Connect with us

Uncategorized

Tegas! Bela yang Benar, Anies Lindungi Kaum Teraniaya

Published

on

*Tony Rosyid*
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Beberapa hari lalu, ada keributan di Thamrin City. Antara pedagang pemilik kios dengan pengelola (PPPSRS). Dalam konteks ini, pengelola mewakili pengembang. Karena Thamrin City masih dikelola oleh orang-orang utusan pengembang.

Keributan dipicu oleh masalah pengambilan barang. Pemilik kios, karena aturan PSBB, tidak boleh dagang di kios. It’s right. Karena itu, mereka mau ambil barang dan jualan online dari rumah. Tapi, dilarang oleh pengelola. Alasannya? Karena belum bayar iuran listrik dan air.

Bagaimana bisa bayar listrik dan air, untuk makan saja susah, kata mereka. Justru dengan jualan online, agar ada pemasukan. Dengan pemasukan itu, nanti baru bisa bayar listrik dan air, kata para pedagang itu. Pengelola gak mau tahu. Tutup telinga dan gak peduli. Security dipasang di depan kios untuk hadang mereka. Ribut? Pasti. Para pedagang gak kuasa melawan.

Diantara pedagang itu, ada yang lapor ke Gubernur DKI, Anies Baswedan. Tepat tanggal 28 April, ba’da sahur, Gubernur dapat japrian. Di infokan terkait peristiwa itu kepada Gubernur. Dikirim juga video penghadangan pedagang oleh security. Apa jawab gubernur? TL. Apa artinya? Tindak Lanjuti

Paginya, gubernur kirim petugas dari dinas perumahan. Dikawal beberapa mobil satpol PP. Meminta kepada pengelola Thamrin City: pertama, agar memberikan kelonggaran waktu bagi para pedagang terkait iuran listrik dan air. Kedua, memberi ijin kepada para pedagang untuk ambil barang di kiosnya, supaya mereka bisa jualan online. Clear!

Pengelola pun gak bisa berkutik. Apalagi, posisi pengelola sangat lemah. Sebab, sesuai dengan pergub No 33 Tahun 2019, pengembang tak lagi berhak untuk menjadi pengelola Thamrin City. Harus diserahkan kepada pemilik apartemen dan kios. Posisi saat ini, PPPSRS Thamrin City sudah dibekukan oleh Pemprov DKI. Hanya tunggu waktu untuk diganti oleh warga Thamrin City.

Kasus ini mengingatkan peristiwa di salah satu apartemen di Kemayoran. Hampir mirip. Saat itu, gubernur dapat laporan bahwa listrik dan air di apartemen tersebut dimatikan oleh pengelola. Lagi-lagi, alasannya gak jauh-jauh dari iuran. Dapat laporan itu, Anies telpon CEO apartemen. Anies bilang: “air dan listrik bagi warga apartemen ibarat nyawa. Kalau anda matikan, sama saja anda bunuh mereka. Sekarang, anda hidupkan air dan listrik itu, atau semua ijin Usaha anda di Jakarta saya matikan (alias dicabut).” Hari itu juga air dan listrik di apartemen itu hidup.

Begitulah seharusnya seorang pemimpin bersikap. Pro wong cilik. Mengayomi warganya yang lemah. Berani ambil risiko dengan menghadapi siapapun, termasuk para kapitalis kakap. Mafia pengembang!

Soal ketegasan tidak diukur dari tingginya volume suara dan atraksi di depan media. Tapi, dengan sikap dan keputusan. Jika ini yang jadi ukuran, maka siapa yang masih bisa mengatakan Anies tidak tegas?

Penyegelan reklamasi itu fakta, bukan sandiwara. Hingga hari ini, 13 pulau yang rencananya akan menghasilkan ratusan triliun itu gak bisa dibangun. Sogokan oleh oknum tertentu kepada Anies, mulai 50 miliar hingga 10 triliun, rupanya tak berhasil menjebol semangat nasionalisme dan idealisme Anies. Jika informasi ini benar, sikap Anies ini layak diapresiasi.

