Connect with us

Nasional

GERCIN Siap Dampingi Proses Isolasi & Observasi WNI Suspect Corona

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Desember 2019 Dunia digemparkan adanya Virus Corona yang berasal dari Kota Wuhan-China. Penyebaran virus yang demikian cepat dan sangat destruktif membuat dunia dihinggapi kekhawatiran yang hebat, karna penularannya begitu cepat dan mematikan.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah RI telah menginstruksikan untuk mengevakuasi WNI yang berada di kota Wuhan. Dari 245 WNI telah di evakuasi sebanyak 238 orang, sementara 7 orang masih tinggal di Wuhan karena sakit dan tidak bersedia pulang.

Pemerintah telah menetapkan Natuna sebagai sebagai tempat untuk isolasi dan observasi bagi WNI ex Wuhan sebelum kembali ke keluarganya.

Terkait isolasi, Panglima TNI mengatakan bahwa Natuna adalah tempat isolasi dan observasi yang terbaik di Indonesia, karena jauh dari pemukiman penduduk dan terdapat pangkalan militer yang memiliki rumah sakit yang dikelola oleh tiga matra yakni Angkatan darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Namun sekalipun berada di pangkalan militer dan jauh dari penduduk, masyarakat Natuna tetap melakukan penolakan. Mereka tidak menginginkan suspect Corona di isolasi dan di observasi di Natuna.

Melihat penolakan penduduk Natuna maka tidak menutup kemungkinan di wilayah manapun di NKRI ini akan melakukan penolakan serupa terhadap bangsa nya sendiri.

“Tentu ini merupakan keprihatinan kita bersama sebagai bangsa Indonesia dan Warga Negara yang mencintai NKRI ini,” pungkas Hendrik Yance Udam, ketua Umum GerCin dalam Keterangan Persnya (3/2/2020)

Atas dasar hal-hal diatas, maka kami Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia memandang perlu menyatakan sikap sebagai berikut :

Pertama, WNI suspect Corona yang di evakuasi dari Wuhan adalah anak bangsa Indonesia dan berhak tinggal dan berdiam di Indonesia apapun kondisi dan keadaan mereka.

Kedua, Pemerintah Indonesia telah melakukan tanggung-jawabnya dengan baik dan benar dengan melakukan evakuasi atas WNI suspect Corona yang berada di Wuhan.

Ketiga, Pemerintah Indonesia telah menyediakan Pangkalan Militer di Natuna sebagai tempat isolasi dan observasi bagi WNI suspect Corona, dengan pertimbangan tempat isolasi dan observasi jauh dari penduduk dan tersedia rumah sakit militer yang lengkap yang dikelola oleh 3 matra Darat, Laut dan Udara, sehingga penolakan penduduk tidaklah semestinya perlu dilakukan.

Keempat, Untuk memberi keyakinan bagi penduduk Natuna maupun masyarakat Indonesia lainnya, kami Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia siap dan bersedia untuk menjadi relawan selama proses Isolasi dan Observasi WNI suspect Corona di Natuna.

Kelima, Apabila penduduk masih tetap tidak bisa menerima kehadiran sesama anak bangsa di Natuna guna menjalani proses isolasi dan observasi, kami menyarankan agar proses isolasi dan observasi dilakukan di laut lepas didalam kapal TNI AL.

Keenam, Kami Gerakan Rakyat Cinta Indonesia siap dan bersedia menjadi relawan untuk mengawal dan mendampingi proses isolasi dan observasi terhadap WNI suspect Corona ex Wuhan di laut lepas dimanapun di wilayah Indonesia.

Demikian pernyataan sikap Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (GERCIN) menyikapi perkembangan serangan/wabah Virus Corona.

Jakarta 3 Ferbuari 2020.

Hormat Kami;
Ketua Umum DPN GERCIN
Hendrik Yance Udam.

Sekretaris Jendral HR Teddy Surya S.sos. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Disambut Dubes Aziz, Ketua dan Wakil Ketua DPD RI Awali Kunjungan Kerja ke Madinah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta -Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin tiba di Madinah, Arab Saudi, Senin malam waktu setempat. Kedatangan pimpinan DPD RI itu disambut langsung Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Senin (9/5/2022) malam waktu Arab Saudi.

Dalam kunjungannya, Ketua DPD RI juga didampingi Senator Sulawesi Selatan Andi Muhammad Ihsan dan Senator Lampung Bustami Zainudin. Turut hadir Sekjend DPD RI Rahman Hadi, Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zubair dan Staf Khusus Ketua DPD RI Syaifudin Alamsyah, serta sejumlah staf DPD RI.

Kunjungan kali ini, dikhususkan untuk melihat langsung kesiapan akomodasi, transportasi dan layanan kesehatan jamaah Haji Indonesia serta membicarakan sejumlah permasalahan yang melingkupi TKI/TKW dari beberapa daerah di Indonesia, khususnya Provinsi NTB, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Ketua DPD RI beserta rombongan berencana mengunjungi Daerah Kerja (Daker) Madinah, Mekkah dan Jeddah, dan direncanakan kembali ke Indonesia pada tanggal 18 Mei 2022.

“Selain soal persiapan haji, kami juga ingin memastikan informasi, bahwa Arab Saudi membuka peluang untuk pekerja profesional atau formal asal Indonesia, dengan kuota sebesar 8 juta tenaga kerja. Karena sudah seharusnya Indonesia juga mengirimkan tenaga formal, mengingat banyaknya potensi tenaga migran terdidik di Indonesia,” tukas LaNyalla.

Seperti diketahui, Pemerintah Arab Saudi membuka peluang bagi tenaga kerja formal atau profesional dari Indonesia yang ingin bekerja di Arab Saudi. Kuota yang dibuka pun cukup banyak. Sekitar 8 juta lowongan, termasuk tenaga medis, baik dokter, bidan maupun perawat.

“Memang benar indormasi tersebut. Kami di KBRI juga sudah melakukan tindak lanjut terkait hal tersebut,” ungkap Dubes Aziz.

Selama ini, lanjut Aziz, untuk memenuhi kekurangan kebutuhan tenaga medis di Arab Saudi, banyak diisi oleh tenaga-tenaga profesional dari Palestina, Suriah, Mesir, dan India serta Filipina.

“Selain tenaga medis, Arab Saudi juga membutuhkan tenaga-tenaga profesional di bidang pendidikan, seperti guru dan dosen. Peluang ini sangat bagus karena pasti akan membawa peningkatan kemampuan bagi tenaga profesional dari Indonesia,” pungkas Abdul Aziz. (Amhar)

Sumber : www.lanyallacenter.id

Continue Reading

Nasional

Pemerintah Indonesia dan PBB Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama Pengamanan GPDRR

Published

on

By

JanoerKoening, NUSA DUA – Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menandatangani perjanjian bidang kerja sama pengamanan jelang Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7. Penandatanganan nota kesepahaman antara dua pihak ini diselenggarakan di Nusa Dua, Provinsi Bali, pada Rabu (27/4/2022).

Nota Kesepahaman tersebut memfokuskan pada kerja sama pengamanan yang nantinya mengatur peran TNI, Polri dan PBB, dalam hal ini United Nations Department for Safety and Security (UNDSS).

Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati menyampaikan bahwa ini merupakan kolaborasi bersama untuk menyukseskan pertemuan GPDRR ke-7 yang digelar di Bali pada 23 – 28 Mei 2022.

“Kolaborasi antar pihak, baik juga komitmen untuk bekerja sama sebagai tim terpadu dan solid akan menjadi kontribusi penting untuk menyukseskan GPDRR ke-7,” ujar Raditya.

Lebih lanjut Raditya mengatakan bahwa penandatanganan MoU ini sebagai landasan secara legal untuk menunjukkan komitmen bersama dalam menerjemahkan lebih detail operasi pengamanan bersama, termasuk dalam mengantisipasi potensi bahaya keamanan maupun bencana alam.

Koordinator UNDSS untuk Keamanan Acara Sassan Rahimi mengapresiasi dukungan selama ini dari Pemerintah Indonesia, khususnya dalam bidang pengamanan yang dibutuhkan selama penyelenggaraan GPDRR nanti. Ia juga mengatakan kerja sama yang dibangun sejak persiapan sudah sangat baik dan profesional.

“Bagi UNDRR, penyelenggaraan GPDRR ini merupakan acara yang sangat penting untuk PBB, dan kami sangat mengapresiasi Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah. Kami akan mendukung sepenuhnya kerja sama pengamanan untuk membangun dunia yang lebih baik dan juga acara GPDRR 2022 ini,” ujar Sassan.

Kolaborasi ini merupakan upaya bersama sebagai bagian dari langkah pengurangan risiko bencana. Setiap pihak akan melakukan analisis risiko, merancang rencana operasi, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan serta memastikan semuanya tersedia sehingga potensi yang membahayakan dapat diantisipasi sejak dini.

“Pada dasarnya ini sudah kita disepakati bagaimana cara penanganan dan pengamanan nanti. Pelaksanaannya nanti oleh Bapak Pangdam dan juga Bapak Kapolda sebagai pengaman wilayah,” ujar Panglima Kogabwilhan II Marsekal Madya Imran Baidirus.

Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra menambahkan bahwa pada area tertentu atau _blue zone_, yang bekerja sama dengan Polri, ini akan menjadi kewenangan dari UNDSS. Sedangkan di luar area _blue zone_, pengamanan akan menyesuaikan sesuai dengan bidang masing-masing.

“Saat berkaitan dengan VVIP adalah bergabung dengan TNI, VIP dengan Polri,” ujar Kapolda Bali

Pada kesempatan itu, Raditya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pengamanan GPDRR. Nota Kesepahaman kerja sama pengamanan dilakukan oleh Panglima Kogabwilhan 2 dan UNDSS Event Security Coordinator dan diparaf oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Sonny Apriyanto dan Kapolda Bali.

Penandatanganan MoU disaksikan perwakilan UNDRR, Kementrian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bidang pengamanan ini didukung sepenuhnya oleh Mabes TNI, Mabes Polri, Kogabwilhan 2, Kemlu, Paspamres, Setmilpres, Mabes Polri, Polda Bali dan BPBD Bali.

Editor : Amhar

Continue Reading

Nasional

Ditandatangani Oleh Habib Rizieq Shihab, Abdul Qohar Al Qudsi Resmi Jadi Ketum PA 212

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Selamat!! Abdul Qohar Al Qudsi, Lc., kini telah resmi menjadi Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggantikan posisi Slamet Maarif sebagai ketum terdahulu.

Abdul Qohar menjadi ketum PA 212 berdasar Surat Keputusan Pembina PA 212 Nomor 153-SK-P-PA 212-2022 tentang Pengurus Dewan Tanfidzi PA 212 yang ditandatangani oleh Pembina Tunggal PA 212 Habib Rizieq Shihab.

Serah terima Jabatan Ketum PA 212 hasil evaluasi Majelis Syuro Persaudaraan Alumni (PA) 212, berlangsung hari Selasa, 29 Maret 2022 di Resto Ayam Tulang Lunak Hayam Wuruk, Tebet Barat, Jakarta Selatan.

Slamet maarif membacakan susunan kepengurusan PA 212. Berikut susunan lengkap kepengurusan baru PA 212:

Pembina: M Rizieq Shihab

Ketua Dewan Majelis Syuro: Muhammad Yusuf Martak

Wakil ketua Dewan Syuro: Nasir Zein

Sekretaris Dewan Syuro: Slamet Maarif

Ketua Umum: Abdul Qohar Al Qudsi, Lc.

Waketum: Ust. Bernard Abdul Jabbar, M.pd

Sekretaris Jenderal : Ust. drh. Uus Sholihuddin

Bendahara Umum: Muhammad Iqbal

Ketua Bidang Strategi Perjuangan: M. Rizal Fadilah, SH.

Wasekjend Bidang Strategis Perjuangan: Habib Novel Bamukmin

Ketua Bidang Keorganisasian: M. Irawan Taqwa,Lc., MM

Wasekjend Bidang Keorganisasian: Ust. Ate Saifullah

Ketua bidang Jaringan: Ust. Asep Syarifuddin

Wasekjend Bidang Jaringan: H. Oke Setiadi, M.Sc

Ketua bidang Pertahanan: Dedi Subuh

Wasekjen Bidang Pertahanan: Widodo Tanjung

Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi: Ust. Supriyadi

Wasekjen Bidang Pemberdayaan Ekonomi: H. Subarkah Agus, Dip., Ing.

Penulis: Amhar

Continue Reading

Trending