Connect with us

Sosial

5 Tuntutan FWJ ke Pemprov DKI di Masa Pandemi Corona dan PSBB

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Ratusan jurnalis yang mengatasnamakan dirinya Forum Wartawan Jakarta (FWJ) turun kejalan untuk suarakan aspirasinya. Kedatangan kelompok wartawan secara spontan menggelar aksinya dengan membentangkan spanduk dan tulisan-tulisan protes keras atas kinerja Pemprov DKI dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai progran pencegahan wabah covid-19 dinilai amburadul.

“Kami mendukung apa yang telah ditetapkan pemerintah, namun kami kecewa atas sistemnya yang tak jelas. “Ucap Penasehat Forum Wartawan Jakarta (FWJ), Lemens Kodongan, di depan Balaikota Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2020) siang.

Ia mengkritisi sistem pendataan penerima bantuan paket sembako yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta tidak sesuai dengan ucapan Anies Baswedan. Bahkan Lemens menilai ada kekeliruan dan bersumber pada sistem maupun SDM dari jajaran Pemprov DKI yang kurang mumpuni.

“Warga DKI yang terdampak semua menunggu realisasi yang dijanjikan Anies, tapi faktanya tidak sesuai. “Kritik Lemens.

Dalam penerapan PSBB guna mencegah penyebaran virus corona yang digaungkan pemerintah untuk tetap dirumah akan membuat rakyat kelaparan. Pasalnya, rakyat disuguhkan banyak aturan dan janji-janji pemerintah yang berbanding berbalik 180 derajat.

“Faktanya kan memang seperti itu. Kami sebagai pengawas kebijakan anggaran pemerintah, sekaligus kontrol sosial publik sangat kecewa dengan ketidakjelasan pembagian paket sembako ke warga DKI. Kita bisa hitung pakai logika saja bahwa 70% warga DKI sudah diambang kepanikan akibat tidak adanya sistem yang baik. “Ulasnya.

Permasalahan aturan PSBB berlaku untuk semuanya, termasuk profesi wartawan, namun sangat disayangkan Pemprov DKI terkesan tak peduli dan terlihat adanya indikasi pembiaran atas surat yang dikirim FWJ untuk bantuan kepada 120 media dan 300 wartawan yang ada di Forum Wartawan Jakarta (FWJ).

“Itu namanya diskriminasi, karena kami yakin adanya oknum dari pemprov DKI sendiri yang menjegal surat kami sehingga tak mendapatkan disposisi pak Gubernur. Jika itu terjadi, maka bisa kami katakan oknum itu telah melanggar HAM berat. “Tegas Lemens.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Esa Tjatur Setiawan selepas orasi di depan balaikota Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2020). Ia menyayangkan Gubernur Anies Baswedan tidak mendengarkan jeritan warganya. “Anies terkesan tak melihat warganya secara langsung dilapangan, dia hanya menerima laporan-laporan dari para pembisiknya, padahal dilapangan terdengar dan terlihat warganya hampir terkapar. “Cecer Esa.

Dengan peristiwa itu, melalui Forum Wartawan Jakarta menawarkan solusi terbaik. FWJ menawarkan dibentuknya Hotline call centre diluar dari instansi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Karena ia menilai dengan sistem yang dibangun FWJ akan membantu Pemprov DKI Jakarta dalam hal pendataan penerima bantuan dan data berapa banyak warga yang tak menerima. Sistem itu bekerja update per 6 jam sekali dengan hasil input setiap RT, RW dan kelurahan. “Urainya.

Ia juga menambahkan, selain pendataan yang akan dilakukan FWJ dilapangan, pihaknya membuka pengaduan secara online dan langsung diterima serta direport, “selama ini kan hotline hanya ada di Dinsos, dan warga mengeluhkan karena pengaduan warga terkesan dibiarkan dan diabaikan. Bahkan untuk masuk ke sistemnya saja susah. “Sindir Esa.

Sementara Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan ini membenarkan adanya aksi serentak dan dadakan tanpa adanya komando khusus. “Ini aksi dadakan loh atas banyaknya laporan masyarakat ke kami. Selain dari temen-teman wartawan dilapangan, kami juga menerima banyak pengaduan warga soal tak meratanya subsidi pembagian paket sembako yang dijanjikan pak Anies. “Terang Opan.

Opan juga merinci adanya lima (5) tuntutan Forum Wartawan Jakarta atas aksi damainya di depan balaikota Jakarta Pusat. Menurutnya tuntutan itu juga mengarah pada sistem pendataan dan tidak adanya perhatian Pemprov DKI terhadap para wartawan diluar lingkup pokja balaikota.

