Connect with us

Uncategorized

IWD 2020: Menuntut Kesetaraan Gender di Dunia Kerja

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Diageo Indonesia tahun lalu meluncurkan paternity policy yaitu 26 minggu cuti melahirkan bagi karyawan perempuan den 4 minggu bagi karyawan Iaki-Iaki (parental leave) dengan dibayar penuh. Juga diluncurkan Dignity at Work, yang memastikan setiap orang bekerja bebas dari intimidasi, pelecehan serta prilaku tidak baik lainnya.

Terkait hal itu, “Perlu perhatian banyak pihak termasuk media untuk mendorong agar kesetaraan bagi semua pihak terwujud, bukan mundur,” kata Revolusi Reza, Sekjend AJI Indonesia, Minggu (8/3/2020) di Hongkong Cafe, Jakarta, saat membuka diskusi memperingati International Women’s Day (IWD) 2020 yang diselenggarakan Sekolah Jurnalisme AJI (SJAJI).

Revo menyebut, data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS), lndeks Pemberdayaan Gender dengan alat ukur menempatkan perempuan sebagai tenaga profesional di Indonesia pada tahun 2019 masih berada pada kisaran antara 35 persen hingga 55 persen.

Dalam dunia jurnalistik, ketidaksetaraan juga terjadi. Menurut laporan The International Women’s Media Foundation (The IWMF) dalam laporan Global Report on the Status of Women in the News Media yang dirilis pada tahun 2011, dari 522 perusahaan pers yang mereka teliti di seluruh dunia, jurnalis perempuan yang bekerja full time hanya 33,3 persen.

“Menurut laporan tersebut, posisi sebagai news gathering, reporter dan penulis (editor), juga masih didominasi Iaki-Iaki (64 persen). Sementara perempuan hanya mencapai 36 persen,” ungkap Revo.

Sementara itu upaya membangun kesetaraan di dunia profesional telah dilakukan Diageo Indonesia. Menurut Corporate Relations Director Diageo Indonesia, Dendy A. Borman, penerapan kesetaraan gender merupakan keharusan moral yang dapat berkontribusi bagi kesuksesan organisasi.

“Diageo membangun budaya keberagaman dan inklusi. Salah satu keharusannya adalah penerapan kesetaraan gender. Budaya keberagaman dan inklusi ini merupakan perwujudan dari tujuan Diageo yaitu ‘Celebrating Life Everyday Everywhere’,” ujarnya.

la menambahkan bahwa dengan adanya penerapan kesetaraan gender, karyawan dapat lebih memaksimalkan produktifitas serta inovasi dan perusahaan sekaligus mendapatkan potensi talent yang dapat mendorong kesuksesan bisnis.

Aspek kesetaraan gender diterapkan dalam pengambilan kebijakan dan proses organisasi di Diageo. “Tujuan kami agar karyawan perempuan di Diageo dapat berkembang sesuai potensi dan kapasitasnya sekaligus memiliki kualitas bagi keluarganya,” kata Dendy. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

GerCin Akan Pusatkan Peringati HUT Sumpah Pemuda Ke- 92, Di Raja Ampat

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – HUT Sumpah Pemuda yang ke 92 Tahun 28 Oktober 2020 secara nasional dari Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN GerCin) akan pusatkan di Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.

Panitia pelaksana secara nasional telah dibentuk yang di ketuai oleh Andi S. Komber untuk mejalankan amanat organisasi mensukseskan kegiatan berskala nasional,” ujar Hendrik Yance Udam (HYU), Ketua Umum DPN Gercin, Saat konferensi Pers bersama pengurus di Kantor GerCin, Percetakan Negara Jakarta Pusat, selasa 29 September 2020.

HYU menjelasakan, bahwa HUT sumpah pemuda yang ke 92 tahun ini adalah momentum yang sangat penting untuk kita sesama Anak Bangsa dari Sabang sampai Merauke untuk bisa merayakannya dan memaknainya

“Ini sebagai momentum kebangkitan pemuda Indonesia di era millineal ini untuk menjaga serta merawat keutuhan NKRI dari perpecahan,” pungkas HYU.

Di tempat yang sama ketua panitia nasional perayahan HUT sumpah pemuda yang ke 92, Andi S. Komber menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum DPN GerCin dan Sekjend, serta Pengurus Pusat yang sudah memberi kepercayaannya.

“Sebagai ketua panitia nasional kegiatan perayaaan HUT sumpah pemuda pada 28 Oktober 2020 mendatang di Raja Ampat, Saya akan melaksanakan sesuai arahan ketum Bung HYU,” kata Komber.

Setelah panitia nasional terbentuk maka Komber dan tim akan ke manokwari provinsi papua barat untuk membentuk panitia local dan melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah di provinsi papua barat serta DPD GerCin guna mensukseskan kegiatan tersebut.

Mengambil tema “Dengan momentum HUT sumpah Pemuda yang ke 92 Tahun ini, kita rajut kembali persatuan dan kesatuan antara sesama anak bangsa dan sub temanya adalah cinta kasih menyatukan perbedaan dan merahputihan tanah papua,” sebut Komber.

Dalam kegiatan tersebut kami akan melibatkan semua komponen pemuda dan elemen-elemen ormas yang ada di provinsi papua dan papua barat untuk mensukseskan kegiatan tersebut.

“Dan juga pada momentum tersebut kami akan pakai untuk pelantikan secara serentak ketua-ketua DPC GerCin Kabupaten/ Kota Se- Papua Barat,” Tandas Komber.

Waisai, Kabupaten Raja Ampat merupakan Icon Parawisata Dunia. Dengan terselengaranya peringatan HUT Sumpah pemuda ke- 92, pada 28 Oktober 2020, maka secara tersirat akan memberikan pesan kepada dunia internasional bahwa situasi papua dalam keadaan kondusif dan merupakan bagian integral dari NKRI.

Sekretretaris Jenderal DPN GerCin, Hr. Teddy Surya dalam paparannya mengatakan, Kegiatan berskala nasional yang di buat di provinsi Papua Barat dalam perayaan HUT sumpah pemuda 28 Oktober 2020, kiranya dapat menjadi sebuah instrument sosial, politik dan ekonomi yang dapat dipakai untuk mempererat tali persaudarahan kita sesama anak bangsa dari sabang sabang sampai merauke.

“Kegiatan tersebut adalah merupakan program tahunan dari GerCin. Setelah Papua Barat, mungkin tahun depan kami akan buat juga di provinsi Maluku dan seterusnya sehingga begilir di laksanakan di 34 Provinsi di Indonesia,” ungkap Teddy.

Hal Senada di katakan oleh Wakil Ketum DPN GerCin yang membindangi Pulau Sumatera, Dra R. Sumida Nasution, SE., megatakan, kegiatan HUT Sumpah pemuda ke-92, pada 28 Oktober 2020 yang di buat di provinsi papua harus bisa kita bersama-sama mensukseskannya.

“Apalagi saat ini isu-isu Papua sangat sensitif dan menjadi konsumsi publik dunia internasional dan di bahas di Sidang Umum PBB melalui Negara Vanuatu,” Ujarnya.

Oleh sebab itu, menurut Sumida, dengan kegiatan yang akan di lakukan di papua dapat secara langsung dapat menepis isu-isu miring tentang Papua di luar negri yang lagi hangat di bicarakan.

“Pemeritah pusat dan Daerah di provinsi Papua dan Papua Barat kiranya dapat memberikan dukungan sebesar-besarnya tentang kegiatan tersebut,” Harap Sumida, menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Trending