Connect with us

Pemuda

Hidupkan Kembali MPBI: Lawan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Published

on

 

JanoerKoening, Jakarta – Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa serikat pekerja di seluruh indonesia sudah membangun persatuan buruh Indonesia untuk menolak omnibus law RUU Cipta Kerja.

Persatuan tersebut bisa dilihat dari adanya pernyataan sikap bersama tiga Konfederasi, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI), Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (DEN KSPI), Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI).

Said Iqbal juga menyebut, ada beberapa konfederasi serikat buruh lainnya serta lebih dari 50 federasi serikat pekerja yang mempunyai anggota lebih dari 10 juta orang di 34 propinsi lebih dari 400 kab /kota yang telah melahirkan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) sebagai aliansi strategis kembali berkumpul (reborn) untuk menyatukan sikap dan kekuatan.

Terkait MPBI, Said Iqbal mengatakan bahwa MPBI dideklarasikan pada tanggal 1 Mei 2012 di Gelora Bung Karno. “Dihadiri kurang lebih 100 ribu buruh,” tambahnya saat konferensi pers di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta, Jum’at (28/2/2020).

Dalam pernyataan sikapnya, MPBI merupakan alat perjuangan pekerja/buruh Indonesia serta elemen masyarakat yang lain untuk mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Dalam kaitan dengan itu, MPBI akan berjuang untuk menghapus segala bentuk penindasan dan ketidakadilan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kehidupan pekerja/buruh Indonesia harus diperlakukan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, adil, sejahtera, dan bermartabat.

Penegakan hukum dan kedaulatan bangsa harus ditegakkan dengan menghapuskan eksploitasi hak-hak rakyat dan hak-hak pekerja/buruh.

Saat ini Pemerintah sedang berupaya memangkas regulasi yang dinilai menghambat investasi dengan melahirkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tetapi setelah dikaji secara seksama, ternyata isi RUU Cipta Kerja justru bertolak belakang dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tersebut di atas.

Khusus untuk kluster ketenagakerjaan, MPBI melihat RUU Cipta Kerja tidak memberikan kepastian pekerjaan (job security), kepastian pendapatan (salary security), dan kepastian jaminan sosial (social security).

Hal itu tercermin dari 9 (sembilan) alasan: hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, outsourcing bebas di semua jenis pekerjaan, pekerja kontrak tanpa dibatasi jenis pekerjaan dan dikontrak seumur hidup.

Selanjutnya resiko lain yaiti PHK semakin mudah, waktu kerja yang melelahkan dan eksploitatif, TKA “buruh kasar” berpotensi masuk ke Indonesia dalam jumlah yang besar, jaminan sosial terancam hilang, dan sanksi pidana untuk pengusaha dihilangkan.

Melihat adanya potensi ancaman akibat adanya omnibus law RUU Cipta Kerja; dengan penuh ketulusan, kesadaran, dan semangat kebersamaan serikat pekerja/serikat buruh menghidupkan kembali Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI reborn).

MPBI akan menjadi alat perjuangan untuk mengawal dan menolak keras setiap kebijakan yang akan mendregadasi hak-hak pekerja buruh Indonesia, dalam segala bentuk kegiatan baik secara parlementer maupun ekstra parlementer melalui strategi konsep-lobbi-aksi (KLA). (red).

Continue Reading

Pemuda

PON 2021 Menjadi Momentum Memperkuat NKRI Di Tanah Papua

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2021 yang akan di selenggarakan pada 2 hingga 15 Oktober mendatang di tanah Papua disambut positif oleh Milenial Mitra Polisi (MMP).

Dalam keterangan tertulisnya kepada media, Jum’at 17 September 2021, Ketua Umum DPP MMP, Romadhon Jasn mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya golongan milenial untuk memberikan dukungan sepenuhnya dalam mensukseskan PON 2021.

Menurutnya, masyarakat Milenial saat ini lebih rasional dalam menyikapi setiap fenomena yang terjadi. Sehingga milenial saat akan menjadi pemimpin di masa depan tidak akan mengulang sejarah pemimpin masa lalu yang gagal dalam menjaga perdamaian di daerah Papua.

“Perhelatan PON 2021 di Papua saat ini akan menjadi insiden penting dalam upaya pemerintah dalam meredam gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Papua tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai satu kesatuan yang utuh dengan menghilangkan keresahan masyarakat Papua yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Indonesia.

Lebih lanjut, Ketua Umum DPP MMP menilai, pemerintah benar-benar bekerja keras dan tanpa henti untuk meredam gerakan OPM sebagai upaya untuk masyarakat Papua mendapatkan perlakuan yang adil.

Romadhon Jasn mengungkapkan, Papua merupakan sebuah wilayah yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan Indonesia dan secara historis sudah bersama-bersama berjuang dalam mendirikan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

“Sehingga Papua menjadi bagian penting untuk bersama-sama dalam mengisi kemerdekaan dengan memberikan perhatian dalam membangun daerah papua, dan dalam rangka meredam gerakan OPM yang sampai saat ini masih terus bergeliat,” jelasnya.

Romadhon menambahkan, PON 2021 bisa dijadikan momentum untuk kembali memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) dan juga dalam rangka agar masyarakat bisa melihat kondisi social dan daerah Papua secara lebih cermat, sehingga tidak ada lagi masyarakat di Papua yang merasa diperlakukan tidak adil.

Gerakan OPM yang merupakan sebuah bagian dari fenomena politik tentang politik identitas, radikalisme (suatu kecenderungan untuk melakukan perubahan (transformasi) secara mengakar atau ekstrim) dan gerakan social baru tidak lagi menggeliat, “pungkas” Romadhon Jasn menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

PPKM Darurat Diperpanjang, Sekjen GPI Minta Jokowi Mengundurkan Diri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Khoirul Amin, meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur jika PPKM Darurat benar diperpanjang sampai akhir bulan Juli 2021.

Permintaan itu disampaikan oleh Sekjen GPI, menyikapi kibijakan pemerintah yang akan memperpanjang PPKM Darurat melaui keterangan tertulisnya Senen (19/7/2021) sore.

“Jika memang sudah tidak mampu mengatasi pandemi Covid-19 ini. Maka saran saya lebih baik Presiden segera mengundurkan diri secara gantel dan terhormat,” tegas Khoirul Amin

Presiden Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Periode 2005 – 2008 tersebut juga menyampaikan, bahwa menjadi pemimpin itu harus memiliki kepekaan sosial dan tau penderitaan rakyatnya.

“Apabila menjadi pemimpin tidak memiliki kepekaan sosial, yang taunya cuma memerintah. Maka itu bukan pemimpin, tapi penguasa. Dia tidak akan pernah mampu merasakan penderitaan yang dialami oleh rakyatnya,” tandasnya.

Ia melanjutkan, kalau menjadi pemimpin hanya tau memerintah dan mendengar laporan orang disekitarnya. Maka kebijakannya akan selalu kontroversial, dan bertentangan dengan kehendak rakyatnya.

“Saya merasa bahwa kebijakan PPKM Darurat ini adalah kebijakan yang dipaksakan dan tanpa solusi. Dimana rakyat diminta untuk berdiam diri dirumah, tapi pemerintah tidak membantu kebutuhan hidupnya,” kata Amin.

“Terus rakyat disuruh makan apa, jika berdiam diri dirumah. Ini namanya kebijakan yang asal-asalan. Melawan Virus Corona biar tidak mati, tapi akan mati juga karena kelaparan,” lanjutnya.

Sekjen Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Periode 2007-2010 ini juga menyoroti dasar hukum. Dari kebijakan PPKM Darurat, yang dianggap Inkonstitusional dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Dalam UUD 1945, Pasal 28A dan 28D ayat (2) tentang HAM sudah sangat jelas. Bahwa Konstitusi kita menjamin hak-hak warga Negara untuk bertahan hidup. Maka melarang orang mencari nafkah sesungguhnya telah melanggar Konstitusi dan HAM,” ucap Amin.

Ia pun menerangkan, apabila Pasal 28A dan 28D ayat (2) tersebut dibatasi, berdasarkan Pasal 28J tentang pembatasan HAM. Maka pembatasan tersebut harus dengan Undang-undang (UU).

“Kebijakan PPKM Darurat ini memakai dasar hukum UU mana? Jika memakai UU Kekarantinaan Kesehatan. Maka semestinya Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Wajib menanggung kebutuhan hidup selama masyarakat selama berlaku karantina,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa Pemerintah melalui
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy. Telah menyatakan, bahwa PPKM Darurat akan diperpanjang sampai akhir Juli 2021.

Muhajir juga menyampaikan, perpanjangan PPKM Darurat tersebut berdasarkan hasil rapat kabinet terbatas dengan Presiden Joko Widodo. (Ahr)

Continue Reading

Pemuda

Melalui Zoom, TJS Genjot Loyalitas Kebangsaan Kader Perisai

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Zoom meeting Front Nasional Berkarya yang di gagas oleh Ketua Umum Perisai Berkarya Tri Joko Susilo, SH., dalam rangka ulang tahun Partai Berkarya Ke-5 berlangsung pada Kamis, 15 Juli 2021.

Melalui zoom Meeting dalam komando Ketua Umum H. Hutomo Mandala Putra, SH., dilakukan dengan khidmat sebagai comando call Pimpinan Partai Berkarya Perisai Berkarya dan Ormas Ormas Partai Berkarya di tanah Air.

Dalam paparan Zoomnya, Tri Joko Susilo (TJS) menekankan agar para negarawan itu selalu mengarahkan bangsa seperti Bung Hatta, Mereka inisiator memimpin pergerakan.

“Saya minta kepada kader, yang penting pertama adalah jaga semangat, dan koyalitas kebangsaan sebab kalau semangat sudah hilang, pagi pun dapatnya cuma kopi bukan catatan sejarah,” ujar Tri Joko Susilo penuh semangat!

Dalam zoom meeting itu Tri Joko Susilo menyebut semangat yang membuat segar kepala dan sorot mata kita sangat diperlukan karena kita adalah ‘vaksin’ bagi bangsa yang dibuat lemah oleh permainan komunis diberbagai bidang termasuk kesehatan.

“Kalau bukan kita siapa lagi, semangat itu mahal, harus didapat dengan orang-orang yang selalu menebar aura semangat,” ujar Ketua Umum Perisai Berkarya.

Tri Joko Susilo juga meyakinkan kader agar terus mempunyai ‘bom atom’ keyakinan, yakin usaha sampai bahwa kelak mereka akan pegang negara.

“keyakinan mampu membuat kita memindahkan gunung sekalipun, makanya kata Bung Karno, keyakinan itu milik anak muda, di Partai Berkarya itu isinya mayoritas kader muda dan orang lapangan dan suka medan berat walaupun seseram dekat mulut harimau toh, ingat kalimat Panggil aku 10 pemuda. Maka aku akan mengguncang dunia,” cetus Tri Joko.

Pesan terakhir zoom Meeting dari ketua umum Ormas perisai berkarya ini yg sekaligus moderator dalam agenda tersebut, mengingatkan dengan gagalnya Reformasi yang sudah 20 tahun lebih

“Oleh karena itu, mari kita menjadi pelaku sejarah untuk membuat perubahan orientasi sejarah. Kader Partai Berkarya harus menjawab tantangan Milenial mempertahankan harapan pendiri bangsa ini,” pungkas Tri Joko, menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending