Connect with us

Hukum

Cemarkan Nama Baik Tri Jiwapraja, Roman Sibuea Terancam di Pidana

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – CEO Perusahaan Business Sofware PT. Duta Dunia Data (3D) Tri Redana Yanuar Jiwapraja akan lapor balik Roman Sibuea atas pencemaran nama baiknya yang ditulis dengan sengaja di IG milik Direktur Utama PT. Roda Maju Nusantara (RMN) Roman Sibuea pada tanggal 2 Maret 2020 lalu.

Dalam postingan tersebut, Roman menyebut Tri Jiwapraja sebagai otak pelaku penganiayaan atas dirinya yang dilakukan oleh 4 orang pada tanggal 16 Februari 2020 lalu. Roman memposting foto Tri Jiwapraja di IG nya sekaligus menulis ‘ini foto pelaku yang masih dalam pengejaran kepolisian dan yang mengambil barang milik saya seperti mobil, hp dan barang-barang yang lain…’

“Prosesnya sedang ditangani kuasa hukum perusahaan kami, tapi entah sampai mana progressnya, karena yang mengurus bukan saya. “Tulis Tri dipesan singkatnya melalui WhatsApp redaksi kabartoday, Minggu (2/5/2020).

Tri Jiwapraja juga menyebut saat ini dirinya sedang terlockdown di luar Negeri sebelum wabah covid-19 melanda Indonesia, sehigga ia harus stay, dan tidak bisa kembali sampe masa pandemi. Namun jika mendesak, ia menjelaskan akan segera kembali untuk memulihkan nama baiknya.

“Kerugian yang saya alami sangat banyak, akibat ulah Roman, kerugian yang saya alami adalah progress pekerjaan aplikasi startup yang sudah melibatkan asosiasi ratusan ribu orang, serta pembeli aplikasi ini kebetulan ECI (Emirates Group) agak mundur. Secara nominal, saya kehilangan milyaran rupiah karena pekerjaan ini juga kepercayaan yang mungkin sulit kembali. “Beber Tri.

Tri menilai indikasi kuat Roman untuk menjatuhkan dirinya dimata para klien-kliennya, bahkan Tri juga menyebut Roman tidak fokus terhadap masalah yang dituntut para korban. “Para korban sempat kerumah saya dan menceritakan duduk permasalahan mereka yang ditipu Roman. Mereka datang kerumah saya, namun Roman lari dari tanggungjawabnya dengan mengambil dana-dana konsumen untuk mencairkan pinjaman dari funder, pengakuannya sih funder singapore, dan saya tidak kenal, bahkan tidak pernah tau soal itu. “Ulas Tri.

Bahkan Tri juga mengungkapkan soal tujuh (7) konsumen yang ditipu Roman Sibuea hampir berjumlah 300 jutaan. Tri menegaskan dirinya memiliki bukti-bukti lengkap atas penipuan Roman Sibuea. “Roman telah mengkambing hitamkan beberapa orang dan menuduhnya telah menerima uang-uang itu, mereka para konsumen Roman awalnya menuduh saya yang menerima uang tersebut dikarenakan roman mengaku 1 group dengan PT. Duta Dunia Data (3D) yang saya miliki, dan ada beberapa orang lagi yang dituduh Roman. “Beber Tri.

Ketua Umum LSM Pesdam Polri, Bachrudin, SH., ketika dikonfirmasi terkait persoalan kasus ini, Minggu (3/5/2020) sore juga menilai Roman Sibuea telah sengaja melakukan penyebaran kebencian melalui digital IT sosial media tentang Tri Jiwapraja untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari jeratan hukum setelah banyak laporan kepolisian atas perbuatannya melakukan tipu-tipu kepada sejumlah dana investor dan beberapa konsumen.

“Faktanya kan memang PT RMN milik Roman sendiri yang melakukan tipu muslihat, tetapi Roman melakukan pemalsuan data, dan dananya seolah-olah di kirimkan ke PT . Duta Dunia Data (3D) milik Tri Jiwapraja. “Jelas Bachrudin.

Meski postingan fitnahan Roman Sibuea terhadap Tri Jiwapraja di akun IG dan FB nya sudah dihapus, tertanggal 13 April 2020 lalu. Bachrudin meyakini jejak digitalnya masih ada. “Kami semakin yakin dan akan buktikan bahwa akun @romansibuea tersebut memang miliknya dan tidak ada pemanfaatan dari pihak manapun. Roman harus bertanggungjawab itu. “Urainya.

Kronologis yang diterima LSM Pesdam ini atas polemik Tri Jiwapraja dengan Roman Sibuea adanya unsur orang ketiga. Hal itu terungkap, ketika tuduhan-tuduhan Roman yang mengaku-ngaku bahwa telah menyetorkan uang hasil penarikan dari para korban kepada pemilik PT. Duta Dunia Data sehingga banyak meninbulkan kerugian perusahaan milik Tri Jiwapraja.

Ia menyebut sebagai bentuk penyelarasan data, Tri Jiwapraja langsung mengeluarkan dan menunjukan bukti-bukti kiriman dana dari Roman terkait kasus tersebut diatas, bukti akte perusahaan dan legalitas PT. 3D. Bukti-bukti itu tidak adanya nama Roman Sibuea melalui pesan data WhatsApp ke LSM Pesdam dan beberapa wartawan. Konflik permasalahan hukum yang diperbuat Roman Sibuea akan menjadi sasaran balik pada dirinya.

“Hasil kroscek kebenaran memang tidak ada buktik ada aliran dana Sdr Roman ke rekening Tri Jiwapraja, bahkan bukti legalitas lainnya sudah jelas kok. “ujarnya.

Bachrudin menyatakan LSM nya berani mengungkapkan kebenaran bahwa Tri Jiwapraja adalah salah satu korban dari sekian banyak korban tindak pidana yang diperbuat Roman Sibuea, “ini pengakuannya yang telah kami kroscek, bahwa benar adanya nama Tri Jiwapraja telah dicatut, difitnah, dijelek jelekan, di tuduh makan uang, disebarkan informasi palsu soal buronan dan DPO melalui akun sosial media IG dan FB nya Roman Sibuea. “Rincinya.

*_Munculnya Permasalahan Baru_*

Belum tuntas permasalahan diatas, muncul kembali kasus penculikan dan pengeroyokan dari empat (4) orang yang dirugikan oleh Roman Sibuea. Meski sebelumnya para korban penipuan tersebut telah melaporkan Roman Sibuea pada tanggal 14 Februari 2020 di Polres Jakarta Selatan dan pada tanggal 15 Februari 2020 di Polresta Depok, dengan tuduhan pasal 372, 378.

Diakui Roman melalui bukti Laporan kepolisian atas nama pelapor Romel Sibuea dengan nomor LP/399/K/2020/SPKT/Restro Bks Kota, tanggal 16 Februari 2020 di Mapolres Bekasi Kota, bahwa ada penculikan dan penganiayaan atas dirinya. Bahkan dengan cepat penyidik langsung membuat SPDP pada waktu yang sama, yakni tanggal 16 Februari 2020. Hingga akhirnya Polisi berhasil menangkap 4 tersangka di salah satu hotel di wilayah Garut Jawa Barat.

“4 orang pelaku sudah diamankan di Mapolres Bekasi Kota sejak 17 Februari bulan lalu, dari keterangan korban mereka melakukan tindakan penjemputan di kos-an, Komplek Mas Naga, Jl. Alexander Bekasi Selatan. “Ucap Kasat Reskrim Mapolres Bekasi Kota, AKBP Arman saat dikonfirmasi, Minggu (12/4/2020) lalu.

Arman juga membenarkan bahwa telah dikirimkan SP2HP tentang perkara sedang berjalan setelah keluarnya SPDP tanggal 16 Februari 2020. “Justru waktu itu ungkapnya sudah sangat cepat kok, malah justru Roman juga ada kesalahan ke para tersangka, dan negonya ga masuk akal, malah mau memanfaatkan perkara dan situasi. saya juga ga suka dengan hal tersebut. “Jelas Arman.

Kasat Reskrim Polresta Bekasi Kota, AKBP Arman juga menyayangkan adanya tindakan hukum sendiri. “Salahnya para tersangka kenapa mereka nyulik dulu sambil buat LP. Kan ada Polri. Kalo dirugikan ya lapor, bukan ambil tindakan sendiri… makanya LP yang di Depok dan lain-lain harus segera dituntaskan supaya berimbang. “Tulisnya dalam pesan singkat AKBP Arman pada wartawan.

Selain itu, TKP kedua adalah rumah milik Dirut PT. Duta Dunia Data (3D) Tri Jiwapraja yang diduga dijadikan tempat penganiayaan terhadap Roman Sibuea. Rumah tersebut beralamat di perumahan The Address Cluster Platinum blok AA/39, Jl. Lewinanggung Depok Jawa Barat.

Sementara Kapolres Bekasi Kota, Kombes Pol Wijonarko saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan mengecek kembali berkas kasus pelaporan Roman Sibuea dan mengecek postingan IG/ facebook Roman tersebut sebagai unsur melanggar UU ITE, karena postingan itu telah di kait-kait kan dan menyeret-nyeret nama Direktur Utama PT. Duta Dunia Data (3D).TRI JIWAPRAJA “Nanti kita cek ulang yaa berkasnya mas. “Kata Kapolres saat dikonfirmasi, Minggu (12/4/2020) lalu. “pungkasnya.

Continue Reading

Hukum

Tak Bisa Jawab Pertanyaan Kuasa Hukum Syahganda, Saksi Ahli Pidana Undur Diri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sidang virtual lanjutan ke XII kasus hoax dan pencemaran nama baik yang disangkakan kepada DR. H Syahganda Nainggolan terkait pro-kontra RUU Omnibuslaw tahun lalu, diwarnai pengunduran diri Saksi Ahli Pidana.

Dr. Effendi Saragih, selaku Saksi Ahli Pidana mengundurkan diri tak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan Kuasa Hukum Syahganda, Abdullah Alkatiri soal Peraturan Kapolri (Perkap) terkait barang bukti agar dijamin keaslian dan keamanannya maka perlu dilakukan uji digital ferensik.

“Bagaimana Anda bisa mengaku sebagai Saksi Ahli, jika Peraturan Kapolri saja tak paham, dalam perkara Pidana seputar ITE Perkap sangat diperlukan,” tandas Alkatiri dalam Sidang virtual lanjutan ke XII, Kamis 25/2/2021 di PN Depok, Jawa Barat.

Sebelumnya ia telah sampaikan keberatan kepada Majelis Hakim bahwa Saksi Ahli Pidana yang diajukan JPU tidak kompeten.

“Hakim kami keberatan dengan saksi ini, sebab ia bukan Ahli Pidana melainkan ia Ahli Perdata, mohon Hakim meneriman keberatan kami,” ujar Alkatiri memohon.

Sebelumnya Alkatiri sudah tanyakan gelar S3 ahli desertasinya soal Hukum Perdata, hal itu akui oleh Ahli.

“Sarjana S3 saya adalah benar desertasinya soal Hukum Perdata,” terang Effendi Saragih menjawab Alkatiri.

Namun demikian permintaan Kuasa Hukum agar Saksi Ahli Pidana tidak diajukan dipersidangan ditolak Hakim.

“Silakan Saudara Ahli Pidana lanjutkan,” terang Hakim.

“Tidak Hakim yang mulia saya tidak akan melanjutkan memberi keterangan atas pertanyaan yang diajukan ke saya, untuk itu saya mengundurkan diri,” ujar Dosen Universitas Trisakti.

Ditanya terkait pengunduran diri Saksi Ahli itu, Alkatiri jelaskan apa yang saya tanyakan saksi ahli tidak tahu, ditanya waktu pemerisaan oleh Penyidik tidak tahu, bahkan dia sendiri akui bahwa Sarjana S3nya terang Hukum Perdata. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Cuitan Syahganda Di Medsos itu Aspirasi dan Hak Konstitusional, Alkatiri : Kenapa Terdakwa Ditahan?

