Connect with us

Pemuda

Tracing COVID-19 Tak Perlu Membuka Data Pribadi Pasien ke Publik

Published

on

Selasa, 24 Maret 2020.

Oleh : Arya Sandhiyudha, Ph.D

JanoerKoening, Jakarta – Wabah virus corona (COVID-19) telah menjadi darurat bencana nasional, sehingga banyak pihak di masyarakat turut urun gagasan demi kebaikan bersama.

Salah satunya, para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyampaikan sebuah gagasan agar data pasien yang sudah terinfeksi untuk dibuka ke publik (16/3/2020).

Melalui tulisan ini kami hendak merespon gagasan ini dalam perspektif Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kemudian menjadikannya pembuka diskursus yang lebih luas tentang pentingnya Masyarakat Informasi sebagai kunci suksesnya kita dalam menghadapi wabah COVID-19.

Ketika menyampaikan usulannya, IDI berpendapat rahasia kedokteran tentang data pasien perlu dibuka untuk tujuan membantu kinerja Gugus Tugas COVID-19.

Adanya transparansi data pasien menurut IDI juga dinilai efektif untuk melakukan pelacakan kontak tracing, kapan, di mana, dan siapa orang yang bersangkutan berkontak.

Harapan penanggulangan penyebaran penyakit yang lebih efektif inilah yang melatari usulan membuka data pasien berupa nama dan tempat tinggal.

Dasar yang disampaikan IDI adalah kerahasiaan medik diatur dalam Undang-undang Lex Spesialis, yakni pasal 48 Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasal 57 UU 36 / 2009 tentang Kesehatan, pasal 38 UU 44 / 2009 tentang rumah sakit, pada pasal 73 UU 36/ 2014.

Sayangnya, dalam menyampaikan gagasan ini IDI belum menimbang UU 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menegaskan bahwa data pribadi pasien Mutlak Dikecualikan (pasal 17h, pasal 18, pasal 54 UU KIP), kecuali bila pemiliknya memberi ijin secara tertulis dan pelanggaran atas penggunaan informasi publik termasuk pasien akan dapat dikenai sanksi pidana.

UU KIP merupakan pedoman hukum ‘kedaulatan rakyat’ atas informasi masyarakat yang telah menggariskan bahwa informasi pribadi pasien termasuk kategori informasi yang wajib dijaga dan dilindungi.

Pedoman hukum ini hadir untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak masyarakat atas informasi, sekaligus jaminan agar keterbukaan tidak merugikan kepentingan negara (pasal 17 huruf a, c, d, f, dan i), bisnis (pasal 17 huruf b, d, dan e), dan pribadi (pasal 17 huruf g dan h), di mana termasuk di dalamnya rahasia pribadi pasien.

Ketiga kepentingan tersebut (negara, bisnis, pribadi) tersebut masuk ke dalam informasi dikecualikan.

Adapun tujuan untuk menjadikan informasi data pasien sebagai bahan Gugus Tugas COVID-19. Hal demikian masuk ke dalam opsi ‘dibuka terbatas’. Ini artinya tetap bukan dibuka ke publik, namun hanya disampaikan dan dibuka secara terbatas ke Gugus Tugas COVID-19 sebagai bahan pelaksanaan tugas.

Artinya, UU KIP jelas tidak menghendaki ‘penyembunyian informasi’, namun itu tidak musti dengan cara ‘membuka paksa rahasia data pasien’ publik.

Transparansi dan Krusial

Adapun tujuan transparansi dalam pelayanan informasi publik, seperti disampaikan IDI, terkait untuk kebutuhan pelaksanaan tugas ini sebenarnya dalam praktiknya beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) telah menggunakan data pribadi pasien, namun tanpa menjadikannya informasi yang terbuka untuk publik.

Contohnya dalam kasus Pemerintah RI melalui Gugus Tugas yang secara regular menyampaikan perkembangan berapa jumlah pasien positif, berapa jumlah meninggal, dan jumlah berdasarkan provinsi, namun tetap merahasiakannya (nama dan alamat rumah) dari publik.

Begitupun di level daerah contohnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan tracing berdasarkan data pribadi pasien, serta menginformasikan kepada publik melalui aplikasi peta di situs corona.jakarta.go.id yaitu: jumlah kasus menunggu hasil, jumlah kasus positif di titik kelurahan, jumlah kasus positif, jumlah total kasus keseluruhan; kemudian dari jumlah kasus tersebut terdapat informasi jumlah dirawat, sembuh, meninggal, dan isolasi mandiri. Sementara di peta, hanya titik kelurahan, bukan alamat rumah.

Contoh tersebut di atas adalah argumentasi bahwa pendekatan transparansi dan krusial tidak musti sampai membuka paksa data rahasia sebagaimana telah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Model pendekatan transparansi dan krusial ini juga sedianya yang tengah dilaksanakan oleh beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) lain, terutama yang telah menentukan status darurat atau Kejadian Luar Biasa (KLB) Corona, seperti: Pemkot Depok, Pemprov DIY, Pemkot Bogor, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Banten, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Barat, dan Pemprov Jawa Barat.

Ketentuan menutup juga selain secara tegas telah diatur dalam UU KIP, juga penting untuk melindungi pribadi pasien dari diskriminasi, persekusi, intimidasi, atau teror yang diterima terhadap pasien. Sangat mungkin, pasien ‘suspect’ COVID-19 diperlakukan tidak menyenangkan oleh masyarakat tertentu di sekitarnya.

Adapun pembukaan informasi data pribadi pasien untuk pelaksanaan tugas, tetap perlu perhatian ekstra dalam menjaga rahasia dan disiplin menjalani petunjuk teknis (juknis) mengenai siapa saja yang berhak menerima data, menganalisis, mengambil keputusan, dan koordinasi lapangan.

Oleh karenanya, pihak yang diberikan informasi musti optimal dalam melaksanakan tugas yang sesuai tujuan dibukanya informasi tersebut.

Masyarakat Informasi

Diskursus yang dilontarkan IDI setidaknya menyadarkan kita tentang tema wajibnya keterbukaan informasi dalam menghadapi wabah COVID-19.

Satu di antara tiga kategori informasi publik yang musti dipenuhi Pemerintah sebagai Badan Publik, yang terkait langsung dengan penanganan COVID-19 yaitu informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta (pasal 10 UU KIP, pasal 12 Peraturan Komisi Informasi/ PERKI Standard Layanan Informasi Publik /SLIP).

Justru, cita-cita dan spirit UU KIP sangat selaras dengan harapan IDI, agar Pemerintah Pusat (Gugus Tugas COVID-19) dan Daerah wajib pro-aktif menyampaikan informasi publik terkait wabah COVID-19 secara benar, akurat, dan tidak menyesatkan.

Begitupun spirit Pasal 10, bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib mengelola informasi terkait COVID-19 sebagai informasi serta-merta yang penyampaiannya tidak boleh ditunda, karena dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Di sinilah kehadiran Masyarakat Informasi menjadi kunci dalam menentukan sukses tidaknya penanganan COVID-19, karena itu berarti Masyarakat model ini: (1) Partisipasi untuk turut mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk selalu memperbaharui informasi cara mengurangi resiko wabah COVID-19 di masyarakat, informasi potensi sebaran COVID-19, serta ragam informasi tentang kegiatan, manajemen penanganan wabah COVID-19.

Selanjutnya, (2) Partisipasi memberikan informasi di masyarakat dan masukan/pendapat membangun untuk sama-sama sukses menang melawan COVID-19; (3) Partisipasi mengawasi penyelenggaraan program karena ada APBN/APBD yang ditujukan untuk penanganan COVID-19; (4) Partisipasi menyukseskan arahan dan Protokol Pencegahan yang dibuat Pemerintah seperti ‘social distancing measure’.

Masyarakat Informasi yang berpikir maju, dan semangat berpartisipasi akan mendukung hadirnya: (1) Pemerintahan yang transparan, terbuka, dan berorientasi partisipatoris, karena sebagai Badan publik memang wajib membuka akses terhadap informasi, terlebih di dalam situasi menghadapi wabah COVID-19.

(2) Pimpinan lembaga penyelenggara pemerintahan dalam arti luas dapat memanfaatkan pengawasan oleh setiap warga negara untuk memacu peningkatan geliat pemerintahan sekaligus juga untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan program pemerintahan, termasuk dalam bersama menghadapi wabah COVID-19 sekarang. Seperti disiplin “di rumah aja” : belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah dan berperilaku hidup sehat.

Jadi, yang dibutuhkan bukan dibukanya informasi pasien COVID-19 ke publik, tapi publik akan diuntungkan apabila tumbuh sebuah Masyarakat Informasi yang berpikir maju, dan semangat berpartisipasi.

Inilah satu di antara kunci sukses dalam menghadapi wabah COVID-19. Hadirnya Masyarakat Informasi yang demikian, tentulah juga akan membantu meringankan beban para dokter yang kini menjadi garda terdepan dalam menghadapi wabah COVID-19 ini.

*) Arya Sandhiyudha, Ph.D adalah Direktur Eksekutif, The Indonesian Democracy Initiative (TIDI)

Continue Reading

Pemuda

Lawan COVID, FWJ Sambut Kemitraan Batalyon 33 Grup 3 Kopassus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Mustofa Hadi karya menyambut baik kemitraan yang ditawarkan oleh Batalyon 33 Grup 3 Kopassus untuk bersama – sama perang melawan COVID-19 yang belum usai.

Hal itu dibahas dalam pertemuan yang dilakukan di gedung pertemuan milik Kopassus di komplek Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur, hari Rabu, (18/11/2020)

Dalam pertemuan ini Mustofa Hadi karya atau yang biasa dipanggil Opan didampingi oleh dewan pembina Joko Irianto, dewan penasehat Lemens Kodongan dan pengurus DPP FWJ.

Pertemuan kerjasama tersebut disambut langsung oleh Lettu Yuda DR, Pasintel Batalyon 33 group 3 Kopassus mewakili Komandan Batalyon 33 Grup 3 Kopassus yang berhalangan hadir karena ada tugas penting lainnya, dan beberapa staf anggotanya.

Dalam sambutannya, Yuda DR mengucapkan terima kasih atas kedatangan saudara – saudara dari media, saya merasa senang dengan adanya niatan humanis antara Kopassus dan media. ” Mari kita sama-sama menciptakan program yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Yuda DR dalam kesempatan tersebut utarakan, dalam waktu dekat ini kami dari batalyon 33 group 3 Kopassus berencana untuk melakukan perang.

“Perang yang dimaksud ialah melawan COVID-19, dengan agenda pembagian masker bagi warga,” jelasnya

Selain itu kata Yuda, kami juga berniat untuk membuat pos kamling guna bersinergi bersama warga untuk mengamankan lingkungan, rencananya ada 2 wilayah yang akan kami sosialisasi program tersebut yakni daerah Kalisari dan Ciracas.

“Kedua wilayah tersebut selama ini merupakan wilayah binaan Batalyon 33. Semoga niatan kami ini bisa bersinergi dengan FWJ,” imbuh Yuda.

Menimpalinya, Mustofa Hadi karya juga ucapkan terimakasih atas kepercayaan dari Kopassus khususnya batalyon 33 group 3 untuk bermitra kepada kami (FWJ).

“Dengan kegiatan yang positif seperti ini, kita sudah seharusnya kita saling mendukung,” kata Mustofa.

Opan ungkapkan, Ini adalah langkah awal yang baik, saya harap hubungan ini bukan hanya sebatas terkait COVID-19 saja, tetapi kita bisa sinergi dalam jangka panjang.

Dia tambahkan, banyak hal-hal yang perlu kita ciptakan untuk memperkuat hubungan antara TNI khususnya Kopassus dan rakyat

“Kami disini melalui forum Wartawan Jakarta (FWJ) adalah sebagai jembatan, agar hubungan yang baik antara mereka (TNI dan rakyat) bisa terpublikasi sehingga khayalak bisa mengetahuinya, “tutup Ketua FWJ.

Acara selesai sekitar pukul 16 : 00 WIB, diakhiri dengan sessions foto bersama dan pemberian cendera mata berupa topi dan kaos berlogo Kopassus kepada Pengurus FWJ. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

Brutal! Aparat Serbu Markas PII & GPII Dengan Gas Air Mata Hingga Pemukulan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Penyerangan Sekretariat Pelajar Islam Indonesia (PII) oleh pihak Kepolisian tidak seharusnya dilakukan, terlebih dengan cara refresif.

Dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, aparat kepolisian harus berlandaskan pada aturan yang berlaku dan penghormatan kepada Hak Asasi Manusia.

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai Peraturan Kapolri Nomor 8/2009 tentang Pedoman Implementasi Hak Asasi Manusia.

Semestinya jika aparat kepolisian berpedoman terhadap peraturan tersebut, maka tindakan-tindakan refresif seperti yang terjadi di Sekretariat Pelajar Islam Indonesia (PII), Menteng Raya 58 Jakarta Pusat pada tanggal 13 Oktober 2020 tidak terjadi sebagaimana kronologis sebagai berikut:

1. Sekitar pukul 20.00 WIB, 13 Oktober 2020. Sekelompok Aparat kepolisian masuk ke kompleks Menteng Raya 58, yang merupakan Sekretariat PB PII dan PW PII Jakarta, dengan dalih menyisir dan swiping masa aksi Tolak UU Ciptaker (Omnibus Law) yang terlibat Demo

2. Tiba-tiba aparat Kepolisian menembakan gas Air Mata ke arah Sekretariat PB PII dan PW PII Jakarta.

3. Beberapa pengurus PW PII Jakarta dan PB PII langsung masuk ke Sekretariat PW PII Jakarta untuk mengamankan diri.

4. Tiba-tiba pintu didobrak dan terjadi pemukulan, penganiayaan dan pengrusakan sekretariat PII Jakarta.

5. Para pengurus PW PII Jakarta dan Pengurus PB PII yang TIDAK terlibat aksi, dan sementara berada di sekretariat, tiba-tiba mendapat serangan, pemukulan, diskriminasi serta diangkut ke Polda Metro Jaya Jakarta.

6. Sejumlah pengurus yang salah tangkap dan mendapat diskriminasi tersebut terlihat luka di bagian kepala.

Berikut nama-nama kader dan pengurus yang ditangkap :

1. Ania Hawari Fasya (Ketua Umum PW PII Jakarta)

2. Moch Syafiq Lamenele (Ketua Umum PD PII jakut)

3. Mindadul Han (Bendum PD PII Jakut)

4. Khaerul Hadad (Kastaff Teritorial Koorwil Brigade PII Jakarta)

5. Lulu Bahijah Sungkar (KastaffAdlog Koorwil Brigade PII Jakarta)

6. Zaenal Abidin (Kader PII Jakut)

7. Mahmud Saadi (Kabid PPO PW PII Jakarta)

8. Agung Hidayat (Staff KU PW PII Jakarta)

9. Asep Saefurrahman (PB PII)

10. Zulherman (PB PII)

Atas kejadian penyerangan, penganiayaan dan diskriminasi tersebut, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) Menyatakan Sikap :

1. Mengecam keras aksi penyerangan, penganiayaan dan diskriminasi terhadap Pengurus PII yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2020 di Sekretariat PII Menteng Raya No.58 Jakarta Pusat.

2. Mendesak Kapolda Metro Jaya segera membebaskan Pengurus PII yang ditangkap dalam peristiwa penyerangan aparat kepolisian yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2020 di Sekretariat PII Jl. Menteng Raya No.58 Jakarta Pusat.

3. Mendesak Kepada Kapolda Metro Jaya memberikan sanksi tegas kepada oknum aparat kepolisian yang telah melakukan aksi penyerangan, penganiayaan dan diskriminasi terhadap Pengurus PII

4. Mendesak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan penjelasan atas terjadinya insiden tersebut di atas.

Demikian pernyataan sikap Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PII), atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terimakasih.

Husin Tasrik Makruf Nst
Ketua Umum

Aris Darussalam
Sekertaris Jenderal

Continue Reading

Pemuda

FPB Menginginkan Sekda DKI Jakarta Putra Betawi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Forum Pemuda Betawi (FPB) merupakan organisasi pemuda dari putra Betawi yang mempunyai kepedulian dan tanggung jawab terhadap proses pembangunan Kota Jakarta Raya.

Mengingat pentingnya pembangunan Jakarta, Forum Pemuda Betawi menggelar Diskusi melalui Zoom Meeting dengan tema “Membedah Calon Sekda DKI Jakarta”. Acara berlangsung di Hotel Lynt, Cideng, Kakarta Pusat pada Rabu, 30 September 2020.

Webinar ini menghadirkan tokoh-tokoh yang kompeten dan memahami peta kota Jakarta, yakni: Bestari Barus (P. Nasdem), Esti Arimi (Fraksi Gerindra), H. Beceng (Fraksi Golkar), H. Panji Virgianto (Fraksi PDIP), Syahroni (Fraksi PAN).

Ketua Dewan Pembina Forum Pemuda Betawi, Rachmat HS dalam sambutannya mengatakan, acara ini adalah seri ke-2 yang membicarakan penggantian Sekda. Keberadaan Sekda sangat penting bagi masyarakat Jakarta.

“Melalui acara ini, Kami membantu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mempunyai figur yang tepat yang di inginkan oleh masyarakat khususnya Warga Betawi,” ujarnya.

Lebih lanjut Rachmat HS mengungkapkan, bahwa Kami sudah sharing melalui mekanisme diskusi terbuka dan kita juga sudah sharing melalui mekanisme webinar secara darling

Dia tambahkan, melalui rangkaian acara diskusi dan webinar, kami yakin teman-teman yang kami rekomendasikan yang ada di pemda DKI Jakarta pada tingkat eselon II sangat-sangat punya peluang sebagai putra Daerah.

“Seperti Walikota Jakarta Timur (M. Anwar), Kepala Dinas SDA (H. Juwaini), Kasatpol PP (Arifin), dan Walikota Jakarta Selatan (H. Marullah Matani). Mereka sangat memenuhi syarat untuk dijadikan Sekda,” urainya.

Rachmat HS sangat menegaskan, bahwa sebagai putra daerah, Kami FPB dengan melalui mekanisme yang panjang sangat-sangat menginginkan Sekda DKI Jakarta adalah putra Betawi

“Tentu yang kami inginkan adalah putra daerah yang punya kualifikasi menjadi Sekda dan tentu mengikuti aturan UUD dan atau kepres yang ada berlaku,” Pungkas Ketua Dewan Pembina FPB. (Amhar)

Continue Reading

Trending