Connect with us

Hukum

RUU OMNIBUS CIPTA KERJA, DPR & PEMERINTAH HARUS LIBATKAN AHLINYA

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Pada 12 Februari 2020 lalu setelah banyaknya tekanan yang mempertanyakan mengapa RUU Cipta Kerja masih disembunyikan, akhirnya diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR bersamaan dengan Naskah Akademiknya.

Ketua Umum Indonesia Labor Law Consultant Association (ILLCA), Dr. Ike Farida, S.H., LLM mempertanyakan mengapa sampai saat ini pemerintah tidak terbuka tentang RUU Omnibus Law.

Farida menyebut, Omnibus Law RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan baru 3 Undang-Undang.

“Ketiga UU tersebut yakni UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 40/2004 tentang Sistem JamSos Nasional, dan UU No.24/2011 tentang BPJS,” ujarnya saat konferensi pers di Sekretarian HKHKI, Gd Wirausaha, Rasuna Said, Kuningan Jakarta pada Kamis (13/2/2020).

Lebih lanjut Farida menjelaskan, UU ini terdiri 15 Bab yang berisikan 174 Pasal. Ketentuan-ketentuan yang mengalami perubahan antara lain: tentang Tenaga Kerja Asing (TKA), Tentang PHK, PESANGON, Penghargaan, Upah, dan terkait PKWT.

ILLCA menyayangkan sikap pemerintah yang tertutup selama ini, dan berharap DPR lebih tegas dan berani untuk bersikap jika memang benar-benar ingin menciptakan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia sekarang ini jumlah pengangguran lebih dari 7 juta orang.

“Sedangkan angkatan kerja setiap tahun bertambah sebanyak 2 juta orang,” ungkap Praktisi Hukum, yang juga Akademisi sekaligus Ketum ILLCA, Ike Farida.

Oleh karna itu, Farida menegaskan! ILLCA minta agar DPR melibatkan unsur masyarakat, organisasi bidang ketenagakerjaan, akademisi dan ahli dalam mengolah RUU Cipta Kerja.

Dalam rangka menindaklanjuti RUU Cipta Kerja, ILLCA akan menggelar SEMINAR NASIONAL di KEMNAKER RI pada 5 Maret 2020 untuk mengupas tuntas RUU Cipta Kerja bagaimana implikasinya terhadap UU No.13/2003 dan UU lainnya, tehnis pelaksanaan, dst.

Kupas tuntas seminar nasional ini akan menghadirkan pembicara, diantaranya: Ketua Komisi 9 DPR RI, Dirjen Pembinaan HI & Jamsos, Prof. Payaman dan Prof Satya Arinanto dengan Keynotenya Menteri Ketenagakerjaan.

Acara ini terbuka untuk umum tapi tempat terbatas, jadi daftar segera (Sekretariat Pusat HKHKI, Gedung Wirausaha 3rd Floor, #302, Jl. HR Rasuna Said Kav. C-5, Jakarta 12940. Telp 021-5213154 atau 0812-128-200-65). (red/Amhar)

Continue Reading

Hukum

Sepucuk Surat Untuk Penundaan Pemeriksaan Elza Syarief

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kepada Kasatreskrim Mapolres Jakarta Selatan Senin (12/10/2020) pagi diserahkan sepucuk surat untuk penundaan pemeriksaan Elza Syarief oleh Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS).

Ormas ini selaku Kuasa Hukum dari Ketua Dewan Pertimbangan GAAS ini yang menjadi terlapor kasus pidana atas laporan yang dilakukan Nikita Mirzani sekira pertengahan September 2019 lalu.

POLRES Jakarta Selatan yang terletak di
Jl. Wijaya II No.42, RT.2/RW.1, Pulo, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12160 terlihat sepi sejak Senin pagi saat didatangi oleh 12 orang para advokat dan para aktivis yang tengah membela Elza Syarief.

“Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) selaku Kuasa Hukum dari ibu DR. Elza Syarief SH dengan SURAT KUASA tertanggal 28/9/2020 meminta dengan hormat :

Pertama, memeriksa saksi fakta dan mendengar keterangan Ahli dari pihak kami (lampiran). Kedua, menunda pemeriksaan penyidikan karena saat ini tidak sehat dimana surat dokter sudah ditunjukkan Jumat (2/10). Ketiga, meminta kepolisian untuk menghubungi Dewan Etik PERADI memeriksa Elza Syarief.” Tegas Sekjen GAAS Suta Widhya SH.

Salah seorang kuasa hukum, R. Iwan Gunawan SH mengatakan bahwa polisi cukup akomodatif dalam merespon kedatangan ketiga kalinya pihaknya.

“Kita tunggu saja panggilan polisi untuk meminta keterangan saksi fakta yang telah disiapkan oleh Tim Kuasa Hukum untuk Elza Syarief,” sela Deasy Anna Victorina SH.

Adapun para kuasa hukum yang datang antara lain Anthony Lesnussa, R. Iwan Gunawan SH, Lusi Darmawati SH, Suta Widhya SH, Rudy Silfa SH, Rahman Joko Purnomo SH, Deasy Anna Victorina SH dan beberapa aktivis seperti Wibenk, Arides Arisandi, Ade Sub’han. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

TEGAKKAN KEADILAN, Aklindo Siapkan Langkah Gugat UU No.2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi dan Turunannya !

Published

on

By

 

Janoerkoening, Jakarta -Silang pendapat UU No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi dan turunannya masih menjadi perdebatan yang cukup tajam di kalangan Masyarakat jasa konstruksi.

Hal tersebut terjadi pasca terbitnya aturan turunan dari UU No 2 tersebut yang klimaknya adalah Permen PUPR 1410 tentang akreditasi, ungkap Ketua Umum Alkindo Andi Amir, kamis 08/10/20 di Jakarta.

Andi juga menuturkan bahwa sebagai warga negara yang juga bagian dari masyarakat jasa konstruksi di indonesia, dirinya akan menggunakan hak konstitusi untuk melakukan gugatan terhadap UU No. 2 Tahun 2017 dan Turunannya.

Hal tersebut dianggap sangat penting dan menjadi tonggak dari tumbuh kembangnya masyarakat jasa konstruksi dalam konstribusinya terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Ini sangat-sangat serius dan menyangkut masa depan ujanya, untuk itu saat ini kami telah menyiapkan langkah untuk segera menggugat UU No. 2 Tahun 2017 sekaligus turunannya.

Harus ada keadilan bagi masayarakat jasa konstruksi ! Untuk itu maka hukum harus ditegakkan, tegas ketua umum aklindo andi amir !

Ketika ditanyakan apakah tidak ada ruang untuk melakukan komunikasi dan dialog dengan kementerian terkait ? Bahwa kami telah bersurat dan sudah mendapat balasan yang didalamnya cukup tegas akan posisi serta arahnya, jelas ketua umum Aklindo

Adapun, situasi pandemi saat ini tidak mengurungkan niat kami untuk maju ( melakukan gugatan -red ) dalam mencari keadilan, ujarnya

Hal ini dikarenakan menyangkut hajat hidup orang banyak di sektor swasta yang seharusnya mendapat perhatian lebih dan pembinaan yang baik dari yang membinanya, bukan seperti ini pungkas Andi Amir. (Mulyono)

Continue Reading

Hukum

Penasehat Hukum Protes Majelis Hakim Yang Memotong Kesempatan Berunding Dengan Terdakwa

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pengacara Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH tidak dapat menahan rasa kecewa saat menangani perkara Pidana 483/Pid. Sus/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu lantaran terdakwa Yudi Syamhudi Suyuti “seakan diarahkan” langsung menerima putusan Majelis Hakim yang memvonis 1 tahun, pada Rabu (16/9) dari semula tuntutan JPU yang menuntut 1 tahun 6 bulan.

Seharusnya, Majelis Hakim sesaat usai mengetok palu tanda Vonis dibacakan, mengarahkan kepada terdakwa agar menanyakan atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan Penasehat Hukum (PH) setelah mendengar Vonis dari Majelis Hakim.

Tapi sayangnya, entah mengapa persidangan terakhir Rabu sore ini terdakwa langsung menerima tanpa meminta waktu kepada Majelis Hakim untuk meminta pendapat dari Penasehat Hukum. Mungkin terdakwa merasa bersyukur karena Vonis Hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum?

“Innalillahi wa inna ilaihi roziun, hari ini telah wafat keadilan atas nama Yudi Syamhudi Suyuti yang telah menerima putusan Majelis Hakim yang memvonis 1 tahun,” kata Lawyer Tonin Tachta Singarimbun SH di luar ruang sidang pengadilan.

Wajarlah rasa kesal dari sikap Tonin usai sidang. Ini merupakan lanjutan kekesalannya karena Majelis hakim seolah tidak menghargai keberadaan Penasehat Hukum di dalam ruang sidang dimana ia dan rekan penasihat hukum lainnya seakan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang tampak ingin segera menyelesaikan persidangan kasus Yudi dan lanjut ke Persidangan kasus lainnya yang menunggu di layar monitor.

“Menurut kami sebaiknya Yudi tidak langsung menerima putusan 1 tahun. Ia harusnya konsultasi dulu dengan Penasehat Hukum. Toh andai Yudi menerima sekarang atau dengan berpikir-pikir selama 7 hari pun kondisinya sama. Kami sebagai Pihak Penasehat Hukum terdakwa lebih suka andai terdakwa ajukan banding. Dengan begitu terdakwa linier tidak menerima semua dakwaan JPU alias menyatakan tidak bersalah,” kata anggota PH lainnya Suta Widhya SH. (Mulyono)

Continue Reading

Trending