“Tuntutan kami itu simple ajah, yakni:

1). Kami Wartawan Bukan Musuh Pemprov DKI, Jangan Pentingkan Diri Sendri, Ingat Kita Senasib;

2). Singkirkan Naufal dan para Pembisik Busuk Gubernur DKI Jakarta;

3). Wartawan Juga Manusia, dan Layak Diperhatikan;

4). Diskriminasi terhadap Para Wartawan adalah pelanggaran HAM berat;

5). FWJ Tawarkan Hotline Call Centre sebagai Solusi penerapan PSBB cegah Covid-19 untuk warga DKI Jakarta.

Sebelumnya dikabarkan aksi damai tersebut dihadiri kurang lebih 100 lebih wartawan dari perwakilan 160 media yang tergabung dalam FWJ,

Dalam orasinya Opan mempertegas bahwa seluruh rakyat Indonesia sedang menangis menghadapi wabah Covid-19 yang sangat mematikan, selaku garda terdepan, para jurnalis juga manusia, karena ini adalah bencana nasional, janganlah dipandang sebelah mata. “Pungkas Opan. (Amhar)

Continue Reading

Sosial

Monardo: Penanganan NTT Terdampak Seroja Berlangsung Optimal

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kepala BNPB Doni Monardo telah mengunjungi beberapa wilayah terdampak bencana di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak Senin lalu (5/4/2021).

Dalam releasenya, Sabtu (10/4/2021) menyebut, Kehadiran Doni Monardo di lokasi bencana tak hanya melihat dampak hebat siklon tropis Seroja tetapi juga penanganan darurat, khususnya warga terdampak bencana.

Selama berada di NTT, Doni telah melihat secara langsung kondisi lokasi terdampak di Lembata, Alor dan Adonara. Ia mengajak pemerintah daerah di kawasan terdampak dan semua pihak untuk melakukan penanganan darurat secara optimal.

Doni yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menginstruksikan kepada kepala daerah setempat untuk melakukan penanganan prioritas terhadap kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, dan disabilitas.

Dalam mengoptimalkan penanganan darurat pascabencana, BNPB mengerahkan sejumlah helikopter, SAR Dog, dan personel untuk membantu pemerintah daerah.

Bantuan logistik pun terus dikirimkan BNPB melalui udara. Selain itu, dukungan penuh dari TNI, Polri dan kementerian serta lembaga sangat membantu dalam percepatan penanganan darurat.

Pelayanan kebutuhan dasar diberikan oleh berbagai pihak, seperti pengoperasian dapur umum oleh Tagana, TNI dan BPBD, kemudian penyediaan tenda-tenda keluarga serta pelayanan medis kepada warga yang mengalami luka-luka.

Saat berada di NTT, Doni juga menyempatkan diri untuk melihat kondisi dapur umum, pelayanan kesehatan dan pos pengungsian. Hal ini menjadi penting, mengingat dalam kondisi darurat banyak warga yang terdampak perlu mendapatkan bantuan yang maksimal.

Menyikapi upaya untuk menghindari Covid-19, Doni menginstruksikan untuk mengurangi kerumunan warga terdampak di pos pengungsian.

BNPB kata Doni akan memberikan dana tunggu hunian sehinga mereka dapat memanfaatkan untuk menyewa tempat tinggal yang layak.

“Dana tersebut digunakan untuk menyewa tempat tinggal atau rumah keluarga terdekat sebagai hunian sementara yaitu sebesar Rp500 ribu per bulan,” sebut Doni Monardo.

Bagi anak-anak yang mengalami trauma, BNPB juga berpesan untuk penyelenggaraan proses penyembuhan pascatrauma sehingga mereka bisa melanjutkan hidup tanpa ada bayang-bayang kejadian tersebut. (Amhar)

Continue Reading

Sosial

Peduli Bencana, Demokrat Salurkan Bantuan Ke NTB dan NTT

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) melalui Gerakan Nasional Partai Demokrat (GNPD) Peduli dan Berbagi, menyalurkan bantuan untuk korban bencana Alam di NTB dan NTT.

Kepala Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (BPPM) DPP Partai Demokrat, Ali Muhammad Johan Suharli, menjelaskan bahwa DPP Partai Demokrat telah menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat korban bencana di kecamatan Bolo dan Kecamatan Woha, Bima, NTB pada hari Senin (5/4/2021).

“Penyaluran dilakukan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima, Imam Syuhadi, beserta jajarannya. Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, A. Rahman H. Abidin, juga telah menyalurkan bantuan bagi masyarakat korban bencana di Bima dan Dompu,” jelas Ali.