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sidang lanjutan ke XI, DR. H Syahganda Nainggola, perkara dugaan hoax dan ujaran kebencian seputar demo Omnibuslaw digelar siang tadi hingga malam pukul 19.00 Wib, pada Rabu, 24 Februari 2021 di PN Depok, Jawa Barat.

Dalam sidang pada hari ini Jaksa Penuntut Umum hadirkan Dua Saksi Ahli, DR Trubus (Ahli Sosiologi) dan Dr. Ronny, S.Kom., MH dari STIE Perbanas Surabaya (Ahli ITE).

Dalam keteranganya Ahli Sosiologi, sebut bahwa menyampaikan pendapat di sosmed adalah perkembangan tekhnologi, yang kemudian menjadi lingkungan baru dimana satu sama lain bisa berkomunikasi.

“Dalam ilmu sosiologi itu disebut sosiologi manusia. Dalam fungsinya sosmed memberi kemudahan manusia untuk saling berkomunikasi, menyampaikan pendapat dll,” ujar Ahli Sosiologi tersebut.

Lalu, Ahli sosiolog beri keterangan terkait dakwaan terhadap Syahganda, dalam perspektif sosiologi. Ia ungkap bahwa menyampaikan pendapat di medsos itu merupakan aspirasi dan merupakan hak konstitusional.

Keterangan saksi ahli sosiologi dipertanyakan Kuasa Hukum Syahganda, semua yang anda uraikan tadi, lalu dimana letak kesalahan terdakwa sehingga terdakwa ditahan sejak Oktober 2020 hingga saat ini.

“Saudara Ahli, anda tadi katakan bahwa apa yang ditulis terdakwa di tweeternya merupakan bentuk ekspresi aspirasi, lalu dimana letak hoaxnya Syahganda sehingga kemudian ditahan?”, tandas Advokad Senior, Abdullah Alkatiri.

“Kalo soal penahanan terdakwa itu bukan kapasitas saya,” jawab Ahli Sosiologi,” DR. Trubus.

Lanjut Kuasa Hukum menyinggung soal isi Twitter Syahganda yang diperkarakan, bahwa dalam cuitannya terdakwa menulis selamat bergerak kaum buruh, kawan-kawan PPMI yang akan turun berdemonstrasi menolak RUU Omnibuslaw.

“Apakah cuitan Syahganda menulis kalimat selamat kepada kaum buruh yang akan berunjuk rasa itu salah,” tanya Alkatiri ke Saksi Ahli.

Saksi Ahli yang juga dosen Trisakti menjawab pertanyaan Kuasa Hukum Syahganda, bahwa cuitan itu tidak salah dan itu dalam sosiologi merupakan ekspresi.

Alkatiri kembali tanya Saksi Ahli, tadi Anda sebut bahwa dalam penyampaian pendapat di sosmed ada beda pendapat dan pro kontra dari orang yang membaca, itu biasa.

“Tapi Anda menyebut cuitan terdakwa di twitternya menimbulkan kekacauan, kegaduhan dan sejenisnya,” tambah Alkatiri.

Lebih lanjut ia menanyakan keterangan Ahli Sosiologi bahwa cuitan Syahganda memicu kegaduhan, maksudnya kegaduhan seperti apa dan dimana kalimat Syahganda yang bisa munculkan kegaduhan.

“Padahal tadi Ahli sebut bahwa penyampaian pendapat di medsos boleh dan apa yang ditulis terdakwa di Twitternya itu merupakan hak konstitusional,” imbuhnya.

Diakhir sidang sesi pertama keterangan saksi ahli sosiologi, terdakwa DR. Syahganda sampaikan pendapatnya bahwa apa yang tadi kita dengar bersama, ada 10 poin keterangan ahli yang berbeda dengan BAP.

“Antara lain, saksi ahli sampaikan dirinya turut senang mahasiswanya ikut turun sampaikan aspirasinya menolak RUU Omnibuslaw, kemudian dakwaan hoax serta ujaran kebencian yang menimbulkan demo anarkis menolak RUU Omnibuslaw yang disangkakan kepada saya harus dikuatkan dengan survey, research,” terang Syahganda.

Secara terpisah Kuasa Hukum terdakwa, Abdullah Alkatiri sampaikan bahwa dari fakta persidangan terlihat banyak keterangan saksi yang tidak nyambung

“Keterangannya loncat-loncat jika kita tanya terkait dakwaan, waktu saat memberikan keterangan dll, keterangan saksi, baik ahli, ahli fakta dan pelapor yang tidak sesuai BAP,” pungkas Alkatiri menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Sidang Lanjutan ke 9 Dr Syahganda, Saksi Sebut ada Gerombolan Anarko

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Dalam sidang lanjutan dugaan hoax seputar demo anarkis penolakan Omnibuslaw oleh DR. H Syahganda yang ke 9, Rabu, 17/2/2021 di PN Depok, Jaksa Penuntut kembali mengajukan saksi.

Saksi fakta Andika Fahreza adalah merupakan tahanan Polda Metro Jaya dalam kasus demo omnibus law pada 8 Oktober 2020.

Dalam keterangannya di depan Majelis Hakim, saksi mengaku mendengar ada organisasi bernama KAMI saat mengikuti demo omnibus law UU Cipta Kerja yang berujung ricuh.

Keterangan pengakuan Andika dicecar Majelis Hakim Andika soal pengakuannya itu. Andika merupakan tahanan Polda Metro Jaya dalam kasus demo omnibus law pada 8 Oktober 2020.

Awalnya, Andika mengaku datang ke Patung Kuda, Jakarta Pusat sekitar pukul 11.00 WIB untuk ikut demo setelah melihat ajakan via Instagram. Saat tiba di Patung Kuda, dia melihat situasi sudah rusuh.

“Jam 11.00 sampai Patung Kuda sudah terjadi kerusuhan,” ujar Andika dalam persidangan di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Rabu (17/2/2021).

Jaksa kemudian menanyakan siapa saja peserta demo yang ada di sana. Andika menyebutkan ada sejumlah organisasi, salah satunya ada organisasi KAMI.

“Selain Organisasi KAMI, ada juga Gerombolan anarko, buruh, mahasiswa, gitu-gitu,” ungkap Andika.

Hakim ketua Ramon Wahyudi kemudian mencecar Andika soal organisasi KAMI. Andika menyebut saat itu hanya mendengar ada organisasi KAMI.

“Kalau tadi KAMI, anarko?” tanya Ramon kepada saksi soal adanya lambang organisasi saat demo.

“Ada lambangnya Anarko, kalau KAMI saya dengar-dengar di belakang. Ada dengar-dengar ada organisasi KAMI, mahasiswa juga. Cuma dengar-dengar doang,” jawab Andika.

Andika mengatakan saat itu mendengar ada ajakan untuk menyerang aparat keamanan. Saksi bahkan mengaku saat itu membawa katapel dan kelereng sehingga akhirnya diciduk polisi.

Namun, Andika menyebut tidak mendengar ada seruan dari organisasi KAMI untuk berbuat rusuh.

“Saat menyerang aparat ada enggak bilang dari KAMI kemudian suruh menyerang polisi?” cecar hakim.

“Nggak ada. Nggak pak, saya cuma dengar doang (ada KAMI),” ungkap Andika.

Hakim juga menanyakan apakah Andika mengetahui KAMI sebagai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Andika pun menjawab tidak tahu.

“Tahu nggak KAMI, tadi itu, Koalisi Aksi?” tanya hakim.

“Enggak,” jawab Andika.

Dalam perkara ini, Syahganda Nainggolan didakwa menyebarkan berita bohong terkait kasus penghasutan demo menolak omnibus law yang berujung ricuh di Jakarta.

Karna itu, Syahganda didakwa melanggar Pasal 14 ayat 1 Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam pasal ini, Syahganda Nainggolan terancam pidana penjara 10 tahun.

Lebih lanjut pihak pengacara Syahganda dalam keterangannya ke pihak media, Abdullah Alkatiri, menjelaskan bahwa clientnya tidak menyampaikan ajakan demo melalui instagram, dalam hal ini keterangan saksi fakta berbeda dengan fakta yang dilakukan terdakwa. (Amhar)

Continue Reading

Trending