April 2020 lalu. Bachrudin meyakini jejak digitalnya masih ada. “Kami semakin yakin dan akan buktikan bahwa akun @romansibuea tersebut memang miliknya dan tidak ada pemanfaatan dari pihak manapun. Roman harus bertanggungjawab itu. “Urainya.

Kronologis yang diterima LSM Pesdam ini atas polemik Tri Jiwapraja dengan Roman Sibuea adanya unsur orang ketiga. Hal itu terungkap, ketika tuduhan-tuduhan Roman yang mengaku-ngaku bahwa telah menyetorkan uang hasil penarikan dari para korban kepada pemilik PT. Duta Dunia Data sehingga banyak meninbulkan kerugian perusahaan milik Tri Jiwapraja.

Ia menyebut sebagai bentuk penyelarasan data, Tri Jiwapraja langsung mengeluarkan dan menunjukan bukti-bukti kiriman dana dari Roman terkait kasus tersebut diatas, bukti akte perusahaan dan legalitas PT. 3D. Bukti-bukti itu tidak adanya nama Roman Sibuea melalui pesan data WhatsApp ke LSM Pesdam dan beberapa wartawan. Konflik permasalahan hukum yang diperbuat Roman Sibuea akan menjadi sasaran balik pada dirinya.

“Hasil kroscek kebenaran memang tidak ada buktik ada aliran dana Sdr Roman ke rekening Tri Jiwapraja, bahkan bukti legalitas lainnya sudah jelas kok. “ujarnya.

Bachrudin menyatakan LSM nya berani mengungkapkan kebenaran bahwa Tri Jiwapraja adalah salah satu korban dari sekian banyak korban tindak pidana yang diperbuat Roman Sibuea, “ini pengakuannya yang telah kami kroscek, bahwa benar adanya nama Tri Jiwapraja telah dicatut, difitnah, dijelek jelekan, di tuduh makan uang, disebarkan informasi palsu soal buronan dan DPO melalui akun sosial media IG dan FB nya Roman Sibuea. “Rincinya.

*_Munculnya Permasalahan Baru_*

Belum tuntas permasalahan diatas, muncul kembali kasus penculikan dan pengeroyokan dari empat (4) orang yang dirugikan oleh Roman Sibuea. Meski sebelumnya para korban penipuan tersebut telah melaporkan Roman Sibuea pada tanggal 14 Februari 2020 di Polres Jakarta Selatan dan pada tanggal 15 Februari 2020 di Polresta Depok, dengan tuduhan pasal 372, 378.

Diakui Roman melalui bukti Laporan kepolisian atas nama pelapor Romel Sibuea dengan nomor LP/399/K/2020/SPKT/Restro Bks Kota, tanggal 16 Februari 2020 di Mapolres Bekasi Kota, bahwa ada penculikan dan penganiayaan atas dirinya. Bahkan dengan cepat penyidik langsung membuat SPDP pada waktu yang sama, yakni tanggal 16 Februari 2020. Hingga akhirnya Polisi berhasil menangkap 4 tersangka di salah satu hotel di wilayah Garut Jawa Barat.

“4 orang pelaku sudah diamankan di Mapolres Bekasi Kota sejak 17 Februari bulan lalu, dari keterangan korban mereka melakukan tindakan penjemputan di kos-an, Komplek Mas Naga, Jl. Alexander Bekasi Selatan. “Ucap Kasat Reskrim Mapolres Bekasi Kota, AKBP Arman saat dikonfirmasi, Minggu (12/4/2020) lalu.

Arman juga membenarkan bahwa telah dikirimkan SP2HP tentang perkara sedang berjalan setelah keluarnya SPDP tanggal 16 Februari 2020. “Justru waktu itu ungkapnya sudah sangat cepat kok, malah justru Roman juga ada kesalahan ke para tersangka, dan negonya ga masuk akal, malah mau memanfaatkan perkara dan situasi. saya juga ga suka dengan hal tersebut. “Jelas Arman.

Kasat Reskrim Polresta Bekasi Kota, AKBP Arman juga menyayangkan adanya tindakan hukum sendiri. “Salahnya para tersangka kenapa mereka nyulik dulu sambil buat LP. Kan ada Polri. Kalo dirugikan ya lapor, bukan ambil tindakan sendiri… makanya LP yang di Depok dan lain-lain harus segera dituntaskan supaya berimbang. “Tulisnya dalam pesan singkat AKBP Arman pada wartawan.

