Connect with us

Nasional

Survey Jurnalisme Presisi RRI: 97.5% Publik Mengetahui Berita COVID-19

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Radio Republik Indonesia (RRI) bekerjasama dengan Lembaga Survai Indo Barometer menggelar survai terkait virus corona (covid-19) di Indonesia. RRI memiliki misi untuk melaksanakan tugas jurnalisme yang akurat dan presisi.

Sebagai bagian dari misi itu maka RRI, khususnya Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pelatihan dan Pengembangan (PUSLITBANGDIKLAT) LPP RRI, mengadakan survei setiap satu bulan sekali terhadap permasalahan penting dan aktual di Indonesia.

Dalam Konferensi Pers pada Kamis, 19 Maret 2020, di RRI Pusat, peneliti PUSLITBANGDIKLAT) LPP RRI, Adi Pramono mengatakan, Survei jurnalisme presisi RRI pada Maret 2020 kali ini mencoba memotret persepsi dan opini publik tentang isu corona di Indonesia.

“Misalnya : persepsi tentang kekhawatiran publik dalam melihat penyebaran virus corona, tata cara pencegahan virus corona, kesadaran publik dalam mencegah penyebaran virus corona serta penilaian publik terhadap kinerja pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona,” tambahnya.

Menurut Pramono, hasilnya secara umum publik antusias dalam mengikuti pemberitaan tentang virus corona di Indonesia. Mereka khawatir dengan virus corona (Covid 19) di Indonesia. Sosialisasi tata cara yang dilakukan pemerintah juga tergolong efektive, mayoritas publik sudah paham tata cara pencegahan virus corona.

Selanjutnya, Asep Saepudin (Peneliti Indo Barometer) mengungkapkan, Publik antusias terhadap pemberitaan tentang masuknya virus corona (Covid 19) di Indonesia, sebesar 97.5% publik pernah mendengar / mengetahui berita tersebut, hanya sebesar 2.5% publik yang tidak pernah mendengar / tidak pernah mengetahui.

Disebut, 68% masyarakat merasa khawatir terhadap berita virus corona di Indonesia. Mengapa ? Mereka beralasan : penularannya sangat mudah, virus corona dapat menyebabkan kematian, takut terinfeksi virus corona, belum ada obat atau vaksin corona.

Sedangkang 32%. masyarakat tidak khawatir terhadap berita serngan virus corona. Alasannya diantaranya : sudah tahu cara pencegahannya, menjaga kesehatan dan kebersihan, jumlah yang tertular masih sedikit, lokasi jauh dari wilayah terkena dampak.

“Setelah mengetahui / mendengar berita tentang masuknya virus corona (Covid 19) di Indonesia, publik yang paham tata cara pencegahan virus Corona dalam kehidupan sehari hari (78.7%), sedangkan yang belum paham (21.3%),” terang Asep.

Bagi publik yang sudah memahami tata cara pencegahan virus Corona dalam kehidupan sehari hari, tindakan yang mereka Iakukan diantaranya : mencuci tangan dengan benar, penggunaan masker, membatasi kontak dengan kerumunan/penderita batuk/demam, meningkatkan daya tahan tubuh, persediaan obat-obatan.

Sementara bagi yang belum memahami tata cara pencegahan virus Corona dalam kehidupan sehari hari, alasannya : belum ada sosialisasi dari pemerintah, belum ada iklan tata cara pencegahan di TV, seharusnya ada penyuluhan, belum ada sosialisasi dari dinas kesehatan. belum mendengar secara Iengkap.

Lebih lanjut Asep mengungkapkan, Sebesar 43.7% publik menilai sejauh ini ada anjuran dari pihak pemerintah (Dinas Kesehatan) untuk mencegah penyebaran virus Corona di Indonesia, sebesar 56.3% publik menilai sejauh ini tidak ada anjuran dari pihak pemerintah (Dinas Kesehatan) untuk mencegah penyebaran virus Corona di Indonesia.

“Bagi publik yang menyebutkan ada anjuran dari pihak pemerintah (Dinas Kesehatan) untuk mencegah penyebaran virus Corona di Indonesia, sebanyak 69.2% sudah dipraktekan dan sebanyak 30.8% belum dipraktekan,” ujarnya.

Disebut, Publik yang yakin dengan kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah VIRUS CORONA di Indonesia sebesar 64.3%, tidak yakin sebesar 35.7%. Alasan publik yakin dengan kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah VIRUS CORONA di Indonesia.

“Diantaranya : penangannya bagus, percaya terhadap kinerja pemerintah, pemerintah serius menangani pencegahan virus corona, pemerintah cepat tanggap, sudah tahu cara penangannya,” kata Asep.

Sementara alasan publik tidak yakin dengan kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah VIRUS CORONA di Indonesia, diantaranya : pasien semakin bertambah banyak, penyebarannya sangat cepat, peralatan pendeteksi masih terbatas, penanganannya belum maksimal, Indonesia terlalu santai menangani virus corona.

“Upaya mengatasi virus corona (Covid 19) di Indonesia membutuhkan peran banyak pihak. Menurut publik, di antara pihak pihak yang mempunyai peran Qaling besar diantaranya : masyarakat itu sendiri (58.8%), pemerintah pusat (23%), pihak kesehatan (14.8%), pemerintah daerah (3.5%),” urai Asep.

Selain itu, alasan publik menyebutkan bahwa masyarakat itu sendiri paling berperan, diantaranya : pencegahan virus corona berawal dari diri sendiri, menjaga kebersihan diri & lingkungan, berawal dari kesadaran diri sendiri, mengurangi perkumpulan masyarakat.

“Alasan publik menyebutkan bahwa pemerintah pusat paling berperan, diantaranya : penanggung jawab tertinggi, pencegahan virus corona dari luar negeri, virus corona adalah masalah nasional,” ucap Asep.

Alasan publik menyebutkan bahwa pihak kesehatan paling berperan, diantaranya : mengerti cara pencegahannya, pihak rumah sakit punya peran paling besar, lebih mengerti kesehatan, sudah tugasnya menangani kesehatan.

“Alasan publik menyebutkan bahwa pemerintah daerah (bupati, walikota, gubernur) paling berperan, diantaranya : kerjasama baik pusat & daerah, kepala daerah lebih dekat ke masyarakat, kebijakan daerah sangat penting, kepala daerah lebih memahami masyarakatnya,” tutup Asep Saepudin. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Jadi Pria, Serda Aprilia Santini Ganti Nama Jadi Aprilio Perkasa Manganang

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Serda Aprilia Santini Manganang resmi berganti nama menjadi Aprilio Perkasa Manganang. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa lantas menjelaskan arti dari nama baru tersebut.

Awalnya, usai operasi korektif organ reproduksi yang dilalui Serda Manganang, Andika meminta mantan atlet Timnas Voli Putri itu untuk menyiapkan nama baru. Sebab pada akhirnya akan ada upaya perubahan status jenis kelamin dan nama melalui persidangan.

“Jadi saya bilang Lanang kamu siapkan nama laki-lakimu. Dia berembuk sama orangtuanya dan memutuskan dan menyerahkan kepada saya dan istri untuk memberi nama dia. Itu juga suatu tanggung jawab bagi saya,” tutur Andika di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Jumat (19/3/2021).

Secara nama, lanjut Andika, kata Aprilia diambil dari bulan kelahiran Serda Manganang yakni April. Kemudian ditambahkan sedikit panggilan yang identik dengan perempuan sehingga menjadi Aprilia.

“Manganang itu family name. Karena di Sulawesi Utara kulturnya begitu. Ada nama family atau marga. Jadi itu tidak boleh dihilangkan karena itu adalah marga dari orangtuanya, oleh karena itu April dan Manganang harus dipertahankan,” jelas dia.

Sementara nama Santini dinilai tidak memiliki korelasi dengan kultur atau pun identitas lainnya. Sehingga Andika pun memilihkan namanya untuk disematkan ke Serda Manganang.

“Oleh karena itu saya putuskan memberikan nama saya di nama tengahnya Perkasa tapi juga sekaligus sebagai suatu harapan. Lanang menjadi laki-laki yang perkasa dalam hal berani bertanggung jawab dan punya tanggung jawab yang besar dan bisa menunjukan eksistensi dirinya sebagai laki-laki,” Andika menandaskan.

Serda Aprilia Manganang menjalani persidangan pergantian jenis kelamin dan nama di Pengadilan Negeri (PN) Tondano, Manado, pagi ini, Jumat (19/3/2021). Sidang sendiri dilakukam secara online.

Serda Manganang sendiri berada di Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta Pusat. Dia didampingi langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Andika Perkasa dan sang istri.

Serda Manganang sendiri tampil dengan penampilan prajurit TNI AD pria. Adapun tim kuasa hukum dan hakim disaksikan lewat layar besar yang disediakan.

Dalam sidang, tim kuasa hukum menyediakan seluruh administrasi yang dibutuhkan untuk pertimbangan majelis hakim. Termasuk para saksi, yang di antaranya orang tua dan dokter.

“Meminta menerima dan mengabulkan pemohon untuk seluruhnya. Menerima izin kepada pemohon untuk mengganti status jenis kelamin yang semula perempuan menjadi laki-laki,” kata kuasa hukum Serda Manganang di PN Tandano, Manado.

Kuasa hukum juga meminta majelis hakim dapat memerintahkan pihak dukcapil setempat untuk mengganti identitas kependudukan Serda Manganang secara administrasi.

“Mengizinkan kepada pemohon mengganti nama dari nama semula Aprilia Santini Manganang menjadi Aprilio Perkasa Manganang,” kata kuasa hukum. (Amhar)

Dilansir dari Liputan6.com

Continue Reading

Nasional

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kembali Digelar, ini Daftar Pendaftarannya

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2021 telah digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa mengajukan atau mendaftarkan inovasinya pada 18 Maret hingga 11 Mei 2021.

Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji menjelaskan kompetisi yang telah digelar sejak 2014 merupakan upaya Kementerian PANRB untuk membudayakan inovasi bagi penyelenggara pelayanan.

“KIPP merupakan langkah strategis untuk menjaring inovasi pelayanan yang dilahirkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ungkap Atmaji pada acara Launching KIPP 2021, secara virtual, Rabu (17/03/2021).

Tahun ini, Kementerian PANRB mengangkat tema Percepatan Inovasi Pelayanan Publik untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Transfer Pengetahuan di Tatanan Normal Baru.

Penekanan kali ini ada pada penerapan inovasi pada tatanan normal baru, yang sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Atmaji menegaskan, pembinaan inovasi pelayanan publik tidak berhenti pada kegiatan kompetisi untuk penciptaan inovasi.

“Namun juga meliputi pengembangan inovasi melalui transfer pengetahuan atau replikasi, serta pelembagaan inovasi agar berkelanjutan,” imbuhnya.

Pelayanan publik adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi. Dengan inovasi pelayanan publik, persepsi masyarakat tentang pelayanan yang berbelit akan berubah.

Perubahan sistem pelayanan yang semakin modern menempatkan masyarakat sebagai subjek dan prioritas.

“Dengan demikian, tujuan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka mendorong capaian reformasi birokrasi dapat segera terpenuhi,” tegas Atmaji, yang didampingi oleh Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa.

Perlu ditekankan, Kementerian PANRB tidak bertindak sebagai penilai. Seluruh proposal inovasi yang terkumpul, akan dinilai oleh Tim Evaluator yang terdiri dari para akademisi dan pakar.

Hal tersebut dilakukan untuk menjaga objektivitas, netralitas, serta integritas.

Proposal yang terkumpul secara _online_ melalui aplikasi Sistem Inovasi Pelayanan Publik atau Sinovik, akan diseleksi oleh Tim Evaluator dan menghasilkan 99 inovasi atau disebut Top 99.

Top 99 inovasi pelayanan publik tersebut kemudian akan dinilai oleh Tim Panel Independen (TPI), yang bertugas menilai presentasi dan wawancara, verifikasi, dan observasi lapangan.

TPI kemudian akan menentukan 45 inovasi terbaik atau Top 45. Khusus bagi pemda yang inovasinya masuk dalam jajaran Top 45, Kementerian PANRB memberi hadiah berupa pengusulan Dana Insentif Daerah (DID) kepada Kementerian Keuangan.

Pemberian DID tersebut tentunya tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pemda wajib memenuhi kriteria utama yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebelum berhak menerima alokasi DID.

Inovasi pada kompetisi ini dibagi dalam tiga kelompok. Pertama adalah kelompok umum, yakni bagi inovasi yang belum pernah mengikuti atau belum pernah mendapat penghargaan pada KIPP periode sebelumnya. Inovasi yang masuk dalam kelompok ini juga harus belum pernah menerima penghargaan sebagai Top 99 sebanyak dua kali.

Kelompok kedua adalah replikasi, yakni inovasi yang merupakan adaptasi atau modifikasi inovasi yang termasuk Top 99 periode KIPP 2014-2020, serta belum pernah mendapat penghargaan pada ajang sebelumnya.

Sedangkan ketiga adalah kelompok khusus, yakni inovasi yang ditetapkan sebagai Top Inovasi Terpuji pada periode sebelumnya, dan paling sedikit berusia satu tahun sejak ditetapkan sebagai Top Terpuji. Inovasi yang masuk kelompok khusus juga tidak pernah mendapat penghargaan sebagai 5 pemenang _Outstanding Achievements Public Service Award_ 2020.

Untuk persyaratan lebih rinci tercantum dalam Keputusan Menteri PANRB.

Harapannya, inovasi yang terkumpul dalam ajang ini semakin mempermudah masyarakat, meningkatkan kualitas birokrasi, hingga meningkatkan ekonomi daerah dan nasional.

“Semoga apa yang telah kita kerjakan dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Atmaji, menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Penundaan AstraZaneca Mengedepankan Azas Kehati-hatian

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Satgas Penanganan Covid-19 menjelaskan terkait penundaan distribusi vaksin AstraZaneca oleh Kementerian Kesehatan. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan bahwa penundaan ini sifatnya sementara. Dalam hal ini pemerintah mengedepankan azas kehati-hatian.

“Meski demikian agar menjadi catatan, alasan penundaan bukan semata-mata adanya temuan pembekuan darah oleh beberapa negara. Melainkan karena pemerintah ingin lebih memastikan keamanan dan ketepatan kriteria penerima vaksin AstraZaneca,” Wiku menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (16/3/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Saat ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM), Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan para ahli sedang melihat kembali, apakah kriteria penerima vaksin AsteaZaneca akan sama dengan kriteria vaksin Sinovac dan Biofarma.

Selain itu, penundaan ini juga untuk memastikan terkait quality control. Dan secara paralel, Badan POM melihat rentang waktu penyuntikan AstraZaneca, mengingat sebelumnya World Health Organization (WHO) menyatakan rentang waktu penyuntikan dosis kedua AsteaZaneca antara 9 – 12 Minggu dari dosis pertama.

Nantinya setelah ada rekomendasi terkait vaksin AsteaZaneca, maka akan ditentukan kelompok mana yang akan diprioritaskan menerima vaksin tersebut. “Hasil dari evaluasi keamanan serta penentuan kriteria vaksin AsteZaneca, selanjutnya akan diinformasikan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM,” pungkas Wiku. (Amhar)

Continue Reading

Trending