Connect with us

Uncategorized

EKSPOR IKAN DITENGAH WABAH COVID-19 DAN KRISIS PANGAN DUNIA

Published

on

Oleh: Rusdianto Samawa, Sabtu (4/4/2020).

Edhy Prabowo bekerja keras untuk meningkat taraf kehidupan masyarakat nelayan. Tentu ekspor ikan pada periode Maret – April 2020 ke Eropa buah kerja kerasnya ditengah pandemi Corona Virus Deseas (Covid-19). Perlu dilihat sebagai faktor penentu pembangunan ekonomi nelayan.

Ditengah wabah Covid-19 ini, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah dalam mengatasi pandemi Virus Covid-19 dengan cara menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan status kedaruratan kesehatan masyarakat.

Bagi Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP, tentu sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat nelayan. Apalagi ditambah pergerakan nilai tukar dolar AS kembali liar pada perdagangan spot minggu akhir Maret dan awal April. Mata uang rupiah tertekan hebat hingga amblas ke level terdalamnya diangka Rp.16.475 per dolar AS dan berpotensi untuk turun lebih dalam lagi.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memaparkan skenario terburuk dampak virus corona atau covid-19 bagi perekonomian Indonesia adalah ekonomi bisa anjlok hingga minus. Pertumbuhan ekonomi dalam negeri diperkirakan turun ke 2,3% bahkan dalam skenario yang lebih buruk bisa mencapai minus 0,4%. Kondisi yang tidak kondusif akibat Covid-19 ini menyebabkan menurunnya kegiatan perekonomian. Hal ini dikarenakan kesulitan dari sisi pendapatan bagi swasta.

Hal ini pula yang membuat Edhy Prabowo bergerak maju lebih cepat bekerja untuk meningkatkan ekspor ikan ke Eropa dan AS. Terus menggeliatkan ekonomi melalui kinerja ekspor hasil perikanan. Edhy Prabowo ingin kembalikan outlook ekonomi nasional sedikit bertahan ditengah transmisi dari masalah kesehatan dan kemanusiaan menjadi masalah ekonomi.

Walaupun kontribusi ekonomi Kelautan dan Perikanan porsentasenya tidak besar. Namun, suntikan ekspor hasil perikanan bisa sedikit memulihkan keadaan. Bahkan tak mengurangi permintaan ikan laut Indonesia.

Ekspor periode Maret – April 2020 ini membuat Menteri Perikanan dan Kelautan (KKP) Edhy Prabowo tetap optimis. Justru ditengah wabah Covid-19, sejumlah 32.000 Ton hasil perikanan diekspor ke 13 Negara yakni Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Mauritus, Reunion, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam dan Lithuania.

Ekspor terdiri dari 28 komoditas perikanan senilai Rp 194,6 miliar yang berasal dari 36 perusahaan yang dikemas dalam 115 unit kontainer. Rinciannya udang, cumi, sotong, cakalang, kakap merah dan bawal putih. Kemudian, ada pula kepiting kaleng, udang asin, kerapu, marlin, kepiting salju, ikan barakuda dan sebagainya.

Giat ekspor hasil Kelautan dan Perikanan itu ditandai dengan cukupnya sebaran cold storage (ruang penyimpanan dingin) untuk menampung produk-produk perikanan, baik yang dimiliki oleh pemerintah, BUMN maupun swasta. Yang pasti, ekspor Ikan dan hasil laut lainnya, untuk memastikan distribusi pangan ditengah penyebaran virus Corona.

Karena hasil laut seperti ikan, lobster, cumi-cumi, kepiting, siput, kerang, rumput laut dan lainnya menjadi penting sekali untuk memasok nutrisi, karbohidrat dan vitamin kedalam tubuh.

Mudah-mudahan setelah Covid-19, Indonesia jadi negara paling siap menyediakan pangan khususnya di sektor perikanan. Apalagi, rentang waktu 3 bulan mendatang potensi panen udang berkisar 110.000 ton hingga 140.000 ton dari April, Mei dan Juni.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terus menggenjot produksi perikanan meski wabah Covid-19 sedang menyerang imun masyarakat. Produksi harus terus digelorakan karena masyarakat sangat butuh sumber pangan yang bergizi tinggi untuk meningkatkan imunitas. Sudah pasti, pemerintah hadir dalam kondisi Covid-19 saat ini.

Sepanjang tahun ini, pemrintah menargetkan ekspor hasil perikanan laut mencapai US$ 6 miliar atau sekitar Rp 84,5 triliun. Target tersebut lebih besar dibandingkan tahun lalu, US$ 5,5 miliar atau Rp 77,5 triliun. Kinerja ekspor perikanan masih menunjukkan hasil yang baik ditengah pandemi virus corona. Peningkatan produksi juga harus dibarengi kepastian hukum dan regulasi insentif untuk menekan fiskal.

Covid-19 diakui sangat berpengaruh pada struktur usaha industri sektor kelautan dan perikanan sehingga fiskal mengalami defisit. Tentu jelas membutuhkan jaminan pasar, supaya row material ditekan (tidak naik). Untuk meningkatkan ekspor, penting lakukan penyederhanaan prosedur ekspor, sesuai kebijakan fiskal.

Saat ini yang dibutuhkan, manajemen fiskal untuk menjaga kinerja ekspor bisa berjalan efisien. Industri kelautan dan perikanan harus mengacu pada pengelolaan pajak, distribusi dan produksi untuk memperbaiki target ekspor sesuai perencanaan dan mengatur prosedur yang berkaitan dengan ketersediaan sumber bahan baku. Ekspor Kelautan dan Perikanan merupakan pemasukan bagi APBN sehingga pengelolaan fiskal seimbang yang dilakukan ditengah wabah Covid-19.

Tentu adanya kebijakan insentif pada sektor usaha industri kelautan dan perikanan akan berpengaruh pada berkurangnya potensi penerimaan bukan pajak. Karena kedepan sudah pasti adanya pengurangan tarif pajak.

Hal ini memiliki konsekuensi yang tidak jadi dibebankan pada sektor usaha akibat kebijakan memerangi Covid-19. Dengan adanya kebijakan insentif perpajakan dapat lebih terkoordinasi, efisien dan efektif, serta dapat dievaluasi secara berkesinambungan.

Menurut Marta Ruth (2020) bahwa: paket stimulus ekonomi jilid II yang berisi kebijakan fiskal dan nonfiskal, utamanya untuk menopang aktivitas industri. Termasuk dalam paket stimulus fiskal yakni pembebasan pajak penghasilan (PPh) 21 untuk pekerja, penundaan pengenaan PPh Pasal 22 Impor, dan pengurangan PPh Pasal 25 Badan sebesar 30%.

Stimulus tersebut berlaku untuk industri manufaktur selama enam bulan, termasuk sektor kelautan dan perikanan. Sedangkan stimulus non-fiskal berupa penyederhanaan dan pengurangan larangan terbatas ekspor dan impor, percepatan ekspor dan impor untuk eksportir dan importir bereputasi baik, dan terkait pengawasan logistik.

Karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen menggenjot nilai ekspor guna pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, KKP menyiapkan berbagai strategi percepatan peningkatan produksi dalam peta jalan industrialisasi hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Hal ini untuk memastikan ketersediaan bahan baku dengan kualitas yang terus terjaga baik untuk ekspor maupun memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga ikut berkontribusi memecahkan persoalan wabah Covid-19, dimana masyarakat membutuhkan imunitas melalui pangan yang harus dipastikan baik dikonsumsi.

Penulis: Rusdianto Samawa, Petualang Pesisir Indonesia, Menulis dari Rumah Nelayan Penangkap Benih Lobster Palopo Sulawesi Selatan.

Continue Reading

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending