Connect with us

Nasional

Serikat Buruh Internasional Dukung Indonesia, Stop! RUU Omnibus

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Sejak Oktober 2019, ITUC-AP telah memantau dengan seksama masalah ketenagakerjaan di Indonesia ketika Presiden Joko Widodo mengusulkan dua RUU Omnibus tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Perpajakan, dengan tujuan utama untuk menarik investasi asing.

Menyikapi hal tersebut Kami, Konfederasi Serikat Buruh Internasional – Asia Pasifik (ITUC-AP) yang secara efektif mewakili lebih dari 60 juta anggota dari 59 konfederasi serikat buruh/ serikat pekerja nasional yang berafiliasi di 34 negara dan wilayah di wilayah Asia dan Pasifik, menyatakan dukungan penuh kepada kaum pekerja di Indonesia.

“Khususnya kepada afiliasi ITUC-AP di Indonesia (KSPI dan KSBSI) dalam perjuangan mereka menghentikan usulan “RUU Omnibus Law Cipta Kerja,” ujar Sekretaris Jenderal ITUC-AP, Shoya Yoshida saat konferensi pers di Sari Pacific Hotel, Jakarta pada Rabu (11/3/2020).

Yoshida lanjutkan, Kami mengetahui bahwa usulan “RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja” yang diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 12 Februari 2020 ditentang secara luas oleh kaum Pekerja/Buruh di Indonesia.

“Juga mendapatkan kecaman keras karena dilakukan tanpa konsultasi yang memadai dengan serikat buruh/ serikat pekerja,” tambahnya.

RUU Omnibus Cipta Kerja” akan mengarah pada fleksibilitas yang lebih besar dan mengurangi kesejahteraan buruh/pekerja secara signifikan.

(1) Usulan RUU Omnibus Law ini berisiko melemahkan upah minimum seperti:

A- Akan menghilangkan acuan upah minimum di tingkat kota / kabupaten dan sektoral, dan hanya mengacu pada upah minimum provinsi. Tingkat upah minimum akan didasarkan pada pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, bukan berdasarkan dari biaya hidup sebenarnya.

B- Pengaturan upah akan menjadi hak prerogatif gubernur provinsi, di mana ini bertentangan dengan Konvensi ILO No.131 tentang Penetapan Upah Minimum, yang membutuhkan mekanisme penetapan upah minimum melalui mekanisme tripartit.

C- Sanksi tegas terhadap pengusaha karena tidak mematuhi tingkat upah minimum juga akan melemah secara signifikan. Undang-undang yang berlaku saat ini (UU 13/2003) menetapkan hukuman hingga 4 tahun penjara dan / atau pembayaran denda hingga 400 juta rupiah. Omnibus Law akan menghapus hukuman ini serta hukuman karena keterlambatan pembayaran upah yang tidak memiliki justifikasi yang benar. Selain itu, usaha mikro-kecil dan menengah, yang merupakan mayoritas usaha di Indonesia, dapat dibebaskan dari kewajiban membayar upah minimum buruh/pekerjanya.

(2) Ketentuan penting terkait pembayaran pesangon akan dihapus:

A-Ini akan mempermudah perekrutan dan pemecatan buruh/pekerja bagi pengusaha, dan pada saat yang sama merampas kesejahteraan yang signifikan dari buruh/pekerja. Misalnya, buruh/pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu tidak akan lagi mendapatkan manfaat dari uang pesangon.

B- Kategori buruh/pekerja lain yang kehilangan uang pesangon mereka termasuk buruh/pekerja yang diberhentikan sebagai bagian dari prosedur penghematan atau buruh/pekerja yang diberhentikan karena sakit yang berkepanjangan dan kecelakaan kerja.

(3) UU Omnibus juga akan menghapus batasan terhadap penggunaan berlebihan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang bersifat permanen:

A- Saat ini, undang-undang tidak mengizinkan pengusaha untuk mempekerjakan buruh/pekerja dengan PKWT selama lebih dari dua tahun untuk pekerjaan yang sifatnya permanen. Namun, ketentuan tersebut akan dihapuskan jika RUU Omnibus ini disahkan. Ini akan mendorong pengusaha untuk terus-menerus mempertahankan pekerja dengan kontrak yang tidak menjamin keamanan kerja.

(4) Undang-undang Omnibus akan menghapus batasan untuk outsourcing buruh/pekerja dan perlindungan skema kesehatan dan pensiun:

A- Saat ini, outsourcing hanya diperbolehkan untuk lima jenis pekerjaan yang bukan bagian dari bisnis inti perusahaan. Namun, jika perubahan yang diusulkan disahkan, maka tidak akan ada lagi hambatan bagi pengusaha untuk melakukan outsourcing di semua kegiatan usaha mereka, yang menjadikan buruh/pekerja tidak memiliki keamanan kerja seperti buruh/pekerja bekerja dengan dasar per jam dst. Akibatnya, banyak pekerja tidak akan terlindungi dari skema perlindungan asuransi kesehatan dan pensiun.

(5) Undang-undang Omnibus akan menyebabkan risiko kesehatan dan keselamatan yang signifikan:

A- Sementara batas 40 jam kerja per minggu dipertahankan dalam UU Omnibus, batasan harian akan dihapus. Jam kerja maksimum yang diperbolehkan akan meningkat, yang dapat menyebabkan risiko kesehatan dan keselamatan yang signifikan.

(6) Konsultasi dengan serikat buruh/ serikat pekerja akan dihapus:

A- Persyaratan untuk berkonsultasi dengan serikat buruh/ serikat pekerja guna meminimalkan hilangnya pekerjaan dan mengambil langkah-langkah demi mengurangi dampak buruk dari pemutusan hubungan kerja dalam hal terjadi restrukturisasi akan dihapus.

Akhir kata, ITUC-AP mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mencabut RUU Omnibus yang diusulkan dan menyerukan konsultasi terbuka dan konstruktif dengan mitra sosial dalam menyusun RUU yang diusulkan tersebut. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

PLN Pasok 59 Gardu Listrik untuk Jakarta Saat Idul Fitri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1421 H, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya telah melakukan siaga pasokan listrik di ibukota, atau DKI Jakarta dan sekitarnya pada  6-21 Mei 2021. 

Listrik di DKI Jakarta saat ini disuplai dari enam subsistem kelistrikan dengan total kapasitas 10.315 Mega Watt (MW) melalui 59 gardu induk 150 kilo Volt (kV) dan 20 KV.

Beban puncak listrik yang pernah dicapai 4.938 MW pada 2020. Realisasi beban puncak saat Hari Raya Idul Fitri 2020 sebesar 3.038 MW pada pukul 21.00 WIB.

Sementara itu, prediksi beban puncak listrik saat Hari Raya Idul Fitri 2021 pada 13 Mei mendatang sebesar 3.103 MW. 

“Prediksi kami untuk beban puncak Lebaran ada kenaikan 2% dibandingkan dengan tahun lalu,” kata General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Doddy B Pangaribuan di Jakarta, Senin (10/5/2021).

Dari sisi kecukupan pasokan, lanjut dia, kelistrikan saat Hari Raya Idul Fitri di Jakarta dan sekitarnya tahun ini dalam kondisi aman dan cukup.

Melengkapi siaga dalam menghadapi Idul Fitri, PLN pun menyiapkan 2.356 personel, 17 posko, 17 unit gardu bergerak, 6 unit mobil deteksi, 4 unit kabel bergerak, 20 unit power bank, dan 4 unit crane.

Sebelum masa siaga, PLN juga memastikan bahwa kondisi peralatan pendukung dalam keadaan baik dan siap beroperasi. “Setiap hari, PLN selalu siap dan siaga menjaga keandalan pasokan listrik. Namun, di hari-hari besar tertentu siaganya ditingkatkan,” ungkap Doddy. 

Dia menegaskan, pada masa siaga Hari Raya Idul Fitri tahun ini, tidak ada pekerjaan terencana yang memerlukan pemadaman listrik kecuali dalam kondisi mendesak (force major).

Rumah sakit rujukan dan fasilitas penunjang penanganan Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya juga tetap dalam status siaga dengan dilengkapi dua sumber tegangan.

Petugas yang siaga selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. 

Pada Hari Raya Idul Fitri nanti, masjid yang menjadi pantauan utama yaitu Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat. Masjid ini dipasok dari 2 sumber listrik berbeda yang keandalannya sama.

Apabila terdapat kendala dari sumber utama, pasokan listriknya bisa langsung dialihkan ke sumber cadangan. Masjid Istiqlal juga dilengkapi dengan Uninterruptible Power Supply (UPS) berdaya 40 kVA agar tegangan listrik lebih stabil. 

“Bagi masjid dan rumah ibadah lain yang daya listriknya kurang bisa memanfaatkan tambah daya hemat pada program Ramadan Berkah dari PLN,” ujar Doddy, menutupnya. (Ahr)

Continue Reading

Nasional

Doni: Lebih Baik Cerewet Daripada Korban COVID-19 Berderet-Deret

Published

on

By

JanoerKoening – Pandemi COVID-19 di Tanah Air belum berakhir. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan total kasus positif di Indonesia per 4 Mei 2021 adalah sebanyak 1.686.373 orang.

Mengantisipasi kenaikan angka positif tersebut, Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mengeluarkan Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 No.13 Tahun 2021

Surat edaran tersebut tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

“Keputusan Pemerintah terkait pelarangan mudik ini sangat tepat dan sangat strategis,” kata Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo saat menghadiri Forum Merdeka Barat 9 “Jaga Keluarga, Tidak Mudik” pada Rabu (5/5/2021).

