Connect with us

Pemuda

Hidupkan Kembali MPBI: Lawan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Published

on

 

JanoerKoening, Jakarta – Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa serikat pekerja di seluruh indonesia sudah membangun persatuan buruh Indonesia untuk menolak omnibus law RUU Cipta Kerja.

Persatuan tersebut bisa dilihat dari adanya pernyataan sikap bersama tiga Konfederasi, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI), Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (DEN KSPI), Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI).

Said Iqbal juga menyebut, ada beberapa konfederasi serikat buruh lainnya serta lebih dari 50 federasi serikat pekerja yang mempunyai anggota lebih dari 10 juta orang di 34 propinsi lebih dari 400 kab /kota yang telah melahirkan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) sebagai aliansi strategis kembali berkumpul (reborn) untuk menyatukan sikap dan kekuatan.

Terkait MPBI, Said Iqbal mengatakan bahwa MPBI dideklarasikan pada tanggal 1 Mei 2012 di Gelora Bung Karno. “Dihadiri kurang lebih 100 ribu buruh,” tambahnya saat konferensi pers di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta, Jum’at (28/2/2020).

Dalam pernyataan sikapnya, MPBI merupakan alat perjuangan pekerja/buruh Indonesia serta elemen masyarakat yang lain untuk mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Dalam kaitan dengan itu, MPBI akan berjuang untuk menghapus segala bentuk penindasan dan ketidakadilan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kehidupan pekerja/buruh Indonesia harus diperlakukan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, adil, sejahtera, dan bermartabat.

Penegakan hukum dan kedaulatan bangsa harus ditegakkan dengan menghapuskan eksploitasi hak-hak rakyat dan hak-hak pekerja/buruh.

Saat ini Pemerintah sedang berupaya memangkas regulasi yang dinilai menghambat investasi dengan melahirkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tetapi setelah dikaji secara seksama, ternyata isi RUU Cipta Kerja justru bertolak belakang dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tersebut di atas.

Khusus untuk kluster ketenagakerjaan, MPBI melihat RUU Cipta Kerja tidak memberikan kepastian pekerjaan (job security), kepastian pendapatan (salary security), dan kepastian jaminan sosial (social security).

Hal itu tercermin dari 9 (sembilan) alasan: hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, outsourcing bebas di semua jenis pekerjaan, pekerja kontrak tanpa dibatasi jenis pekerjaan dan dikontrak seumur hidup.

Selanjutnya resiko lain yaiti PHK semakin mudah, waktu kerja yang melelahkan dan eksploitatif, TKA “buruh kasar” berpotensi masuk ke Indonesia dalam jumlah yang besar, jaminan sosial terancam hilang, dan sanksi pidana untuk pengusaha dihilangkan.

Melihat adanya potensi ancaman akibat adanya omnibus law RUU Cipta Kerja; dengan penuh ketulusan, kesadaran, dan semangat kebersamaan serikat pekerja/serikat buruh menghidupkan kembali Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI reborn).

MPBI akan menjadi alat perjuangan untuk mengawal dan menolak keras setiap kebijakan yang akan mendregadasi hak-hak pekerja buruh Indonesia, dalam segala bentuk kegiatan baik secara parlementer maupun ekstra parlementer melalui strategi konsep-lobbi-aksi (KLA). (red).

Continue Reading

Pemuda

FPB Menginginkan Sekda DKI Jakarta Putra Betawi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Forum Pemuda Betawi (FPB) merupakan organisasi pemuda dari putra Betawi yang mempunyai kepedulian dan tanggung jawab terhadap proses pembangunan Kota Jakarta Raya.

Mengingat pentingnya pembangunan Jakarta, Forum Pemuda Betawi menggelar Diskusi melalui Zoom Meeting dengan tema “Membedah Calon Sekda DKI Jakarta”. Acara berlangsung di Hotel Lynt, Cideng, Kakarta Pusat pada Rabu, 30 September 2020.

Webinar ini menghadirkan tokoh-tokoh yang kompeten dan memahami peta kota Jakarta, yakni: Bestari Barus (P. Nasdem), Esti Arimi (Fraksi Gerindra), H. Beceng (Fraksi Golkar), H. Panji Virgianto (Fraksi PDIP), Syahroni (Fraksi PAN).

Ketua Dewan Pembina Forum Pemuda Betawi, Rachmat HS dalam sambutannya mengatakan, acara ini adalah seri ke-2 yang membicarakan penggantian Sekda. Keberadaan Sekda sangat penting bagi masyarakat Jakarta.

“Melalui acara ini, Kami membantu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mempunyai figur yang tepat yang di inginkan oleh masyarakat khususnya Warga Betawi,” ujarnya.

Lebih lanjut Rachmat HS mengungkapkan, bahwa Kami sudah sharing melalui mekanisme diskusi terbuka dan kita juga sudah sharing melalui mekanisme webinar secara darling

Dia tambahkan, melalui rangkaian acara diskusi dan webinar, kami yakin teman-teman yang kami rekomendasikan yang ada di pemda DKI Jakarta pada tingkat eselon II sangat-sangat punya peluang sebagai putra Daerah.

“Seperti Walikota Jakarta Timur (M. Anwar), Kepala Dinas SDA (H. Juwaini), Kasatpol PP (Arifin), dan Walikota Jakarta Selatan (H. Marullah Matani). Mereka sangat memenuhi syarat untuk dijadikan Sekda,” urainya.

Rachmat HS sangat menegaskan, bahwa sebagai putra daerah, Kami FPB dengan melalui mekanisme yang panjang sangat-sangat menginginkan Sekda DKI Jakarta adalah putra Betawi

“Tentu yang kami inginkan adalah putra daerah yang punya kualifikasi menjadi Sekda dan tentu mengikuti aturan UUD dan atau kepres yang ada berlaku,” Pungkas Ketua Dewan Pembina FPB. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

GAAS Dukung Pilkada Serentak 9 Desember 2020 Dengan Protokol Kesehatan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum DPP GAAS Rudy Silfa, SH melantik Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat & Aktivis (DPP-GAAS) periode 2020-2025 pada Minggu 27 September 2020, di Mega Anggrek Hotel, Kemanggisan, Jakarta Barat.

Adapun tema yang diambil dalam pelantikan ini adalah, “Peran Serta GAAS Dalam Upaya Penegakan Hukum dan Memperjuangkan Keadilan di Indonesia Ditengah Pandemi Covid-19 Serta Mensukseskan Pilkada 9 Desember 2020”.

Acara Pelantikan Pengurus DPP GAAS, Periode 2020-2025 ini di hadiri oleh Dr. Firman Wijaya, SH, MH, (Ketua Dewan Kehormatan DPP), H. Zainuddin (Ketua Dewan Penasehat), juga hadir Mayjen. TNI (Purn) Dr. H. Syamsu Djalal, SH., MH., (Ketua Dewan Pembina DPP)

Ketua Dewan Kehormatan DPP GAAS, DR. firman Wijaya, SH, MH, mengatakan, kedepan GAAS harus mampu menjadi alat perjuangan untuk berjuang menegakkan keadilan bagi masyarakat.

Ditambahkan, selain itu ia juga berharap kedepannya GAAS membentuk bidang-bidang khusus agar mampu mencetak pemimpin yang terbaik.

“GAAS harus mampu menjadi wadah untuk perjuangan masyarakat, semangat inilah yang menjadikan organisasi ini besar,” jelas Firman.

Ketua Umum DPP-GASS Rudy Silfa, SH., mengatakan, dalam pelantikan pengurus DPP GAAS, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bersama, seperti supermasi hukum yang tidak tebang pilih terhadap siapapun bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah bagi orang-orang kecil saja, tapi juga harus tajam ke atas sebagaimana yang ditunjukkan dalam kasus Djoko Tjandra,” ujarnya

Selain supremasi hukum, Rudy mengatakan bahwa GAAS juga mendukung agenda pilkada serentak secara nasional pada 9 Desember 2020 nanti, tentu dengan menerapkan Inpres No 6 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan.

“Seperti dalam kegiatan saat ini, kita sosialisasikan kepada seluruh peserta yang hadir dalam prosesi pelantikan, dengan cara menerapkan protokol kesehatan 3M,” pungkas Rudy Silfa.

Sekretaris Jenderal DPP GAAS, Suta Widhya menyampaikan, bahwa acara yang berlangsung hari ini dihadiri lebih dari 100 orang, mulai dari Majelis Tinggi, Pengurus Harian DPP, DPD dan DPC Sejabotabek dan tamu undangan.

Dia tambahkan, kegiatan ini merupakan momentum yang paling tepat dalam menyatakan dukungan terhadap agenda nasional, baik dari segi penegakkan hukum dan keadilan.

Dalam kesempatan itu, Suta juga menyampaikan pihaknya mengampanyekan protokol kesehatan hingga menyampaikan pesan bahwa agenda nasional untuk penyegaran dan suksesi kepemimpinan di tingkat daerah pada 9 Desember 2020, harus tetap berlangsung demi penegakkan demokrasi.

“GAAS akan beraktivitas dengan kekuatan dan kecepatan maksimal, dalam menyukseskan setiap agenda nasional demi terwujudnya Pembukaan UUD 1945 asli alinea keempat,” pungkas Suta. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

Tunda Pilkada, GPI : Selamatkan Nyawa Rakyat dari Covid-19

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Bertempat di Markas GPI Menteng 58 Jakarta Pusat, hari ini Jum’at 18 September 2020, Kami Gerakan Pemuda Islam (GPI) menggelar jumpa pers berkaitan dengan menolak atau menunda pelaksanaan Pilkada 2020.

Adapun alasan kami karna beberapa hal yang memang kami telah melakukan monitoring dari Semenjak adanya covid-19 melanda Negara kita Indonesia yang telah menelan ribuan jiwa melayang.

Menurut Sekjen Gerakan Pemuda Islam (GPI) Diko nugraha, Pilkada serentak 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 sebaiknya ditunda, karena dapat menimbulkan penyebaran Covid semakin meluas.

“Pelaksanaan Pilkada serentak lebih baik ditunda karena dapat nyawa masyarakat. Apalagi korban covid di tanah air terus bertambah,” tandas Diko Nugraha kepada pers di Jakarta, Jumat (18/9).

Diketahui, hingga Minggu (13/9/2020), kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 214.746 kasus dengan 8.650 kasus kematian dan 152.458 pasien yang telah dinyatakan sembuh.

Menurut Diko, adalah ironis jika rakyat diperintahkan untuk disiplin agar terhindar dari Covid-19, tetapi pemerintah maupun parlemen tetap menggelar kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bagi keselamatan nyawa rakyat Indonesia.

Untuk itu lanjut Diko, pemerintah harus segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) penundaan Pilkada serentak 2020. Pemerintah harus arif demi menyelamatkan nyawa rakyat. “Presiden agar segera membuat perppu penundaan pilkada serentak,” tandasnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending