Connect with us

Hukum

Cabut SE 2/2020, Langkah Maju Peradilan Di Pengadilan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Dengan di perintahkannya Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) untuk mencabut Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2020 oleh Ketua Mahkamah Agung.

Yang mana SE itu oleh ketua makamah agung, mengatur pengunjung yang akan memfoto, video dan merekam persidangan harus seizin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

“Hal ini telah membuktikan kemajuan langkah demi langkah dalam keterbukaan sistim jalannya peradilan di pengadilan,” ungkap Praktisi Hukum, Andi Darwin R. Ranreng dalam releasenya, senen, 2 Maret 2020, di Jakarta.

Lebih lanjut Darwin ungkapkan, dengan adanya pencabutan tersebut maka semakin terbuka peluang masyarakat dalam mengetahui jalannya proses persidangan tanpa harus meminta izin kepada ketua majelis hakim dalam proses jalannya sidang.

“Ini betuk dari suatu hal keterbukaan informasi yang mana juga telah diatur dalam dasar aturan mendapatkan layanan informasi /keterbukaan publik,” ujarnya.

Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya adalah undang-undang no 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, undanga-undang no 25 tahun 2009 tentang layanan publik, undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

Bagi kami Praktisi Hukum, hal ini lebih memudahkan dalam hal publikasi khusus rekan wartawan yang ingin mengesplorasi kan suatu berita jalannya persidangan.

“Dan tentu mereka yang juga membutuhkan informasi proses persidangan dan hal ini membawa dampak positif akan transparansi peradilan di indonesia, dengan di cabutnya surat tersebut,” terang Darwin.

Itu berarti hak-hak sipil pun di hormati dengan persesuaian nya, pada haknya sebagai warga negara dan sesuai juga dengan Deklarasi Universal HAM, Kovenan Hak Sipil dan Politik serta UU Nomor 12 Tahun 2005.

Jadi menurut Darwin, terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta prinsip dasar dalam peradilan akibat terbitnya SE Dirjen Badilum 2/2020 tersebut.

“Seperti bertentangan dengan konstitusi UUD 1945, serta Instrumen Hak Asasi Manusia,” tambahnya.

Langka demi langka telah diambil oleh ketua makamah agung tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan.

Nah, dengan ada nya penarikan surat tersebut pengunjung sidang dalam mengikuti jalannya sidang di ruang persidangan umum bisa melakukan publikasi tanpa adanya penekanan dari pihak penyelenggara, dalam hal ini ketua majelis hakim dalam proses jalan nya persidangan.

Karna yang namanya persidangan di buka untuk umum itu berarti hak-hak warga sipil jelas haknya sudah terkakomodir dalam hal pengalian informasi dan memberika konstribusi dalam hal akomondasi dalam bentuk visualisasi melalui Androidnya secara langsung tanpa izin dan intervensi

“Jadi dengan kata lain mereka yang mau mengambil gambar atau merekam jalan nya sidang di perbolehkan, silahkan karna aturan tersebut sudah di cabut alias bebas tapi tetap beretika,” tutup Praktisi Hukum, Andi Darwin R. Ranreng. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Tak Bisa Jawab Pertanyaan Kuasa Hukum Syahganda, Saksi Ahli Pidana Undur Diri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sidang virtual lanjutan ke XII kasus hoax dan pencemaran nama baik yang disangkakan kepada DR. H Syahganda Nainggolan terkait pro-kontra RUU Omnibuslaw tahun lalu, diwarnai pengunduran diri Saksi Ahli Pidana.

Dr. Effendi Saragih, selaku Saksi Ahli Pidana mengundurkan diri tak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan Kuasa Hukum Syahganda, Abdullah Alkatiri soal Peraturan Kapolri (Perkap) terkait barang bukti agar dijamin keaslian dan keamanannya maka perlu dilakukan uji digital ferensik.

“Bagaimana Anda bisa mengaku sebagai Saksi Ahli, jika Peraturan Kapolri saja tak paham, dalam perkara Pidana seputar ITE Perkap sangat diperlukan,” tandas Alkatiri dalam Sidang virtual lanjutan ke XII, Kamis 25/2/2021 di PN Depok, Jawa Barat.

Sebelumnya ia telah sampaikan keberatan kepada Majelis Hakim bahwa Saksi Ahli Pidana yang diajukan JPU tidak kompeten.

“Hakim kami keberatan dengan saksi ini, sebab ia bukan Ahli Pidana melainkan ia Ahli Perdata, mohon Hakim meneriman keberatan kami,” ujar Alkatiri memohon.

Sebelumnya Alkatiri sudah tanyakan gelar S3 ahli desertasinya soal Hukum Perdata, hal itu akui oleh Ahli.

