Connect with us

Pemuda

Tracing COVID-19 Tak Perlu Membuka Data Pribadi Pasien ke Publik

Published

on

Selasa, 24 Maret 2020.

Oleh : Arya Sandhiyudha, Ph.D

JanoerKoening, Jakarta – Wabah virus corona (COVID-19) telah menjadi darurat bencana nasional, sehingga banyak pihak di masyarakat turut urun gagasan demi kebaikan bersama.

Salah satunya, para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyampaikan sebuah gagasan agar data pasien yang sudah terinfeksi untuk dibuka ke publik (16/3/2020).

Melalui tulisan ini kami hendak merespon gagasan ini dalam perspektif Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kemudian menjadikannya pembuka diskursus yang lebih luas tentang pentingnya Masyarakat Informasi sebagai kunci suksesnya kita dalam menghadapi wabah COVID-19.

Ketika menyampaikan usulannya, IDI berpendapat rahasia kedokteran tentang data pasien perlu dibuka untuk tujuan membantu kinerja Gugus Tugas COVID-19.

Adanya transparansi data pasien menurut IDI juga dinilai efektif untuk melakukan pelacakan kontak tracing, kapan, di mana, dan siapa orang yang bersangkutan berkontak.

Harapan penanggulangan penyebaran penyakit yang lebih efektif inilah yang melatari usulan membuka data pasien berupa nama dan tempat tinggal.

Dasar yang disampaikan IDI adalah kerahasiaan medik diatur dalam Undang-undang Lex Spesialis, yakni pasal 48 Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasal 57 UU 36 / 2009 tentang Kesehatan, pasal 38 UU 44 / 2009 tentang rumah sakit, pada pasal 73 UU 36/ 2014.

Sayangnya, dalam menyampaikan gagasan ini IDI belum menimbang UU 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menegaskan bahwa data pribadi pasien Mutlak Dikecualikan (pasal 17h, pasal 18, pasal 54 UU KIP), kecuali bila pemiliknya memberi ijin secara tertulis dan pelanggaran atas penggunaan informasi publik termasuk pasien akan dapat dikenai sanksi pidana.

UU KIP merupakan pedoman hukum ‘kedaulatan rakyat’ atas informasi masyarakat yang telah menggariskan bahwa informasi pribadi pasien termasuk kategori informasi yang wajib dijaga dan dilindungi.

Pedoman hukum ini hadir untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak masyarakat atas informasi, sekaligus jaminan agar keterbukaan tidak merugikan kepentingan negara (pasal 17 huruf a, c, d, f, dan i), bisnis (pasal 17 huruf b, d, dan e), dan pribadi (pasal 17 huruf g dan h), di mana termasuk di dalamnya rahasia pribadi pasien.

Ketiga kepentingan tersebut (negara, bisnis, pribadi) tersebut masuk ke dalam informasi dikecualikan.

Adapun tujuan untuk menjadikan informasi data pasien sebagai bahan Gugus Tugas COVID-19. Hal demikian masuk ke dalam opsi ‘dibuka terbatas’. Ini artinya tetap bukan dibuka ke publik, namun hanya disampaikan dan dibuka secara terbatas ke Gugus Tugas COVID-19 sebagai bahan pelaksanaan tugas.

Artinya, UU KIP jelas tidak menghendaki ‘penyembunyian informasi’, namun itu tidak musti dengan cara ‘membuka paksa rahasia data pasien’ publik.

Transparansi dan Krusial

Adapun tujuan transparansi dalam pelayanan informasi publik, seperti disampaikan IDI, terkait untuk kebutuhan pelaksanaan tugas ini sebenarnya dalam praktiknya beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) telah menggunakan data pribadi pasien, namun tanpa menjadikannya informasi yang terbuka untuk publik.

Contohnya dalam kasus Pemerintah RI melalui Gugus Tugas yang secara regular menyampaikan perkembangan berapa jumlah pasien positif, berapa jumlah meninggal, dan jumlah berdasarkan provinsi, namun tetap merahasiakannya (nama dan alamat rumah) dari publik.

Begitupun di level daerah contohnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan tracing berdasarkan data pribadi pasien, serta menginformasikan kepada publik melalui aplikasi peta di situs corona.jakarta.go.id yaitu: jumlah kasus menunggu hasil, jumlah kasus positif di titik kelurahan, jumlah kasus positif, jumlah total kasus keseluruhan; kemudian dari jumlah kasus tersebut terdapat informasi jumlah dirawat, sembuh, meninggal, dan isolasi mandiri. Sementara di peta, hanya titik kelurahan, bukan alamat rumah.

