Connect with us

Nasional

Survey Jurnalisme Presisi RRI: 97.5% Publik Mengetahui Berita COVID-19

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Radio Republik Indonesia (RRI) bekerjasama dengan Lembaga Survai Indo Barometer menggelar survai terkait virus corona (covid-19) di Indonesia. RRI memiliki misi untuk melaksanakan tugas jurnalisme yang akurat dan presisi.

Sebagai bagian dari misi itu maka RRI, khususnya Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pelatihan dan Pengembangan (PUSLITBANGDIKLAT) LPP RRI, mengadakan survei setiap satu bulan sekali terhadap permasalahan penting dan aktual di Indonesia.

Dalam Konferensi Pers pada Kamis, 19 Maret 2020, di RRI Pusat, peneliti PUSLITBANGDIKLAT) LPP RRI, Adi Pramono mengatakan, Survei jurnalisme presisi RRI pada Maret 2020 kali ini mencoba memotret persepsi dan opini publik tentang isu corona di Indonesia.

“Misalnya : persepsi tentang kekhawatiran publik dalam melihat penyebaran virus corona, tata cara pencegahan virus corona, kesadaran publik dalam mencegah penyebaran virus corona serta penilaian publik terhadap kinerja pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona,” tambahnya.

Menurut Pramono, hasilnya secara umum publik antusias dalam mengikuti pemberitaan tentang virus corona di Indonesia. Mereka khawatir dengan virus corona (Covid 19) di Indonesia. Sosialisasi tata cara yang dilakukan pemerintah juga tergolong efektive, mayoritas publik sudah paham tata cara pencegahan virus corona.

Selanjutnya, Asep Saepudin (Peneliti Indo Barometer) mengungkapkan, Publik antusias terhadap pemberitaan tentang masuknya virus corona (Covid 19) di Indonesia, sebesar 97.5% publik pernah mendengar / mengetahui berita tersebut, hanya sebesar 2.5% publik yang tidak pernah mendengar / tidak pernah mengetahui.

Disebut, 68% masyarakat merasa khawatir terhadap berita virus corona di Indonesia. Mengapa ? Mereka beralasan : penularannya sangat mudah, virus corona dapat menyebabkan kematian, takut terinfeksi virus corona, belum ada obat atau vaksin corona.

Sedangkang 32%. masyarakat tidak khawatir terhadap berita serngan virus corona. Alasannya diantaranya : sudah tahu cara pencegahannya, menjaga kesehatan dan kebersihan, jumlah yang tertular masih sedikit, lokasi jauh dari wilayah terkena dampak.

“Setelah mengetahui / mendengar berita tentang masuknya virus corona (Covid 19) di Indonesia, publik yang paham tata cara pencegahan virus Corona dalam kehidupan sehari hari (78.7%), sedangkan yang belum paham (21.3%),” terang Asep.

Bagi publik yang sudah memahami tata cara pencegahan virus Corona dalam kehidupan sehari hari, tindakan yang mereka Iakukan diantaranya : mencuci tangan dengan benar, penggunaan masker, membatasi kontak dengan kerumunan/penderita batuk/demam, meningkatkan daya tahan tubuh, persediaan obat-obatan.

Sementara bagi yang belum memahami tata cara pencegahan virus Corona dalam kehidupan sehari hari, alasannya : belum ada sosialisasi dari pemerintah, belum ada iklan tata cara pencegahan di TV, seharusnya ada penyuluhan, belum ada sosialisasi dari dinas kesehatan. belum mendengar secara Iengkap.

Lebih lanjut Asep mengungkapkan, Sebesar 43.7% publik menilai sejauh ini ada anjuran dari pihak pemerintah (Dinas Kesehatan) untuk mencegah penyebaran virus Corona di Indonesia, sebesar 56.3% publik menilai sejauh ini tidak ada anjuran dari pihak pemerintah (Dinas Kesehatan) untuk mencegah penyebaran virus Corona di Indonesia.

“Bagi publik yang menyebutkan ada anjuran dari pihak pemerintah (Dinas Kesehatan) untuk mencegah penyebaran virus Corona di Indonesia, sebanyak 69.2% sudah dipraktekan dan sebanyak 30.8% belum dipraktekan,” ujarnya.

Disebut, Publik yang yakin dengan kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah VIRUS CORONA di Indonesia sebesar 64.3%, tidak yakin sebesar 35.7%. Alasan publik yakin dengan kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah VIRUS CORONA di Indonesia.

“Diantaranya : penangannya bagus, percaya terhadap kinerja pemerintah, pemerintah serius menangani pencegahan virus corona, pemerintah cepat tanggap, sudah tahu cara penangannya,” kata Asep.

Sementara alasan publik tidak yakin dengan kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah VIRUS CORONA di Indonesia, diantaranya : pasien semakin bertambah banyak, penyebarannya sangat cepat, peralatan pendeteksi masih terbatas, penanganannya belum maksimal, Indonesia terlalu santai menangani virus corona.

“Upaya mengatasi virus corona (Covid 19) di Indonesia membutuhkan peran banyak pihak. Menurut publik, di antara pihak pihak yang mempunyai peran Qaling besar diantaranya : masyarakat itu sendiri (58.8%), pemerintah pusat (23%), pihak kesehatan (14.8%), pemerintah daerah (3.5%),” urai Asep.

Selain itu, alasan publik menyebutkan bahwa masyarakat itu sendiri paling berperan, diantaranya : pencegahan virus corona berawal dari diri sendiri, menjaga kebersihan diri & lingkungan, berawal dari kesadaran diri sendiri, mengurangi perkumpulan masyarakat.

“Alasan publik menyebutkan bahwa pemerintah pusat paling berperan, diantaranya : penanggung jawab tertinggi, pencegahan virus corona dari luar negeri, virus corona adalah masalah nasional,” ucap Asep.

Alasan publik menyebutkan bahwa pihak kesehatan paling berperan, diantaranya : mengerti cara pencegahannya, pihak rumah sakit punya peran paling besar, lebih mengerti kesehatan, sudah tugasnya menangani kesehatan.

“Alasan publik menyebutkan bahwa pemerintah daerah (bupati, walikota, gubernur) paling berperan, diantaranya : kerjasama baik pusat & daerah, kepala daerah lebih dekat ke masyarakat, kebijakan daerah sangat penting, kepala daerah lebih memahami masyarakatnya,” tutup Asep Saepudin. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gempabumi Sulbar, BNPB Hadir Bawa Bantuan Sebesar 4 Miliar

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan awal untuk operasional kebutuhan pokok penanganan Gempabumi Sulawesi Barat (Sulbar) M6,2, sebesar 4 miliar Rupiah pada hari ini, Sabtu (16/1/2021).

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis di lapangan dari Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo kepada Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar.

Adapun bantuan tersebut diserahkan sebesar 2 miliar rupiah untuk Provinsi Sulbar dan masing masing 1 milyar rupiah untuk Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene.

Selain itu, BNPB juga telah mendistribusikan 8 set tenda isolasi, 10 set tenda pengungsi, 2.004 paket makanan tambahan gizi, 2.004 paket makanan siap saji, 1.002 paket lauk pauk, 700 lembar selimut, 5 unit Light Tower, 200 unit Velbed, 500 paket perlengkapan bayi, 500.000 pcs masker kain, 700 pak mie sagu dan 30 unit Genset 5 KVA.

Kepala BNPB Letjen Doni Monardo bersama Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar sebelumnya meninjau lokasi terdampak gempabumi di Kecamatan Malunda dan Ulumanda, Kabupaten Majene pada hari yang sama.

Dalam hal ini Pemerintah Sulawesi Barat telah menetapkan status darurat bencana atas gempabumi yang menewaskan sebanyak 46 jiwa tersebut.

Untuk itu, Doni meminta agar penetapan status darurat tersebut dapat dioptimalkan dalam tahap waktu satu hingga dua pekan ke depan.

“Pemerintah Sulawesi Barat telah menetapkan status darurat bencana. Durasi ini bisa berlangsung lebih lama tergantung dari kondisi lapangan. Tahap pertama, satu-dua minggu ini kita harapkan status darurat bisa optimalkan. Seluruh komponen kekuatan yang ada bisa diberdayakan,” tutup Doni. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Sengketa DS 592, Indonesia Terus Perjuangkan Kebijakan Nasional di Tingkat Multilateral

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan Pemerintah Indonesia akan terus memperjuangkan kepentingan Indonesia di tingkat multilateral.

Salah satunya yaitu mempertahankan kebijakan Indonesia terkait bahan mentah (DS 592) yang tengah digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Mendag Lutfi juga mengungkapkan, Pemerintah Indonesia menyesalkan langkah Uni Eropa yang meminta pembentukan Panel WTO pada 14 Januari 2021 untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Lutfi menegaskan, bahwa Indonesia siap mempertahankan posisinya di forum penyelesaian sengketa di WTO.

“Pemerintah bersama pihak terkait akan terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa langkah dan upaya mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing nasional akan senantiasa menjadi agenda prioritas ke depan,” tegas Mendag Lutfi saat memberikan keterangan pers secara virtual di Jakarta, hari ini, Jumat (15/1/2021).

Menyikapi langkah Uni Eropa tersebut, Pemerintah Indonesia berpandangan Uni Eropa telah salah memahami dan mengartikan kebijakan Indonesia, meskipun hal tersebut telah disampaikan secara jelas saat proses konsultasi pada 2020 lalu.

Namun demikian, menurut Mendag Lutfi, Indonesia berkeyakinan forum penyelesaian sengketa di WTO merupakan tempat yang tepat untuk menguji (exercising) kebijakan anggotanya apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip WTO.

Dia tambahkan, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum akan melayani tuntutan Uni Eropa tersebut dengan penuh wibawa.

“Pemerintah Indonesia juga sangat menghargai Uni Eropa dan berkomitmen mengikuti proses baku sesuai aturan WTO yang akan mulai diproses pada 25 Januari 2021,” lanjut Mendag Lutfi.

Selain itu, ke depannya Indonesia juga tidak keberatan dan siap berkolaborasi dengan Uni Eropa dalam menciptakan nilai tambah di sektor besi baja. Indonesia adalah penghasil besi baja kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok.

Pada Januari-November 2020, sektor besi baja merupakan penyumbang ekspor terbesar ke-3 setelah minyak kelapa sawit dan batu bara dengan nilai USD 9,6 miliar.

Ini adalah bagian dari transformasi Indonesia, yang semula merupakan negara penghasil barang mentah dan setengah jadi, kini menjadi penghasil barang industri dan industri berteknologi tinggi.

Pemerintah juga akan berupaya maksimal dalam mengawal proses litigasi untuk menyelesaikan kasus ini dan tetap membuka komunikasi lebih lanjut dengan Uni Eropa.

“Indonesia selalu siap berkonsultasi apabila Uni Eropa menginginkan adanya penjelasan lebih lanjut tentang kebijakan Indonesia, termasuk dalam kaitan pengelolaan sumber daya alam mineral,” pungkas Mendag Lutfi. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Monardo Optimis PPKM Mampu Tekan Angka Kasus COVID-19

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo berharap dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan diberlakukan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali mulai 11-25 Januari 2021 mendatang dapat menekan angka kasus COVID-19.

Doni mengaku optimis bahwa hal itu dapat terwujud, sebab berkaca dari momentum pembatasan yang dilakukan pada pertengahan September hingga November tahun lalu telah dapat menurunkan kasus aktif dari 67 ribu menjadi 54 ribu atau turun hingga kurang lebih 20 persen.

“Artinya pengalaman yang lalu ini sekarang kita ulangi kembali lewat pembatasan dan kita harapkan prosentasenya bisa lebih besar dibandingkan pada periode September dan November awal. Pada saat itu terjadi penurunan sekitar 20 persen,” ujar Doni di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Menurutnya, langkah yang diambil Pemerintah terkait PPKM tersebut sekaligus merupakan momentum yang baik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang menjadi arahan dari Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto.

“Diperlukan sebuah cara yang efektif dalam upaya meningkatkan disiplin masyarakat. Kita tidak berharap bahwa pada periode ini kita kehilangan momentum. Bulan Januari ini adalah momentum terbaik bagi perkembangan di bidang ekonomi kita,” ungkap Doni.

Lebih lanjut, cara yang dapat diambil dalam rangka meningkatkan kedisiplinan masyarakat menurut Doni adalah dengan memanfaatkan seluruh jaringan pemerintah sampai ke tingkat yang paling rendah, yaitu desa/kelurahan.

Dalam hal ini, Satgas Penanganan COVID-19 telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait upaya yang segera dan harus di lakukan di seluruh lapisan pemerintah daerah, dengan mengaktifkan kembali posko COVID-19.

Pada implementasinya nanti, posko tersebut akan berfungsi sebagai kontrol masyarakat terhadap kedisiplin warga yang merujuk pada protokol kesehatan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak menghindari kerumunan. Diharapkan dengan posko tersebut, edukasi dan sosialisasi tidak berhenti.

“Untuk kembali mengaktifkan posko di seluruh kabupaten/kota dalam rangka menegakkan protokol kesehatan. Bagi mereka yang abai tentu perlu diberikan sanksi dan kita harapkan ada ketegasan dari para pihak yang memang memiliki kewenangan untuk mengatur itu semua,” jelas Doni.

“Di posko ini dapat terdiri dari berbagai unsur dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan TNI/Polri yang berada pada satu sistem, sehingga edukasi dan sosialisasi tidak berhenti,” imbuhnya.

Adapun Doni meminta agar kerja sama baik dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka menekan angka kasus melalui upaya-upaya tersebut dapat terus dijaga.

Dia juga menekankan bahwa berjuang melawan COVID-19 secara serentak menjadi momentum yang baik bagi seluruh masyarakat sekaligus merupakan hak dan kewajiban untuk bela negara melalui profesi dan peranan masing-masing.

“Kerja sama dari berbagai komponen Pusat dan Daerah harus dijaga,” kata Doni.

“Kita sebagai warga negara punya hak dan kewajiban untuk bela negara, inilah momentum terbaik bagi kita, sesuai dengan profesi kita masing-masing,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah memutuskan memberlakukan PPKM guna mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19 usai libur Natal dan Tahun Baru.

Keputusan yang diambil melalui Rapat Terbatas di Istana Negara pada Rabu (6/1) itu akan mengatur seluruh kebijakan terkait penanganan COVID-19 secara mikro di Pulau Jawa dan Bali

Hal itu didasarkan pada kriteria angka kematian, kasus aktif, ketersediaan Rumah Sakit, kesembuhan dan tingkat disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. (Amhar)

Continue Reading

Trending