Connect with us

Sosial

5 Tuntutan FWJ ke Pemprov DKI di Masa Pandemi Corona dan PSBB

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Ratusan jurnalis yang mengatasnamakan dirinya Forum Wartawan Jakarta (FWJ) turun kejalan untuk suarakan aspirasinya. Kedatangan kelompok wartawan secara spontan menggelar aksinya dengan membentangkan spanduk dan tulisan-tulisan protes keras atas kinerja Pemprov DKI dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai progran pencegahan wabah covid-19 dinilai amburadul.

“Kami mendukung apa yang telah ditetapkan pemerintah, namun kami kecewa atas sistemnya yang tak jelas. “Ucap Penasehat Forum Wartawan Jakarta (FWJ), Lemens Kodongan, di depan Balaikota Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2020) siang.

Ia mengkritisi sistem pendataan penerima bantuan paket sembako yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta tidak sesuai dengan ucapan Anies Baswedan. Bahkan Lemens menilai ada kekeliruan dan bersumber pada sistem maupun SDM dari jajaran Pemprov DKI yang kurang mumpuni.

“Warga DKI yang terdampak semua menunggu realisasi yang dijanjikan Anies, tapi faktanya tidak sesuai. “Kritik Lemens.

Dalam penerapan PSBB guna mencegah penyebaran virus corona yang digaungkan pemerintah untuk tetap dirumah akan membuat rakyat kelaparan. Pasalnya, rakyat disuguhkan banyak aturan dan janji-janji pemerintah yang berbanding berbalik 180 derajat.

“Faktanya kan memang seperti itu. Kami sebagai pengawas kebijakan anggaran pemerintah, sekaligus kontrol sosial publik sangat kecewa dengan ketidakjelasan pembagian paket sembako ke warga DKI. Kita bisa hitung pakai logika saja bahwa 70% warga DKI sudah diambang kepanikan akibat tidak adanya sistem yang baik. “Ulasnya.

Permasalahan aturan PSBB berlaku untuk semuanya, termasuk profesi wartawan, namun sangat disayangkan Pemprov DKI terkesan tak peduli dan terlihat adanya indikasi pembiaran atas surat yang dikirim FWJ untuk bantuan kepada 120 media dan 300 wartawan yang ada di Forum Wartawan Jakarta (FWJ).

“Itu namanya diskriminasi, karena kami yakin adanya oknum dari pemprov DKI sendiri yang menjegal surat kami sehingga tak mendapatkan disposisi pak Gubernur. Jika itu terjadi, maka bisa kami katakan oknum itu telah melanggar HAM berat. “Tegas Lemens.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Esa Tjatur Setiawan selepas orasi di depan balaikota Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2020). Ia menyayangkan Gubernur Anies Baswedan tidak mendengarkan jeritan warganya. “Anies terkesan tak melihat warganya secara langsung dilapangan, dia hanya menerima laporan-laporan dari para pembisiknya, padahal dilapangan terdengar dan terlihat warganya hampir terkapar. “Cecer Esa.

Dengan peristiwa itu, melalui Forum Wartawan Jakarta menawarkan solusi terbaik. FWJ menawarkan dibentuknya Hotline call centre diluar dari instansi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Karena ia menilai dengan sistem yang dibangun FWJ akan membantu Pemprov DKI Jakarta dalam hal pendataan penerima bantuan dan data berapa banyak warga yang tak menerima. Sistem itu bekerja update per 6 jam sekali dengan hasil input setiap RT, RW dan kelurahan. “Urainya.

Ia juga menambahkan, selain pendataan yang akan dilakukan FWJ dilapangan, pihaknya membuka pengaduan secara online dan langsung diterima serta direport, “selama ini kan hotline hanya ada di Dinsos, dan warga mengeluhkan karena pengaduan warga terkesan dibiarkan dan diabaikan. Bahkan untuk masuk ke sistemnya saja susah. “Sindir Esa.

Sementara Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan ini membenarkan adanya aksi serentak dan dadakan tanpa adanya komando khusus. “Ini aksi dadakan loh atas banyaknya laporan masyarakat ke kami. Selain dari temen-teman wartawan dilapangan, kami juga menerima banyak pengaduan warga soal tak meratanya subsidi pembagian paket sembako yang dijanjikan pak Anies. “Terang Opan.

