Connect with us

Hukum

SINOPEC Lanjutkan Pembangunan Depo Kilang Minyak Janda Berhias

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Akhir-akhir ini telah beredar berita di media massa Indonesia yang memberikan gambaran bahwa Sinopec atau Sinomart “menunda-nunda” melanjutkan proyek kendati sudah mengantongi izin dari otoritas Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Bertempat di Hotel DoubleTree Cikini, Jakarta. Hari ini Senen, 9 Maret 2020, Tim Kuasa Hukum PT West Point Terminal, Johnson Panjaitan S.H., menjelaskan kelanjutan investasi Sinomart.

“Pembangunan depo kilang minyak di Pulau Janda Berhias, Batam, yang sempat terlantar sejak 2013 yang lalu kini mulai ada titik terang,” ujar Johnson.

Dia jelaskan bahwa, Sinomart KTS Development Ltd yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan investor lokal, berencana melanjutkan investasi dengan menindaklanjuti hasil kesepakatan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah RI terkait keberlanjutan pembangunan investasi tersebut.

Diharapkan, Depo Kilang Minyak tersebut dapat mendorong perekonomian nasional dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Sebelumnya, investasi yang mencapai 841.000.000 Dollar Amerika tersebut sempat dihambat oleh investor lokal.

Diketahui bahwa gugatan arbitrase telah diputus oleh Majelis Arbitrase pada tanggal 4 Desember 2019 dengan memberikan kemenangan pada Sinomart sebagai investor di lndonesia.

Johnson Panjaitan menyebut, Majelis Arbitrase mengeluarkan Putusan Final yang menyatakan dengan tegas dan jelas dalam analisanya bahwa PT Batam Sentralindo dan PT Mas Capital Trust telah “menghalangi semua progres proyek”, dan sepenuhnya bertanggung jawab atas “lumpuhnya pelaksanaan proyek secara keseluruhan”.

Johnson juga mengatakan, Majelis Arbitrase menolak semua klaim PT Mas Capital Trust dan PT Batam Sentralindo dan mengabulkan permintaan fundamental Sinomart dan PT West Point Terminal.

Majelis Arbitrase memutuskan bahwa Sinomart dan PT West Point Terminal berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pemegang Saham dan Perjanjian Sewa Lahan dikarenakan PT Mas Capital Trust dan PT Batam Sentralindo telah melakukan pelanggaran yang serius terhadap perjanjian, termasuk, antara lain:

1. Menggagalkan semua pengambilan keputusan kunci dalam kaitannya dengan Proyek;

2. Menghambat pengadaan dan pemeliharaan visa untuk personiI-personil asing PT West Point Terminal di Indonesia;

3. Melakukan laporan tindak pidana yang tidak berdasar dan jahat terhadap personel-personel PT West Point Terminal di Indonesia; dan

4. Menghalangi pembentukan kembali organ kepengurusan PT West Point Terminal;

Masih kata Johnson, berdasarkan putusan arbitrase, PT West Point Terminal berhak untuk memperoleh pengembalian uang sewa Iahan atas periode sewa yang tidak digunakan pada saat pengakhiran Perjanjian Sewa Lahan.

“Majelis Arbitarse juga melarang PT Mas Capital Trust dan PT Batam Sentralindo untuk melakukan tindakan apapun di pengadilan di Indonesia sehubungan dengan pelanggaran perjanjian arbitrase,” tambahnya.

Majelis Arbitrase juga memerintahkan PT Mas Capital Trust dan PT Batam Sentralindo untuk menanggung biaya arbitrase, 80% biaya berperkara Sinomart dan WPT sehubungan dengan arbitrase, bersama juga dengan biaya berperkara mereka sendiri, “ungkap” Johnson menutup. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Kuasa Hukum Pelapor Minta Penyidik Tegakan Hukum pada Roy Suryo

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pada tanggal 20 Juni 2022, Kurniawan Santoso didampingi beberapa Umat Buddha, telah melaporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/3042/VI/SPKT/POLDA
METRO JAYA, sesuai dengan UU ITE Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 UU RI No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 dan pasal 156 a KUHP.

“Dan saat ini laporan tersebut telah ditangani dan menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka,” ungkap Herna Sutatana, S.H., M.H., (kuasa hukum pelapor/Umat Biddha), di Batik Kuring SCBD Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Herna mengatakan, kewenangan penahanan memang ada di tangan penyidik, berdasarkan KUHAP yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menegakkan hukum dan memberi rasa keadilan kepada para korban dengan hak menahan atau tidak menahan tersangka, namun kewenangan subyektif itu tetap mengacu pada rasa keadilan bagi Korban.

Hari ini kami hanya ingin menyampaikan bahwa jangan ada lagi penistaan agama dan jangan lagi simbol agama dijadikan lelucon atau media

Di sini hadir kawan-kawan yang berbeda Keyakinan yang akan terus mengawal kasus ini sampai selesai

“Ini kami lakukan dengan tujuan tidak ada lagi kegaduhan/keonaran karena penistaan agama dan bersama-sama kita menghormati agama yang ada di Indonesia demi menjaga NKRI,” tutup Herna Sutarna. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Alami Kekerasan Pendiri Blue Bird Gugat Kapolda Metro Jaya dan Mantan Kapolri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta -Salah satu anak pendiri Blue Bird Elliana Wibowo (58th)
menggugat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri di PN Jakarta Selatan.

Elliana menilai kedua pihak tersebut turut bertanggungjawab atas terhentinya penyidikan tindak pidana yang telah dialaminya pada tahun 2000 dan atas tidak diterimanya dividen selama hampir 10 tahun.

Untuk itu, Elliana menunjuk Stefanus Roy Rening dan sejumlah pengacara lain sebagai kuasa hukum yang telah mendaftarkan dua jenis gugatan sekaligus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jum’at, 22 Juli lalu.

Roy Rening kuasa hukum Elliana mengungkapkan, bahwa gugatan praperadilan dengan nomor perkara No. 63/Prapid/2022/PN. JKT. SEL, kami tujukan ke Kapolda atas terhentinya penyidikan kasus pengeroyokan dan
penganiayaan. Padahal putusan praperadilan PN Jakarta Selatan memerintahkan Kepolisian untuk melimpahkan berkas ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

“Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap. Jadi tak ada pilihan lain kecuali
melimpahkan berkas perkara kepada Kejaksaaan Negeri Jakarta Selatan,” ujar Roy kepada awak media di kawasan menteng, Jakarta, Rabu, (27/7/2022).

Berawal dari Rapat Umum Pemegang Saham Blue Bird pada 23 Mei 2000, Elliana dan Janti mengalami intimidasi, kekerasan, dan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum direksi dan komisaris Blue Bird. Ia melapor ke Polres Jakarta Selatan (Surat Laporan Polisi No. Pol. 1172/935/K/V/2000/Res.Jak.Sel
tertanggal 25 Mei 2000).

Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan, Polres Jakarta Selatan menetapkan 4 tersangka, yaitu Purnomo Prawiro, Noni Sri Aryati Purnomo, Indra Marki dan Endang Purnomo.

Polres lalu menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri. Namun pada 4 Agustus 2000, Kejaksaan mengembalikan berkas perkara dengan petunjuk lewat Surat Nomor B-78/P-1.13.3/E.2/08/2000. Hingga kini, Polres tidak menindaklanjuti petunjuk jaksa dan mengabaikan perkara tersebut.

Roy menjelaskan, permohonan praperadilan yang diajukan Elliana adalah bagian dari pengawasan secara horizontal atas praktik penegakan hukum di Kepolisian.

“Ini juga upaya mendukung Polri dan dalam mewujudkan visi Kapolri saat ini,
yaitu Presisi. Peningkatan kinerja penegakan hukum, penguatan fungsi
pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan,” kata Roy.

Lebih lanjut Roy menambahkan, selain gugatan praperadilan, Elliana juga sedang memperjuangkan hak-haknya sebagai salah satu pemegang saham pendiri. Sejak 2013 hingga kini ia belum menerima dividen dari Blue Bird Group.

Ada pun pihak-pihak yang digugat perdata adalah Dr H Purnomo Prawiro, Noni Sri Ayati Purnomo, Hj Endang Purnomo, Dr Indra Marki, Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jenderal Polisi (Purn) Drs H. Bambang Hendarso Danuri, M.M., PT Big Bird, PT Blue Bird Tbk sebagai para Tergugat dan Otoritas Jasa Keuangan serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat. Gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara 677/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel.

“Gugatan perbuatan melawan hukum dilakukan karena Elliana merasa dirugikan secara materiil dan immaterial,” tambah Roy.

Adapun kerugian perdata yang dialami Elliana sebagai Penggugat terdiri dari kerugian materiil dan kerugian imateriil. Kerugian material akibat serangkaian tindak pidana yang dihentikan penyidikannya serta tidak dibayarkannya dividen selama 10 tahun enam bulan yang dikualifikasi sebesar Rp. 1.363.768.900.000, – (Satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Sedangkan kerugian immaterial sebesar Rp.10.000.000.000.000 (sepuluh triliun rupiah). Upaya hukum ini dilakukan, agar Elliana yang merupakan korban
kekerasan fisik segera mendapatkan hak-haknya kembali sebagai ahli waris dari pendiri Blue Bird Group.

Diketahui, Tim Hukum dan Advokasi
Pendiri Blue Bird Group, yakni: DR. S. Roy Rening, S.H., M.H., DR. Syamsuddin Rajab, S.H., M.H., M.M., Anggara Suwahyu, S.H., M.H., Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Davy Helkiah Radjawane, S.H., dan EM. Jagat Kautsar, S.H.

Editor : Amhar

Continue Reading

Hukum

Pengusaha Kelapa Sawit Gugat Ke PN Jakarta Pusat atas panahanan oleh Penyidik PPNS KLHK

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Direktur PT SIPP Erick Kurniawan dan Manajernya yakni Agus Nugroho mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat terkait pengangkapan, penahanan dirinya oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementrian LHK.

Gugatan semula didaftarkan di PN selatan, tapi kemudian dipindah ke pengadilan negeri Jakarta Pusat
Melalui Tim pengacaranya, antara lain Bambang Sripujo, Helmisyam Damanik, dan Rizal Nur, mengungkapkan, Gugatan kepada 2 PPNS cq menteri LHK. Mereka kecewa karena pihak tergugat tidak hadir memenuhi panggilan sidang kedua di PN Jakarta Pusat.

Diketahui sidang dipimpin Panji Surono berlangsung singkat di ruang Purwoto Gondo Subroto Lantai 3 PN Pusat, di jalan Raya Bungur Kemayoran Jakarta Pusat, senen (4/7/2022).

Adapun materi gugatan yang disampaikan antara lain terkait sah tidaknya penahanan, penetapan tersangka dan penerapan pasal pencemaran lingkungan yang di tuduhkan.

Menurut pihak penggugat, PPNS Kementrian LHK dalam kasus dugaan pencemaran lingkungan tersebut telah bertindak arogan Antara lain, pemaksaan tuduhan pencemaran limbah baku air yang tidak berdasar, kemudian tindakan semena-mena yang dinilai melanggar peraturan Kapolri.

“Menurut peraturan Kapolri Penyidik Pengawai Negeri sipil dalam menegakkan hukum tidak diperkenankan memakai senjata Laras Panjang,” ujarnya. (Herkist)

Continue Reading

Trending