Sementara bantuan untuk NTT, lanjut Ali, akan dilaksanakan besok, Rabu (7/4), bekerjasama dengan DPD dan DPC Partai Demokrat.

Sesuai arahan Ketum AHY, pimpinan dan kader Partai Demokrat harus terus melaksanakan Gerakan Nasional Partai Demokrat (GNPD) Peduli dan Berbagi untuk membantu masyarakat yang kesulitan akibat terdampak Covid-19, maupun yang terdampak bencana alam seperti yang terjadi di NTT dan NTB. Partai Demokrat ingin terus menjadi bagian dari solusi atas masalah-masalah rakyat.

“Sesuai arahan Ketum AHY, Partai Demokrat kembali fokus melakukan kerja-kerja nyata untuk rakyat. Bantuan kemanusiaan bagi korban banjir di NTT dan NTB ini adalah salah satu aksi nyata dari banyak aksi nyata yang sudah kami lakukan,” pungkas Ali.

Sebelumnya Ketum AHY telah menyampaikan ucapan duka cita atas terjadinya bencana alam di NTT dan NTB. “Turut berduka cita atas bencana banjir dan longsor di Flores Timur, NTT dan NTB yang menelan korban jiwa dan korban hilang,” ucapnya.

AHY juga ungkapkan harapannya, “Semoga proses evakuasi berjalan lancar, seluruh korban bisa segera diselamatkan. Bagi teman-teman di mana pun berada, mari waspada cuaca ekstrem di sekitar kita,” pungkas Ketum AHY. (Amhar)

Continue Reading

Sosial

Kunjungi Banjir Bandang NTT, Monardo: Beri Bantuan Maksimal Pada Warga

Published

on

By

JanoerKoening, Lembata – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jendral TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo melakukan peninjauan pasca bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Lembata, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada selasa (6/4/2021).

Kabupaten Lembata termasuk lokasi yang mengalami dampak dengan kategori berat. Kondisi pemukiman yang berada di bawah bukit menjadi salah satu pemicu besarnya dampak yang terjadi.

Cuaca ekstrem Siklon Tropis Seroja menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di lokasi tersebut. Akses jalan sempat terputus akibat banyak batu besar dan material yang terbawa saat longsor.

Dalam kunjungannya, Doni Monardo sempat berbincang kepada para warga yang terdampak langsung untuk menanyakan beberapa kebutuhan darurat yang sangat diperlukan bagi warga sekitar.

Doni Monardo menegaskan bahwa para warga yang terdampak harus mendapatkan pertolongan secara maksimal.

“Memastikan mereka yang menderita luka ringan atau berat mendapatkan perawatan kesehatan yang maksimal,” kata Doni.

Sebelumnya rombongan juga sempat meninjau dapur umum serta kondisi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba.

Penerapan protokol kesehatan dalam penanganan korban juga menjadi perhatian penting untuk bertujuan menekan angka penularan Covid-19.

Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, BNPB sudah mengerahkan tiga helikopter. Dua Helikopter ini berjenis Heli MI-8 dengan daya angkut delapan ton, heli Kamov 32 A dengan daya angkut lima ton, dan heli EC-115 dengan kapasitas dua belas seats.

Dua helikopter difungsikan untuk menjangkau distribusi logistik di beberapa desa yang terisolir pasca terputusnya akses diakibatkan longsor, satu helikopter lainnya untuk mengakomodir para warga yang membutuhkan pertolongan darurat terutama kelompok rentan.

Selain itu, helikopter juga mengangkut para tenaga medis yang ditugaskan di posko penanganan darurat.

BNPB melakukan koordinasi dengan TNI-Polri, Kementrian Kesehatan, Kementrian Sosial, Kementrian PUPR, Gubernur NTT, Bupati Flores Timur, BPBD Flores Timur, dan tim gabungan lainnya untuk segera menambah alat berat guna proses evakuasi terhadap korban yang tertimbun lumpur.

Disamping itu penyediaan bahan logistik dan non logistik juga sudah terdistribusi di beberapa lokasi terdampak.

Untuk titik pengungsian di Kabupaten Lembata ada tujuh titik yaitu di aula kantor lurah Lewoleba Timur, aula kantor lurah Lewoleba Tengah, Aula kantor lurah Selandoro, aula kantor lurah Lewoleba Tengah, Aula kantor Kecamatan Nubatukan, aula kantor BKDSDM, aula kantor Kecamatan Ile Ape Timur dan SMP Negeri 1 Ile Ape Timur. (Amhar)

Continue Reading

Trending