Connect with us

Hukum

RUU OMNIBUS CIPTA KERJA, DPR & PEMERINTAH HARUS LIBATKAN AHLINYA

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Pada 12 Februari 2020 lalu setelah banyaknya tekanan yang mempertanyakan mengapa RUU Cipta Kerja masih disembunyikan, akhirnya diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR bersamaan dengan Naskah Akademiknya.

Ketua Umum Indonesia Labor Law Consultant Association (ILLCA), Dr. Ike Farida, S.H., LLM mempertanyakan mengapa sampai saat ini pemerintah tidak terbuka tentang RUU Omnibus Law.

Farida menyebut, Omnibus Law RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan baru 3 Undang-Undang.

“Ketiga UU tersebut yakni UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 40/2004 tentang Sistem JamSos Nasional, dan UU No.24/2011 tentang BPJS,” ujarnya saat konferensi pers di Sekretarian HKHKI, Gd Wirausaha, Rasuna Said, Kuningan Jakarta pada Kamis (13/2/2020).

Lebih lanjut Farida menjelaskan, UU ini terdiri 15 Bab yang berisikan 174 Pasal. Ketentuan-ketentuan yang mengalami perubahan antara lain: tentang Tenaga Kerja Asing (TKA), Tentang PHK, PESANGON, Penghargaan, Upah, dan terkait PKWT.

ILLCA menyayangkan sikap pemerintah yang tertutup selama ini, dan berharap DPR lebih tegas dan berani untuk bersikap jika memang benar-benar ingin menciptakan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia sekarang ini jumlah pengangguran lebih dari 7 juta orang.

“Sedangkan angkatan kerja setiap tahun bertambah sebanyak 2 juta orang,” ungkap Praktisi Hukum, yang juga Akademisi sekaligus Ketum ILLCA, Ike Farida.

Oleh karna itu, Farida menegaskan! ILLCA minta agar DPR melibatkan unsur masyarakat, organisasi bidang ketenagakerjaan, akademisi dan ahli dalam mengolah RUU Cipta Kerja.

Dalam rangka menindaklanjuti RUU Cipta Kerja, ILLCA akan menggelar SEMINAR NASIONAL di KEMNAKER RI pada 5 Maret 2020 untuk mengupas tuntas RUU Cipta Kerja bagaimana implikasinya terhadap UU No.13/2003 dan UU lainnya, tehnis pelaksanaan, dst.

Kupas tuntas seminar nasional ini akan menghadirkan pembicara, diantaranya: Ketua Komisi 9 DPR RI, Dirjen Pembinaan HI & Jamsos, Prof. Payaman dan Prof Satya Arinanto dengan Keynotenya Menteri Ketenagakerjaan.

Acara ini terbuka untuk umum tapi tempat terbatas, jadi daftar segera (Sekretariat Pusat HKHKI, Gedung Wirausaha 3rd Floor, #302, Jl. HR Rasuna Said Kav. C-5, Jakarta 12940. Telp 021-5213154 atau 0812-128-200-65). (red/Amhar)

Continue Reading

Hukum

Lantik DPP KAI, Ketum Intruksikan Anggota Membangun Organisasi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sebagai amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kongres Advokat Indonesia (KAI) melalui Forum Pengambilan Tertinggi organisasi yaitu Kongres Nasional ke III yang telah terlaksana di Batu Malang Jawa Timur pada tanggal 14-16 November 2019, hari ini Pengurus Dewan Pimoinan Pusat KAI di lantik.

“Saya selaku Presiden advokat Siti Jamaliah Lubis yang terpilih bersama rekan advokat Apolos Djara Bonga selaku sekretaris Jendral, hari ini Kamis 23 Januari 2029, bertempat di Hotel Pulman Thamrin, Jakarta, melaksanakan pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia untuk masa bakti 2019-2024.

Pada kesempatan ini saya mengajak dan menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus Kongres Advokat Indonsia mulai dari Tingkat Pusat yang dilantik, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan cabang di seluruh Indonesia untuk bekerja sama membangun organisasi yang terhormat Ini.

“Tempat bemaungnya Para Advokat yang menyandang predikat terhormat sebagai officium Nobile memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan dan membantu pemerintah dibidang penegakan hukum bersama catur wangsa Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman,” ungkap Siti Jamaliah dalam sambutannya (23/1).

Selanjutnya Siti mengatakan, akhir-akhir ini kita mengetahui melalui media menjadi viral beberapa masalah di tanah air tercinta ini antara Iain : masalah Jiwasraya, lnvestasi bodong yang merugikan masyarakat dan orang-orang yang cukup populer.

