Connect with us

POLITIK

100 Hari Jokowi, Mardani Luncurkan Buku Kami Oposisi

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Presiden Jokowi–Kyai Maruf memulai periode kedua sudah menginjak 100 hari kepemimpinannya. Periode pertama dan kedua Presiden banyak warnai kontestasi politik yang cendrung elitis.

Tidak sedikit publik yang meragukan komitmen pemerintah untuk menuntaskan janji politik dan revolusi mentalnya.

Publik dikejutkan ketika penantang Presiden Jokowi di 2019, dirangkul dalam koalisi menjadi salah satu menteri elit. Indonesia semakin mengarah ke Demokrasi elitis karena kuatnya koalisi pemerintah di eksekutif dan legislatif.

Dalam Launching Buku #KamiOposisi di Ruang Abdul Muis Komplek DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa 4 Februari 2020, Mardani menilai pada periode kedua pemerintahan Jokowi, Indonesia mengarah dalam Demokrasi elitis.

“Proses demokratisasi di Indonesia seharusnya semakin membaik. Kita telah mengalami sedikitnya lima kali pemilihan umum langsung,” ungkap Mardani.

Sangat disayangkan kini kualitas demokrasi malah menurun. setelah pemilu 2019, kebanyakan partai justru merapat ke pemerintah. padahal, demokrasi membutuhkan checks and balences,” tambahnya di Senayan, Selasa (04/02).

Mardani menjelaskan dalam buku ini alasan mengapa demokrasi perlu oposisi? Sehingga tidak ada alasan dalam sebuah negara demokrasi, sangat krusial pula peranan oposisi itu.

Salah satu alasannya menurt Mardani adalah agar tidak lahir parlemen jalanan seperti yang terjadi saat ini di berbagai negara di dunia.

Selain itu, dalam buku ini dikabaran juga di jabarkan model-model oposisi politik dari berbagai pengalaman demokrasi diberbagai negeri di dunia dan juga bagimana bentuk oposisi oplitik di indonesia dari masa ke masa.

”Saya berharap melalui buku ini kembali menghidupkan diskusrus bagimana, apa yang harus kita pikirkan kedepan untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi kita. Sehingga demokrasi kita menjadi substansial. Bukan demokrasi elitis,” pungakasnya. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Didampingi 34 DPD, AHY Serahkan Bukti-bukti Illegalitas KLB Sumut ke Kemenkum HAM

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan berkas-berkas legalitas Partai Demokrat yang sah dan bukti-bukti illegalitas KLB Sumut, ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI, dilanjutkan ke Kantor KPU, Senin (8/3/2021).

Ketum AHY hadir bersama dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, perwakilan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, termasuk anggota DPR RI Partai Demokrat Komisi III.

“Yang spesial tentu karena saya hari ini didampingi oleh 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mewakili seluruh Ketua DPC dan seluruh Kader Partai Demokrat di wilayah Indonesia, Aceh sampai dengan Papua. Mereka adalah para pemilik suara yang sah,” terang Ketum AHY di Kantor Kemenkum HAM.

Pada kesempatan tersebut, AHY berterima kasih kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar dan jajaran Ditjen (Direktorat Jenderal AHU) yang telah menerimanya dengan baik, memberikan ruang yang luas untuk mendengarkan langsung laporan sekaligus harapan Partai Demokrat.

“Laporan yang disampaikan siang hari ini tidak hanya secara verbal, tapi juga dalam bentuk dokumen atau berkas yang autentik,” jelas Ketum AHY.

AHY menyebut, ada lima kontainer yang kami siapkan untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh GPK-PD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat) yang mengklaim telah melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara memang benar-benar ilegal dan inkonstitusional.

Partai Demokrat menyerahkan Konstitusi Partai Demokrat, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang juga telah disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020.

Juga kepengurusan dan kepemimpinan Partai Demokrat berdasarkan Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 yang berlangsung dengan demokratis dan juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020.

AHY mengungkapkan, berkas-berkas ini untuk melengkapi semua data dan fakta bahwa yang terjadi di Deli Serdang tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apa pun. Ini langkah-langkah yang kami tempuh, kami punya hak dan tentunya terus mencari keadilan.

“Tapi saya memiliki keyakinan, Kementerian Hukum dan HAM memiliki integritas dan juga bisa bertindak secara objektif menggunakan segala data, bukti, dan fakta yang kami serahkan hari ini, bahwa penyelenggaraan KLB Deli Serdang, panitianya, pesertanya juga tidak sah berdasarkan konstitusi kami,” Ketum AHY menjelaskan.

AHY tambahkan, Kami ingin berjuang untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat, tetapi lebih dari segalanya kami juga ingin memperjuangkan demokrasi di negeri kita.

“Mudah-mudahan kebenaran akan abadi, semuanya terang benderang dan keadilan dapat kita nikmati bersama,” tutupnya. (Amhar)

 

Continue Reading

POLITIK

Berkarya Versi Muhdi Pecah! Ini Kata Front Sayap Berkarya HMP

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Perpecahan di kubu Partai Berkarya versi Muhdi Pr menuai tanggapan dari Front Nasional Berkarya, forum sayap partai berkarya versi Hutomo Mandala Putra (HMP) atau Tommy Soeharto

Memayu hayuning bawana, ambrasta dur hangkara yang artinya Manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan; serta memberantas sifat angkara murka, serakah dan tamak, mungkin itu yang kita lihat dimana-mana dan itulah yang dilakukan oleh Pak Jendral (Purn) Samsul Djalal

Demikian di ungkapkan oleh Tri Joko Susilo. SH, Ketua Front Nasional Berkarya, Sabtu 6 Februari 2021 di kantor DPP Perisai Berkarya Gedung Solomo Ulujami Jakarta selatan. Tri Joko Susilo yang juga saat ini sebagai ketua umum Ormas Perisai Berkarya.

Upaya Jendral (Purn) Syamsul Djalal menurut Tri Joko Susilo harus diikuti dengan pendudukan sekretariat Kantor DPP Beringin Karya (Berkarya) sebagai hal yang meneguhkan posisinya menegakkan konstitusi organisasi kepartaian.

“Pak Jendral (Purn) Samsul Djalal ikut serta dalam proses pendirian partai berkarya diawal, mungkin dia mulai sadar siapa itu Badar, kami dari Front Nasional Berkarya mengapresiasi rencana Samsul yang bakal menggelar Munas dan sedianya untuk kemudian melakukan ishlah dengan kubu Pak Tommy,” ujar Tri Joko Susilo.

Dia tambahkan, Front Nasional Berkarya menilai ini saat yang tepat momentum ke arah ishlah, Partai Berkarya harus kembali luruskan shaft menyiapkan segala hal menuju verifikasi pemilu yang semakin ketat.

Ketua Umum Front Nasional Berkarya (FNB) menyebut Jendral (Purn) Samsul Djalal adalah figur yang kebapakan jujur dan sudah usia tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang beliau lakukan

“Beliau tokoh baik yang berani memperjuangkan kebenaran sosok yang santun dalam bersahabat sehingga upayanya pasti mendapat dukungan sangat kuat dari arus bawah Front Nasional Berkarya,” imbuhnya.

Tri Joko pun menyampaikan, bahwa Kami hormat kepada beliau, sudah waktunya kita bersiap mengatasi berbagai konflik yang tak perlu ini sehingga energi kita bisa kembali fokus pada persiapan lolosnya pemilu 2024 dan juga sebentar lagi adalah bulan Ramadhan

“Mari kita jadikan Bulan Ramadhan ini sebagai bulan ishlah Partai Berkarya dan kemenangan persatuan partai,” ujar Tri Joko Susilo

Tri Joko Susilo menambahkan sosok kebapakan, jujur dan bicara lepas dari hati ke hati bisa membuat Partai Berkarya bersatu kembali

“Saya menyukai sosok Beliau, selamat memperjuangkan sekretariat partai dan meneguhkan posisi menuju munas yang dapat mendekatkan pada ishlah dengan kubu Pak Tommy, ini saatnya segera menuju win-win solution” ujar Tri Joko Susilo

Senada dukungan yang sama disampaikan Sekjend Front Nasional Berkarya Mujahidin siap ikut serta memfasilitasi temu kader dua kubu Partai Berkarya menuju Ishlah pasca Munas yang digelar Jendral (Purn) Syamsul Djalal

Menurut Mujahidin Berita Munas yang berpotensi ishlah ini menuai dukungan dan harapan dari kader-kader Front Nasional Berkarya Di berbagai Daerah, “tutup” nya. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Apa Komentar Wanita Emas Terkait Kudeta AHY? Ini Ungkapnya..

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Dewan Pembina Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) Max Sopacua disebut-sebut sebagai salah satu orang yang hendak mengkudeta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari posisinya.

Ketum Partai Emas Hasnaeni (Wanita Emas) angkat bicara mengenai tudingan tersebut.

Menurutnya, dirinya belum mengetahui secara mendalam mengenai tuduhan terhadap mantan Waketum Partai Demokrat itu.

“Saya tidak tahu-menahu tentang masalah kudeta AHY,” kata Hasnaeni dalam keterangan rilisnya, Selasa (2/2/2021).

Ia mengaku baru mengetahui sekilas terkait perkara itu dari media massa.

“Dan saya pun baru baca beritanya di media. Jadi saya belum mengetahui terlalu dalam,” ujarnya.

Hasnaeni menegaskan bahwa pihaknya tak ingin ikut campur terhadap persoalan itu, karena hal itu merupakan permasalahan pribadi Max dengan bekas partainya.

“Itu adalah urusan pribadi Pak Max Sopacua. Saya tidak akan mencampuri hal itu lebih dalam,” ungkap ‘Wanita Emas’ – sapaan populer Hasnaeni.

Sementara Max sendiri mengaku tak terima dituduh hendak mengkudeta posisi putra mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Sebab, dirinya tidak merasa melakukan hal tersebut.

“Itu persoalan itu cara menyelesaikan. Bagi saya cara menyelesaikan. Jangan saling tuduh. Saya tersinggung dituduh sama Pak Syarief Hasan, bahwa saya berada bersama kelompok Moeldoko. Padahal saya nggak ngerti apa-apa. Saya kemarin nggak tahu ada apa-apa, dan lain-lain. Saya lagi di lapangan,” tandas Max.

“Tiba-tiba ada yang telepon saya, tolong baca ini. Saya pikir masalahnya kan, kalau sudah berani jadi pemimpin, berani pula menyelesaikan masalah secara jantan. Jangan melibatkan orang lain,” imbuhnya.

Max pun angkat bicara mengenai Partai Demokrat yang mengirim surat ke Presiden Jokowi, guna menanyakan persoalan kudeta itu. Jokowi, kata Max, tak ada hubungannya dengan sengkarut ini.

“Kenapa harus telepon, atau kirim surat ke Jokowi segala macam mengenai masalah ini? Apa urusannya Jokowi dengan Demokrat? Apa Demokrat adalah koalisi Jokowi? Bukan kan. Sehingga orang-orang menulis, pengamat seolah-olah ini cara mendekatkan diri ke koalisi kekuasaan,” tuturnya.

“Ini kan cara yang sebenarnya tidak elegan. Anda, you masih inget dulu waktu AHY mempunyai tagline ‘Muda Adalah Kekuatan’. Masih ingat? Nah, sekarang tunjukkan. Mana kekuatan muda itu untuk menyelesaikan masalah? Jangan baru diusik sedikit langsung lebay dan menuduh orang kiri kanan,” lanjut dia.

Max juga bicara mengenai tuduh-tuduhan kepada dirinya. Max menegaskan bahwa dirinya sudah cukup berjiwa besar kala AHY tak lagi memberikan posisi di kepengurusan baru.

“Menuduh saya lah segala macam, Marzuki Alie, dan lain sebagainya. Apa itu? Nggak elegan. Saya ketika tidak dipergunakan lagi oleh AHY, dalam kepengurusan AHY karena saya dalam anggota Majelis Tinggi, saya mundur. Saya mundur karena saya nggak suka sama cara-cara itu, gitu,” tegasnya.

Partai Demokrat sebelumnya mengungkapkan nama-nama yang hendak mengkudeta kepemimpinan AHY. Nama-nama tersebut terdiri dari kader aktif hingga eks kader.

“Jhoni Alen Marbun, Marzukie Alie, Nazaruddin, Darmizal,” kata elite Partai Demokrat Rachland Nashidik. (Zohiri)

Continue Reading

Trending