Connect with us

Pemuda

Tracing COVID-19 Tak Perlu Membuka Data Pribadi Pasien ke Publik

Published

on

Selasa, 24 Maret 2020.

Oleh : Arya Sandhiyudha, Ph.D

JanoerKoening, Jakarta – Wabah virus corona (COVID-19) telah menjadi darurat bencana nasional, sehingga banyak pihak di masyarakat turut urun gagasan demi kebaikan bersama.

Salah satunya, para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyampaikan sebuah gagasan agar data pasien yang sudah terinfeksi untuk dibuka ke publik (16/3/2020).

Melalui tulisan ini kami hendak merespon gagasan ini dalam perspektif Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kemudian menjadikannya pembuka diskursus yang lebih luas tentang pentingnya Masyarakat Informasi sebagai kunci suksesnya kita dalam menghadapi wabah COVID-19.

Ketika menyampaikan usulannya, IDI berpendapat rahasia kedokteran tentang data pasien perlu dibuka untuk tujuan membantu kinerja Gugus Tugas COVID-19.

Adanya transparansi data pasien menurut IDI juga dinilai efektif untuk melakukan pelacakan kontak tracing, kapan, di mana, dan siapa orang yang bersangkutan berkontak.

Harapan penanggulangan penyebaran penyakit yang lebih efektif inilah yang melatari usulan membuka data pasien berupa nama dan tempat tinggal.

Dasar yang disampaikan IDI adalah kerahasiaan medik diatur dalam Undang-undang Lex Spesialis, yakni pasal 48 Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasal 57 UU 36 / 2009 tentang Kesehatan, pasal 38 UU 44 / 2009 tentang rumah sakit, pada pasal 73 UU 36/ 2014.

Sayangnya, dalam menyampaikan gagasan ini IDI belum menimbang UU 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menegaskan bahwa data pribadi pasien Mutlak Dikecualikan (pasal 17h, pasal 18, pasal 54 UU KIP), kecuali bila pemiliknya memberi ijin secara tertulis dan pelanggaran atas penggunaan informasi publik termasuk pasien akan dapat dikenai sanksi pidana.

UU KIP merupakan pedoman hukum ‘kedaulatan rakyat’ atas informasi masyarakat yang telah menggariskan bahwa informasi pribadi pasien termasuk kategori informasi yang wajib dijaga dan dilindungi.

Pedoman hukum ini hadir untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak masyarakat atas informasi, sekaligus jaminan agar keterbukaan tidak merugikan kepentingan negara (pasal 17 huruf a, c, d, f, dan i), bisnis (pasal 17 huruf b, d, dan e), dan pribadi (pasal 17 huruf g dan h), di mana termasuk di dalamnya rahasia pribadi pasien.

Ketiga kepentingan tersebut (negara, bisnis, pribadi) tersebut masuk ke dalam informasi dikecualikan.

Adapun tujuan untuk menjadikan informasi data pasien sebagai bahan Gugus Tugas COVID-19. Hal demikian masuk ke dalam opsi ‘dibuka terbatas’. Ini artinya tetap bukan dibuka ke publik, namun hanya disampaikan dan dibuka secara terbatas ke Gugus Tugas COVID-19 sebagai bahan pelaksanaan tugas.

Artinya, UU KIP jelas tidak menghendaki ‘penyembunyian informasi’, namun itu tidak musti dengan cara ‘membuka paksa rahasia data pasien’ publik.

Transparansi dan Krusial

Adapun tujuan transparansi dalam pelayanan informasi publik, seperti disampaikan IDI, terkait untuk kebutuhan pelaksanaan tugas ini sebenarnya dalam praktiknya beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) telah menggunakan data pribadi pasien, namun tanpa menjadikannya informasi yang terbuka untuk publik.

Contohnya dalam kasus Pemerintah RI melalui Gugus Tugas yang secara regular menyampaikan perkembangan berapa jumlah pasien positif, berapa jumlah meninggal, dan jumlah berdasarkan provinsi, namun tetap merahasiakannya (nama dan alamat rumah) dari publik.

Begitupun di level daerah contohnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan tracing berdasarkan data pribadi pasien, serta menginformasikan kepada publik melalui aplikasi peta di situs corona.jakarta.go.id yaitu: jumlah kasus menunggu hasil, jumlah kasus positif di titik kelurahan, jumlah kasus positif, jumlah total kasus keseluruhan; kemudian dari jumlah kasus tersebut terdapat informasi jumlah dirawat, sembuh, meninggal, dan isolasi mandiri. Sementara di peta, hanya titik kelurahan, bukan alamat rumah.

Contoh tersebut di atas adalah argumentasi bahwa pendekatan transparansi dan krusial tidak musti sampai membuka paksa data rahasia sebagaimana telah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Model pendekatan transparansi dan krusial ini juga sedianya yang tengah dilaksanakan oleh beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) lain, terutama yang telah menentukan status darurat atau Kejadian Luar Biasa (KLB) Corona, seperti: Pemkot Depok, Pemprov DIY, Pemkot Bogor, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Banten, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Barat, dan Pemprov Jawa Barat.

Ketentuan menutup juga selain secara tegas telah diatur dalam UU KIP, juga penting untuk melindungi pribadi pasien dari diskriminasi, persekusi, intimidasi, atau teror yang diterima terhadap pasien. Sangat mungkin, pasien ‘suspect’ COVID-19 diperlakukan tidak menyenangkan oleh masyarakat tertentu di sekitarnya.

Adapun pembukaan informasi data pribadi pasien untuk pelaksanaan tugas, tetap perlu perhatian ekstra dalam menjaga rahasia dan disiplin menjalani petunjuk teknis (juknis) mengenai siapa saja yang berhak menerima data, menganalisis, mengambil keputusan, dan koordinasi lapangan.

Oleh karenanya, pihak yang diberikan informasi musti optimal dalam melaksanakan tugas yang sesuai tujuan dibukanya informasi tersebut.

Masyarakat Informasi

Diskursus yang dilontarkan IDI setidaknya menyadarkan kita tentang tema wajibnya keterbukaan informasi dalam menghadapi wabah COVID-19.

Satu di antara tiga kategori informasi publik yang musti dipenuhi Pemerintah sebagai Badan Publik, yang terkait langsung dengan penanganan COVID-19 yaitu informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta (pasal 10 UU KIP, pasal 12 Peraturan Komisi Informasi/ PERKI Standard Layanan Informasi Publik /SLIP).

Justru, cita-cita dan spirit UU KIP sangat selaras dengan harapan IDI, agar Pemerintah Pusat (Gugus Tugas COVID-19) dan Daerah wajib pro-aktif menyampaikan informasi publik terkait wabah COVID-19 secara benar, akurat, dan tidak menyesatkan.

Begitupun spirit Pasal 10, bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib mengelola informasi terkait COVID-19 sebagai informasi serta-merta yang penyampaiannya tidak boleh ditunda, karena dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Di sinilah kehadiran Masyarakat Informasi menjadi kunci dalam menentukan sukses tidaknya penanganan COVID-19, karena itu berarti Masyarakat model ini: (1) Partisipasi untuk turut mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk selalu memperbaharui informasi cara mengurangi resiko wabah COVID-19 di masyarakat, informasi potensi sebaran COVID-19, serta ragam informasi tentang kegiatan, manajemen penanganan wabah COVID-19.

Selanjutnya, (2) Partisipasi memberikan informasi di masyarakat dan masukan/pendapat membangun untuk sama-sama sukses menang melawan COVID-19; (3) Partisipasi mengawasi penyelenggaraan program karena ada APBN/APBD yang ditujukan untuk penanganan COVID-19; (4) Partisipasi menyukseskan arahan dan Protokol Pencegahan yang dibuat Pemerintah seperti ‘social distancing measure’.

Masyarakat Informasi yang berpikir maju, dan semangat berpartisipasi akan mendukung hadirnya: (1) Pemerintahan yang transparan, terbuka, dan berorientasi partisipatoris, karena sebagai Badan publik memang wajib membuka akses terhadap informasi, terlebih di dalam situasi menghadapi wabah COVID-19.

(2) Pimpinan lembaga penyelenggara pemerintahan dalam arti luas dapat memanfaatkan pengawasan oleh setiap warga negara untuk memacu peningkatan geliat pemerintahan sekaligus juga untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan program pemerintahan, termasuk dalam bersama menghadapi wabah COVID-19 sekarang. Seperti disiplin “di rumah aja” : belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah dan berperilaku hidup sehat.

Jadi, yang dibutuhkan bukan dibukanya informasi pasien COVID-19 ke publik, tapi publik akan diuntungkan apabila tumbuh sebuah Masyarakat Informasi yang berpikir maju, dan semangat berpartisipasi.

Inilah satu di antara kunci sukses dalam menghadapi wabah COVID-19. Hadirnya Masyarakat Informasi yang demikian, tentulah juga akan membantu meringankan beban para dokter yang kini menjadi garda terdepan dalam menghadapi wabah COVID-19 ini.

*) Arya Sandhiyudha, Ph.D adalah Direktur Eksekutif, The Indonesian Democracy Initiative (TIDI)

Continue Reading

Pemuda

Ratusan Orang Protes Pelantikan Ketua IKM Tangerang

Published

on

By

JanoerKoening, Banten – Ratusan orang yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kota Tangerang, Banten memprotes dengan adanya kepengurusan baru.

Protes di picu karna Kepengurusan yang baru ini dianggap tidak adanya musyawarah terlebih dahulu kepada pengurus lama.

Alam salah satu Anggota IKM DPC Ciledug menyebut, pelantikan tersebut berlangsung secara diam-diam di Lemo Hotel Kelapa Dua Jalan Raya Legok, Tangerang, Banten hari ini, Jum’at 12 Februari 2021.

“Saya salah satu Anggota IKM Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Ciledug dan teman-teman minang lain yang hadir disini merasa tersinggung dengan dilantiknya kepengurusan DPD IKM Kota Tangerang yang baru,” ujarnya.

Alam mengatakan, pelantikan tersebut seharusnya kordinasi ke pengurus DPD IKM yang lama.

“Ada tiga belas kecamatan keluarga minang yang ada di kota Tangerang tidak setuju dengan pelantikan nya dan pembentukan DPD IKM Yang baru karena tidak ada omongan dan musyawarah, ungkapnya.

Alam juga mengatakan dengan adanya pelantikan kepengurusan DPD IKM yang baru membuat pecah belah antar warga Minang.

Pantauan wartawan di lokasi sempat terjadi keributan antar IKM DPD lama dan IKM DPD yang baru.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Tangerang Widodo WS mengatakan bahwa dirinya tadi telah membubarkan kerumunan massa.

“Kami sudah bubarkan kerumunan massa. Sebenarnya masyarakat boleh mengadakan kegiatan seperti pernikahan dan lain-lain asalkan mematuhi protokol kesehatan dan di batasi jumlahnya,” kata Widodo. (Alam)

Continue Reading

Pemuda

SEGORO, Ormas Berbasis Ekonomi Hadir Di Tengah Pandemi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Alhamdulilah pada tgl 9 Februari 2021 telah di tandatangani dan didirikan sebuah organisasi kemasyarakatan berbasis ekonomi kerakyatan dan budaya bernama Semangat Gotong Royong (SEGORO) Indonesia Jaya.

Demikian di ungkapkan oleh Ketua Harian SEGORO Hendarsam Marantoko SH., MH dalam keterangan tertulisnya, Jum’at (12/2/2021)

Hendarsam menjelaskan, hadirnya semangat Gotong Royong akan kami galakkan ditengah mulai hilangnya rasa kebersamaan sesama anak bangsa, rasa saling curiga, dan campur tangan asing yang menyelinap diam diam

“Oleh karenanya kehadiran SEGORO di tengah pandemi corona, ini merupakan momentum yang tepat untuk membangkitkan lagi rasa kebersamaan dan gotong royong tersebut,” ujarnya.

Terkait kepengurusan, Hendarsam mengatakan, bahwa program SEGORO sudah mulai berjalan, selanjutnya pembentukan kepengurusan di seluruh wilayah Indonesia, baik di tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan kelurahan dan desa akan segera terlaksana.

Adapun susunan pengurus pusat SEGORO sebagai berikut: Ketua Umum (Cut Meutia Adrina), Ketua Harian (Hendarsam Marantoko SH., MH.), Waketum bid Parekraf (Manistri Tambunan), Waketum bid Kebijakan Publik (Miftah Nur Sabri) dan Waketum bid Infrastruktur dan Pembangunan (Suhendra Ratu Prawiranegara).

“Selanjutnya untuk Waketum bid Hukum dan Advokasi (Hendarsam Marantoko), Sekretaris Jendral (Tigor Mulo Horas), dan Bendahara Umum (Adrianna Herawati Burhan),” urai Hendarsam menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

Kontrol Kinerja Kapolri, FWJ: Kami Gandeng IPW dan MAKI untuk Bersinergi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Paska dilantiknya Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri pada Rabu tanggal 27 Januari 2021 lalu telah membidik berbagai lembaga kontrol untuk melakukan pengawasan kinerja Listyo Sigit kedepan.

Menyikapi hal tersebut, Forum Wartawan Jakarta (FWJ) membuka ruang diskusi Kebon Sirih dalam konteks ‘Mengawal 100 Hari Kinerja Kapolri Baru’ yang digelar di sekretariat DPP FWJ pada Jum’at (29/1/2021) di Gedung Dewan Pers, Lt. 3 Kowari Jakarta Pusat,

Sebagai penyelenggara Diskusi Kebon Sirih, Ketum Forum Wartawan Jakarta sepakat bersinergi dengan IPW dan MAKI guna melakukan pengawasan dan kontrol atas kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kedepan

Dalam diskusi tersebut hadir Ketua Umum IPW, Neta S Pane, Sekjen Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Kurniawan, Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta, Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan

Selain itu, hadir juga Ketua Bidang OKK DPP FWJ Esa Tjatur Setiawan, Ketua Umum LBH Pers Indonesia, Penasehat FWJ sekaligus Ketua Kowari, Lemans K, serta para pengurus FWJ dan puluhan wartawan dari berbagai media.

Mengawali Diskusi Neta S Pane menyampaikan, konsolidasi Lstyo Sigit sangat baik, sehingga tidak ada kecenderungan kontro versi meski Kapolri sekarang dari Non Muslim.

“Kita beri apresiasi atas pendekatan Sigit keberbagai unsur. IPW melihat tantangan berat Sigit sebagai Kapolri harus mampu membangun konsep pendekatan hukum ke masyarakat. “Ucap Neta dalam Diskusi tersebut.

Lebih lanjut, Neta mengungkapkan, konsolidasi harus segera dibangun oleh Listyo Sigit, karena terdapat 9 Jenderal bintang 3 yang dilalui Sigit. Meski kata Neta, Sigit sendiri memiliki masa pensiun panjang sampai tahun 2027.

“Komposisi pensejajaran terhadap para jenderal di kepolisian harus segera dilakukannya. “Kata Neta.

Mengulas hasil komitmen Listyo Sigit, Neta mendesak Kapolri segera mewujudkan janji-janjinya. Berikut janji-janji Listyo agar Polri menjadi lebih baik. Listyo Sigit juga telah membangun konsep dengan membentuk Delapan Komitmen, yaitu:

Pertama, Listyo berkomitmen mentransformasikan institusi Polri menjadi presisi, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Pada masa jabatan Jenderal Idham Azis Polri memiliki slogan promoter, yaitu profesional, modern, dan terpercaya.

Kedua, Berkomitmen menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional.

Ketiga, Menjaga soliditas internal.

Keempat, Meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI-Polri, serta bekerja sama dengan aparat hukum dan kementerian/lembaga untuk mendukung dan mengawasi program pemerintah.

Kelima, mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan Indonesia.

Keenam, menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan.

Ketujuh, mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan problem solving, dan

Terakhir, berkomitmen setia kepada NKRI serta senantiasa merawat kebhinekaan.

Selain itu kata Neta, dalam komposisi konsep universalnya, Sigit juga berjanji akan melakukan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu. Listyo Sigit berjanji akan menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu.

“Dia mengaku menyambangi sejumlah tokoh saat dipilih sebagai calon tunggal kapolri. Bahkan dalam pendekatan komstruksinya, Listyo Sigit menyampaikan bahwa ke depannya tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” pungkas Neta.

Sementara itu, Kurniawan selaku Sekjen Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengulas prestasi Listyo sampai sejauh ini belum ada yang menonjol.

“Namun Kurniawan tetap apresiasi adanya pendekatan pendekatan yang dilakukan Listyo Sigit keberbagai unsur dan lembaga,” ujarnya.

Menurutnya, track record Sigit sebelumnya memang belum ada yang menonjol, tapi Presiden telah menunjuk Listyo menjadi Kapolri, artinya ini menjadi tanggungjawab Jokowi jika janji-janji yang dilontarkan Sigit tidak dapat direalisasikannya.

Dia tambahkan, penegakan hukum di Indonesia semakin menjadi benang kusut, kata Kurniawan, karena hukum tajam kebawah dan tumpul keatas.

“Kita liat dan awasi kinerja Sigit. Jika masih tetap sama atau bahkan lebih parah dari Kapolri-Kapolri sebelumnya maka kami meminta Sigit segera mundur sebelum bertambah parahnya hukum kita, Pinta Sekjend MAKI menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending