Connect with us

Hukum

SINOPEC Lanjutkan Pembangunan Depo Kilang Minyak Janda Berhias

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Akhir-akhir ini telah beredar berita di media massa Indonesia yang memberikan gambaran bahwa Sinopec atau Sinomart “menunda-nunda” melanjutkan proyek kendati sudah mengantongi izin dari otoritas Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Bertempat di Hotel DoubleTree Cikini, Jakarta. Hari ini Senen, 9 Maret 2020, Tim Kuasa Hukum PT West Point Terminal, Johnson Panjaitan S.H., menjelaskan kelanjutan investasi Sinomart.

“Pembangunan depo kilang minyak di Pulau Janda Berhias, Batam, yang sempat terlantar sejak 2013 yang lalu kini mulai ada titik terang,” ujar Johnson.

Dia jelaskan bahwa, Sinomart KTS Development Ltd yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan investor lokal, berencana melanjutkan investasi dengan menindaklanjuti hasil kesepakatan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah RI terkait keberlanjutan pembangunan investasi tersebut.

Diharapkan, Depo Kilang Minyak tersebut dapat mendorong perekonomian nasional dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Sebelumnya, investasi yang mencapai 841.000.000 Dollar Amerika tersebut sempat dihambat oleh investor lokal.

Diketahui bahwa gugatan arbitrase telah diputus oleh Majelis Arbitrase pada tanggal 4 Desember 2019 dengan memberikan kemenangan pada Sinomart sebagai investor di lndonesia.

Johnson Panjaitan menyebut, Majelis Arbitrase mengeluarkan Putusan Final yang menyatakan dengan tegas dan jelas dalam analisanya bahwa PT Batam Sentralindo dan PT Mas Capital Trust telah “menghalangi semua progres proyek”, dan sepenuhnya bertanggung jawab atas “lumpuhnya pelaksanaan proyek secara keseluruhan”.

Johnson juga mengatakan, Majelis Arbitrase menolak semua klaim PT Mas Capital Trust dan PT Batam Sentralindo dan mengabulkan permintaan fundamental Sinomart dan PT West Point Terminal.

Majelis Arbitrase memutuskan bahwa Sinomart dan PT West Point Terminal berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pemegang Saham dan Perjanjian Sewa Lahan dikarenakan PT Mas Capital Trust dan PT Batam Sentralindo telah melakukan pelanggaran yang serius terhadap perjanjian, termasuk, antara lain:

1. Menggagalkan semua pengambilan keputusan kunci dalam kaitannya dengan Proyek;

2. Menghambat pengadaan dan pemeliharaan visa untuk personiI-personil asing PT West Point Terminal di Indonesia;

3. Melakukan laporan tindak pidana yang tidak berdasar dan jahat terhadap personel-personel PT West Point Terminal di Indonesia; dan

4. Menghalangi pembentukan kembali organ kepengurusan PT West Point Terminal;

Masih kata Johnson, berdasarkan putusan arbitrase, PT West Point Terminal berhak untuk memperoleh pengembalian uang sewa Iahan atas periode sewa yang tidak digunakan pada saat pengakhiran Perjanjian Sewa Lahan.

“Majelis Arbitarse juga melarang PT Mas Capital Trust dan PT Batam Sentralindo untuk melakukan tindakan apapun di pengadilan di Indonesia sehubungan dengan pelanggaran perjanjian arbitrase,” tambahnya.

Majelis Arbitrase juga memerintahkan PT Mas Capital Trust dan PT Batam Sentralindo untuk menanggung biaya arbitrase, 80% biaya berperkara Sinomart dan WPT sehubungan dengan arbitrase, bersama juga dengan biaya berperkara mereka sendiri, “ungkap” Johnson menutup. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

JAM PIDSUS Periksa 1 Orang Terkait Korupsi Satelit di
Kemhan Tahun 2015 – 2021

Published

on

By

Rabu 26 Januari 2022, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang saksi yang terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021.

“Saksi yang diperiksa yaitu TW selaku Mantan Presiden Direktur PT. Dini Nusa Kusuma, diperiksa terkait Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum, Leonard Eben Ezer Simanjutak, SH. MH.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021.

Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

JAM PIDSUS Periksa 4 Tersangka Korupsi PT. Garuda Indonesia

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang saksi yang terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk.

Kepala Pusat Penerangan Hukum, Leonard Eben Ezer Simanjutak, SH. MH., menyebut, saksi-saksi yang diperiksa antara lain: R selaku Senior Manager PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk., diperiksa terkait mekanisme perencanaan, pengadaan dan pembayaran pesawat udara, lalu Capt. AW selaku Executive Project Manager PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk., diperiksa terkait mekanisme perencanaan, pengadaan dan pembayaran pesawat udara

“Dua lagi yakni: WW selaku PV Strategis and Network Planning PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk., diperiksa terkait mekanisme perencanaan, pengadaan dan pembayaran pesawat udara, dan AB selaku Vice President (VP) Bagian Treasury PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk., diperiksa terkait mekanisme perencanaan, pengadaan dan pembayaran pesawat udara,” imbuh Kapuspenkum dalam release, Selasa (25/1/2022).

Leonard mengungkapkan, Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam Pengelolaan Keuangan PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk.

Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Korupsi Satelit Kemhan, Jaksa AGung: Saat ini Kami Sedang Menyidik Pihak Swasta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Jaksa Agung RI Burhanuddin didampingi Jaksa Agung Muda Intelijen Dr. Amir Yanto, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Dr. Febrie Adriansyah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Asisten Umum Jaksa Agung (ASUM) Kuntadi, dan Asisten Khusus Jaksa Agung (ASUS) Hendro Dewanto menyampaikan perkembangan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021, bertempat di Lobby Gedung Menara Kartika Adhyaksa Jakarta Selatan. Pada Rabu, 19 Januari 2022.

Selanjutnya, mengenai perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021, Jaksa Agung menyampaikan bahwa Kejaksaan sedang melakukan penyidikan hanya terhadap yang tersangkanya adalah sipil atau pihak swasta, bukan pada militer. Namun, untuk menentukan apakah militer terlibat, Jaksa Agung mengatakan perlu adanya rapat koordinasi dengan polisi militer dan kewenangannya berada di polisi militer kecuali nanti ditentukan lain menjadi koneksitas.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyampaikan bahwa dalam penanganan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021, tentunya melalui tahapan-tahapan proses hukum dan dari hasil penyelidikan, perkara ini naik ke tahap penyidikan.

“Kalau naik ke penyidikan, berarti ada bukti temuan yang cukup. Ini kita lihat bagaimana mengidentifikasi rekan-rekan penyidik bahwa ada perbuatan melawan hukum saat prosesnya. Kemudian, kita juga meyakini bahwa telah terjadi kerugian dan tinggal bagaimana kita akan melihat perkembangan dalam proses penyidikan untuk melihat siapa yg bertanggung jawab atau untuk menetapkan siapa tersangkanya,” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyampaikan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pihak swasta yang paling bertanggung jawab karena sebagai rekanan pelaksana dan juga telah dilaksanakan penggeledahan terkait perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021 dimana bahwa pihak swasta ini yang memang sebagai rekanan pelaksana, penyidik mendalami peran dari awal dan melihat apakah perusahaan ini cukup dinilai mampu ketika diserahkan pekerjaan ini.

“Kemudian yang kedua, kita ingin melihat proses pelaksanaan dari rekan pelaksana, dan ini masih pendalaman dan tentunya kita periksa dari rekanan pelaksana karena ini pihak yang kita anggap paling bertanggung jawab dan ini adalah pihak swasta,” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Sedangkan terkait dengan pihak militer, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyampaikan bahwa tentunya perkara ini diserahkan ke Puspom TNI melalui Jaksa Agung Muda Pidana Militer dimana seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Bidang Tindak Pidana Khusus akan terus berkoordinasi dalam progres penyidikan termasuk nanti ekspose atau gelar perkara yang dilakukan setelah hasil penyidikan cukup untuk menentukan tersangka. (Amhar)

Continue Reading

Trending