“Masalah-masalah tersebut selalu saja terlambat diketahui, ketika diketahui ternyata telah memakan banyak korban dengan jumlah kerugian yang besar, misalnya Jiwasraya merugikan negara triliunan rupiah dan masalah investasi bodong merugikan masyarakat ratusan miliar rupiah,” ujarnya.

Menurut Siti, penipuan bermodus keuntungan yang besar sudah lama terjadi di Indonesia namun tetap saja masih ada masyarakat yang tertarik dan kemudian menjadi korban.

Untuk itulah KAI yang saya pimpin siap membantu masyarakat dan telah membahas masalah-masalah tersebut karena salah satu anggota KAI kebetulan menjadi Ketua Asosiasi Artis Indonesia yaitu Advokat Nanda Pratama menjadi korbannya.

“Kami sangat prihatin dengan masalah tersebut sehingga kami telah membicarakan Iangkah-langkah antisipasi jika masyarakat dan Para Artis yang kebetulan tendampak masalah tersebut,” tutup Siti, Ketum KAI. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

ABUJAPI Somasi Opera Van Java Trans7, Parto, & Denny

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pada hari Jumat 17 Januari 2020, Trans7 jam 20:00 – 21:30 menayangkan program hiburan masyarakat yang dikenal sebagai OPERA VAN JAVA. Tayangan ini tentunya menghibur semua penonton dan memberikan keuntungan bagi TV, Program Acara dan Para Artis yang ikut bermain didalam acara ini.

Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD-ABUJAPI) Jakarta Raya yang di wakili Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, Samuel Lengkey, S.H., M.H mengungkapkan, sangat menyayangkan Artis Parto dan Denni Cagur menggunakan atribut PROFESI SATUAN PENGAMANAN yang biasa dikenal sebagai SATPAM.

“Atribut Satpam dan lontaran lelucon yang disampaikan selama acara tersebut dalam penilaian kami telah menghina profesi Satuan Pengamanan di seluruh Indonesia,” ungkap Advokat Samuel Lengkey di Bakoel Koffie Cikini, Menteng Jakarta, Rabu (22/1/2020)

Lengkey menjelaskan, SATPAM adalah pekerjaan profesional dan berada dibawah pembinaan POLRI, karena SATPAM berdiri berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Profesi Satpam harus melalui pendidikan dan pelatihan sesuai Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelatihan dan Kurikulum Satpam, Perkap 24 Tahun 2007 Tentang Manajemen Satpam,” ujar Lengkey.

Selain itu, juga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Polisi Khusus, PPNS dan bentuk-bentuk Pamswakarsa, serta wajib mendapatkan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Lebih lanjut, Samuel Lengkey mengatakan, bahwa Program Opera Van Java Trans7, kami simpulkan telah menghina profesi SATPAM di seluruh Indonesia.

“Dimana artis Parto dan Denny Cagur yang menggunakan seragam yang melambangkan profesi SATPAM membuat profesi ini semakin tidak berharga ditengah masyarakat, karena menjadi candaan, guyonan, yang bisa membuat keberadaan Satpam di lingkungan kerja mereka tidak memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri,” tuturnya.

Dan karena itu, Lengkey menyatakan, Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Jakarta Raya melalui Bidang Hukum dan Advokasi mengambil langkah hukum dengan mengirimkan Surat Somasi kepada penanggung jawab acara Opera Van Java Parto dan Denny Cagur untuk segara meminta maaf kepada semua Satpam indonesia .

Jika surat ‘Somasi’ yang kami kirimkan tidak cepat di tanggapi maka bidang hukum dan Advokasi BPD ABUJAPI Jaya akan melakukan proses pelaporan di Mabes Polri atas dugaan tindak pidana penghinaan profesi Satpam, melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eloktronik. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Penegakan Hukum Sektor KKP Era Susi Pudjiastuti Belum Berkeadilan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sehubungan telah dilaksanakan Eksaminasi (Uji Publik) oleh Stakeholders: Front Nelayan Indonesia (FNI), Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (LBHNI), Aliansi Nelayan Anti Korupsi (ANAK), dan Ikatan Pemuda Maritim Indonesia (IPMI) terhadap proses penegakan hukum.

Mengingat, proses penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi disektor Kelautan dan Perikanan di Era Susi Pudjiastuti, dipandang belum memenuhi rasa keadilan. Maka kami dari Front Nelayan Indonesia (FNI) menggelar Jumpa Pers pada: Jum’at, 10 Januari 2020, di Caffe Tigalima Wahid Hasyim, Gondangdia Menteng, Jakarta.

“Diketahui, hasil Eksaminasi: Penegakan Hukum Atas Gurita Kejahatan Korupsi di Sektor Kelautan dan Perikanan Era Susi Pudjiastuti Belum Berkeadilan,” Demikian di ungkapkan Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (10/1).

Lebih lanjut Dia katakan, Kasus korupsi di sektor Kelautan dan Perikanan di Indonesia dalam perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah (kuantitas) kasus yang terjadi maupun dari segi kerugian
keuangan negara.

“Dari segi kualitas pun demikian, bahwa kasus tindak pidana korupsi dilakukan semakin sistematis, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.

Menurut Rusdianto, Kasus tindak pidana korupsi sudah merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crime), sehingga penanganannya harus dilakukan secara luar biasa pula, baik dari aspek pencegahan maupun penanggulangannya.

Salah satu aspek yang terpenting adalah proses penegakan hukum yang dilakukan secara hati-hati, cermat, dan komprehensif dengan memperhatikan fakta yuridis dan fakta empirik, sehingga putusan yang diberikan hakim mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan
bermanfaat.

Ketum FNI berharap, “Pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti secara sah dan meyakinkan harus dihukum ‘berat’ sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya.”

Namu dalam kenyataannya banyak pelaku tindak pidana korupsi yang diberikan hukuman yang relatif ringan,
bahkan belakangan ini banyak kasus korupsi sektor kelautan dan perikanan sudah tersangka, tetapi tidak ditahan dan tidak diproses hukum.

“Bahkan tersangka bebas berkeliaran, melancong dan bepergian kemanapun, seperti mantan direktur PT Perikanan Nusantara (Perinus),” sebut Rusdianto.

Maka sebaiknya, penegak hukum, pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah, Kajati maupun Pengadilan Negeri agar benar-benar mengusut tuntas seluruh kasus korupsi di sektor Kelautan dan Perikanan (KKP).

Rusdianto menguraikan, pada kurun waktu 2016-2019 kasus-kasus korupsi disektor kelautan dan perikanan bermunculan. Terbukti penegak hukum menindak kasus-kasus tersebut, di antaranya, yakni:

1) Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh memproses kasus Keramba Jaring Apung (KJA) Pangandaran, Sabang, Karimunjawa. Namun, dalam proses penegakan hukum ada unsur ketidakadilan yakni hanya Sabang yang ditindak dengan seluruh bukti yang sudah tersita dalam bentuk barang dan
uang yang dikembalikan.

“Artinya, ketiga tempat proyek Keramba Jaring Apung (KJA) di Pangandaran, Sabang, Karimunjawa satu kesatuan tak bisa dipisahkan,” ungkapnya. “Mestinya penegakan hukum harus berdimensi keadilan dan ditegakkan dalam satu kasus,” tambahnya.

Dia menegaskan dalam hal ini mestinya penegak hukum Kejaksaan Tinggi Aceh dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Susi Pudjiastuti sebagai saksi dalam perkara tersebut.

“Jadi selama eksaminasi bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi terhadap kasus proyek Keramba Jaring Apung (KJA) di Pangandaran, Sabang, Karimunjawa masih tebang pilih dan belum berkeadilan,” jelasnya.

2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak segera menuntaskan kasus gratifikasi pejabat KKP pada kasus korupsi pengadaan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yakni Kapal SKIPI Orca 1-4.

Padahal, KPK sendiri mengetahui bahwa ada banyak istilah pemberian fasilitas dalam pengadaan proyek di sektor Kelautan dan Perikanan (KKP). Walaupun saat ini berjalan pelan, tetapi aktor di balik kasus tersebut belum terungkap.

Berbagai nama yang digunakan di sana dalam kasus gratifikasi kapal Orcha 1 – 4. KPK juga sudah belum sepenuhnya mendalami lebih lanjut apakah ada dan siapa. Tentu belum memenuhi rasa keadilan.

Padahal KPK sudah mengetahui ada korupsi dalam pengadaan empat kapal yang diajukan oleh KKP.

3). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT). KPK menjerat tiga direksi Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dalam OTT yang dilakukan di Jakarta dan Bogor.

Total ada sembilan orang yang diamankan, terdiri dari jajaran direksi Perum Perindo, pegawai Perum Perindo dan pihak swasta. Tiga orang di antaranya adalah jajaran Direksi dan sisanya pegawai Perum Perindo, serta pihak swasta importir. (Amhar)

Continue Reading

Trending