Berkaca dari tahun sebelumnya, Doni mengungkapkan bahwa data menunjukkan angka positif harian naik pada setiap momen hari raya besar di Indonesia.

“Contohnya pada Hari Raya Idul Fitri tahun lalu yang jatuh pada tanggal 23 Mei 2020, angka kasus positif naik sebanyak 949 orang. Dua minggu pasca lebaran 2020, tercatat 1.000 kasus harian pertama di tanah air,” urai Doni

Dia tambahkan, hal yang sama juga terjadi pasca libur panjang Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Doni menekankan, keputusan pelarangan mudik ini harus diikuti oleh seluruh pihak termasuk pejabat pemerintah, dunia usaha, dan yang paling utama adalah masyarakat.

Kepala BNPB juga berpesan kepada pejabat pemerintah di pusat maupun di daerah untuk terus mensosialisasikan pelarangan kegiatan mudik kepada masyarakat. Peraturan pelarangan mudik ini demi menekan angka kenaikan kasus positif COVID-19.

“Kita harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat setiap jam, setiap menit, setiap saat. Lebih baik dianggap cerewet daripada korban COVID-19 berderet-deret,” pesan Doni.

Doni juga menyebutkan masih ada 7 persen masyarakat Indonesia yang nekat mudik. Kerjasama pemerintah pusat dengan semua pihak di daerah khususnya masyarakat diharapkan dapat mengurangi angka tersebut.

“7 persen dari jumlah penduduk kita itu sangat besar angkanya. Tugas kita semua adalah mengurangi angka tersebut sekecil mungkin,” ungkap Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas COVID-19 itu.

Penerapan protokol kesehatan juga tidak boleh putus untuk terus diingatkan kepada semua pihak. Protokol kesehatan adalah kunci keberhasilan untuk terhindar dari ancaman COVID-19.

“Tetap waspada, waspada, dan waspada. Jangan lelah untuk patuhi protokol kesehatan. Jangan mudik. Mari bersabar dan menahan diri.” tutup Doni. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Monardo Resmikan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 dr. Zainoel Abidin

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo meresmikan Pengembangan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh menjadi Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Kota Banda Aceh, Selasa (20/4/2021).

Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dengan membaca basmallah dan memotong pita oleh Ketua Satgas bersama Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan perwakilan Kementerian PUPR di depan gedung Instalasi Pinere.

Usai memotong pita, peresmian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Bismillahirrohmanirrohim dengan ini Rumah Sakit Rujukan dr. Zainoel Abidin diresmikan,” ucap Doni Monardo dan Gubernur Nova Iriansyah dalam releasenya (20/4)

Dalam sambutan peresmian, Doni memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR dan Adhi Karya atas prestasi pengerjaan pengembangan rumah sakit rujukan yang hanya dilakukan dalam waktu lima minggu saja.

Menurut Doni, hal itu merupakan prestasi yang sangat baik sekali sekaligus merupakan bentuk respon cepat dari Pemerintah dalam upaya mengendalikan pandemi di Tanah Air.

“Ini prestasi yang sangat baik sekali,” kata Doni.

Lebih lanjut, Doni berharap agar nantinya rumah sakit rujukan tersebut tidak terisi banyak pasien terkonfirmasi COVID-19.

Artinya kata Doni, penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 itu harus dapat dikendalikan dengan upaya pencegahan 3M dan menjalankan 3T serta dengan menyukseskan program vaksinasi bersama Pemerintah.

“Jangan sampai digunakan. Andai digunakan maka pasien tidak terlalu banyak,” kata Doni.

“Pencegahan adalah solusi yang terbaik,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Nova Iriansyah memberikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB yang telah membantu Pemerintah Provinsi Aceh dalam penanganan COVID-19 melalui pengembangan rumah sakit lapangan tersebut.

Dia berharap semoga dukungan tersebut ke depannya dapat terus dipertahankan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

“Semoga dukungan BNPB yang begitu besar selama ini dapat kita pertahankan,” ungkap Gubernur Nova Iriansyah.

Sebagai informasi, Rumah Sakit Rujukan dr. Zainoel Abidin dibangun di atas lahan seluas 3.826,75 meter persegi menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.

Adapun total pembangunan pengembangan rumah sakit ini dilakukan total selama 46 hari, terhitung sejak 02 November – 17 Desember 2020.

Rumah sakit rujukan ini memiliki kapasitas 17 tempat tidur untuk pasien isolasi dan 70 tempat tidur untuk pasien observasi.

Selain itu, rumah sakit ini juga memiliki fasilitas satelit operasional, satelit bersih, koridor, kantong parkir, powerhouse, gardu PLN, gardu medis dan clean water tank (CWT). (Amhar)

Continue Reading

Trending