Connect with us

Nasional

Serikat Buruh Internasional Dukung Indonesia, Stop! RUU Omnibus

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Sejak Oktober 2019, ITUC-AP telah memantau dengan seksama masalah ketenagakerjaan di Indonesia ketika Presiden Joko Widodo mengusulkan dua RUU Omnibus tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Perpajakan, dengan tujuan utama untuk menarik investasi asing.

Menyikapi hal tersebut Kami, Konfederasi Serikat Buruh Internasional – Asia Pasifik (ITUC-AP) yang secara efektif mewakili lebih dari 60 juta anggota dari 59 konfederasi serikat buruh/ serikat pekerja nasional yang berafiliasi di 34 negara dan wilayah di wilayah Asia dan Pasifik, menyatakan dukungan penuh kepada kaum pekerja di Indonesia.

“Khususnya kepada afiliasi ITUC-AP di Indonesia (KSPI dan KSBSI) dalam perjuangan mereka menghentikan usulan “RUU Omnibus Law Cipta Kerja,” ujar Sekretaris Jenderal ITUC-AP, Shoya Yoshida saat konferensi pers di Sari Pacific Hotel, Jakarta pada Rabu (11/3/2020).

Yoshida lanjutkan, Kami mengetahui bahwa usulan “RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja” yang diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 12 Februari 2020 ditentang secara luas oleh kaum Pekerja/Buruh di Indonesia.

“Juga mendapatkan kecaman keras karena dilakukan tanpa konsultasi yang memadai dengan serikat buruh/ serikat pekerja,” tambahnya.

RUU Omnibus Cipta Kerja” akan mengarah pada fleksibilitas yang lebih besar dan mengurangi kesejahteraan buruh/pekerja secara signifikan.

(1) Usulan RUU Omnibus Law ini berisiko melemahkan upah minimum seperti:

A- Akan menghilangkan acuan upah minimum di tingkat kota / kabupaten dan sektoral, dan hanya mengacu pada upah minimum provinsi. Tingkat upah minimum akan didasarkan pada pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, bukan berdasarkan dari biaya hidup sebenarnya.

B- Pengaturan upah akan menjadi hak prerogatif gubernur provinsi, di mana ini bertentangan dengan Konvensi ILO No.131 tentang Penetapan Upah Minimum, yang membutuhkan mekanisme penetapan upah minimum melalui mekanisme tripartit.

C- Sanksi tegas terhadap pengusaha karena tidak mematuhi tingkat upah minimum juga akan melemah secara signifikan. Undang-undang yang berlaku saat ini (UU 13/2003) menetapkan hukuman hingga 4 tahun penjara dan / atau pembayaran denda hingga 400 juta rupiah. Omnibus Law akan menghapus hukuman ini serta hukuman karena keterlambatan pembayaran upah yang tidak memiliki justifikasi yang benar. Selain itu, usaha mikro-kecil dan menengah, yang merupakan mayoritas usaha di Indonesia, dapat dibebaskan dari kewajiban membayar upah minimum buruh/pekerjanya.

(2) Ketentuan penting terkait pembayaran pesangon akan dihapus:

A-Ini akan mempermudah perekrutan dan pemecatan buruh/pekerja bagi pengusaha, dan pada saat yang sama merampas kesejahteraan yang signifikan dari buruh/pekerja. Misalnya, buruh/pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu tidak akan lagi mendapatkan manfaat dari uang pesangon.

B- Kategori buruh/pekerja lain yang kehilangan uang pesangon mereka termasuk buruh/pekerja yang diberhentikan sebagai bagian dari prosedur penghematan atau buruh/pekerja yang diberhentikan karena sakit yang berkepanjangan dan kecelakaan kerja.

(3) UU Omnibus juga akan menghapus batasan terhadap penggunaan berlebihan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang bersifat permanen:

A- Saat ini, undang-undang tidak mengizinkan pengusaha untuk mempekerjakan buruh/pekerja dengan PKWT selama lebih dari dua tahun untuk pekerjaan yang sifatnya permanen. Namun, ketentuan tersebut akan dihapuskan jika RUU Omnibus ini disahkan. Ini akan mendorong pengusaha untuk terus-menerus mempertahankan pekerja dengan kontrak yang tidak menjamin keamanan kerja.

(4) Undang-undang Omnibus akan menghapus batasan untuk outsourcing buruh/pekerja dan perlindungan skema kesehatan dan pensiun:

A- Saat ini, outsourcing hanya diperbolehkan untuk lima jenis pekerjaan yang bukan bagian dari bisnis inti perusahaan. Namun, jika perubahan yang diusulkan disahkan, maka tidak akan ada lagi hambatan bagi pengusaha untuk melakukan outsourcing di semua kegiatan usaha mereka, yang menjadikan buruh/pekerja tidak memiliki keamanan kerja seperti buruh/pekerja bekerja dengan dasar per jam dst. Akibatnya, banyak pekerja tidak akan terlindungi dari skema perlindungan asuransi kesehatan dan pensiun.

(5) Undang-undang Omnibus akan menyebabkan risiko kesehatan dan keselamatan yang signifikan:

A- Sementara batas 40 jam kerja per minggu dipertahankan dalam UU Omnibus, batasan harian akan dihapus. Jam kerja maksimum yang diperbolehkan akan meningkat, yang dapat menyebabkan risiko kesehatan dan keselamatan yang signifikan.

(6) Konsultasi dengan serikat buruh/ serikat pekerja akan dihapus:

A- Persyaratan untuk berkonsultasi dengan serikat buruh/ serikat pekerja guna meminimalkan hilangnya pekerjaan dan mengambil langkah-langkah demi mengurangi dampak buruk dari pemutusan hubungan kerja dalam hal terjadi restrukturisasi akan dihapus.

Akhir kata, ITUC-AP mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mencabut RUU Omnibus yang diusulkan dan menyerukan konsultasi terbuka dan konstruktif dengan mitra sosial dalam menyusun RUU yang diusulkan tersebut. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Doni Monardo: Protokol Kesehatan Menjadi Hal yang Mutlak dalam Pelaksanaan Ajang Olahraga

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo menegaskan bahwa penerapan protokol kesehatan menjadi hal yang mutlak harus dilakukan dalam pelaksanaan kompetisi maupun ajang olahraga di tengah pandemi COVID-19.

“Protokol kesehatan adalah hal yang mutlak yang harus kita perhatikan. Tidak boleh ada tawar-menawar dengan ketentuan protokol kesehatan,” tegas Doni di sela penandatanganan nota kesepahaman Penyelenggaraan Olahraga Aman COVID-19 yang digelar secara virtual di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Apa yang ditegaskan Doni tersebut adalah sebagaimana sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan(KMK) HK.01.07-MENKES-382-2020 tentang Protokol Kesehatan Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan COVID-19, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan pada 19 Juni 2020.

“Protokol kesehatan dapat dijadikan acuan untuk mencegah klaster baru selama beraktivitas di tempat dan fasilitas umum termasuk kegiatan olahraga

Sesuai dengan KMK itu, Doni meminta agar setiap penyelenggara ajang olahraga wajib berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19, Dinas Kesehatan dan Dinas/Lembaga lainnya di daerah, baik di tingkat kabupaten, kota dan provinsi.

*Pertandingan Basket dan Sepakbola Tanpa Penonton*

Mengacu pada aturan protokol kesehatan, Doni juga menjelaskan bahwa implementasi daripada pertandingan dua cabang olahraga, yakni sepakbola dan basket tidak boleh ada penonton.

Oleh sebab itu, Doni meminta hal tersebut menjadi perhatian bersama antara penyelenggara, atlet maupun para penonton dan suporter.

“Perlu dipastikan untuk seluruh kompetisi sepakbola dan bola basket akan dilaksanakan tanpa penonton. Mohon ini menjadi atensi bagi para penyelenggara untuk betul-betul mentaati konsensus yang telah dilakukan,” jelas Doni.

Selain itu, Doni juga meminta agar seluruh personel dan pemain harus melalui pemeriksaan kesehatan swab tes/tes PCR dan dilakukan secara berkala, untuk memastikan penyelenggaraan berjalan dengan aman.

Dalam hal ini, kesehatan dari para penyelenggara maupun pemain atau atlet tetap menjadi prioritas yang utama.

“Pertandingan olahraga sangat penting, tetapi kesehatan seluruhnya baik itu pemain maupun penyelenggaranya juga harus menjadi prioritas kita,” jelas Doni.

Kemudian Doni juga meminta agar penyelenggara dapat memastikan para personel dan pemain atau atlet adalah benar-benar sehat dan tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid.

Sebagaimana yang diketahui bahwa penyakit komorbid berpotensi membuat penderitanya semakin parah apabila terjangkit COVID-19 hingga berujung kematian. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, sebanyak 92 persen kasus kematian COVID-19 dipicu karena adanya faktor komorbiditas dari para penderitanya.

“Ini penting dipedomani dan ditaati, karena 85-92 persen angka kematian yang terjadi di Indonesia adalah saudara kita yang memiliki komorbid,” jelas Doni.

Dia menekankan apabila salah satu atlet atau personel penyelenggara ajang olahraga memiliki komorbid, maka diharapkan tidak mengikuti penyelenggaraan.

*Memperhatikan Zonasi Wilayah*

Dalam kesempatan yang sama, Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), juga meminta agar penyelenggaraan kompetisi olahraga dapat memperhatikan zonasi COVID-19 pada tiap-tiap daerah.

“Manakala ada perkembangan tentang zonasi daerah, tentu kita harus memperhitungkan aspek-aspek keamanan yang lebih diperlukan,” jelas Doni.

“Artinya kalau suatu daerah zonasinya meningkat ancaman COVID-19-nya, maka harus ada langkah-langkah untuk evaluasi untuk bisa dilakukan relokasi tempat pertandingan,” pungkas Doni.

Penandatanganan nota kesepahaman Penyelenggaraan Olahraga Aman COVID-19 dilakukan antara BNPB dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), berisi komitmen tentang penanggulangan bencana pada bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Selanjutnya ada tiga nota kesepahaman lain yang juga disepakati, yakni antara BNPB dengan Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI), BNPB dengan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) dan perjanjian kerja sama antara Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB dengan PT Bola Basket Indonesia. (red/Ahr)

Continue Reading

Nasional

Firli Bahuri : Banyak Modus Usaha Jahat Mengais Rezeki Haram Catut Nama KPK

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Akhir-akhir ini, tidak sedikit laporan dan informasi yang diterima KPK terkait kajahatan pemerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mencatut nama KPK disejumlah daerah seperti di Bengkulu (Bulan Januari), Bireuen Aceh (Bulan Juli) dan terbaru terjadi di Ciamis Jawa Barat (Bulan Agustus).

Modus operandi yang mereka lakukan yaitu menakut-nakuti akan membongkar dan menangkap aparatur pemerintah didaerah yang diduga ‘bermain’ dalam proyek pembangunan di wilayahnya, atau pihak swasta yang mendapatkan dana hibah dari penyelenggara negara. Ujar ketua KPK Firli Bahuri, kamis 17/09/20 di Jakarta.

Firli juga menuturkan bahwa banyak aparatur pemerintah yang berintegritas, memiliki serta menjaga nilai-nilai kejujuran dan anti korupsi, berani melawan ‘KPK palsu’ dan melaporkan mereka ke petugas kepolisian, sehingga seluruh pelaku dapat ditangkap.

Akan tetapi, tidak sedikit pula aparatur pemerintah di daerah yang mau menjadi ‘sapi perah’ petugas KPK gadungan, sehingga wajar jika banyak pihak mempertanyakan integritas mereka sebagai pemimpin maupun perpanjangan tangan negara didaerah, terangnya.

Memang benar istilah Bang Napi kata Ketua KPK Firli Bahuri “kejahatan bukan hanya karena ada niat pelaku tetapi juga karena ada kesempatan” dimana pelaku kriminal yang mencatut nama KPK, kini melirik perhelatan pilkada serentak 2020 dan pandemi Covid 19 sebagai ladang baru yang potensial untuk menjalankan ‘usaha jahatnya’.

Untuk itu Ketua KPK mengingatkan masyarakat agar mewaspadai pihak-pihak yang mengaku KPK atau bekerja sama dengan KPK dengan modus membantu pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai syarat pencalonan bagi calon kepala daerah untuk mengikuti pilkada serentak 2020, dengan meminta imbalan sejumlah uang.

Padahal, sesuai dengan Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 yang mengatur penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara online melalui elhkpn.kpk.go.id dan gratis alias tidak dipungut biaya apapun, Jelasnya.

KPK mendapatkan informasi ada beberapa pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK atau mitra kerja KPK di Banten dan Jawa Barat, menawarkan bantuan untuk mengisi e-LHKPN calon kepala daerah, sekaligus mendapatkan tanda terimanya

Bahkan, KPK gadungan atau pihak yang mengaku bekerjasama dengan KPK tersebut, sesumbar dapat membantu calon kepala daerah untuk menghindari proses pemeriksaan LHKPN.

Sekali lagi kami informasikan, tidak ada biaya apapun untuk mengisi LHKPN dan tidak ada peluang sekecil apapun untuk menghindari proses pemeriksaan LHKPN.

Firli juga mengemukakan bahwa sebenarnya mengisi LHKPN tidak sulit, jika yang mengisi jujur pada dirinya sendiri, apa adanya, mengetahui asal muasal seluruh harta yang dimilikinya, dan dapat mempertanggung jawabkan harta tersebut didunia maupun di akhirat nanti.

Selanjutnya, untuk lebih jelas lagi silahkan hubungi KPK c.q. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN melalui call center KPK dinomor 198, atau ke email infopemilu.LHKPN@kpk.go.id dan bisa juga pada situs https://elhkpn.kpk.go.id

Tindak pidana pemerasan yang mengatas namakan atau menjual nama KPK, juga dapat terjadi pada penanganan pandemi COVID-19, khususnya didaerah.

Untuk itu sebagai langkah antisipasi, KPK melalui unit Koordinasi Wilayah (Korwil) Pencegahan Korupsi secara intensif melakukan pendampingan dan monitor terhadap upaya-upaya pemerintah daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Tuturnya.

Mudah-mudahan langkah ini dapat membatalkan niat serta aksi KPK gadungan, dan yang paling penting dapat menjadi imun anti korupsi bagi aparatur pemerintah didaerah, agar tidak tergoda bisikan jahat untuk berperilaku koruptif, mengingat anggaran penanganan pandemi COVID-19 yang mereka kelola sangat besar sekali.

KPK juga mengindentifikasi sedikitnya 4 titik rawan penyelewengan anggaran penanganan COVID-19, yaitu terkait refocusing serta realokasi anggaran COVID-19 baik dari APBN maupun APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan filantropi dan sumbangan pihak ketiga, hingga penyelenggaraan bantuan sosial.

Dan sebelumnya sebagai langkah antisipasi, KPK telah menerbitkan surat/surat edaran terkait hal tersebut sebagai panduan dan rambu-rambu bagi pelaksana.

Adapun, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), juga turut mengawasi 4 titik rawan dalam penanganan Covid-19, yang sudah dipetakan oleh KPK.

Dalam kesempatan ini Ketua KPK juga menginformasikan kepada khalayak, bahwasanya KPK tidak memiliki kantor cabang di wilayah manapun.

KPK juga tidak pernah memiliki hubungan kerjasama dengan LSM yang namanya mirip dengan KPK, sehingga saya dapat pastikan bahwasanya mereka yang mencatut nama KPK adalah pelaku atau komplotan kejahatan. Tegas ketua KPK !!!

Ketua KPK Firli Bahuri juga mengimbau kepada pemerintah daerah, BUMD, pihak swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk selalu waspada, berhati-hati dengan pihak-pihak yang menawarkan bantuan apalagi mengancam dengan mengaku sebagai KPK.

Segera laporkan pada kepolisian setempat dan jangan lupa untuk di informasikan kepada KPK, jika kedatangan tamu yang tidak diundang tersebut. Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Nasional

Desak Masiroh Kubro, ASMaPi: Jangan Sampai MUI Dianggap Cuma ‘Gertak Sambal’.

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Aliansi Selamatkan Merah Putih (ASMaPi) meminta MUI segera menentukan waktu Masiroh Kubro dan menetapkan panglimanya.

Tertunda-tertundanya penetapan tersebut bisa menjadi _back fire_ (pukulan balik) terhadap MUI. Jangan sampai penguasa menganggap MUI hanya bisa _bluffing_ (gertak sambal).

Presidium ASMaPi Edy Mulyadi mengatakan, rakyat dan ummat Islam Indonesia sudah tidak sabar menanti tindak lanjut dan bukti konkret dari maklumat MUI seputar masiroh kubro (aksi besar-besaran).

“Pasalnya, kejahatan penguasa terhadap negara dan rakyat indonesia, khususnya ummat Islam, sudah terlampaui banyak,” ungkapnya.

Selanjutnya Edy katakan bahwa Pemerintah, baik di eksekutif, yudikatif, maupun legislatif secara berjamaah telah bekali-kali melanggar konstitusi. Mereka terang-terangan mengeluarkan peraturan dan perundangan yang melabrak pembukaan dan pasal2 di UUD 1945.

“Antara lain, disahkannya UU Minerba dan UU no.2/2020 tentang Covid. Selain itu juga ada RUU HIP, RUU BPIP, RUU Omnibus law,” sebutnya. Edy menegaskan! Semua itu tidak bisa dibiarkan.

“Rakyat dan ummat benar-benar berharap MUI segera menentukan waktu masiroh kubro dan menetapkan panglimanya,” ujar Edy saat bersama ASMaPi diterima Wakil Sekjen MUI, KH. Najamuddin Ramli, di kantor MUI, Rabu, 9 September 2020.

Menurut dia, jika MUI terus menunda-nunda penetapan masiroh kubro dan panglimanya, dikhawatirkan rakyat dan ummat yang tidak sabar akan bertindak sendiri-sendiri menghentikan kezaliman penguasa.

Pernyataan senada juga disampaikan Presidium ASMaPi lainnya, Rina Trianingsih. Dia mengatakan, ummat tidak bisa terlalu lama bersabar. Sebagai wadah para ulama yang sangat dihormati, MUI harus segera bersikap lebih tegas.

“ASMaPi kembali datang untuk menagih janji MUI. Jangan terlalu lama. Kesabaran ummat ada batasnya,” tukas Rina yang juga Ketua Forum Banten Bersatu (Forbas).

Menanggapi hal tersebut, KH Najamuddin menyatakan, menyangkut RUU HIP dan BPIP, sikap MUI sudah jelas. Tidak ada kompromi, MUI menolak total.

Tentang masiroh kubro dan panglimanya, lanjut Najamuddin, MUI sudah menggelar lima kali rapat khusus untuk membahas. Namun di internal MUI belum terjadi suara bulat.

Masih ada beberapa pimpinan MUI yang melankolis, banyak pertimbangan ini dan itu. Tapi KH Muhyiddin Junaedi bersama kami yang muda-muda, sudah sepakat.

“MUI harus menjawab harapan dan tuntutan ummat. Jadi, mohon sabarlah sedikit. Tunggu. Mudah-mudahan sebentar lagi ada kepastian. In sya Allah,” ujar KH Najamuddin.

Pada kesempatan yang sama ustadz Maulana Poso Siregar mengatakan, pemerintah terlampau banyak menyakiti hati ummat Islam, baik melalui ucapan maupun kebijakannya. Menteri Agama, misalnya, berkali-kali pernyataannya menyudutkan dan mendiskreditkan Islam.

Yang terbaru adalah tuduhannya, bahwa radikalisme masuk ke masjid-masjid melalui anak-anak _good looking_, yaitu mereka yang hafal quran, bahasa arab dan bacaan Qurannya bagus.

Saya ingat Thariq bin Ziyad saat membebaskan Eropa. Ketika mendarat di pantai Selat Gibraltar, dia memerintahkan membakar kapal-kapal yang mengangkut pasukannya. Tidak ada opsi kembali bagi pasukan.

“Demikian juga dengan ummat saat ini. Pilihannya cuma dua, isy kariiman awmut syahidan (hidup.milia atau mati syahid),” pungkas Ust Maulana yang juga tokoh Tanjung Priok ini. (Ahr/red)

Continue Reading

Trending