Connect with us

Hukum

RUU OMNIBUS CIPTA KERJA, DPR & PEMERINTAH HARUS LIBATKAN AHLINYA

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Pada 12 Februari 2020 lalu setelah banyaknya tekanan yang mempertanyakan mengapa RUU Cipta Kerja masih disembunyikan, akhirnya diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR bersamaan dengan Naskah Akademiknya.

Ketua Umum Indonesia Labor Law Consultant Association (ILLCA), Dr. Ike Farida, S.H., LLM mempertanyakan mengapa sampai saat ini pemerintah tidak terbuka tentang RUU Omnibus Law.

Farida menyebut, Omnibus Law RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan baru 3 Undang-Undang.

“Ketiga UU tersebut yakni UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 40/2004 tentang Sistem JamSos Nasional, dan UU No.24/2011 tentang BPJS,” ujarnya saat konferensi pers di Sekretarian HKHKI, Gd Wirausaha, Rasuna Said, Kuningan Jakarta pada Kamis (13/2/2020).

Lebih lanjut Farida menjelaskan, UU ini terdiri 15 Bab yang berisikan 174 Pasal. Ketentuan-ketentuan yang mengalami perubahan antara lain: tentang Tenaga Kerja Asing (TKA), Tentang PHK, PESANGON, Penghargaan, Upah, dan terkait PKWT.

ILLCA menyayangkan sikap pemerintah yang tertutup selama ini, dan berharap DPR lebih tegas dan berani untuk bersikap jika memang benar-benar ingin menciptakan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia sekarang ini jumlah pengangguran lebih dari 7 juta orang.

“Sedangkan angkatan kerja setiap tahun bertambah sebanyak 2 juta orang,” ungkap Praktisi Hukum, yang juga Akademisi sekaligus Ketum ILLCA, Ike Farida.

Oleh karna itu, Farida menegaskan! ILLCA minta agar DPR melibatkan unsur masyarakat, organisasi bidang ketenagakerjaan, akademisi dan ahli dalam mengolah RUU Cipta Kerja.

Dalam rangka menindaklanjuti RUU Cipta Kerja, ILLCA akan menggelar SEMINAR NASIONAL di KEMNAKER RI pada 5 Maret 2020 untuk mengupas tuntas RUU Cipta Kerja bagaimana implikasinya terhadap UU No.13/2003 dan UU lainnya, tehnis pelaksanaan, dst.

Kupas tuntas seminar nasional ini akan menghadirkan pembicara, diantaranya: Ketua Komisi 9 DPR RI, Dirjen Pembinaan HI & Jamsos, Prof. Payaman dan Prof Satya Arinanto dengan Keynotenya Menteri Ketenagakerjaan.

Acara ini terbuka untuk umum tapi tempat terbatas, jadi daftar segera (Sekretariat Pusat HKHKI, Gedung Wirausaha 3rd Floor, #302, Jl. HR Rasuna Said Kav. C-5, Jakarta 12940. Telp 021-5213154 atau 0812-128-200-65). (red/Amhar)

Continue Reading

Hukum

Laskar Bima Bersatu Kecam NM atas Pelecehan Ibadah Umat Islam

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sehubungan dengan adanya dugaan penghinaan terhadap tata cara ibadah Umat Islam yang dilakukan oleh artis Nikita Mirzani, Kami Organisasi Laskar Bima Bersatu (Masyarakat Bima NTB) mengencam tundakan artis tersebut.

“Insya Allah kami akan lanjutkan ke ranah hukum. Saat ini kami sedang kami kaji materinya, jika ada deliknya maka nanti Pak Sahlan sebagai Ketua Laskar Kuda Hitam yang akan melaporkan ke Pokda Metro Jaya dan kami akan mendampingi,” ujar Moh. Firdaus selaku ketua Tim pengacara, Minggu (24/10/2021) di Markas Laskar Kuda Hitam, Kebon Jeruk, Jakarta.

Muhammad Firdaus katakan, selain melaporkan ke Polda, kami juga mencari cara untuk bagaimana cara menegur NM agar tidak terus-terusan membawa-bawa tata cara ibadah Umat Muslim beribadah, membawa-bawa Kiai, Para Habib, dicela secara nyeleneh, dan karna itu kami mendukung dan kedepannya akan kami laporkan muncul deliknya.

“Sebelum menemukan delik hukumnya, tindakan kami saat ini adalah sanksi izin sosial kita boikot NM, stop siaran program. Kami minta diboikot NM karena beberapa kali telah melecehkan Agama Islam, Para Kiai, Para Habib. Hentikan kegiatan NM di media sosial karena ini menjadi preseden buruk bagi generasi masyarakat,” tegas Firdaus.

Dia tambahkan, sanksi sosial dan sanksi moral kita boikot semua kegiatan NM di media sosial, khususnya Pak Menkominfo Johnny Gerard Plate, S.E., harus bertindak tegas menegur KPI agar menghentikan tayangan NM dengan baik Instagram dan Youtube. Agar ini dijadikan pelajaran yang sangat tidak mengedukasi masyarakat secara positif.

Menurut Firdaus, jika pihak-pihak terkait tidak segera memboikot semua kegiatan Nikita Mirzani, maka dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap anak-anak bangsa. Sebagai umat Islam, Firdaus tidak terima bacaan shalat dalam agama yang dianutnya dipraktekkan seperti itu oleh mantan istri Dipo Latief tersebut. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Kunjungi Mahkamah Agung, Ketua DPRD: Bupati Donggala Langgar Sumpah Jabatan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Takwin SSoS didampingi perwakilan partai dan fraksi DPRD Donggala mengunjungi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI), pada Selasa (5/10/2021)

Adapun kunjungan perwakilan DPRD Donggala terdiri dari, yakni: Ketua DPRD (Takwin SSoS), Moch Taufik (Ketua Fraksi Nasdem), Abdul Rasyid (Ketua Fraksi PKS), Safiyah (Fraksi Hanura), Sudirman (Ketua PKB Donggal), Sugi (Ketua Golkar Donggala), dan Burhanuddin (Anggota Fraksi PKB)

Kepada media Ketua DPRD Donggala, Takwin menjelaskan, kunjungan Kami perwakilan DPRD Kabupaten Donggala dalam hal ini mengajukan pendaftaran penyerahan permohonan uji pendapat MA RI terkait hak menyatakan pendapat terhadap Bupati Donggala, Kasma Lassa, S.H., M.H.,

“Alhamdulillah, hari ini kami sudah mendaftarkannya dan kami tinggal menunggu tanda terima berkas aja, satu minggu kemudian kami akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Takwin

Lebih lanjut Takwin mengungkapkan, Pendaftaran permohonan Uji pendapat hari ini terkait pelanggaran perundang-undangan. Dimana Bupati Donggala telah melanggar larangan menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 huruf e UU nomor 23 tahun 2014.

“Bupati Donggala telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu telah melanggar sumpah jabatan, antara lain salah satunya adalah pelanggaran memutasi Aparat Sipil Negara (ASN) yang ada di kabupaten Donggala yang tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku,” kata Takwin.

Pada sisi lain, Kami telah menjalankan beberapa prosedur yang konstitusional yakni mengundang Bupati untuk menghadiri interpelasi, paripurna, angket, dan hak menyatakan pendapat DPRD, tapi sangat disayangkan Bupati tidak bersedia untuk hadir maka kami menenmpuh jalur ini terangnya.

“Kami berharap dengan didaftarkan permohonan uji pendapat ini, Mahkamah Agung bisa mengabulkan permohonan uji pendapat yang kami ajukan,” pungkas Takwin menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Marak Mafia Tanah, PAPD Somasi Menteri ATR / BPN

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) melayangkan Somasi kepada Menteri ATR / BPN terkait maraknya praktek mafia tanah yang semakin memprihatinkan dan adanya indikasi kecurangan proses rekruitment pegawai di dalam struktur Kementerian ATR / BPN.

Direktur Eksekutif PAPD Agus Rihat P. Manalu mengatakan, terkait dijegalnya karir Manaek Tua di Kementerian ATR / BPN yang di nilai sangat diskriminatif dan terkesan ada kejanggalan dikarenakan dari segi administratif dan pendidikan kliennya sudah memenuhi syarat.

“Kami melihat Kementerian ATR/BPN telah menjegal karir Klien Kami dimana dari segi administratif dan kependidikan serta jabatan saudara Manaek sudah memenuhi syarat,” katanya kepada awak media, Kamis (30/9/2021) diruang kerjanya.

Rihat berpandangan bahwa maraknya mafia tanah yang terindikasi banyak melibatkan oknum yang ada di BPN. Beliau meminta kepada Menteri ART/BPN Sofyan Djalil untuk membatalkan prosesi rekruitment yang sedang berjalan karena dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan banyak pelanggaran didalamnya.

“Kami minta dalam waktu tujuh hari kedepan agar Menteri Sofyan Djalil mencabut atau membatalkan proses rekruitment pengisian jabatan administrasi yang sudah berjalan tahun 2021. Dan apabila beliau tidak mengindahkan somasi ini maka kami akan mengambil upaya hukum dan bila perlu kita akan sampaikan kepada Presiden agar yang bersangkutan dicopot dari jabatannya”ujarnya.

Ditempat terpisah Manaek Tua mengatakan dengan adanya proses rekruitment yang tidak transparan tersebut sama saja terjadi kemunduran demokrasi di institusi Kementerian ATR / BPN.

“Dengan proses rekruitment yang tidak transparan dan diskriminatif tersebut dapat merugikan dan meresahkan banyak orang, harus segera dihentikan,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Manaek juga berharap agar Menteri Sofyan Djalil segera membatalkan proses rekruitment tersebut dan segera melakukan rekruitment yang transparan.

“Ya saya berharap kementerian ATR/BPN kembali ke jalan yang benar dalam proses rekruitment dan harus mengacu pada perundang undangan dibidang kepegawaian dan memperhatikan kepangkatan, golongan, ijazah dan usulan pimpinan. Bukan hanya droping seperti pemilihan kucing dalam karung seperti kemarin itu, gak jelas kriterianya apa,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, terkait cuitannya beberapa waktu lalu yang dinilai mendeskriditkan institusi ATR / BPN dirinya menganggap itu adalah tindakan subjektif.

“Ya klo mereka tidak suka dengan steatment ya jangan subjektif. Kalau memang ada pelanggaran harusnya di periksa dong dan di proses dong jangan diskriminatif dong.” Pungkasnya.

Continue Reading

Trending