Selain itu, TKP kedua adalah rumah milik Dirut PT. Duta Dunia Data (3D) Tri Jiwapraja yang diduga dijadikan tempat penganiayaan terhadap Roman Sibuea. Rumah tersebut beralamat di perumahan The Address Cluster Platinum blok AA/39, Jl. Lewinanggung Depok Jawa Barat.

Sementara Kapolres Bekasi Kota, Kombes Pol Wijonarko saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan mengecek kembali berkas kasus pelaporan Roman Sibuea dan mengecek postingan IG/ facebook Roman tersebut sebagai unsur melanggar UU ITE, karena postingan itu telah di kait-kait kan dan menyeret-nyeret nama Direktur Utama PT. Duta Dunia Data (3D).TRI JIWAPRAJA “Nanti kita cek ulang yaa berkasnya mas. “Kata Kapolres saat dikonfirmasi, Minggu (12/4/2020) lalu. “pungkasnya.

Continue Reading

Hukum

Kuasa Hukum Pelapor Minta Penyidik Tegakan Hukum pada Roy Suryo

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pada tanggal 20 Juni 2022, Kurniawan Santoso didampingi beberapa Umat Buddha, telah melaporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/3042/VI/SPKT/POLDA
METRO JAYA, sesuai dengan UU ITE Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 UU RI No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 dan pasal 156 a KUHP.

“Dan saat ini laporan tersebut telah ditangani dan menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka,” ungkap Herna Sutatana, S.H., M.H., (kuasa hukum pelapor/Umat Biddha), di Batik Kuring SCBD Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Herna mengatakan, kewenangan penahanan memang ada di tangan penyidik, berdasarkan KUHAP yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menegakkan hukum dan memberi rasa keadilan kepada para korban dengan hak menahan atau tidak menahan tersangka, namun kewenangan subyektif itu tetap mengacu pada rasa keadilan bagi Korban.

Hari ini kami hanya ingin menyampaikan bahwa jangan ada lagi penistaan agama dan jangan lagi simbol agama dijadikan lelucon atau media

Di sini hadir kawan-kawan yang berbeda Keyakinan yang akan terus mengawal kasus ini sampai selesai

“Ini kami lakukan dengan tujuan tidak ada lagi kegaduhan/keonaran karena penistaan agama dan bersama-sama kita menghormati agama yang ada di Indonesia demi menjaga NKRI,” tutup Herna Sutarna. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Alami Kekerasan Pendiri Blue Bird Gugat Kapolda Metro Jaya dan Mantan Kapolri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta -Salah satu anak pendiri Blue Bird Elliana Wibowo (58th)
menggugat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri di PN Jakarta Selatan.

Elliana menilai kedua pihak tersebut turut bertanggungjawab atas terhentinya penyidikan tindak pidana yang telah dialaminya pada tahun 2000 dan atas tidak diterimanya dividen selama hampir 10 tahun.

Untuk itu, Elliana menunjuk Stefanus Roy Rening dan sejumlah pengacara lain sebagai kuasa hukum yang telah mendaftarkan dua jenis gugatan sekaligus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jum’at, 22 Juli lalu.

Roy Rening kuasa hukum Elliana mengungkapkan, bahwa gugatan praperadilan dengan nomor perkara No. 63/Prapid/2022/PN. JKT. SEL, kami tujukan ke Kapolda atas terhentinya penyidikan kasus pengeroyokan dan
penganiayaan. Padahal putusan praperadilan PN Jakarta Selatan memerintahkan Kepolisian untuk melimpahkan berkas ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

“Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap. Jadi tak ada pilihan lain kecuali
melimpahkan berkas perkara kepada Kejaksaaan Negeri Jakarta Selatan,” ujar Roy kepada awak media di kawasan menteng, Jakarta, Rabu, (27/7/2022).

Berawal dari Rapat Umum Pemegang Saham Blue Bird pada 23 Mei 2000, Elliana dan Janti mengalami intimidasi, kekerasan, dan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum direksi dan komisaris Blue Bird. Ia melapor ke Polres Jakarta Selatan (Surat Laporan Polisi No. Pol. 1172/935/K/V/2000/Res.Jak.Sel
tertanggal 25 Mei 2000).

Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan, Polres Jakarta Selatan menetapkan 4 tersangka, yaitu Purnomo Prawiro, Noni Sri Aryati Purnomo, Indra Marki dan Endang Purnomo.

Polres lalu menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri. Namun pada 4 Agustus 2000, Kejaksaan mengembalikan berkas perkara dengan petunjuk lewat Surat Nomor B-78/P-1.13.3/E.2/08/2000. Hingga kini, Polres tidak menindaklanjuti petunjuk jaksa dan mengabaikan perkara tersebut.

Roy menjelaskan, permohonan praperadilan yang diajukan Elliana adalah bagian dari pengawasan secara horizontal atas praktik penegakan hukum di Kepolisian.

“Ini juga upaya mendukung Polri dan dalam mewujudkan visi Kapolri saat ini,
yaitu Presisi. Peningkatan kinerja penegakan hukum, penguatan fungsi
pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan,” kata Roy.

Lebih lanjut Roy menambahkan, selain gugatan praperadilan, Elliana juga sedang memperjuangkan hak-haknya sebagai salah satu pemegang saham pendiri. Sejak 2013 hingga kini ia belum menerima dividen dari Blue Bird Group.

Ada pun pihak-pihak yang digugat perdata adalah Dr H Purnomo Prawiro, Noni Sri Ayati Purnomo, Hj Endang Purnomo, Dr Indra Marki, Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jenderal Polisi (Purn) Drs H. Bambang Hendarso Danuri, M.M., PT Big Bird, PT Blue Bird Tbk sebagai para Tergugat dan Otoritas Jasa Keuangan serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat. Gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara 677/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel.

“Gugatan perbuatan melawan hukum dilakukan karena Elliana merasa dirugikan secara materiil dan immaterial,” tambah Roy.

Adapun kerugian perdata yang dialami Elliana sebagai Penggugat terdiri dari kerugian materiil dan kerugian imateriil. Kerugian material akibat serangkaian tindak pidana yang dihentikan penyidikannya serta tidak dibayarkannya dividen selama 10 tahun enam bulan yang dikualifikasi sebesar Rp. 1.363.768.900.000, – (Satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Sedangkan kerugian immaterial sebesar Rp.10.000.000.000.000 (sepuluh triliun rupiah). Upaya hukum ini dilakukan, agar Elliana yang merupakan korban
kekerasan fisik segera mendapatkan hak-haknya kembali sebagai ahli waris dari pendiri Blue Bird Group.

Diketahui, Tim Hukum dan Advokasi
Pendiri Blue Bird Group, yakni: DR. S. Roy Rening, S.H., M.H., DR. Syamsuddin Rajab, S.H., M.H., M.M., Anggara Suwahyu, S.H., M.H., Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Davy Helkiah Radjawane, S.H., dan EM. Jagat Kautsar, S.H.

Editor : Amhar

Continue Reading

Hukum

Pengusaha Kelapa Sawit Gugat Ke PN Jakarta Pusat atas panahanan oleh Penyidik PPNS KLHK

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Direktur PT SIPP Erick Kurniawan dan Manajernya yakni Agus Nugroho mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat terkait pengangkapan, penahanan dirinya oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementrian LHK.

Gugatan semula didaftarkan di PN selatan, tapi kemudian dipindah ke pengadilan negeri Jakarta Pusat
Melalui Tim pengacaranya, antara lain Bambang Sripujo, Helmisyam Damanik, dan Rizal Nur, mengungkapkan, Gugatan kepada 2 PPNS cq menteri LHK. Mereka kecewa karena pihak tergugat tidak hadir memenuhi panggilan sidang kedua di PN Jakarta Pusat.

Diketahui sidang dipimpin Panji Surono berlangsung singkat di ruang Purwoto Gondo Subroto Lantai 3 PN Pusat, di jalan Raya Bungur Kemayoran Jakarta Pusat, senen (4/7/2022).

Adapun materi gugatan yang disampaikan antara lain terkait sah tidaknya penahanan, penetapan tersangka dan penerapan pasal pencemaran lingkungan yang di tuduhkan.

Menurut pihak penggugat, PPNS Kementrian LHK dalam kasus dugaan pencemaran lingkungan tersebut telah bertindak arogan Antara lain, pemaksaan tuduhan pencemaran limbah baku air yang tidak berdasar, kemudian tindakan semena-mena yang dinilai melanggar peraturan Kapolri.

“Menurut peraturan Kapolri Penyidik Pengawai Negeri sipil dalam menegakkan hukum tidak diperkenankan memakai senjata Laras Panjang,” ujarnya. (Herkist)

Continue Reading

Trending