Opan juga merinci adanya lima (5) tuntutan Forum Wartawan Jakarta atas aksi damainya di depan balaikota Jakarta Pusat. Menurutnya tuntutan itu juga mengarah pada sistem pendataan dan tidak adanya perhatian Pemprov DKI terhadap para wartawan diluar lingkup pokja balaikota.

“Tuntutan kami itu simple ajah, yakni:

1). Kami Wartawan Bukan Musuh Pemprov DKI, Jangan Pentingkan Diri Sendri, Ingat Kita Senasib;

2). Singkirkan Naufal dan para Pembisik Busuk Gubernur DKI Jakarta;

3). Wartawan Juga Manusia, dan Layak Diperhatikan;

4). Diskriminasi terhadap Para Wartawan adalah pelanggaran HAM berat;

5). FWJ Tawarkan Hotline Call Centre sebagai Solusi penerapan PSBB cegah Covid-19 untuk warga DKI Jakarta.

Sebelumnya dikabarkan aksi damai tersebut dihadiri kurang lebih 100 lebih wartawan dari perwakilan 160 media yang tergabung dalam FWJ,

Dalam orasinya Opan mempertegas bahwa seluruh rakyat Indonesia sedang menangis menghadapi wabah Covid-19 yang sangat mematikan, selaku garda terdepan, para jurnalis juga manusia, karena ini adalah bencana nasional, janganlah dipandang sebelah mata. “Pungkas Opan. (Amhar)

Continue Reading

Sosial

Hadir Di Tengah Masyarakat, Bang Japar Kembali Gelar Donor Darah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD-RI) dapil Provinsi DKI Jakarta yang juga Ketua Umum Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) Fahira Idris kembali menggelar bakti sosial kegiatan donor darah

Gelaran bakti sosial (baksos) berupa donor darah ini merupakan salah satu rangkaian peringatan milad Ormas Bang Japar yang ke-4. Setelah sebelumnya dilaksanakan di Jakarta Timur

Kegiatan bakti sosial donor darah kali ini digelar di Jakarta Utara, tepatnya di Komplek Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Tanjung Priok, pada hari ini Sabtu, (27/2/2021).

Selain berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta, kegiatan hari ini juga didukung oleh 6 (enam) orang anggota Dewan Kota Jakarta Utara.

Kepada Media Ketum Bang Japar Fahira Idris mengungkapkan, Insya Allah kami akan terus hadir di tengah masyarakat dengan menggelar kegiatan donor darah secara rutin dan berkala.

“Ini menjadi salah satu ikhtiar kami untuk ikut menjaga ketersediaan stok darah yang di masa pandemi ini menipis karena kegiatan donor berkurang,” ujarnya.

Lebih lanjut Fahira mengatakan, Kami juga mau mengkampanyekan ke masyarakat bahwa donor darah di masa pandemi aman karena dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Alhamdulilah.., masyarakat terutama warga Jakarta Utara antusias mendonorkan darahnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati para pendonor,” ujar Fahira Idris di sela-sela kegiatan donor darah.

Saat ini, kata Fahira, ketersediaan pasokan stok darah sangat diperlukan untuk kegiatan kemanusiaan karena mampu menyelamatkan banyak nyawa yang sedang membutuhkan.

“Oleh karena itu Bang Japar akan terus hadir untuk masyarakat dengan menggelar kegiatan donor darah di berbagai wilayah di Jakarta secara berkala walau pandemi masih melanda,” imbuhnya.

Fahira juga mengajak berbagai institusi, ormas, dan kelompok masyarakat lainnya kembali menggelar kegiatan donor darah yang di masa sebelum pandemi sangat sering digelar.

Menurutnya, antusiasme masyarakat tetap tinggi mendonor darahnya di masa pandemi ini. Oleh karena itu semakin sering digelar kegiatan donor darah maka ketersediaan stok darah kita akan semakin terpenuhi.

“Sebagai apresiasi bagi para pendonor, kami dari Bang Japar memberi piagam penghargaan ‘Pahlawan Darah Indonesia’ kepada mereka yang mendonorkan darahnya,” tandas Fahira.

Dia menyebut, ini bentuk apresiasi bahwa yang mereka lakukan saat ini sangat berarti bagi banyak nyawa dan kehidupan di luar sana.

“Dan karna itu, Kami juga memberikan bingkisan berisi sembako dan starter pack berisi handsanitizer, masker tiga lapis, sarung tangan plastik, snack box dan minuman ringan,” urai Fahira.

Selain kegiatan donor darah, sebagai Anggota DPD DKI Jakarta Fahira Idris juga menyediakan waktu penuh selama kegiatan ini untuk berdiskusi menyerap aspirasi serta menerima aduan

“Dan tentu Kami juga akan memberikan pendampingan bagi para pendonor yang mengalami berbagai persoalan terutama dalam bidang hukum, pelayanan kesehatan, dan persoalan-persoalan lainnya,” ujarnya.

Jika antusias warga menjadi pendonor semakin besar, kami akan gelar kegiatan donor darah hingga level kecamatan yang ada di Jakarta sehingga akan lebih banyak warga yang terlibat.

“Jika semua berjalan baik, maka kegiatan ini akan kami lanjutkan hingga 2022,” pungkas Fahira Idris menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Sosial

Sambut HPN, Fahira Idris Gelar Baksos di Terminal Grogol

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Dalam rangka memperingat dan menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2021 yang jatuh pada tanggal 09 Februari 2021, Fahira Idris dengan beberapa Jurnalis dan Media bersama Ormas Bang Japar menggelar Bakti Sosial (Baksos).

Adapun bentuk dari kegiatan baksos tersebut adalah berbagi Masker dan Penyemprotan Dinsekfektan pada Sabtu (6/2/2021), berlokasi di Terminal Bus Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat.

Kegiatan di ikuti sejumlah pihak dari unsur Kelurahan, TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, dan unsur Pers/Jurnalis yang berpartisipasi baik secara tenaga, materi atau memberikan masker. Dengan Tagline ‘Jakarta Bermasker’, acara berlangsung lancar.

Turut hadir seperti Kapolsek, Dan Koramil, Danru Terminal Grogol, Lurah Grogol, Kepala PolPP Grogol, Fahira Idris Anggota DPD RI, dan Agus Bison Dancam Gropet serta para Jurnalis juga turut hadir di acara bagi-bagi masker dan penyemprotan disinfektan di terminal Grogol.

Dalam sambutannya, Fahira Idris menyampaikan akan terus mendukung langkah 3 Pilar dalam Jakarta Bermasker, hari ini saya serahkan masker kepada semua pihak yang terlibat.

“Dan masker-masker ini saya dititip untuk dibagikan pada warga Terminal Grogol agar semuanya pakai masker karena untuk menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain,” pungkas Fahira.

Menimpali, Kapolsek Grogol Petamburan Kompol Agung Wibowo,SH.,MH menyambut baik langkah Ibu Fahira Idris anggota DPD RI di hari pers ini dalam membagikan masker dan penyemprotan disinfektan

“Kami Kepolisian juga berterima kasih telah di Apresiasi dalam Piagam Penghargaan Pencegahan Covid, Terima kasih Ibu Fahira Idris,” ucap Agung.

Selanjutnya, Danramil 03/GP Kapten Inf Irwan Triyono menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional 2021, semoga kita bisa menjaga diri kita untuk tetap bermasker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk Jakarta Bermasker.

Lurah Grogol Ibu Henni Agustini, SKM., MA berterima kasih kepada Ibu Fahira Idris Anggota DPD RI yang telah hadir dan terima kasih maskernya, akan kita berikan kepada warga Grogol untuk tetap 3 M. (Amhar)

Continue Reading

Sosial

Perlinsos Berlanjut Di 2021 Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pemerintah kembali melanjutkan program perlindungan sosial (perlinsos) pada tahun 2021 ini untuk pemulihan ekonomi nasional.

Perlinsos merupakan salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai upaya mengurangi dampak COVID-19 terhadap masyarakat, khususnya bagi permasalahan ekonomi.

Perlinsos memiliki alokasi anggaran terbesar yang bertujuan memberi
dukungan daya beli untuk menekan laju kemiskinan serta mendorong konsumsi masyarakat.

Di dalam perlinsos terdapat sejumlah program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (Bantuan Sembako), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Pada 2020, program ini mencapai realisasi 100%.

Sonny W. Manalau, Staf Ahli Menteri Sosial dan Anggota Komite PEN menjelaskan, Program Bansos regular Kementerian Sosial (Kemensos) disinkronkan dengan program PEN.

“Ini salah satu upaya memberikan ketahanan ekonomi bagi masyarakat melalui perlindungan sosial, termasuk masyarakat yang terdampak langsung atau tidak langsung akibat pandemi,” ucapnya dalam dialog yang digelar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Rabu (3/2/2021).

Tahun 2021 merupakan tahap kedua dan Kemensos kembali berkonsolidasi dengan mitra-mitranya agar penyaluran program perlindungan sosial ini tepat sasaran, tepat waktu, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ada perbaikan pelaksanaan di tahun 2021 setelah melalui tahap evaluasi program di 2020 lalu.

“Terdapat tiga program perlindungan sosial dalam rangka PEN yang diluncurkan 2021 yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (Bantuan Sembako), dan Bantuan Sosial Tunai (BST),” ujar Sonny Manalau.

Lebih rinci, Sonny Manalau menjelaskan, untuk Bantuan Sembako ditargetkan menyentuh 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Lalu BST ditargetkan menyentuh 10 juta keluarga penerima manfaat.

Di 2021 lanjut Sonny, Kemensos menganggarkan Rp45 Triliun untuk Bantuan Sembako, bekerja sama dengan Bank Himbara seperti BNI, Mandiri, BRI, dan BTN untuk penyalurannya. Khusus di wilayah timur Indonesia yang sulit dijangkau, disalurkan oleh PT. Pos.

Sonny juga menjelaskan, untuk anggaran BST, Kemensos mengalokasikan Rp12 Triliun. Penerimanya khusus bagi yang terdampak pandemi COVID-19 dan bukan penerima PKH maupun Bantuan Sembako. BST disalurkan secara keseluruhan oleh PT Pos langsung ke KPM dari periode Januari-April 2021.

“Selain itu, bantuan PKH dialokasikan Rp20 Triliun yang disalurkan per triwulan dan realisasinya sudah mencapai hampir 28% untuk triwulan pertama 2021 ini,” urai Sonny Manalau.

Haris Husein, SVP Sales dan Marketing Bisnis Jasa Keuangan PT. Pos Indonesia menyatakan PT. Pos Indonesia sudah melakukan distribusi untuk program tersebut dengan tiga cara

Adapun tiga cara yaitu disalurkan di kantor pos, penyaluran ke lokasi yang banyak KPM-nya dengan memanfaatkan balai desa, kantor kecamatan, dan sekolah-sekolah, dan mengantar langsung ke KPM khususnya bagi yang lanjut usia, sakit, dan penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, Husein menjelaskan, penyaluran ini bisa dipertanggungjawabkan oleh PT. Pos, maka dalam prosesnya kami memanfaatkan aplikasi pos biro mobile

Dia tambahkan, dalam proses
pertanggungjawabannya kami memberikan surat pemberitahuan kepada KPM, yang memuat informasi syarat, informasi bahwa tidak ada potongan di dalamnya, dan proses verifikasi dilakukan memanfaatkan QR Code.

“Untuk 2021 ini, rencananya akan menggunakan teknologi pengenal wajah,” sambung Haris Husein.

Bima Arya, Walikota Bogor membenarkan telah berkoordinasi untuk penyaluran ini, di Kota Bogor, kita terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan PT. Pos, agar kita pastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan saat pendistribusiannya.

Ditambahkan lagi oleh Bima Arya, yang terpenting memang kita selalu memperbarui sasaran dan teknis jadwal pemberian.

“Penting bagi pemerintah kota mengetahui tahapan-tahapannya
sehingga kita bisa mengkoordinasikan dan menginformasikan kepada penerima manfaat,” ungkapnya.

Untuk mekanisme penyaluran hingga tingkat penerima manfaat, Bima Arya menyebut, ada beberapa mekanisme, pertama kita ada surat edaran berjenjang dari Kemensos, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Camat, Lurah, RT/RW. Itu mekanisme resminya.

“Kedua, di Kota Bogor penerima manfaat bisa langsung memasukkan data ke aplikasi Salur sehingga mereka bisa tahu masuk ke dalam daftar penerima bantuan atau tidak,” pungkas Bima Arya. (Amhar)

Continue Reading

Trending