Connect with us

Hukum

Rapen: Awasi dan Laporkan Virus Penyelewengan Pengadaan Barang dan Jasa

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Di tengah masih mewabahnya Virus Corona atau Covid-19, Kami dari Kantor Hukum Rapen Sinaga And Partners (RSP) menggelar Konperensi Pers berkait Wabah Virus Corona (Covid-19) Mengancam Indonesia, Awasi dan Laporkan Virus Penyelewengan Pengadaan Barang dan Jasa.

Bertempat di Rumah Makan TEKKO, Rawamangun, Jakarta Timur. Rapen Sinaga selaku Kuasa Hukum beberapa Perusahaan yang selalu mengikuti tender pengadaan barang/jasa melalui aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), menyebut sering menghadapi permasalahan yang sangat merugikan perusahaan.

“Seperti yang dialami oleh Klien kami pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan RI,” ujarnya, Senen (20/4/2020).

Faktanya, kata Rapen, Klien kami sebagai penawar harga terendah dari seluruh peserta tender malah dikalahkan oleh perusahaan yang penawarannya lebih tinggi. Belum lagi, pokja yang merubah-ubah jadwal proses pengadaan yang seharusnya sudah disusun.

“Nyatanya, kemudian ketika Klien kami menang dalam tender justru di perlambat oleh PPK dengan tidak dikeluarkannya SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) yang menjadi kewajibannya,” imbuhnya.

Hingga akhirnya, kami banyak menyelesaikan persoalan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), ujar Rapen.

Lebih lanjut Rapen Sinaga katakan, Layak ditagih janji pemerintah yang akan mengawasi ketat pelaksanaan anggaran kemenhub, yang dimuat di media bulan februari lalu.

“Terlebih ditengah pandemic Covid-19 ini, mari kita awasi hal-hal penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa,” ajaknya.

Lalu permasalahan apa saja yang sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa ? Rapen menjelaskan yakni:

Pertama, adanya Korupsi, suap, upeti, dan gratifikasi serta Kolusi

Kedua, adanya penyimpangan, dengan pola yaitu: Tahap perencanaan pengadaan, Tahap pembentukan panitia, Tahap prakualilikasi peserta, Tahap penyusunan dokumen tender, Tahap pengumuman tender, Tahap pengambilan dokumen tender, Tahap penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Kemudian tahap selanjutnya adalah: Tahap penjelasan tender, Tahap penyerahan penawaran dan pembukaan penawaran, Tahap evaluasi penawaran, Tahap pengumuman calon pemenang, Tahap sanggahan peserta Ielang, Tahap penunjukan pemenang, Tahap penandatangan kontrak, dan Tahap penyerahan barang & jasa

Ketiga, adanya persekongkolan
(sumber : aspek hukum pengadaan barang/jasa dan berbagai permasalahannya : Adrian Sutedi, Sinar Grafika), “pungkas” Rapen AMS Sinaga, SH., MM. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Penasehat Hukum Protes Majelis Hakim Yang Memotong Kesempatan Berunding Dengan Terdakwa

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pengacara Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH tidak dapat menahan rasa kecewa saat menangani perkara Pidana 483/Pid. Sus/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu lantaran terdakwa Yudi Syamhudi Suyuti “seakan diarahkan” langsung menerima putusan Majelis Hakim yang memvonis 1 tahun, pada Rabu (16/9) dari semula tuntutan JPU yang menuntut 1 tahun 6 bulan.

Seharusnya, Majelis Hakim sesaat usai mengetok palu tanda Vonis dibacakan, mengarahkan kepada terdakwa agar menanyakan atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan Penasehat Hukum (PH) setelah mendengar Vonis dari Majelis Hakim.

Tapi sayangnya, entah mengapa persidangan terakhir Rabu sore ini terdakwa langsung menerima tanpa meminta waktu kepada Majelis Hakim untuk meminta pendapat dari Penasehat Hukum. Mungkin terdakwa merasa bersyukur karena Vonis Hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum?

“Innalillahi wa inna ilaihi roziun, hari ini telah wafat keadilan atas nama Yudi Syamhudi Suyuti yang telah menerima putusan Majelis Hakim yang memvonis 1 tahun,” kata Lawyer Tonin Tachta Singarimbun SH di luar ruang sidang pengadilan.

Wajarlah rasa kesal dari sikap Tonin usai sidang. Ini merupakan lanjutan kekesalannya karena Majelis hakim seolah tidak menghargai keberadaan Penasehat Hukum di dalam ruang sidang dimana ia dan rekan penasihat hukum lainnya seakan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang tampak ingin segera menyelesaikan persidangan kasus Yudi dan lanjut ke Persidangan kasus lainnya yang menunggu di layar monitor.

“Menurut kami sebaiknya Yudi tidak langsung menerima putusan 1 tahun. Ia harusnya konsultasi dulu dengan Penasehat Hukum. Toh andai Yudi menerima sekarang atau dengan berpikir-pikir selama 7 hari pun kondisinya sama. Kami sebagai Pihak Penasehat Hukum terdakwa lebih suka andai terdakwa ajukan banding. Dengan begitu terdakwa linier tidak menerima semua dakwaan JPU alias menyatakan tidak bersalah,” kata anggota PH lainnya Suta Widhya SH. (Mulyono)

Continue Reading

Hukum

Tanpa Ijin Pemilik Tanah, Kontraktor Serobot Lahan Warga Nias

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pembangunan memang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat guna meningkatkan mobilitas ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Namun bila dalam pembangunan itu terjadi hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku seperti pembebasan lahan tanpa ijin dari pihak sah dan milik lahan atau tanah maka hal itu sudah bertentangan dengan hukum, etika dan moral di tengah masyarakat.

Hal ini juga dialami oleh keluarga Edizaro Lase di Desa Ononazara, Kec. Tugala Oyo, Kab. Nias Utara, Sumut dimana lahan mereka dimasuki, dipergunakan, diubah bentuk dan fungsi oleh pihak kontraktor.

Jelas ini namanya penyerobotan lahan tampa seizin pemilik, “ungkap” Edizaro Lase selaku pemilik lahan, pada media dijakarta, Sabtu (25/7/2020).

Di ketahui Saat ini, pihak kontraktor sedang membangun jembatan Sungai Lo’o Desa Ononazara, Kec. Tugala Oyo, Kab. Nias Utara yang berada di lahan atau tanah keluarga Edizaro Lase.

Menurut Edi Lase selaku pemilik lahan, pembangunan tersebut tanpa dipenuhi syarat dan ketentuan pembebasan lahan atau tanah seperti ijin tertulis dan pembentukan tim pembebasan lahan.

“Bahwa pihak kontraktor memasuki lahan atau tanah milik sah keluarga Edizaro Lase tanpa ijin,” terangnya.

Lebih lanjut, Edizaro Lase menyampaikan bahwa sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat setuju dan mendukung pembangunan Jembatan Sungai Lo’o untuk kepentingan masyarakat.

“Tetapi hak-hak masyarakat tidak boleh dilalaikan, diabaikan dan dikebiri oleh pihak kontraktor secara sepihak tanpa ada musyawarah mufakat dalam hal pembebasan lahan atau tanah,” tegas Edi Lase.

Sebab negara telah menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat dalam hal ganti rugi atau ganti untung, tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Edi Lase juga katakan kepada pihak awak media bahwasanya pihak kontrakor menyampaikan akan melakukan ganti rugi sebagai mana mestinya prosedur pembebasan lahan atau tanah

“Hal tersebut disampaikan melalui Kepala Pelaksana proyek Jembatan Sungai Lo’o,” ungkap Edizaro Lase. (Red)

Continue Reading

Hukum

97 Miliar Milik Honggo Di Eksekusi Kejaksaan Agung

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kejaksaan Agung RI mengeksekusi uang Rp 97 miliar terkait perkara pidana korupsi penjualan kondensat di BP Migas milik terpidana Honggo Wendratmo. Uang tersebut dieksekusi untuk dikembalikan ke kas negara.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Ali Mukartono mengatakan eksekusi dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat yang memvonis perkara tersebut pada, Senin, 22 Juni 2020 lalu.

Sidang digelar tanpa menghadirkan terpidana atau in absentia lantaran Honggo hingga kekinian masih berstatus buron.

“Kita melakukan eksekusi terhadap perkara tindak pidana korupsi terkait dengan kondesat atas nama terpidana Honggo Wendratno, yang telah berkekuatan hukum pada minggu yang lalu karena sudah berkekuatan hukum maka harus dieksekusi,” kata Ali saat jumpa pers di Gedung Sasana Pradana, Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2020).

Ali mengemukakan pihaknya juga turut mengeksekusi kilang LPG PT TLI, di Tuban, Jawa Timur milik terpidana Honggo. Adapun, menurut Ali dalam perkara pidana korupsi tersebut sekiranya negara mengalami kerugian hingga Rp 35 triliun.

“Kerugian keuangan negara sekitar Rp 35 triliun, tetapi terakhir masih ada kekurangan 128 juta US Dollar sekitar Rp 1,7 sampai 1,8 triliun. Dari kekurangan ini diperhitungkan harga kilang tadi,” ujar Ali.

Untuk diketahui, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat telah memvonis Direktur Utama PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (TPPI), Honggo Wendratno dengan hukum penjara selama 16 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Honggo terbukti melakukan perbuatan melawan hukum hingga merugikan negara terkait pembelian kondesat senilai Rp 2,7 miliar dollar Amerika Serikat atau Rp 37,8 triliun. (Amhar)

Melansir suara.com

Continue Reading

Trending