“Sarjana S3 saya adalah benar desertasinya soal Hukum Perdata,” terang Effendi Saragih menjawab Alkatiri.

Namun demikian permintaan Kuasa Hukum agar Saksi Ahli Pidana tidak diajukan dipersidangan ditolak Hakim.

“Silakan Saudara Ahli Pidana lanjutkan,” terang Hakim.

“Tidak Hakim yang mulia saya tidak akan melanjutkan memberi keterangan atas pertanyaan yang diajukan ke saya, untuk itu saya mengundurkan diri,” ujar Dosen Universitas Trisakti.

Ditanya terkait pengunduran diri Saksi Ahli itu, Alkatiri jelaskan apa yang saya tanyakan saksi ahli tidak tahu, ditanya waktu pemerisaan oleh Penyidik tidak tahu, bahkan dia sendiri akui bahwa Sarjana S3nya terang Hukum Perdata. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Cuitan Syahganda Di Medsos itu Aspirasi dan Hak Konstitusional, Alkatiri : Kenapa Terdakwa Ditahan?

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sidang lanjutan ke XI, DR. H Syahganda Nainggola, perkara dugaan hoax dan ujaran kebencian seputar demo Omnibuslaw digelar siang tadi hingga malam pukul 19.00 Wib, pada Rabu, 24 Februari 2021 di PN Depok, Jawa Barat.

Dalam sidang pada hari ini Jaksa Penuntut Umum hadirkan Dua Saksi Ahli, DR Trubus (Ahli Sosiologi) dan Dr. Ronny, S.Kom., MH dari STIE Perbanas Surabaya (Ahli ITE).

Dalam keteranganya Ahli Sosiologi, sebut bahwa menyampaikan pendapat di sosmed adalah perkembangan tekhnologi, yang kemudian menjadi lingkungan baru dimana satu sama lain bisa berkomunikasi.

“Dalam ilmu sosiologi itu disebut sosiologi manusia. Dalam fungsinya sosmed memberi kemudahan manusia untuk saling berkomunikasi, menyampaikan pendapat dll,” ujar Ahli Sosiologi tersebut.

Lalu, Ahli sosiolog beri keterangan terkait dakwaan terhadap Syahganda, dalam perspektif sosiologi. Ia ungkap bahwa menyampaikan pendapat di medsos itu merupakan aspirasi dan merupakan hak konstitusional.

Keterangan saksi ahli sosiologi dipertanyakan Kuasa Hukum Syahganda, semua yang anda uraikan tadi, lalu dimana letak kesalahan terdakwa sehingga terdakwa ditahan sejak Oktober 2020 hingga saat ini.

“Saudara Ahli, anda tadi katakan bahwa apa yang ditulis terdakwa di tweeternya merupakan bentuk ekspresi aspirasi, lalu dimana letak hoaxnya Syahganda sehingga kemudian ditahan?”, tandas Advokad Senior, Abdullah Alkatiri.

“Kalo soal penahanan terdakwa itu bukan kapasitas saya,” jawab Ahli Sosiologi,” DR. Trubus.

Lanjut Kuasa Hukum menyinggung soal isi Twitter Syahganda yang diperkarakan, bahwa dalam cuitannya terdakwa menulis selamat bergerak kaum buruh, kawan-kawan PPMI yang akan turun berdemonstrasi menolak RUU Omnibuslaw.

“Apakah cuitan Syahganda menulis kalimat selamat kepada kaum buruh yang akan berunjuk rasa itu salah,” tanya Alkatiri ke Saksi Ahli.

Saksi Ahli yang juga dosen Trisakti menjawab pertanyaan Kuasa Hukum Syahganda, bahwa cuitan itu tidak salah dan itu dalam sosiologi merupakan ekspresi.

Alkatiri kembali tanya Saksi Ahli, tadi Anda sebut bahwa dalam penyampaian pendapat di sosmed ada beda pendapat dan pro kontra dari orang yang membaca, itu biasa.

“Tapi Anda menyebut cuitan terdakwa di twitternya menimbulkan kekacauan, kegaduhan dan sejenisnya,” tambah Alkatiri.

Lebih lanjut ia menanyakan keterangan Ahli Sosiologi bahwa cuitan Syahganda memicu kegaduhan, maksudnya kegaduhan seperti apa dan dimana kalimat Syahganda yang bisa munculkan kegaduhan.

“Padahal tadi Ahli sebut bahwa penyampaian pendapat di medsos boleh dan apa yang ditulis terdakwa di Twitternya itu merupakan hak konstitusional,” imbuhnya.

Diakhir sidang sesi pertama keterangan saksi ahli sosiologi, terdakwa DR. Syahganda sampaikan pendapatnya bahwa apa yang tadi kita dengar bersama, ada 10 poin keterangan ahli yang berbeda dengan BAP.

“Antara lain, saksi ahli sampaikan dirinya turut senang mahasiswanya ikut turun sampaikan aspirasinya menolak RUU Omnibuslaw, kemudian dakwaan hoax serta ujaran kebencian yang menimbulkan demo anarkis menolak RUU Omnibuslaw yang disangkakan kepada saya harus dikuatkan dengan survey, research,” terang Syahganda.

Secara terpisah Kuasa Hukum terdakwa, Abdullah Alkatiri sampaikan bahwa dari fakta persidangan terlihat banyak keterangan saksi yang tidak nyambung

“Keterangannya loncat-loncat jika kita tanya terkait dakwaan, waktu saat memberikan keterangan dll, keterangan saksi, baik ahli, ahli fakta dan pelapor yang tidak sesuai BAP,” pungkas Alkatiri menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Sidang Lanjutan ke 9 Dr Syahganda, Saksi Sebut ada Gerombolan Anarko

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Dalam sidang lanjutan dugaan hoax seputar demo anarkis penolakan Omnibuslaw oleh DR. H Syahganda yang ke 9, Rabu, 17/2/2021 di PN Depok, Jaksa Penuntut kembali mengajukan saksi.

Saksi fakta Andika Fahreza adalah merupakan tahanan Polda Metro Jaya dalam kasus demo omnibus law pada 8 Oktober 2020.

Dalam keterangannya di depan Majelis Hakim, saksi mengaku mendengar ada organisasi bernama KAMI saat mengikuti demo omnibus law UU Cipta Kerja yang berujung ricuh.

Keterangan pengakuan Andika dicecar Majelis Hakim Andika soal pengakuannya itu. Andika merupakan tahanan Polda Metro Jaya dalam kasus demo omnibus law pada 8 Oktober 2020.

Awalnya, Andika mengaku datang ke Patung Kuda, Jakarta Pusat sekitar pukul 11.00 WIB untuk ikut demo setelah melihat ajakan via Instagram. Saat tiba di Patung Kuda, dia melihat situasi sudah rusuh.

“Jam 11.00 sampai Patung Kuda sudah terjadi kerusuhan,” ujar Andika dalam persidangan di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Rabu (17/2/2021).

Jaksa kemudian menanyakan siapa saja peserta demo yang ada di sana. Andika menyebutkan ada sejumlah organisasi, salah satunya ada organisasi KAMI.

“Selain Organisasi KAMI, ada juga Gerombolan anarko, buruh, mahasiswa, gitu-gitu,” ungkap Andika.

Hakim ketua Ramon Wahyudi kemudian mencecar Andika soal organisasi KAMI. Andika menyebut saat itu hanya mendengar ada organisasi KAMI.

“Kalau tadi KAMI, anarko?” tanya Ramon kepada saksi soal adanya lambang organisasi saat demo.

“Ada lambangnya Anarko, kalau KAMI saya dengar-dengar di belakang. Ada dengar-dengar ada organisasi KAMI, mahasiswa juga. Cuma dengar-dengar doang,” jawab Andika.

Andika mengatakan saat itu mendengar ada ajakan untuk menyerang aparat keamanan. Saksi bahkan mengaku saat itu membawa katapel dan kelereng sehingga akhirnya diciduk polisi.

Namun, Andika menyebut tidak mendengar ada seruan dari organisasi KAMI untuk berbuat rusuh.

“Saat menyerang aparat ada enggak bilang dari KAMI kemudian suruh menyerang polisi?” cecar hakim.

“Nggak ada. Nggak pak, saya cuma dengar doang (ada KAMI),” ungkap Andika.

Hakim juga menanyakan apakah Andika mengetahui KAMI sebagai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Andika pun menjawab tidak tahu.

“Tahu nggak KAMI, tadi itu, Koalisi Aksi?” tanya hakim.

“Enggak,” jawab Andika.

Dalam perkara ini, Syahganda Nainggolan didakwa menyebarkan berita bohong terkait kasus penghasutan demo menolak omnibus law yang berujung ricuh di Jakarta.

Karna itu, Syahganda didakwa melanggar Pasal 14 ayat 1 Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam pasal ini, Syahganda Nainggolan terancam pidana penjara 10 tahun.

Lebih lanjut pihak pengacara Syahganda dalam keterangannya ke pihak media, Abdullah Alkatiri, menjelaskan bahwa clientnya tidak menyampaikan ajakan demo melalui instagram, dalam hal ini keterangan saksi fakta berbeda dengan fakta yang dilakukan terdakwa. (Amhar)

Continue Reading

Trending