Contoh tersebut di atas adalah argumentasi bahwa pendekatan transparansi dan krusial tidak musti sampai membuka paksa data rahasia sebagaimana telah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Model pendekatan transparansi dan krusial ini juga sedianya yang tengah dilaksanakan oleh beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) lain, terutama yang telah menentukan status darurat atau Kejadian Luar Biasa (KLB) Corona, seperti: Pemkot Depok, Pemprov DIY, Pemkot Bogor, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Banten, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Barat, dan Pemprov Jawa Barat.

Ketentuan menutup juga selain secara tegas telah diatur dalam UU KIP, juga penting untuk melindungi pribadi pasien dari diskriminasi, persekusi, intimidasi, atau teror yang diterima terhadap pasien. Sangat mungkin, pasien ‘suspect’ COVID-19 diperlakukan tidak menyenangkan oleh masyarakat tertentu di sekitarnya.

Adapun pembukaan informasi data pribadi pasien untuk pelaksanaan tugas, tetap perlu perhatian ekstra dalam menjaga rahasia dan disiplin menjalani petunjuk teknis (juknis) mengenai siapa saja yang berhak menerima data, menganalisis, mengambil keputusan, dan koordinasi lapangan.

Oleh karenanya, pihak yang diberikan informasi musti optimal dalam melaksanakan tugas yang sesuai tujuan dibukanya informasi tersebut.

Masyarakat Informasi

Diskursus yang dilontarkan IDI setidaknya menyadarkan kita tentang tema wajibnya keterbukaan informasi dalam menghadapi wabah COVID-19.

Satu di antara tiga kategori informasi publik yang musti dipenuhi Pemerintah sebagai Badan Publik, yang terkait langsung dengan penanganan COVID-19 yaitu informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta (pasal 10 UU KIP, pasal 12 Peraturan Komisi Informasi/ PERKI Standard Layanan Informasi Publik /SLIP).

Justru, cita-cita dan spirit UU KIP sangat selaras dengan harapan IDI, agar Pemerintah Pusat (Gugus Tugas COVID-19) dan Daerah wajib pro-aktif menyampaikan informasi publik terkait wabah COVID-19 secara benar, akurat, dan tidak menyesatkan.

Begitupun spirit Pasal 10, bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib mengelola informasi terkait COVID-19 sebagai informasi serta-merta yang penyampaiannya tidak boleh ditunda, karena dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Di sinilah kehadiran Masyarakat Informasi menjadi kunci dalam menentukan sukses tidaknya penanganan COVID-19, karena itu berarti Masyarakat model ini: (1) Partisipasi untuk turut mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk selalu memperbaharui informasi cara mengurangi resiko wabah COVID-19 di masyarakat, informasi potensi sebaran COVID-19, serta ragam informasi tentang kegiatan, manajemen penanganan wabah COVID-19.

Selanjutnya, (2) Partisipasi memberikan informasi di masyarakat dan masukan/pendapat membangun untuk sama-sama sukses menang melawan COVID-19; (3) Partisipasi mengawasi penyelenggaraan program karena ada APBN/APBD yang ditujukan untuk penanganan COVID-19; (4) Partisipasi menyukseskan arahan dan Protokol Pencegahan yang dibuat Pemerintah seperti ‘social distancing measure’.

Masyarakat Informasi yang berpikir maju, dan semangat berpartisipasi akan mendukung hadirnya: (1) Pemerintahan yang transparan, terbuka, dan berorientasi partisipatoris, karena sebagai Badan publik memang wajib membuka akses terhadap informasi, terlebih di dalam situasi menghadapi wabah COVID-19.

(2) Pimpinan lembaga penyelenggara pemerintahan dalam arti luas dapat memanfaatkan pengawasan oleh setiap warga negara untuk memacu peningkatan geliat pemerintahan sekaligus juga untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan program pemerintahan, termasuk dalam bersama menghadapi wabah COVID-19 sekarang. Seperti disiplin “di rumah aja” : belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah dan berperilaku hidup sehat.

Jadi, yang dibutuhkan bukan dibukanya informasi pasien COVID-19 ke publik, tapi publik akan diuntungkan apabila tumbuh sebuah Masyarakat Informasi yang berpikir maju, dan semangat berpartisipasi.

Inilah satu di antara kunci sukses dalam menghadapi wabah COVID-19. Hadirnya Masyarakat Informasi yang demikian, tentulah juga akan membantu meringankan beban para dokter yang kini menjadi garda terdepan dalam menghadapi wabah COVID-19 ini.

*) Arya Sandhiyudha, Ph.D adalah Direktur Eksekutif, The Indonesian Democracy Initiative (TIDI)

Continue Reading

Pemuda

Positif Covid-19 Melonjak, PP KMHDI Himbau Masyarakat Waspada

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia semakin meningkat. Kasus positif virus Corona di Indonesia bertambah 12.624, Kamis (17/6/2021).

Dengan demikian, total kasus masyarakat yang terpapar Covid-19 di UB Indonesia menjadi 1.950.276 sejak pertama kali diumumkan pada awal Maret 2020 lalu oleh Presiden Joko Widodo.

Menanggapi melonjaknya kasus Covid-19 yang terjadi, Pimpinan Pusat KMHDI menghimbau agar masyarakat tetap waspada dalam menjalankan segala aktivitasnya.

ketua Presidium I Putu Yoga Saputra dalam keterangan tertulisnya (21/6) mengungkapkan, Kasus masyarakat yang terpapar virus Corona di Indoneaia semakin meningkat belakangan ini

“Sehingga perlunya kewaspadaan kembali masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasny guna mengantisipasi penyebaran virus ini,” ujarnya.

Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI, I Putu Yoga Saputra juga menjelaskan bahwa Covid-19 ini harus diperangi bersama agar tidak ada lagi kasus-kasus baru masyarakat yang terpapar oleh virus Corona tersebut.

“Pemerintah telah berupaya mengantisipasi laju penularan kasus Corona ini dengan berbagai kebijakan dan relugasi, sehingga perlunya peran bersama seluruh elemen bangsa saling bergotong royong agar kasus Corona melanda bangsa ini bisa di atasi dengan baik,” jelas I Putu Yoga Saputra

Ia juga menghimbau agar masyarakat tetap menjalankan prokes dengan baik (Memakai Masker, Memcuci Tangan & Menjaga Jarak).

“Benteng yang utama agar kita tidak terpapar penularan virus Corona adalah tetap menjalankan prokes. Prokes harus dijalankan dengan baik di segala aktivitas kita,” Tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

Deklarasi Partai Ummat : Lawan Kezholiman, Tegakan Keadilan

Published

on

By

JanoerKoening, Yogyakarta – Sejumlah 99 orang pendiri Partai Ummat dari 34 provinsi berkumpul di Yogyakarta mendeklarasikan partai baru ini yang diinisiasi oleh tokoh reformasi Amien Rais.

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais membacakan deklarasi di hadapan para pendiri yang ditayangkan melalui akun Youtube Amien Rais Official tepat pada pukul 13.00 WIB, Kamis, 29 April 2021 yang bertepatan dengan 17 Ramadhan 1422 Hijriyah.

“Bismillahirrahmanirrahim, saya deklarasikan kelahiran Partai Ummat di persada bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai bersama,” kata Amien Rais dengan suara mantap.

“Kami Partai Ummat bersama anak bangsa lainnya insyaAllah akan bekerja, berjuang, dan berkorban apa saja untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan.

“Kami sadar bahwa menggerakkan Al-Amru Bil Ma’ruf Wannahyu Anil Munkar yakni memerintahkan tegaknya kebajikan dan memberantas keburukan serta memobilisasi Al-Amru Bil Adli Wannahyu Anil Dzulmi yakni menegakkan keadilan dan melawan kezaliman memerlukan kesabaran, ketekunan, dan ketangguhan.

“Kami abdikan seluruh shalat kami, seluruh ibadah kami, kehidupan kami, dan kematian kami, kami persembahkan hanya untuk Allah, Tuhan Seru Sekalian Alam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamiin.

“Kami yakin seluruh mekanisme demokrasi kita dan konstitusi kita lebih dari cukup untuk melakukan perbaikan kehidupan nasional, sehingga kita tidak perlu cara-cara ekstra parlementer dan cara-cara ekstra konstitusional.”

Deklarasi ditutup Amien Rais dengan takbir tiga kali dan pekik merdeka.

Yang mengharukan dari acara deklarasi dari daerah ini adalah para kader partai urunan untuk membiayai acara mereka masing-masing.

“Mereka bantingan untuk bikin spanduk, seragam partai, kaos, sampai makanan untuk buka puasa,” kata Wakil Ketua Partai Ummat Agung Mozin.

Animo Umat Islam sangat tinggi kata Agung, bukan tanpa alasan karena sekitar sebulan terakhir media sosial diramaikan dengan kemunculan Partai Ummat.

Media sosial depenuhi oleh logo Partai Ummat, artikel analisis, dan pernyataan dukungan dari sebagian kaum Muslimin.

Tentang Pengurus Partai

Kepengurusan Partai Ummat terdiri dari dua bagian yaitu Majelis Syuro dan Dewan Eksekutif. Majelis Syuro menunjuk Dewan Eksekutif atau pelaksana partai untuk menjalankan kebijakan partai.

Ketua Majelis Syuro dipegang oleh Amien Rais sendiri dengan sekretaris Ustad Sambo, sementara Ketua Umum dipegang oleh ahli teknologi informasi Ridho Rahmadi yang mendapatkan gelar PhD-nya dari Radboud University, Belanda.

Ketua Umum dibantu oleh tiga orang Wakil Ketua yaitu Agung Mozin, Sugeng, dan Chandra Tirta Wijaya. Ketiganya adalah politisi senior yang sudah sangat berpengalaman mengelola partai.

Sekretaris Umum Partai Ummat diamanahkan kepada Ahmad Muhajir yang juga politisi senior.

Pada satu pertemuan di Hotel Grand Keisha Yogyakarta, Ridho sangat terharu atas penunjukan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Ummat. Karena karirnya selama ini ia fokuskan untuk berkhidmat dalam bidang teknologi informasi.

“Tetapi pangggilan mulia untuk berjuang melawan kezaliman dan menegakkan keadilan ini tidak bisa saya tolak,“ kata Ridho.

Ridho mendapatkan dua gelar master dalam bidang artificial intelligence (kecerdasan buatan) dari Czech Technical University di Praha, Republik Ceko dan Johannes Kepler University di Austria.

Setelah menyelesaikan PhD-nya di Belanda, Ridho sempat menjadi peneliti tamu di Carnegie Mellon University, AS. Ridho aktif mengajar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sebelum bergabung dengan Partai Ummat. Namun sekarang dia mengundurkan diri untuk memenuhi peraturan yang berlaku.

Wakil Ketua Partai Ummat Agung Mozin mengatakan ditunjuknya ahli teknologi informasi Ridho Rahmadi adalah keputusan Majelis Syuro yang sangat tepat karena partai politik sekarang memerlukan kepakaran dalam bidang ini untuk bisa bersaing dengan partai lain.

“Kita harapkan Mas Ridho membuatkan kita beberapa aplikasi yang berguna untuk pemenangan Partai Ummat,“ kata Agung.

Tidak cuma itu, Agung menambahkan, usia Ridho yang masih melenial merupakan daya tarik tersendiri yang menjadi pertimbangan.

“Insya Allah Mas Ridho akan mampu menggaet sesama milenial untuk masuk Partai Ummat. Mereka mempunyai aspirasi, keinginan dan cita-cita yang sama. Mas Ridho sangat pas,“ kata Agung.

Dalam politik, kata Agung, integritas dan kapabiliitas saja tidak cukup. “Namun lebih dari itu, loyalitas kepada partai juga sangat penting. Insya Allah semua kriteria di atas sudah ada pada Mas Ridho.”

Tokoh Bergabung

Di tengah tingginya animo masyarakat dengan kemunculan Partai Ummat, sejumlah tokoh sudah menyatakan diri bergabung dengan partai baru ini. Di antaranya adalah artis Neno Warisman yang selama ini dikenal sebagai aktivis yang banyak memiliki jaringan di seluruh tanah air.

Di samping Neno, ada juga MS Kaban, mantan Menteri Kehutanan dan salah satu Ketua Partai Bulan Bintang, dan Buni Yani, korban UU ITE yang mengalami penzaliman dengan tuduhan dan vonis hukum yang tidak dia perbuat.

“Partai Ummat adalah harapan saya yang terakhir untuk memperjuangkan dan mendapatkan keadilan,” kata Buni Yani.

Wakil Ketua Partai Ummat Agung Mozin sangat optimis bahwa akan semakin banyak tokoh Islam yang bergabung dengan partainya. Agung mengatakan dia sedang menjajaki untuk bersilaturahmi dengan banyak kalangan.

“Insya Allah Partai Ummat akan bisa menampung aspirasi saudara-sadara kita ini,“ pungkas Agung menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

SEMMI Gelar Milad ke-65, Di Wisma Kemenpora

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) menggelar acara peringatan Milad ke-65 tahun di Wisma Kemenpora, Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta, Sabtu (10/4/2021). Acara tersebut digelar menggunakan protokol kesehatan Covid-19.

Hadir sejumlah perwakilan pemerintah hingga tokoh nasional seperti Hamdan Zoelva, Ketua Umum DPP LT Syarikat Islam; Wandy Nicodemus, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden; Kol Guslin, Bidang Bela Negara Kemenko Polhukam.

Selain itu, hadir juga Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi; Syafii Efendi, Presiden OIC Youth Indonesia atau Pemuda Oki.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin, Bintang Wahyu Saputra mengatakan, bahwa dirinya akan mendistribusikan kader SEMMI setiap tahunnya menjadi wirausaha muda yang berguna

“Untuk persiapan itu kami siapkan program kerja nasional yang akan menjadi kewajiban bagi cabang maupun wilayah pada organisasi SEMMI di seluruh Indonesia untuk membuat Sekolah Dagang Islam Mahasiswa,” jelas Bintang.

Sebelum acara diakhiri terlebih dahulu ditampilkan ucapan selamat milad SEMMI ke-65 tahun oleh Para Pimpinan DPR RI, yakni Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rahmat Gobel. Kemudian sesi foto bersama dan ramah tamah peserta milad SEMMI ke-65 tahun di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). (Amhar)

Continue Reading

Trending