Ketegasan itu bukan hanya diukur dari keberanian mengambil keputusan berisiko. Tapi juga harus berani menolak kompromi dan suap terhadap setiap keputusan yang berisiko itu.

Saatnya bangsa ini obyektif di setiap memberi penilaian terhadap para pemimpinnya. Katakan salah jika ada data untuk menyatakan salah. Kritik dan beri masukan yang konstruktif kepada mereka. Dan beranikan untuk mengakui kebenaran kalau faktanya memang benar.

 

Continue Reading

Uncategorized

Melalui Vaksinasi, Pemerintah Berencana Merubah Pandemi Menjadi Endemi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Berkaitan dengan rencana Pemerintah akan bersiap ubah status pandemi Covid-19 menjadi Endemik maka salah satu caranya melalui peningkatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Dikutip dari situs Centers for Disease Control and Prevention (CDC), endemik menjadi status penyebaran penyakit yang paling dasar dan paling rendah.

Status tersebut menunjukkan jika suatu penyakit akan tetap terus ada meski hanya terjadi di kelompok masyarakat tertentu

Sedangkan pandemi, menjadi status tertinggi dalam sebaran penyakit.

Sementara tolok ukur suatu penyakit disebut sebagai pandemi, apabila telah menyebar ke banyak negara bahkan hampir seluruh dunia, seperti yang terjadi pada Covid-19.

Menanggapi rencana itu, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Roy Pangharapan mengatakan masyarakat perlu menyesuaikan diri agar infeksi Covid-19 di Indonesia benar-benar bisa menjadi Endemik.

Roy Pangharapan menekankan, pergantian status pandemi bukan berarti virus Corona SARS-CoV-2 akan hilang dan tidak ada kasus baru. Banyak faktor yang membuat pandemi bergeser menjadi endemi.

“Seperti jumlah penularan, kasus, dan kematian beserta polanya. Juga soal durasi perlindungan dari vaksinasi dan infeksi alami,” ungkap Roy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9/2021).

Belum lagi kendala jika masih ada ketimpangan layanan fasilitas kesehatan dan serapan vaksinasi serta pasokan dosis di setiap daerah.

“Kita harus mempersiapkan juga kapasitas layanan kesehatan untuk mengelola lonjakan kasus Covid19 di masa depan.

Penurunan kasus positif harian dan angka kematian dalam beberapa hari terakhir, juga positivity rate Indonesia yang makin mendekati standard dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menurut Roy Pangharapan, harus dimanfaatkan sebagai upaya persiapan transisi tersebut.

Roy Pangharapan menegaskan ya syaratnya harus ada koordinasi yang solid semua pihak dan tidak boleh menurunkan kewaspadaan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, meskipun angka kasus Covid19 melandai karena belum diketahui sampai kapan berakhir sehingga kita tetap berdampingan dengan Corona.

“DKR akan membantu Pemerintah dengan menghimbau masyarakat tetap Prokes dan optimalisasi vaksin. Kalau longgarnya kebablasan, dikhawatirkan menuju endemi akan terhambat,” pungkas Roy Pangharapan menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Deklarasi PDNI, Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Ide dan Ilmu

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi kata kunci untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap era pemerintahan selalu menjadi fokus kebijakan adalah SDM unggul, terlatih dan kompetitif. Bahkan korporasi multinasional sangat menekankan pemberdayaan pada dimensi sumber daya manusia.

Ketua Umum PDNI Dr. Dermawan Waruwu, M.Si menyampaikan pada acara deklarasi dan pelantikan Perkumpulan Doktor Nias Indonesia (PDNI) bahwa salah satu fokus kedepan adalah mendorong dan menyiapkan sumber daya manusia untuk berkontribusi mempercepat peningkatan indeks pembangunan manusia

“Hal ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas dan produktivitas, dan mengurangi ketimpangan sosial yang melebar. Hal ini akan terwujud bilamana terjalinnya kolaborasi ide dan ilmu diantara kalangan intelektual dan cendekiawan,” ujar Dermawan Waruwu dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/09/2021).

Lebih lanjut Waruwu menegaskan kalangan intelektual dan cendekiawan asal Nias sudah saatnya turun di tengah-tengah masyarakat menyumbang gagasan dan ide berbasis keilmuan. Mudah-mudahan hal ini akan menjadi daya dorong dan penggerak kolektif untuk pemicu terwujudnya masyarakat yang peduli pendidikan.

Dia tambahkan, selain itu juga dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif, UMKM dan entrepreneur. Seraya mengutip pernyataan Bung Hatta yakni agar persatuan dan kepedulian tak makin pudar, teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.

PDNI sangat optimis bahwa masyarakat Kepulauan Nias kedepan akan meningkat kesejahteraan ketika sektor sumber daya manusia menjadi agenda dan sasaran kebijakan.

Ia menilai bahwa generasi muda saat ini adalah corong perubahan bila diberdayakan secara optimal kapasitasnya dan berpotensi besar menjadi penggerak percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“PDNI terbuka kepada masyarakat untuk diskusi dan kolaborasi ide untuk kepentingan bersama. Dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Nias untuk Indonesia,” ucap Dermawan Waruwu menutupnya. (Eddy)

Continue Reading

Uncategorized

OSS RBA Masih Kacau, Seharusnya Pemerintah Tak terburu-buru Meluncurkannya

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sejak diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 9 Agustus 2021, sistem perizinan tunggal Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), masih belum bisa digunakan oleh para pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil, mikro dan menengah.

Ketua Bidang Ekonomi Kreatif PP KAMMI, Firmansyah Risdam, yang juga Ketua Umum Komunitas Akademi Wirausaha KAMMI (ARMI), menyampaikan hal tersebut pasca kegiatan konsolidasi anggota ARMI di Jakarta (6/9/2021).

“OSS RBA ini sistem belum siap yang dipaksakan diluncurkan, masalah seperti KBLI yang tidak lengkap, NIB tidak bisa dicetak, fitur izin zonasi yang belum ada, dan berbagai fitur soal validasi,” tandas Risdam.

Tapi, pemerintah terlalu memaksa pelaku usaha, khususnya UMK, untuk melakukan proses perizinan, akhirnya kacau semua. Bahkan di DPMPTSP daerah-daerah tidak ada lagi proses perizinan yang berjalan”, tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PP KAMMI, Jimmy Julian, menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah tidak terburu-buru untuk meluncurkan OSS RBA jika memang belum siap.

Jimmy menegaskan bahwa terdapat opini yang kuat di kalangan pengusaha, bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM, tidak menyiapkan dengan baik proses pengalihan dari OSS lama ke OSS RBA dan tidak melakukan sosialisasi secara masif kepada pelaku usaha dan operator pelayanan perizinan di daerah-daerah.

Jimmy menambahkan, ada ribuan anggota ARMI yang tersebar di seluruh Indonesia yang tergabung ke dalam asosiasi-asosiasi usaha, mengalami kesulitan saat mengurus perizinan (perizinan berusaha maupun perizinan dasar), baik secara online melalui OSS RBA, maupun secara manual dengan cara mendatangi DPMPTSP di daerah.

“Bahkan, yang saya herankan, para petugas pelayanan perizinan DPMPTSP merasa bingung dan tidak mengerti mengenai sistem OSS RBA ini. Kalau begini, lagi-lagi persoalan implementasi kebijakan,” ungkap Jimmy.

Risdam, masih di kesempatan yang sama juga menyampaikan harapan dari KAMMI, sebagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan yang selama ini ikut membina dan mendorong para anggotanya untuk menjadi wirausahawan, agar Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya memperhatikan masukan dan melayani para pelaku usaha besar saja.

“Justru para pelaku UKM ini yang sudah terlanjur diberikan janji manis mendapatkan kemudahan setelah mengurus perizinan berusaha melalui OSS RBA, agar tidak lagi berpaling dan enggan untuk mengurus perizinan karena OSS RBA ternyata hanya mempersulit para pelaku usaha tersebut,” tutup Risdam. (Amhar)

Continue Reading

Trending