Connect with us

Pemuda

Hidupkan Kembali MPBI: Lawan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Published

on

 

JanoerKoening, Jakarta – Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa serikat pekerja di seluruh indonesia sudah membangun persatuan buruh Indonesia untuk menolak omnibus law RUU Cipta Kerja.

Persatuan tersebut bisa dilihat dari adanya pernyataan sikap bersama tiga Konfederasi, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI), Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (DEN KSPI), Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI).

Said Iqbal juga menyebut, ada beberapa konfederasi serikat buruh lainnya serta lebih dari 50 federasi serikat pekerja yang mempunyai anggota lebih dari 10 juta orang di 34 propinsi lebih dari 400 kab /kota yang telah melahirkan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) sebagai aliansi strategis kembali berkumpul (reborn) untuk menyatukan sikap dan kekuatan.

Terkait MPBI, Said Iqbal mengatakan bahwa MPBI dideklarasikan pada tanggal 1 Mei 2012 di Gelora Bung Karno. “Dihadiri kurang lebih 100 ribu buruh,” tambahnya saat konferensi pers di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta, Jum’at (28/2/2020).

Dalam pernyataan sikapnya, MPBI merupakan alat perjuangan pekerja/buruh Indonesia serta elemen masyarakat yang lain untuk mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Dalam kaitan dengan itu, MPBI akan berjuang untuk menghapus segala bentuk penindasan dan ketidakadilan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kehidupan pekerja/buruh Indonesia harus diperlakukan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, adil, sejahtera, dan bermartabat.

Penegakan hukum dan kedaulatan bangsa harus ditegakkan dengan menghapuskan eksploitasi hak-hak rakyat dan hak-hak pekerja/buruh.

Saat ini Pemerintah sedang berupaya memangkas regulasi yang dinilai menghambat investasi dengan melahirkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tetapi setelah dikaji secara seksama, ternyata isi RUU Cipta Kerja justru bertolak belakang dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tersebut di atas.

Khusus untuk kluster ketenagakerjaan, MPBI melihat RUU Cipta Kerja tidak memberikan kepastian pekerjaan (job security), kepastian pendapatan (salary security), dan kepastian jaminan sosial (social security).

Hal itu tercermin dari 9 (sembilan) alasan: hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, outsourcing bebas di semua jenis pekerjaan, pekerja kontrak tanpa dibatasi jenis pekerjaan dan dikontrak seumur hidup.

Selanjutnya resiko lain yaiti PHK semakin mudah, waktu kerja yang melelahkan dan eksploitatif, TKA “buruh kasar” berpotensi masuk ke Indonesia dalam jumlah yang besar, jaminan sosial terancam hilang, dan sanksi pidana untuk pengusaha dihilangkan.

Melihat adanya potensi ancaman akibat adanya omnibus law RUU Cipta Kerja; dengan penuh ketulusan, kesadaran, dan semangat kebersamaan serikat pekerja/serikat buruh menghidupkan kembali Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI reborn).

MPBI akan menjadi alat perjuangan untuk mengawal dan menolak keras setiap kebijakan yang akan mendregadasi hak-hak pekerja buruh Indonesia, dalam segala bentuk kegiatan baik secara parlementer maupun ekstra parlementer melalui strategi konsep-lobbi-aksi (KLA). (red).

Continue Reading

Pemuda

Konsolidasi Organisasi, GerCin Bersilaturahmi dengan Pangdam XVII Cenderawasih

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Cinta Indonnesia (DPD GerCin) Provinsi Papua Budi Gatot Andre Irreuw bersama Koordantor Provinsi Papua Stefanus Jhon Tukayo beraudiensi dengan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo di ruang kerjanya, Selasa (23 Maret 2021).

“Ageda silaturami bersama Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo adalah bagian eksternal dari pada konsolidasi organisasi GerCin Provinsi Papua,” ujar Budi Gatot Andre Irreuw dalam rilisnya, yang kami terima, Sabtu (26/3)

Lebih lanjut Irreuw katakan, bahwa tujuan utama dari Silaturahmi ini yaitu membangun mitra strategis dengan TNI dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta kedamian di tanah Papua.

“Dalam pertemuan tersebut, saya melaporkan kesiapan konsolidasi Organisasi GerCin Provinsi Papua yang sedianya akan melaksanakan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang GerCin Kabupaten yang ada di seluruh Provinsi Papua,” urainya.

Dalam Silaturahmi tersebut Irreuw berharap agar supaya Bapak Pangdam kiranya dapat membantu dan bermitra dengan Gerakan Rakyat Cinta Indonesia yang ada di Provinsi papua dalam melakukan konsolidasi organisasi.

Sementara itu, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo dalam pertemuan tersebut juga mengatakan, Kodam XVII akan bersinergy bersama DPD GerCin Provinsi Papua dalam menjaga dan merawat 4 Konsessus Kebangsaan.

Pangdam juga meminta agar supaya DPD Gercin Provinsi Papua dapat mendistribusikan kader-kadernya untuk mengikuti kegiatan Bela Negara yang akan di laksanakan pada bulan Oktober Tahun 2021 (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

Ditunjuk PLT KNPI, Assafri: Akan Saya Gelar KLB Di Kota Solo

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Setelah melakukan pleno pemberhentian Abdul Azis sebagai Ketua Umum DPP KNPI dan menunjuk Dian Assafri sebagai PLT Ketua Umum, dalam waktu dekat akan dilaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih Ketua Umum DPP KNPI defenitif

Rencananya nanti KLB KNPI akan di gelar di kota Solo, demikian hal tersebut disampaikan oleh Dian Assafri melalui siaran Persnya kepada media pada hari Minggu 14 Maret 2021.

Dalam pernyataannya Dian Assafri yang juga sekjend Gema Kosgoro ini menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berkonsultasi dengan pemilik suara di KNPI yaitu Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).

Selanjutnya, Dian juga merekomendasikan KLB akan dilaksanakan di kota solo, Jawa Tengah “Kami segera melayang surat ke Walikota Solo dan Gubernur Jateng,” ungkap Dian.

Sesuai AD/ART KNPI agenda KLB hanya memilih ketua umum periode berjalan, yaitu periode 2018 – 2021, dengan demikian pelaksanaan KLB tdk akan terlalu memakan waktu dan biaya yang terlalu besar, “tutup” Dian. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

Gagal Kudeta Berujung Boemarang Bagi Jackson Kumaat DkK

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sekelompok orang yang mengatasnamakan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) berupaya melakukan kudeta ilegal terhadap Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama pada pekan lalu.

Namun rencana kudeta ilegal tersebut berhasil dihalau melalui konsolidasi internal yang solid dan cepat tanggap dalam menindak tegas para pelaku kudeta tersebut.

Alih-alih ingin melakukan gerakan makar, namun berujung nahas dan menjadi boemarang bagi Jackson Kumaat Dkk. Upaya pemecah belahan organisasi kepemudaan serta pemberhentian paksa ketua umum DPP KNPI yang jelas melanggar AD ART organisasi

Dan itu justru menuai respon negatif dari segenap fungsionaris DPP KNPI hasil mandataris kongres ke-XV yang kemudian memberikan sanksi tegas terhadap para pelaku melalui rapat pleno yang berlangsung di Hotel Grand Syahid Jaya Jakarta pada Rabu, (10/03)2021).

Adapun rapat pleno yang dihadiri oleh lebih dari 200 fungsionaris DPP KNPI periode 2018-2021 (via tatap muka dan daring) dipimpin langsung oleh ketua umum, Haris Pertama yang didampingi oleh Ketua Harian, Gandung R.N. Huda, Wakil Ketua Umum bidang OKK, Amin Ngabalin, Ketua Kaderisan dan Keanggotaan, Ilham A Rasul dan Mohammad Nurul Haq, Wasekjend Organisasi DPP KNPI.

Adapun Rapat Pleno tersebut memutuskan tiga poin penting, yakni: Pertama, memberhentikan secara tidak terhormat terhadap para pengurus DPP KNPI atas nama Jackson William Andre Kumaat (Sekjend DPP KNPI), Mustahuddin (Waketum DPP KNPI), Ahmad Andi Bahri (Waketum DPP KNPI), Syarif Ahmad (Ketua Organisasi DPP KNPI), Alan Hehanusa (Waketum DPP KNPI).

Pemberhentian nama-nama tersebut karna Peserta pleno menilai, kelima orang itu telah melakukan pelanggaran berat terhadap organisasi dan melakukan pleno illegal di Hotel Ritz Carlton Jakarta pada Sabtu, 6 Maret 2021.

Kedua, Forum pleno mendesak Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama agar segera melakukan pergantian terhadap Sekjend DPP KNPI beserta posisi strategis lainnya.

Ketiga, menyepakati bahwa DPP KNPI dibawah kepemimpinan Haris Pertama akan melakukan kongres XVI pada tahun 2021 ini. (Amhar)

Continue Reading

Trending