Connect with us

Uncategorized

IWD 2020: Menuntut Kesetaraan Gender di Dunia Kerja

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Diageo Indonesia tahun lalu meluncurkan paternity policy yaitu 26 minggu cuti melahirkan bagi karyawan perempuan den 4 minggu bagi karyawan Iaki-Iaki (parental leave) dengan dibayar penuh. Juga diluncurkan Dignity at Work, yang memastikan setiap orang bekerja bebas dari intimidasi, pelecehan serta prilaku tidak baik lainnya.

Terkait hal itu, “Perlu perhatian banyak pihak termasuk media untuk mendorong agar kesetaraan bagi semua pihak terwujud, bukan mundur,” kata Revolusi Reza, Sekjend AJI Indonesia, Minggu (8/3/2020) di Hongkong Cafe, Jakarta, saat membuka diskusi memperingati International Women’s Day (IWD) 2020 yang diselenggarakan Sekolah Jurnalisme AJI (SJAJI).

Revo menyebut, data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS), lndeks Pemberdayaan Gender dengan alat ukur menempatkan perempuan sebagai tenaga profesional di Indonesia pada tahun 2019 masih berada pada kisaran antara 35 persen hingga 55 persen.

Dalam dunia jurnalistik, ketidaksetaraan juga terjadi. Menurut laporan The International Women’s Media Foundation (The IWMF) dalam laporan Global Report on the Status of Women in the News Media yang dirilis pada tahun 2011, dari 522 perusahaan pers yang mereka teliti di seluruh dunia, jurnalis perempuan yang bekerja full time hanya 33,3 persen.

“Menurut laporan tersebut, posisi sebagai news gathering, reporter dan penulis (editor), juga masih didominasi Iaki-Iaki (64 persen). Sementara perempuan hanya mencapai 36 persen,” ungkap Revo.

Sementara itu upaya membangun kesetaraan di dunia profesional telah dilakukan Diageo Indonesia. Menurut Corporate Relations Director Diageo Indonesia, Dendy A. Borman, penerapan kesetaraan gender merupakan keharusan moral yang dapat berkontribusi bagi kesuksesan organisasi.

“Diageo membangun budaya keberagaman dan inklusi. Salah satu keharusannya adalah penerapan kesetaraan gender. Budaya keberagaman dan inklusi ini merupakan perwujudan dari tujuan Diageo yaitu ‘Celebrating Life Everyday Everywhere’,” ujarnya.

la menambahkan bahwa dengan adanya penerapan kesetaraan gender, karyawan dapat lebih memaksimalkan produktifitas serta inovasi dan perusahaan sekaligus mendapatkan potensi talent yang dapat mendorong kesuksesan bisnis.

Aspek kesetaraan gender diterapkan dalam pengambilan kebijakan dan proses organisasi di Diageo. “Tujuan kami agar karyawan perempuan di Diageo dapat berkembang sesuai potensi dan kapasitasnya sekaligus memiliki kualitas bagi keluarganya,” kata Dendy. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Silaturahmi Ke Mantan Direktur Keuangan Bulog, Rumah Tani Bahas Kemitraan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kelompok Pemuda dan Petani Milenial, Rumah Tani bersilaturahmi ke Triyana sebagai Pengusaha di bidang Pertanian yang Juga Mantan Direktur Keuangan Perum Bulog.

Adapun pertemuan tersebut berlangsung hari ini, Jum’at 08 April 2021, bertempat di kantor PT Organik Agro Sejahtera (OASE) di Bekasi Timur, Jawa Barat.

Dalam pertemuan tersebut membahas Strategi Pertanian Dan Bagaimana Membangun Kemitraan Dengan para Petani agar Petani Bisa Sejahtera nantinya.

Pada pertemuan itu, Egi Hendrawan Founder Rumah Tani mengatakan, Rumah Tani Memperkenalkan diri Kepada Pa Triyana dan menyampaikan Program yang sudah kami lakukan dan yang bisa nanti dikolaborasikan

Hal tersebut, “agar program kami ini dapat memajukan pertanian, peternakan dan perikanan di Indonesia khususnya dalam hal permodalan dan penyerapan hasil produksi petani,” ungkapnya.

Bersamaan dalam kesempatan itu, Triyana mengungkapkan, Kenapa Para pemuda Lebih memilih Ke kota? Karena salah satu yang menyebabkan kaum milenial lebih tertarik ke kota karena di kota katanya ‘ada duit’ nya. “Sementara menjadi petani dianggap tidak ada duitnya,” imbuhnya.

Menurut Triyana, mind set inilah yang harus diluruskan, sesungguhnya petani Indonesia bisa sejahtera jika petani Indonesia mau menggunakan teknologi tinggi pertanian yang akan meningkatkan produktifitas tinggi hasil budidaya pertanian, misal rata-rata hasil produktifitas pertanian di Indonesia di angka 4-6 Ton

Dia tambahkan, nah, dengan menggunakan sistem yang baik Teknologi digunakan benih yang bagus seperti Pupuk Miroba Google atau Migo yang mampu meningkatkan produktifitas hasil pertanian bisa menjadi 10-14 Ton itu akan menjadikan penghasilan Petani meningkat dan sejahtera disitulah pemuda bisa tertarik di Dunia pertanian,” lanjut Triyana.

“Segera apa yang kami bahas dengan Pa Triyana sebagai Seorang pengusaha yang berpengalaman ini bisa secepatnya kami laksanakan untuk menjalankan kemitraan dengan para petani agar kedepan petani akan berjaya dan sejahtera di Negara Agraria Indonesia,” Egi Hendrawan, menututpnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

42 (Empat Puluh Dua) Pejabat Fungsional MA, Telah Di Lantik!

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H, melantik empat puluh dua (42) Pejabat Fungsional pada Kamis, 1 April 2021 di lantai 2 gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Dalam sumpahnya, empat puluh dua Pejabat Fungsional yang dilantik berjanji akan bekerja sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Mereka (42 Pejabat Fungsional) juga berjanji akan menjaga integritas dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Berikut adalah empat puluh dua Pejabat Fungsional yang dilantik:

1. Eva Irene Franciska, S. Psi,. SH., MH, Sebagai Analis Kepegawaian

2. Sri Pamungkas, SH, sebagai Analis Kepegawaian Ahli Muda

3. Teguh Prasetyo, S.E, Sebagai Analis Kepegawaian Ahli Muda

4. Puri Yuningsih, SH, sebagai Analis Kepegawaian Ahli Muda

5. Rezkia Vinessa, S.T. sebagai Analis Kepegawaian Ahli Pertama

6. Abu Nur Rochmat, SH, sebagai Analis Kepegawaian Ahli Pertama

7. Dea Riany Restu Pritami, S.H., sebagai Analis Kepegawaian Ahli Pertama

8. Fhatmi Haddia Putri, S.Kom, sebagai Analis Kepegawaian Ahli Pertama

9. Irma Susanti, A.Md., S. AP, sebagai Analis Kepegawaian Ahli Pertama

10. Napisah sebagai Analis Kepegawaian Mahir

11. Nurbaeti, A.Md., sebagai Analis Kepegawaian Mahir

12. Acep Sugandi, sebagai Analis Kepegawaian Mahir

13. Tri Wahyuningsih, sebagai Analis Kepegawaian Terampil

14. Danang Agus Setiawan, A.Md, sebagai Analis Kepegawaian Terampil

15. Helly Sari Puspa Dewi, S.H., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

16. Madia Santana, S.H., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

17. Ignasia Sekar Astari Putri, S.E., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

18. Ika Zulianancy, S.E.,M.H, sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

19. Hilma Bahari Setya Pradja, S.E., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

20. Raden Roro Harningsih Arifin, SH, sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

21. Nisa Tunjung Hapsari, S.I.Kom, sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

22. Siti Nurhaidah, S.H., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

23. Dendi Runedi, S.E., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

24. Rustimah, A.Md., S.M., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

25. Reza Dwi Ardianto, S.H., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

26. Syafar, A. Md. Kom., S. AP, sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

27. Mulia Rahman, S.H., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

28. Ahmad Khomaeni, A.Md., sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

29. Gandit Wahyudi Satrio, S.H.,M.H. sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

30. Ati Apriyani, S.SI.,M.MSI, sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

31. Ratna Yunita, ST sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

32. Vika Pratiwi, S.E. sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

33. Probo Widyaningrum, A.Md., sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

34. Aris Nurul Wahyu Hidayah, A.Md., sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

35. Novia Husein, S.H., sebagai Pranata Keuangan APBN Penyelia

36. Ahmad Supriyadi sebagai Pranata Keuangan APBN Terampil

37. Herru Semono, S.Kom, sebagai Pranata Komputer Ahli Muda

38. Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom, sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama

39. Zainal Arifin, S.H. M.H., sebagai Pustakawan Ahli Madya

40. Yutiah Hartati, S.H., M.M., sebagai Pustakawan Ahli Madya

41. Ivonne Sari Indah, S.Si. sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama

42. Sri Yeni Hapsari, S.Psi., sebagai Assesor SDM Aparatur Ahli Muda

Acara yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat ini, dihadiri oleh para pejabat Eselon II pada Mahkama Agung dan undangan lainnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Rakornas Aspeksindo, Rokhmin: Dorong Percepatan Pembangunan PPKT

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahun 2021 di Jakarta, 1 hingga 3 April 2021.

Melansir monitor.co.id, Ketua Umum Aspeksindo, Abdul Gafur Masud dalam sambutannya ungkapkan mendorong sektor kelautan dan perikanan menjadi perhatian pemerintah pusat sebagaimana sektor pertanian.

Dia tambahkan, salah satunya mendorong penyelesaian tumpang tindih beberapa peraturan atau kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat seperti batas wilayah pesisir yang kewenangannya saat ini diberikan kepada Pemerintah Provinsi.

“Kebijakan daerah dan pusat terkadang terbentur dengan undang-undang batas wilayah. Padahal obornya harus menyala dari desa-desa,” kata Abdul Gafur yang juga Bupati Penajam Paser Utara itu pada Pembukaan Rakornas, Kamis (1/4/2021).

Bersamaan, Ketua Dewan Pakar Aspeksindo Prof Rokhmin Dahuri mengingatkan soal pentingnya paradigma baru pembangunan wilayah yaitu melalui pendekatan ekonomi dan kesejahteraan dalam membangun wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan terluar (PPKT).

Menurutnya, sebagian besar daerah (Provinsi, Kabupaten atau Kota) di wilayah perbatasan NKRI kurang maju dan kurang sejahtera dibandingkan dengan daerah di wilayah perbatasan negara-negara tetangga.

“Contohnya: Belawan-Asahan versus Johor (Malaysia), Batam versus Singapura, Kalbar versus Serawak, Nunukan versus Tawau, Natuna versus Thailand Selatan, dan Sangihe-Talaud versus Davao (Pilipina),” sebut Rokhmin Dahuri.

Lebih lanjut Ketua Dewan Pakar Aspeksindo Prof Rokhmin Dahuri yang juga Guru Besar IPB tersebut mengungkapkan bahwa Program pembangunan HANKAM (infrastruktur, sarana, SDM, dan anggaran) di wilayah perbatasan NKRI pun jauh lebih rendah ketimbang di negara-negara tetangga (Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, dan Australia).

“Akibatnya rongrongan terhadap kedaulatan NKRI dan kerugian sosial-ekonomi pun cukup signifikan dan membesar,” ungkap penasehat menteri kelautan dan perikanan itu.

Prof Rokhmin juga menjelaskan, bahwa pendekatan pengembangan PPKT menggunakan paradigma baru yaitu pendekatan ekonomi dan hankam meliputi pembangunan infrastruktur & konektivitas, pembangunan ekonomi wilayah, pembangunan hankam, dan pembangunan sumber daya manusia.

Kata Prof Rokhmin yang juga Duta Besar Kehormata Jeju Island Korea Selatan itu, sesuai dengan RTRW dan DDL (Daya Dukung Lingkungan) nya, PPK Terdepan yang tidak berpenduduk (69 pulau) dan Wilayah Perbatasan lainnya sebaiknya dikembangkan

“Untuk Kawasan Industri Manufaktur Yang Ramah Lingkungan dan Sosial (seperti Taiwan dan Hainan), Integrated Marine Tourism Industry (seperti Maldives dan Hawaii), atau pertambangan dan energi ramah lingkungan, dengan pola KEK dan a big push-integrated development,” imbuhnya.

Sedangkan sesuai dengan RTRW dan DDL nya, PPK Terdepan yang berpenduduk (42 pulau) sebaiknya dikembangkan untuk Industri Perikanan Terpadu berbasis perikanan tangkap dan perikanan budidaya, industri bioteknologi, dan pariwisata.

Menutupnya, Prof Rokhmin menegaskan, bahwa Investor harus yang credible, bonafide, dan baik dari daerah, nasional, maupun internasional. Para investor berkewajiban membangun infrastruktur setempat terkait dengan industrinya.

“Infrastruktur dasar, konektivitas, dan mengusahakan agar produk dari segenap industri diatas masuk ke dalam Jaringan Rantai Pasok dan Nilai Global adalah tanggung jawab pemerintah,” pungkas Prof Rokhmin Dahuri. (Amhar)

Continue Reading

Trending