Connect with us

Uncategorized

Di Dalam Air Susu Ibu ada Stem Cell Terbaik

Published

on

Ditulis hari Jum’at, 24 April 2020, Oleh: Dr.Eng. Iwan Tutuka Pambudi, Penulis adalah Karyawan Astra International

Stem cell atau sel punca secara umum adalah sel yang belum berdiferensiasi dan mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk berkembang menjadi banyak jenis sel yang berbeda. Dan juga berfungsi sebagai sistem perbaikan untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak.

Saat sel punca membelah, sel yang baru mempunyai potensi untuk tetap menjadi sel punca atau menjadi sel dari jenis lain dengan fungsi yang lebih khusus, misalnya sel otot, sel darah merah atau sel otak.

Sel punca adalah sel yang belum terspesialisasi yang mempunyai dua sifat:

1. Kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel lain, yaitu mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel matang, misalnya: sel saraf, sel otot jantung, sel otot rangka, sel pankreas, dan lainnya.

2. Kemampuan untuk memperbaharui atau meregenerasi dirinya sendiri, yaitu dapat membuat salinan sel yang persis sama dengan dirinya melalui pembelahan sel.

Berdasarkan kemampuan berdiferensiasi, sel punca dibagi menjadi:

1. Totipotent adalah sel yang dapat berdiferensiasi menjadi semua jenis sel.

2. Pluripotent adalah sel yang dapat berdiferensiasi menjadi tiga lapisan germinal: ektoderm, mesoderm, dan endoderm, tapi tidak dapat menjadi jaringan ekstra embryonik seperti plasenta dan tali pusar.

3. Multipotent adalah sel yang dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis sel, misalnya sel punca hematopoietik.

4. Unipotent adalah sel yang hanya dapat menghasilkan satu jenis sel. Dan sel punca ini mempunyai sifat dapat memperbaharui atau meregenerasi diri.

Sel punca ditemukan dalam berbagai jaringan tubuh, sehingga sel punca dibagi menjadi beberapa berdasarkan asal selnya:

1. Zygote, yaitu pada tahap sesaat setelah sperma bertemu dengan sel telur.

2. Sel punca embrionik yaitu sel yang diambil dari inner cell mass dari suatu blastocyst (embrio hari ke-5 pasca pembuahan). Sel punca embrionik biasanya didapatkan dari sisa embrio yang tidak dipakai pada IVF (in vitro fertilization). Tapi saat ini telah dikembangkan teknik pengambilan sel punca embrionik yang tidak membahayakan embrio tersebut, sehingga dapat terus hidup dan bertumbuh. Hal ini mungkin dapat mengurangi kontroversi etis terhadap sel punca embrionik.

3. Fetus adalah perkembangan pada fase seteleh embrio dan sebelum kelahiran. Fetus dapat diperoleh dari klinik aborsi.

4. Sel punca darah tali pusar, yaitu sel yang diambil dari darah plasenta dan tali pusar segera setelah bayi lahir. Sel punca dari darah tali pusar merupakan jenis sel punca hematopoietik, dan ada yang menggolongkan jenis sel punca ini ke dalam sel punca dewasa.

5. Sel punca dewasa, yaitu sel yang diambil dari jaringan dewasa, antara lain dari sumsum tulang.

Kita tahu bahwa air susu ibu (ASI), sudah sejak lama bermanfaat sebagai nutrisi bagi bayi yang baru lahir, ASI sama pentingnya untuk perkembangan bayi. Sebuah penelitian membuktikan, sel punca atau sel punca telah ditemukan dalam ASI.

Pada tahun 2007, Prof Peter Hartmann bersama Dr Mark Cregan pada University of Western Australia pertama kali menemukan keberadaan sel punca di dalam ASI. Lalu Dr Foteini Kakutas mulai tahun 2012 melanjutkan penelitian ini dengan membuat terobosan baru, bahwa sel punca seperti embrionik ini ditemukan dalam ASI dapat diarahkan untuk menjadi jenis sel tubuh lainnya seperti sel tulang, sel lemak, sel hati, sel pankreas dan sel otak. Penelitian ini memunculkan kemungkinan baru untuk sumber sel punca yang dapat digunakan dalam pengobatan regeneratif tanpa perlu merusak embrio.

Dr Kakulas mempresentasikan temuannya untuk pertama kali kepada dunia Eropa di Simposium Medela. Dia menjelaskan bahwa penemuannya ini membuka beberapa jalan untuk dilanjutkan di berbagai bidang penelitian termasuk kanker payudara, terapi sel punca dan pengobatan regeneratif.

Beberapa tahun yang lalu Dr Kakulas mempresentasikan penemuan terakhirnya bersama tim biologi sel-nya pada Medela Simposium ke-10 di Warsawa. Dia bertekad untuk mengungkapkan peran sel-sel tersebut dalam perkembangan bayi yang sedang disusui. Bayi menelan jutaan hingga miliaran sel hidup dari ASI setiap hari, apakah ini hanya kebetulan? Bisakah mereka selamat dari perut bayi?

Presentasi yang menarik digambarkan pada eksperimen terbarunya dimana Dr Kakulas menggunakan model tikus untuk mengikuti kondisi sel-sel ini. Dengan menggunakan tikus yang mengekspresikan gen penanda Dr Kakulas bisa mengikuti sel-sel dari ASI ke neonates, yaitu bayi yang baru lahir 28 hari pertama kehidupan.

Eksperimen ini menunjukkan bahwa sel punca ASI bisa ditemukan dalam perut hidup-hidup, dan juga dalam darah, thymus (kelenjar dada), hati, pankreas dan juga otak. Sel-sel ini juga secara fungsional terintegrasi ke dalam organ-organ tersebut dan memproduksi protein spesisfik organ.

Temuan ini membuktikan tentang kelangsungan hidup sel punca ASI pada neonatus, dan menunjukkan bahwa sel-sel ini bermigrasi dan secara fungsional berintegrasi ke organ-organ neonatus di mana sel-sel ini dapat memberikan manfaat perkembangan pada neonatus.

Dr Kakulas mengatakan, “Penemuan di danai oleh Medela dan membuka banyak cakrawala penelitian baru. Karena keberadaan sel punca dalam jumlah yang relatif besar di dalam ASI, penemuan ini juga membuktikan bahwa ASI mempunyai manfaat lain tidak hanya sebagai nutrisi untuk bayi. Dan menjadi jelas bahwa ASI dapat berfungsi sebagai sumber yang etis, non invasif dan berlimpah bagi sel punca manusia. Selain itu saya sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut peran sel punca dalam regenerasi jaringan dan perkembangan bayi, serta dampak apa yang mungkin bisa menimbulkan penyakit”.

Seorang direktur pada National Childbirth Trust di Inggris mengatakan, “Penelitian ini mengungkapkan banyak faktor bahwa pada ASI yang kita ketahui hanya sedikit dan ternyata mempunyai berbagai keuntungan, seperti membantu sistem kekebalan bayi untuk tumbuh berkembang”.

Chris Mason, Professor regenerative medicine di University College London mengatakan, “Penemuan ini memberikan kita wawasan kepada penyakit payudara yang spesifik dan sangat berharga ketika kita akan mengkaji dan mengembangkan obat-obatan”.

Continue Reading

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending