Connect with us

Uncategorized

EKSPOR IKAN DITENGAH WABAH COVID-19 DAN KRISIS PANGAN DUNIA

Published

on

Oleh: Rusdianto Samawa, Sabtu (4/4/2020).

Edhy Prabowo bekerja keras untuk meningkat taraf kehidupan masyarakat nelayan. Tentu ekspor ikan pada periode Maret – April 2020 ke Eropa buah kerja kerasnya ditengah pandemi Corona Virus Deseas (Covid-19). Perlu dilihat sebagai faktor penentu pembangunan ekonomi nelayan.

Ditengah wabah Covid-19 ini, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah dalam mengatasi pandemi Virus Covid-19 dengan cara menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan status kedaruratan kesehatan masyarakat.

Bagi Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP, tentu sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat nelayan. Apalagi ditambah pergerakan nilai tukar dolar AS kembali liar pada perdagangan spot minggu akhir Maret dan awal April. Mata uang rupiah tertekan hebat hingga amblas ke level terdalamnya diangka Rp.16.475 per dolar AS dan berpotensi untuk turun lebih dalam lagi.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memaparkan skenario terburuk dampak virus corona atau covid-19 bagi perekonomian Indonesia adalah ekonomi bisa anjlok hingga minus. Pertumbuhan ekonomi dalam negeri diperkirakan turun ke 2,3% bahkan dalam skenario yang lebih buruk bisa mencapai minus 0,4%. Kondisi yang tidak kondusif akibat Covid-19 ini menyebabkan menurunnya kegiatan perekonomian. Hal ini dikarenakan kesulitan dari sisi pendapatan bagi swasta.

Hal ini pula yang membuat Edhy Prabowo bergerak maju lebih cepat bekerja untuk meningkatkan ekspor ikan ke Eropa dan AS. Terus menggeliatkan ekonomi melalui kinerja ekspor hasil perikanan. Edhy Prabowo ingin kembalikan outlook ekonomi nasional sedikit bertahan ditengah transmisi dari masalah kesehatan dan kemanusiaan menjadi masalah ekonomi.

Walaupun kontribusi ekonomi Kelautan dan Perikanan porsentasenya tidak besar. Namun, suntikan ekspor hasil perikanan bisa sedikit memulihkan keadaan. Bahkan tak mengurangi permintaan ikan laut Indonesia.

Ekspor periode Maret – April 2020 ini membuat Menteri Perikanan dan Kelautan (KKP) Edhy Prabowo tetap optimis. Justru ditengah wabah Covid-19, sejumlah 32.000 Ton hasil perikanan diekspor ke 13 Negara yakni Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Mauritus, Reunion, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam dan Lithuania.

Ekspor terdiri dari 28 komoditas perikanan senilai Rp 194,6 miliar yang berasal dari 36 perusahaan yang dikemas dalam 115 unit kontainer. Rinciannya udang, cumi, sotong, cakalang, kakap merah dan bawal putih. Kemudian, ada pula kepiting kaleng, udang asin, kerapu, marlin, kepiting salju, ikan barakuda dan sebagainya.

Giat ekspor hasil Kelautan dan Perikanan itu ditandai dengan cukupnya sebaran cold storage (ruang penyimpanan dingin) untuk menampung produk-produk perikanan, baik yang dimiliki oleh pemerintah, BUMN maupun swasta. Yang pasti, ekspor Ikan dan hasil laut lainnya, untuk memastikan distribusi pangan ditengah penyebaran virus Corona.

Karena hasil laut seperti ikan, lobster, cumi-cumi, kepiting, siput, kerang, rumput laut dan lainnya menjadi penting sekali untuk memasok nutrisi, karbohidrat dan vitamin kedalam tubuh.

Mudah-mudahan setelah Covid-19, Indonesia jadi negara paling siap menyediakan pangan khususnya di sektor perikanan. Apalagi, rentang waktu 3 bulan mendatang potensi panen udang berkisar 110.000 ton hingga 140.000 ton dari April, Mei dan Juni.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terus menggenjot produksi perikanan meski wabah Covid-19 sedang menyerang imun masyarakat. Produksi harus terus digelorakan karena masyarakat sangat butuh sumber pangan yang bergizi tinggi untuk meningkatkan imunitas. Sudah pasti, pemerintah hadir dalam kondisi Covid-19 saat ini.

Sepanjang tahun ini, pemrintah menargetkan ekspor hasil perikanan laut mencapai US$ 6 miliar atau sekitar Rp 84,5 triliun. Target tersebut lebih besar dibandingkan tahun lalu, US$ 5,5 miliar atau Rp 77,5 triliun. Kinerja ekspor perikanan masih menunjukkan hasil yang baik ditengah pandemi virus corona. Peningkatan produksi juga harus dibarengi kepastian hukum dan regulasi insentif untuk menekan fiskal.

Covid-19 diakui sangat berpengaruh pada struktur usaha industri sektor kelautan dan perikanan sehingga fiskal mengalami defisit. Tentu jelas membutuhkan jaminan pasar, supaya row material ditekan (tidak naik). Untuk meningkatkan ekspor, penting lakukan penyederhanaan prosedur ekspor, sesuai kebijakan fiskal.

Saat ini yang dibutuhkan, manajemen fiskal untuk menjaga kinerja ekspor bisa berjalan efisien. Industri kelautan dan perikanan harus mengacu pada pengelolaan pajak, distribusi dan produksi untuk memperbaiki target ekspor sesuai perencanaan dan mengatur prosedur yang berkaitan dengan ketersediaan sumber bahan baku. Ekspor Kelautan dan Perikanan merupakan pemasukan bagi APBN sehingga pengelolaan fiskal seimbang yang dilakukan ditengah wabah Covid-19.

Tentu adanya kebijakan insentif pada sektor usaha industri kelautan dan perikanan akan berpengaruh pada berkurangnya potensi penerimaan bukan pajak. Karena kedepan sudah pasti adanya pengurangan tarif pajak.

Hal ini memiliki konsekuensi yang tidak jadi dibebankan pada sektor usaha akibat kebijakan memerangi Covid-19. Dengan adanya kebijakan insentif perpajakan dapat lebih terkoordinasi, efisien dan efektif, serta dapat dievaluasi secara berkesinambungan.

Menurut Marta Ruth (2020) bahwa: paket stimulus ekonomi jilid II yang berisi kebijakan fiskal dan nonfiskal, utamanya untuk menopang aktivitas industri. Termasuk dalam paket stimulus fiskal yakni pembebasan pajak penghasilan (PPh) 21 untuk pekerja, penundaan pengenaan PPh Pasal 22 Impor, dan pengurangan PPh Pasal 25 Badan sebesar 30%.

Stimulus tersebut berlaku untuk industri manufaktur selama enam bulan, termasuk sektor kelautan dan perikanan. Sedangkan stimulus non-fiskal berupa penyederhanaan dan pengurangan larangan terbatas ekspor dan impor, percepatan ekspor dan impor untuk eksportir dan importir bereputasi baik, dan terkait pengawasan logistik.

Karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen menggenjot nilai ekspor guna pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, KKP menyiapkan berbagai strategi percepatan peningkatan produksi dalam peta jalan industrialisasi hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Hal ini untuk memastikan ketersediaan bahan baku dengan kualitas yang terus terjaga baik untuk ekspor maupun memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga ikut berkontribusi memecahkan persoalan wabah Covid-19, dimana masyarakat membutuhkan imunitas melalui pangan yang harus dipastikan baik dikonsumsi.

Penulis: Rusdianto Samawa, Petualang Pesisir Indonesia, Menulis dari Rumah Nelayan Penangkap Benih Lobster Palopo Sulawesi Selatan.

Continue Reading

Uncategorized

Melalui Vaksinasi, Pemerintah Berencana Merubah Pandemi Menjadi Endemi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Berkaitan dengan rencana Pemerintah akan bersiap ubah status pandemi Covid-19 menjadi Endemik maka salah satu caranya melalui peningkatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Dikutip dari situs Centers for Disease Control and Prevention (CDC), endemik menjadi status penyebaran penyakit yang paling dasar dan paling rendah.

Status tersebut menunjukkan jika suatu penyakit akan tetap terus ada meski hanya terjadi di kelompok masyarakat tertentu

Sedangkan pandemi, menjadi status tertinggi dalam sebaran penyakit.

Sementara tolok ukur suatu penyakit disebut sebagai pandemi, apabila telah menyebar ke banyak negara bahkan hampir seluruh dunia, seperti yang terjadi pada Covid-19.

Menanggapi rencana itu, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Roy Pangharapan mengatakan masyarakat perlu menyesuaikan diri agar infeksi Covid-19 di Indonesia benar-benar bisa menjadi Endemik.

Roy Pangharapan menekankan, pergantian status pandemi bukan berarti virus Corona SARS-CoV-2 akan hilang dan tidak ada kasus baru. Banyak faktor yang membuat pandemi bergeser menjadi endemi.

“Seperti jumlah penularan, kasus, dan kematian beserta polanya. Juga soal durasi perlindungan dari vaksinasi dan infeksi alami,” ungkap Roy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9/2021).

Belum lagi kendala jika masih ada ketimpangan layanan fasilitas kesehatan dan serapan vaksinasi serta pasokan dosis di setiap daerah.

“Kita harus mempersiapkan juga kapasitas layanan kesehatan untuk mengelola lonjakan kasus Covid19 di masa depan.

Penurunan kasus positif harian dan angka kematian dalam beberapa hari terakhir, juga positivity rate Indonesia yang makin mendekati standard dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menurut Roy Pangharapan, harus dimanfaatkan sebagai upaya persiapan transisi tersebut.

Roy Pangharapan menegaskan ya syaratnya harus ada koordinasi yang solid semua pihak dan tidak boleh menurunkan kewaspadaan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, meskipun angka kasus Covid19 melandai karena belum diketahui sampai kapan berakhir sehingga kita tetap berdampingan dengan Corona.

“DKR akan membantu Pemerintah dengan menghimbau masyarakat tetap Prokes dan optimalisasi vaksin. Kalau longgarnya kebablasan, dikhawatirkan menuju endemi akan terhambat,” pungkas Roy Pangharapan menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Deklarasi PDNI, Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Ide dan Ilmu

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi kata kunci untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap era pemerintahan selalu menjadi fokus kebijakan adalah SDM unggul, terlatih dan kompetitif. Bahkan korporasi multinasional sangat menekankan pemberdayaan pada dimensi sumber daya manusia.

Ketua Umum PDNI Dr. Dermawan Waruwu, M.Si menyampaikan pada acara deklarasi dan pelantikan Perkumpulan Doktor Nias Indonesia (PDNI) bahwa salah satu fokus kedepan adalah mendorong dan menyiapkan sumber daya manusia untuk berkontribusi mempercepat peningkatan indeks pembangunan manusia

“Hal ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas dan produktivitas, dan mengurangi ketimpangan sosial yang melebar. Hal ini akan terwujud bilamana terjalinnya kolaborasi ide dan ilmu diantara kalangan intelektual dan cendekiawan,” ujar Dermawan Waruwu dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/09/2021).

Lebih lanjut Waruwu menegaskan kalangan intelektual dan cendekiawan asal Nias sudah saatnya turun di tengah-tengah masyarakat menyumbang gagasan dan ide berbasis keilmuan. Mudah-mudahan hal ini akan menjadi daya dorong dan penggerak kolektif untuk pemicu terwujudnya masyarakat yang peduli pendidikan.

Dia tambahkan, selain itu juga dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif, UMKM dan entrepreneur. Seraya mengutip pernyataan Bung Hatta yakni agar persatuan dan kepedulian tak makin pudar, teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.

PDNI sangat optimis bahwa masyarakat Kepulauan Nias kedepan akan meningkat kesejahteraan ketika sektor sumber daya manusia menjadi agenda dan sasaran kebijakan.

Ia menilai bahwa generasi muda saat ini adalah corong perubahan bila diberdayakan secara optimal kapasitasnya dan berpotensi besar menjadi penggerak percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“PDNI terbuka kepada masyarakat untuk diskusi dan kolaborasi ide untuk kepentingan bersama. Dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Nias untuk Indonesia,” ucap Dermawan Waruwu menutupnya. (Eddy)

Continue Reading

Uncategorized

OSS RBA Masih Kacau, Seharusnya Pemerintah Tak terburu-buru Meluncurkannya

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sejak diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 9 Agustus 2021, sistem perizinan tunggal Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), masih belum bisa digunakan oleh para pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil, mikro dan menengah.

Ketua Bidang Ekonomi Kreatif PP KAMMI, Firmansyah Risdam, yang juga Ketua Umum Komunitas Akademi Wirausaha KAMMI (ARMI), menyampaikan hal tersebut pasca kegiatan konsolidasi anggota ARMI di Jakarta (6/9/2021).

“OSS RBA ini sistem belum siap yang dipaksakan diluncurkan, masalah seperti KBLI yang tidak lengkap, NIB tidak bisa dicetak, fitur izin zonasi yang belum ada, dan berbagai fitur soal validasi,” tandas Risdam.

Tapi, pemerintah terlalu memaksa pelaku usaha, khususnya UMK, untuk melakukan proses perizinan, akhirnya kacau semua. Bahkan di DPMPTSP daerah-daerah tidak ada lagi proses perizinan yang berjalan”, tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PP KAMMI, Jimmy Julian, menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah tidak terburu-buru untuk meluncurkan OSS RBA jika memang belum siap.

Jimmy menegaskan bahwa terdapat opini yang kuat di kalangan pengusaha, bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM, tidak menyiapkan dengan baik proses pengalihan dari OSS lama ke OSS RBA dan tidak melakukan sosialisasi secara masif kepada pelaku usaha dan operator pelayanan perizinan di daerah-daerah.

Jimmy menambahkan, ada ribuan anggota ARMI yang tersebar di seluruh Indonesia yang tergabung ke dalam asosiasi-asosiasi usaha, mengalami kesulitan saat mengurus perizinan (perizinan berusaha maupun perizinan dasar), baik secara online melalui OSS RBA, maupun secara manual dengan cara mendatangi DPMPTSP di daerah.

“Bahkan, yang saya herankan, para petugas pelayanan perizinan DPMPTSP merasa bingung dan tidak mengerti mengenai sistem OSS RBA ini. Kalau begini, lagi-lagi persoalan implementasi kebijakan,” ungkap Jimmy.

Risdam, masih di kesempatan yang sama juga menyampaikan harapan dari KAMMI, sebagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan yang selama ini ikut membina dan mendorong para anggotanya untuk menjadi wirausahawan, agar Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya memperhatikan masukan dan melayani para pelaku usaha besar saja.

“Justru para pelaku UKM ini yang sudah terlanjur diberikan janji manis mendapatkan kemudahan setelah mengurus perizinan berusaha melalui OSS RBA, agar tidak lagi berpaling dan enggan untuk mengurus perizinan karena OSS RBA ternyata hanya mempersulit para pelaku usaha tersebut,” tutup Risdam. (Amhar)

Continue Reading

Trending