Connect with us

Sosial

5 Tuntutan FWJ ke Pemprov DKI di Masa Pandemi Corona dan PSBB

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Ratusan jurnalis yang mengatasnamakan dirinya Forum Wartawan Jakarta (FWJ) turun kejalan untuk suarakan aspirasinya. Kedatangan kelompok wartawan secara spontan menggelar aksinya dengan membentangkan spanduk dan tulisan-tulisan protes keras atas kinerja Pemprov DKI dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai progran pencegahan wabah covid-19 dinilai amburadul.

“Kami mendukung apa yang telah ditetapkan pemerintah, namun kami kecewa atas sistemnya yang tak jelas. “Ucap Penasehat Forum Wartawan Jakarta (FWJ), Lemens Kodongan, di depan Balaikota Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2020) siang.

Ia mengkritisi sistem pendataan penerima bantuan paket sembako yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta tidak sesuai dengan ucapan Anies Baswedan. Bahkan Lemens menilai ada kekeliruan dan bersumber pada sistem maupun SDM dari jajaran Pemprov DKI yang kurang mumpuni.

“Warga DKI yang terdampak semua menunggu realisasi yang dijanjikan Anies, tapi faktanya tidak sesuai. “Kritik Lemens.

Dalam penerapan PSBB guna mencegah penyebaran virus corona yang digaungkan pemerintah untuk tetap dirumah akan membuat rakyat kelaparan. Pasalnya, rakyat disuguhkan banyak aturan dan janji-janji pemerintah yang berbanding berbalik 180 derajat.

“Faktanya kan memang seperti itu. Kami sebagai pengawas kebijakan anggaran pemerintah, sekaligus kontrol sosial publik sangat kecewa dengan ketidakjelasan pembagian paket sembako ke warga DKI. Kita bisa hitung pakai logika saja bahwa 70% warga DKI sudah diambang kepanikan akibat tidak adanya sistem yang baik. “Ulasnya.

Permasalahan aturan PSBB berlaku untuk semuanya, termasuk profesi wartawan, namun sangat disayangkan Pemprov DKI terkesan tak peduli dan terlihat adanya indikasi pembiaran atas surat yang dikirim FWJ untuk bantuan kepada 120 media dan 300 wartawan yang ada di Forum Wartawan Jakarta (FWJ).

“Itu namanya diskriminasi, karena kami yakin adanya oknum dari pemprov DKI sendiri yang menjegal surat kami sehingga tak mendapatkan disposisi pak Gubernur. Jika itu terjadi, maka bisa kami katakan oknum itu telah melanggar HAM berat. “Tegas Lemens.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Esa Tjatur Setiawan selepas orasi di depan balaikota Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2020). Ia menyayangkan Gubernur Anies Baswedan tidak mendengarkan jeritan warganya. “Anies terkesan tak melihat warganya secara langsung dilapangan, dia hanya menerima laporan-laporan dari para pembisiknya, padahal dilapangan terdengar dan terlihat warganya hampir terkapar. “Cecer Esa.

Dengan peristiwa itu, melalui Forum Wartawan Jakarta menawarkan solusi terbaik. FWJ menawarkan dibentuknya Hotline call centre diluar dari instansi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Karena ia menilai dengan sistem yang dibangun FWJ akan membantu Pemprov DKI Jakarta dalam hal pendataan penerima bantuan dan data berapa banyak warga yang tak menerima. Sistem itu bekerja update per 6 jam sekali dengan hasil input setiap RT, RW dan kelurahan. “Urainya.

Ia juga menambahkan, selain pendataan yang akan dilakukan FWJ dilapangan, pihaknya membuka pengaduan secara online dan langsung diterima serta direport, “selama ini kan hotline hanya ada di Dinsos, dan warga mengeluhkan karena pengaduan warga terkesan dibiarkan dan diabaikan. Bahkan untuk masuk ke sistemnya saja susah. “Sindir Esa.

Sementara Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan ini membenarkan adanya aksi serentak dan dadakan tanpa adanya komando khusus. “Ini aksi dadakan loh atas banyaknya laporan masyarakat ke kami. Selain dari temen-teman wartawan dilapangan, kami juga menerima banyak pengaduan warga soal tak meratanya subsidi pembagian paket sembako yang dijanjikan pak Anies. “Terang Opan.

Opan juga merinci adanya lima (5) tuntutan Forum Wartawan Jakarta atas aksi damainya di depan balaikota Jakarta Pusat. Menurutnya tuntutan itu juga mengarah pada sistem pendataan dan tidak adanya perhatian Pemprov DKI terhadap para wartawan diluar lingkup pokja balaikota.

“Tuntutan kami itu simple ajah, yakni:

1). Kami Wartawan Bukan Musuh Pemprov DKI, Jangan Pentingkan Diri Sendri, Ingat Kita Senasib;

2). Singkirkan Naufal dan para Pembisik Busuk Gubernur DKI Jakarta;

3). Wartawan Juga Manusia, dan Layak Diperhatikan;

4). Diskriminasi terhadap Para Wartawan adalah pelanggaran HAM berat;

5). FWJ Tawarkan Hotline Call Centre sebagai Solusi penerapan PSBB cegah Covid-19 untuk warga DKI Jakarta.

Sebelumnya dikabarkan aksi damai tersebut dihadiri kurang lebih 100 lebih wartawan dari perwakilan 160 media yang tergabung dalam FWJ,

Dalam orasinya Opan mempertegas bahwa seluruh rakyat Indonesia sedang menangis menghadapi wabah Covid-19 yang sangat mematikan, selaku garda terdepan, para jurnalis juga manusia, karena ini adalah bencana nasional, janganlah dipandang sebelah mata. “Pungkas Opan. (Amhar)

Continue Reading

Sosial

Pascabencana Garut, Kepala BNPB Beri Bantuan Tanggap Darurat

Published

on

By

JanoerKoening, GARUT – Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto, S.Sos.,M.M. menyerahkan bantuan dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Selasa (19/7/2022). Penyerahan dukungan logistik diberikan secara simbolis kepada warga terdampak.

Bantuan ini bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Hal tersebut disampaikan Suharyanto saat berada di Kampung Dayeuh Handap, Sungai Cipeujeuh, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, salah satu wilayah terdampak.

“Pada masa tanggap darurat ini kebutuhan dasar pengungsi dan masyarakat terdampak ini, harus betul-betul dapat terpenuhi,” ujarnya.

Barang logistik yang diberikan berupa makanan dan non-makanan, antara lain beras 5kg sebanyak 325 paket, air mineral gelas 325 dus, mie instan 300 dus, paket lauk abon 400 paket, sarden 420 kaleng, matras dan selimut masing-masing 100 lembar.

Selain itu, BNPB juga memberikan bantuan dana siap pakai sebesar Rp250 juta. Dana tersebut diperuntukkan selama masa tanggap darurat yang berlaku selama 14 hari. Masa tanggap darurat melalui Keputusan Nomor 362/KEP.415-BPBD/2022 tanggal 16 Juli 2022 berlaku sejak 16 Juli hingga 29 Juli 2022.

Sebelum meninjau lokasi terdampak, Suharyanto memberikan arahan memgenai upaya tanggap darat. Di hadapan Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, Kepala BNPB menekankan pada keselamatan rakyat sebagai prioritas utama, salah satunya pemenuhan kebutuhan dasar.

“Masyarakat yang terdampak jangan semakin sengsara,” pesannya.

Selanjutnya Suharyanto mengatakan, penerimaan bantuan untuk diatur dengan baik. Bantuan harus dikoordinasikan dan diyakinkan dapat tersalurkan.

Kepala BNPB menambahkan masa tanggap darurat dapat disesuaikan sampai kondisi pascabencana betul-betul pulih. Selain itu, pendataan dampak bencana harus dilakukan dengan baik dan cepat, khususnya yang sangat penting saat memasuki masa transisi darurat ke pemulihan.

“Pendataaan harus cepat, mana rumah yang perlu dibantu untuk diperbaiki, mana infrastruktur yang harus segera diperbaiki,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Garut menyampaikan terima kasih atas dukungan personel dan bantuan BNPB maupun BPBD Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat Garut yang tertimpa musibah.

Berdasarkan pemutakhiran data yang diterima Pusdalops BNPB, Senin (18/7), pukul 18.30 WIB, sebanyak 6.314 kepala keluarga (KK) atau 19.546 jiwa terdampak dan 242 KK atau 785 jiwa di antaranya mengungsi. Pengungsian tersebar di 9 titik kecamatan.

Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut masih melakukan pemutakhiran data kerugian material, seperti rumah dan fasilitas umum terdampak. (Amhar)

Continue Reading

Sosial

Ketua PMI Kota Jakarta Utara Beri Piagam Penghargaan Kepada IKASA 72

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta Utara – Ketua PMI Kota Jakarta Utara, Rizal, SE. memberi piagam penghargaan kepada Ikatan Alumni SMA 72 (IKASA 72) atas partisipasinya dalam giat kemanusiaan donor darah, Jakarta Utara, Minggu, (26/6/2022).

Ketua PMI Kota Jakarta Utara, Rijal SE didampingi bendahara PMI Jakarta Utara H. Irsyad yang juga alumni sekaligus pembina di IKASA 72 memberikan piagam penghargaan tersebut kepada ketua umum IKASA,Prihantoro.

Ucapan Terima kasih dari Ketua PMI Jakarta Utara kepada Pengurus IKASA 72 beserta seluruh Alumni SMA 72 atas kepedulian melaksanakan acara Temu Kangen dibungkus dengan Donor Darah sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan.

Selain itu Rizal juga memberi peluang penggunaan fasilitas PMI Jakarta Utara kepada masyarakat.

“PMI Kota Jakarta Utara mempersilahkan masyarakat untuk menggunakan fasilitas yang ada seperti aula di lantai 3, dapur umum juga kendaraan operational yang ada,”kata Rizal.

Prihantoro yang akrab dipanggi mas Toro mengapresiasi dan berterima kasih atas penghargaan tersebut.

Dia mengharapkan seluruh alumni tiap angkatan wajib mendukung program kerja di bidang kemanusiaan khususnya Donor Darah dari ketua PMI Jakarta Utara yang juga pembina IKASA 72.

“Untuk semua pengurus dan alumni agar terus menjaga silaturrahmi serta membuat Program-program kepedulian yang lebih banyak lagi kedepannya,” pungkasnya.

Tampak juga “Sahabat PMI” hadir membantu pelaksanaan acara Silaturrahmi & donor darah IKASA 72.

Ketua panitia acara silaturrahmi dan donor darah, Agus menyampaikan terima kasih kepada semua Pengurus yg bekerja dengan ikhlas & semangat serta ucapan terima kasih kepada para donatur.
(dar).

Continue Reading

Sosial

Peringati Hari Buruh, KSPSI Minta Do’a Anak Yatim Agar Perjuangan Cabut Omnibuslaw Terkabul

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Berbeda dengan peringatan Hari Buruh Internasional (1 Mei) atau sering disebut May Day yang biasanya dilakukan dengan aksi unjuk rasa menyampaikan berbagai tuntutan, kali ini KSPSI melakukannya dengan Bakti Sosial seperti menanam Mangrove, termasuk memberi santunan kepada anak-anak kurang mampu semisal anak-anak yatim.

Kegiatan bakti sosial ini dilakukan di berbagai propinsi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah KSPSI.

“Peringatan Hari Buruh Internasional, karena berdekatan dengan Hari Lebaran tanggal 2 Mei, maka kita lakukan dengan Bakti Sosial. Di Bali Bakti Sosial dilakukan dengan menanam Mangrove. Di berbagai propinsi seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan sebagainya dilakukan dengan berbagi santunan kepada kelompok masyarakat kurang mampu”, ujar Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat di sela-sela pemberian Santunan kepada anak kurang mampu di Pesantren Al-Ma’uunah, Depok (1/4/22).

Di samping memberi santunan tersebut, KSPSI juga secara khusus minta dido’akan oleh anak-anak kurang mampu ini, mengingat do’a dari anak-anak kurang mampu diyakini do’anya makbul. “Do’a dari anak-anak yatim itu dapat membuka pintu-pintu langit sehingga bisa sampai dan dikabulkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu juga KSPSI minta dido’akan agar perjuangan panjang KSPSI menuntut Pemerintah dan DPR menghapus UU Omnibus Law Cipta Kerja dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa”, tegas Jumhur dengan optimis.

Adapun menurut Jumhur, perjuangan melalui aksi-aksi unjuk rasa tetap akan dilakukan termasuk secara besar-besaran pasca Lebaran dan dilakukan di seluruh tanah air. Jadi KSPSI meyakini bahwa hanya dengan perjuangan yang tiada mengenal lelah dan do’a itulah yang akan mengantar kemenangan bagi KSPSI.

Seperti diketahui, hampir semua pekerja baik itu yang berserikat maupun yang tidak, menolak keberadaaan UU Cipta Kerja karena telah membonsai kesejahteraan kaum buruh/pekerja secara signifikan. Pengurangan kesejahteraan ini sudah mulai dirasakan oleh para buruh. Padahal harusnya UU Cipta Kerja ini tidak boleh diberlakukan karena sudah dinyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai UU yang bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945 yang artinya juga bertentangan dengan Pancasila.

Editor : Amhar

Continue Reading

Trending