Connect with us

Hukum

Cemarkan Nama Baik Tri Jiwapraja, Roman Sibuea Terancam di Pidana

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – CEO Perusahaan Business Sofware PT. Duta Dunia Data (3D) Tri Redana Yanuar Jiwapraja akan lapor balik Roman Sibuea atas pencemaran nama baiknya yang ditulis dengan sengaja di IG milik Direktur Utama PT. Roda Maju Nusantara (RMN) Roman Sibuea pada tanggal 2 Maret 2020 lalu.

Dalam postingan tersebut, Roman menyebut Tri Jiwapraja sebagai otak pelaku penganiayaan atas dirinya yang dilakukan oleh 4 orang pada tanggal 16 Februari 2020 lalu. Roman memposting foto Tri Jiwapraja di IG nya sekaligus menulis ‘ini foto pelaku yang masih dalam pengejaran kepolisian dan yang mengambil barang milik saya seperti mobil, hp dan barang-barang yang lain…’

“Prosesnya sedang ditangani kuasa hukum perusahaan kami, tapi entah sampai mana progressnya, karena yang mengurus bukan saya. “Tulis Tri dipesan singkatnya melalui WhatsApp redaksi kabartoday, Minggu (2/5/2020).

Tri Jiwapraja juga menyebut saat ini dirinya sedang terlockdown di luar Negeri sebelum wabah covid-19 melanda Indonesia, sehigga ia harus stay, dan tidak bisa kembali sampe masa pandemi. Namun jika mendesak, ia menjelaskan akan segera kembali untuk memulihkan nama baiknya.

“Kerugian yang saya alami sangat banyak, akibat ulah Roman, kerugian yang saya alami adalah progress pekerjaan aplikasi startup yang sudah melibatkan asosiasi ratusan ribu orang, serta pembeli aplikasi ini kebetulan ECI (Emirates Group) agak mundur. Secara nominal, saya kehilangan milyaran rupiah karena pekerjaan ini juga kepercayaan yang mungkin sulit kembali. “Beber Tri.

Tri menilai indikasi kuat Roman untuk menjatuhkan dirinya dimata para klien-kliennya, bahkan Tri juga menyebut Roman tidak fokus terhadap masalah yang dituntut para korban. “Para korban sempat kerumah saya dan menceritakan duduk permasalahan mereka yang ditipu Roman. Mereka datang kerumah saya, namun Roman lari dari tanggungjawabnya dengan mengambil dana-dana konsumen untuk mencairkan pinjaman dari funder, pengakuannya sih funder singapore, dan saya tidak kenal, bahkan tidak pernah tau soal itu. “Ulas Tri.

Bahkan Tri juga mengungkapkan soal tujuh (7) konsumen yang ditipu Roman Sibuea hampir berjumlah 300 jutaan. Tri menegaskan dirinya memiliki bukti-bukti lengkap atas penipuan Roman Sibuea. “Roman telah mengkambing hitamkan beberapa orang dan menuduhnya telah menerima uang-uang itu, mereka para konsumen Roman awalnya menuduh saya yang menerima uang tersebut dikarenakan roman mengaku 1 group dengan PT. Duta Dunia Data (3D) yang saya miliki, dan ada beberapa orang lagi yang dituduh Roman. “Beber Tri.

Ketua Umum LSM Pesdam Polri, Bachrudin, SH., ketika dikonfirmasi terkait persoalan kasus ini, Minggu (3/5/2020) sore juga menilai Roman Sibuea telah sengaja melakukan penyebaran kebencian melalui digital IT sosial media tentang Tri Jiwapraja untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari jeratan hukum setelah banyak laporan kepolisian atas perbuatannya melakukan tipu-tipu kepada sejumlah dana investor dan beberapa konsumen.

“Faktanya kan memang PT RMN milik Roman sendiri yang melakukan tipu muslihat, tetapi Roman melakukan pemalsuan data, dan dananya seolah-olah di kirimkan ke PT . Duta Dunia Data (3D) milik Tri Jiwapraja. “Jelas Bachrudin.

Meski postingan fitnahan Roman Sibuea terhadap Tri Jiwapraja di akun IG dan FB nya sudah dihapus, tertanggal 13 April 2020 lalu. Bachrudin meyakini jejak digitalnya masih ada. “Kami semakin yakin dan akan buktikan bahwa akun @romansibuea tersebut memang miliknya dan tidak ada pemanfaatan dari pihak manapun. Roman harus bertanggungjawab itu. “Urainya.

Kronologis yang diterima LSM Pesdam ini atas polemik Tri Jiwapraja dengan Roman Sibuea adanya unsur orang ketiga. Hal itu terungkap, ketika tuduhan-tuduhan Roman yang mengaku-ngaku bahwa telah menyetorkan uang hasil penarikan dari para korban kepada pemilik PT. Duta Dunia Data sehingga banyak meninbulkan kerugian perusahaan milik Tri Jiwapraja.

Ia menyebut sebagai bentuk penyelarasan data, Tri Jiwapraja langsung mengeluarkan dan menunjukan bukti-bukti kiriman dana dari Roman terkait kasus tersebut diatas, bukti akte perusahaan dan legalitas PT. 3D. Bukti-bukti itu tidak adanya nama Roman Sibuea melalui pesan data WhatsApp ke LSM Pesdam dan beberapa wartawan. Konflik permasalahan hukum yang diperbuat Roman Sibuea akan menjadi sasaran balik pada dirinya.

“Hasil kroscek kebenaran memang tidak ada buktik ada aliran dana Sdr Roman ke rekening Tri Jiwapraja, bahkan bukti legalitas lainnya sudah jelas kok. “ujarnya.

Bachrudin menyatakan LSM nya berani mengungkapkan kebenaran bahwa Tri Jiwapraja adalah salah satu korban dari sekian banyak korban tindak pidana yang diperbuat Roman Sibuea, “ini pengakuannya yang telah kami kroscek, bahwa benar adanya nama Tri Jiwapraja telah dicatut, difitnah, dijelek jelekan, di tuduh makan uang, disebarkan informasi palsu soal buronan dan DPO melalui akun sosial media IG dan FB nya Roman Sibuea. “Rincinya.

*_Munculnya Permasalahan Baru_*

Belum tuntas permasalahan diatas, muncul kembali kasus penculikan dan pengeroyokan dari empat (4) orang yang dirugikan oleh Roman Sibuea. Meski sebelumnya para korban penipuan tersebut telah melaporkan Roman Sibuea pada tanggal 14 Februari 2020 di Polres Jakarta Selatan dan pada tanggal 15 Februari 2020 di Polresta Depok, dengan tuduhan pasal 372, 378.

Diakui Roman melalui bukti Laporan kepolisian atas nama pelapor Romel Sibuea dengan nomor LP/399/K/2020/SPKT/Restro Bks Kota, tanggal 16 Februari 2020 di Mapolres Bekasi Kota, bahwa ada penculikan dan penganiayaan atas dirinya. Bahkan dengan cepat penyidik langsung membuat SPDP pada waktu yang sama, yakni tanggal 16 Februari 2020. Hingga akhirnya Polisi berhasil menangkap 4 tersangka di salah satu hotel di wilayah Garut Jawa Barat.

“4 orang pelaku sudah diamankan di Mapolres Bekasi Kota sejak 17 Februari bulan lalu, dari keterangan korban mereka melakukan tindakan penjemputan di kos-an, Komplek Mas Naga, Jl. Alexander Bekasi Selatan. “Ucap Kasat Reskrim Mapolres Bekasi Kota, AKBP Arman saat dikonfirmasi, Minggu (12/4/2020) lalu.

Arman juga membenarkan bahwa telah dikirimkan SP2HP tentang perkara sedang berjalan setelah keluarnya SPDP tanggal 16 Februari 2020. “Justru waktu itu ungkapnya sudah sangat cepat kok, malah justru Roman juga ada kesalahan ke para tersangka, dan negonya ga masuk akal, malah mau memanfaatkan perkara dan situasi. saya juga ga suka dengan hal tersebut. “Jelas Arman.

Kasat Reskrim Polresta Bekasi Kota, AKBP Arman juga menyayangkan adanya tindakan hukum sendiri. “Salahnya para tersangka kenapa mereka nyulik dulu sambil buat LP. Kan ada Polri. Kalo dirugikan ya lapor, bukan ambil tindakan sendiri… makanya LP yang di Depok dan lain-lain harus segera dituntaskan supaya berimbang. “Tulisnya dalam pesan singkat AKBP Arman pada wartawan.

Selain itu, TKP kedua adalah rumah milik Dirut PT. Duta Dunia Data (3D) Tri Jiwapraja yang diduga dijadikan tempat penganiayaan terhadap Roman Sibuea. Rumah tersebut beralamat di perumahan The Address Cluster Platinum blok AA/39, Jl. Lewinanggung Depok Jawa Barat.

Sementara Kapolres Bekasi Kota, Kombes Pol Wijonarko saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan mengecek kembali berkas kasus pelaporan Roman Sibuea dan mengecek postingan IG/ facebook Roman tersebut sebagai unsur melanggar UU ITE, karena postingan itu telah di kait-kait kan dan menyeret-nyeret nama Direktur Utama PT. Duta Dunia Data (3D).TRI JIWAPRAJA “Nanti kita cek ulang yaa berkasnya mas. “Kata Kapolres saat dikonfirmasi, Minggu (12/4/2020) lalu. “pungkasnya.

Continue Reading

Hukum

Penasehat Hukum Protes Majelis Hakim Yang Memotong Kesempatan Berunding Dengan Terdakwa

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pengacara Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH tidak dapat menahan rasa kecewa saat menangani perkara Pidana 483/Pid. Sus/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu lantaran terdakwa Yudi Syamhudi Suyuti “seakan diarahkan” langsung menerima putusan Majelis Hakim yang memvonis 1 tahun, pada Rabu (16/9) dari semula tuntutan JPU yang menuntut 1 tahun 6 bulan.

Seharusnya, Majelis Hakim sesaat usai mengetok palu tanda Vonis dibacakan, mengarahkan kepada terdakwa agar menanyakan atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan Penasehat Hukum (PH) setelah mendengar Vonis dari Majelis Hakim.

Tapi sayangnya, entah mengapa persidangan terakhir Rabu sore ini terdakwa langsung menerima tanpa meminta waktu kepada Majelis Hakim untuk meminta pendapat dari Penasehat Hukum. Mungkin terdakwa merasa bersyukur karena Vonis Hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum?

“Innalillahi wa inna ilaihi roziun, hari ini telah wafat keadilan atas nama Yudi Syamhudi Suyuti yang telah menerima putusan Majelis Hakim yang memvonis 1 tahun,” kata Lawyer Tonin Tachta Singarimbun SH di luar ruang sidang pengadilan.

Wajarlah rasa kesal dari sikap Tonin usai sidang. Ini merupakan lanjutan kekesalannya karena Majelis hakim seolah tidak menghargai keberadaan Penasehat Hukum di dalam ruang sidang dimana ia dan rekan penasihat hukum lainnya seakan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang tampak ingin segera menyelesaikan persidangan kasus Yudi dan lanjut ke Persidangan kasus lainnya yang menunggu di layar monitor.

“Menurut kami sebaiknya Yudi tidak langsung menerima putusan 1 tahun. Ia harusnya konsultasi dulu dengan Penasehat Hukum. Toh andai Yudi menerima sekarang atau dengan berpikir-pikir selama 7 hari pun kondisinya sama. Kami sebagai Pihak Penasehat Hukum terdakwa lebih suka andai terdakwa ajukan banding. Dengan begitu terdakwa linier tidak menerima semua dakwaan JPU alias menyatakan tidak bersalah,” kata anggota PH lainnya Suta Widhya SH. (Mulyono)

Continue Reading

Hukum

Tanpa Ijin Pemilik Tanah, Kontraktor Serobot Lahan Warga Nias

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pembangunan memang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat guna meningkatkan mobilitas ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Namun bila dalam pembangunan itu terjadi hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku seperti pembebasan lahan tanpa ijin dari pihak sah dan milik lahan atau tanah maka hal itu sudah bertentangan dengan hukum, etika dan moral di tengah masyarakat.

Hal ini juga dialami oleh keluarga Edizaro Lase di Desa Ononazara, Kec. Tugala Oyo, Kab. Nias Utara, Sumut dimana lahan mereka dimasuki, dipergunakan, diubah bentuk dan fungsi oleh pihak kontraktor.

Jelas ini namanya penyerobotan lahan tampa seizin pemilik, “ungkap” Edizaro Lase selaku pemilik lahan, pada media dijakarta, Sabtu (25/7/2020).

Di ketahui Saat ini, pihak kontraktor sedang membangun jembatan Sungai Lo’o Desa Ononazara, Kec. Tugala Oyo, Kab. Nias Utara yang berada di lahan atau tanah keluarga Edizaro Lase.

Menurut Edi Lase selaku pemilik lahan, pembangunan tersebut tanpa dipenuhi syarat dan ketentuan pembebasan lahan atau tanah seperti ijin tertulis dan pembentukan tim pembebasan lahan.

“Bahwa pihak kontraktor memasuki lahan atau tanah milik sah keluarga Edizaro Lase tanpa ijin,” terangnya.

Lebih lanjut, Edizaro Lase menyampaikan bahwa sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat setuju dan mendukung pembangunan Jembatan Sungai Lo’o untuk kepentingan masyarakat.

“Tetapi hak-hak masyarakat tidak boleh dilalaikan, diabaikan dan dikebiri oleh pihak kontraktor secara sepihak tanpa ada musyawarah mufakat dalam hal pembebasan lahan atau tanah,” tegas Edi Lase.

Sebab negara telah menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat dalam hal ganti rugi atau ganti untung, tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Edi Lase juga katakan kepada pihak awak media bahwasanya pihak kontrakor menyampaikan akan melakukan ganti rugi sebagai mana mestinya prosedur pembebasan lahan atau tanah

“Hal tersebut disampaikan melalui Kepala Pelaksana proyek Jembatan Sungai Lo’o,” ungkap Edizaro Lase. (Red)

Continue Reading

Hukum

97 Miliar Milik Honggo Di Eksekusi Kejaksaan Agung

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kejaksaan Agung RI mengeksekusi uang Rp 97 miliar terkait perkara pidana korupsi penjualan kondensat di BP Migas milik terpidana Honggo Wendratmo. Uang tersebut dieksekusi untuk dikembalikan ke kas negara.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Ali Mukartono mengatakan eksekusi dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat yang memvonis perkara tersebut pada, Senin, 22 Juni 2020 lalu.

Sidang digelar tanpa menghadirkan terpidana atau in absentia lantaran Honggo hingga kekinian masih berstatus buron.

“Kita melakukan eksekusi terhadap perkara tindak pidana korupsi terkait dengan kondesat atas nama terpidana Honggo Wendratno, yang telah berkekuatan hukum pada minggu yang lalu karena sudah berkekuatan hukum maka harus dieksekusi,” kata Ali saat jumpa pers di Gedung Sasana Pradana, Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2020).

Ali mengemukakan pihaknya juga turut mengeksekusi kilang LPG PT TLI, di Tuban, Jawa Timur milik terpidana Honggo. Adapun, menurut Ali dalam perkara pidana korupsi tersebut sekiranya negara mengalami kerugian hingga Rp 35 triliun.

“Kerugian keuangan negara sekitar Rp 35 triliun, tetapi terakhir masih ada kekurangan 128 juta US Dollar sekitar Rp 1,7 sampai 1,8 triliun. Dari kekurangan ini diperhitungkan harga kilang tadi,” ujar Ali.

Untuk diketahui, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat telah memvonis Direktur Utama PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (TPPI), Honggo Wendratno dengan hukum penjara selama 16 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Honggo terbukti melakukan perbuatan melawan hukum hingga merugikan negara terkait pembelian kondesat senilai Rp 2,7 miliar dollar Amerika Serikat atau Rp 37,8 triliun. (Amhar)

Melansir suara.com

Continue Reading

Trending