Connect with us

POLITIK

Tersandung Korupsi Al-Qur’an, Priyo Budi Santoso di Minta mundur

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Berdasarkan pemberitaan beberapa media Kamis 23 Januari 2020 terkait KASUS PENGADAAN AL-QUR’AN di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan pengurus inti DPP Partai Berkarya, maka beberapa Pengurus DPP Partai Berkarya menyampaikan sikapnya untuk merespon.

Badarrudin Andi Picunang, ketua DPP Partai Berkaya kepada media menegaskan, Parta Berkarya adalah partai anti korupsi sesuai dengan salah satu misi didirikannya partai yang tercantum dalam pasal 8 Anggaran Dasar Partai Berkarya.

“Demi menjaga wibawa nama Partai Berkarya maka diimbau kepada seluruh elemen Partai Berkarya agar menjaga nama baik partai dalam kegiatan yang mengatasnamakan partai,” ujar Picunang di DPP Berkarya, Jakarta, Jum’at (24/1/2020).

Terkait berita yang beredar atas nama Priyo Budi Santoso dan Vasco Rusemy terhadap kasus pengadaan Al-qur’an di KPK yang digulirkan sejak tahun 2011, 2017 dimana (yang bersangkutan saat itu sebagai kader Partai GOLKAR) dan terakhir pemberitaan kemarin sebagai pengurus inti Partai Berkarya (Kamis 23 Januari 2020).

Hal itu di ungkap Eks Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Fahd El Fouz, eks terpidana kasus pengadaan barang jasa di Kemenag diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (23/1/2020) yang menyebut nana Priyo Budi Santoso dan Vasco Rusemy.

Maka kami dari DPP Patai Berkarya “meminta kepada Priyo Budi Santoso (sekjen) dan Vasco Rusemy (ketua) untuk legowo mundur dari kepengurusan Partai Berkarya selambat-lambatnya maret 2020, guna fokus menghadapi kasus yang menjeratnya di KPK,” pungkas Picunang.

Kami juga meminta yang bersangkutan, Priyo Budi Santoso dan Vasco Rusemy, bila terlibat agar melepas embel-embel Partai Berkarya segera, karena sangat mengganggu wibawa partai, “lanjut” nya. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

100 Hari Jokowi, Mardani Luncurkan Buku Kami Oposisi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Presiden Jokowi–Kyai Maruf memulai periode kedua sudah menginjak 100 hari kepemimpinannya. Periode pertama dan kedua Presiden banyak warnai kontestasi politik yang cendrung elitis.

Tidak sedikit publik yang meragukan komitmen pemerintah untuk menuntaskan janji politik dan revolusi mentalnya.

Publik dikejutkan ketika penantang Presiden Jokowi di 2019, dirangkul dalam koalisi menjadi salah satu menteri elit. Indonesia semakin mengarah ke Demokrasi elitis karena kuatnya koalisi pemerintah di eksekutif dan legislatif.

Dalam Launching Buku #KamiOposisi di Ruang Abdul Muis Komplek DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa 4 Februari 2020, Mardani menilai pada periode kedua pemerintahan Jokowi, Indonesia mengarah dalam Demokrasi elitis.

“Proses demokratisasi di Indonesia seharusnya semakin membaik. Kita telah mengalami sedikitnya lima kali pemilihan umum langsung,” ungkap Mardani.

Sangat disayangkan kini kualitas demokrasi malah menurun. setelah pemilu 2019, kebanyakan partai justru merapat ke pemerintah. padahal, demokrasi membutuhkan checks and balences,” tambahnya di Senayan, Selasa (04/02).

Mardani menjelaskan dalam buku ini alasan mengapa demokrasi perlu oposisi? Sehingga tidak ada alasan dalam sebuah negara demokrasi, sangat krusial pula peranan oposisi itu.

Salah satu alasannya menurt Mardani adalah agar tidak lahir parlemen jalanan seperti yang terjadi saat ini di berbagai negara di dunia.

Selain itu, dalam buku ini dikabaran juga di jabarkan model-model oposisi politik dari berbagai pengalaman demokrasi diberbagai negeri di dunia dan juga bagimana bentuk oposisi oplitik di indonesia dari masa ke masa.

”Saya berharap melalui buku ini kembali menghidupkan diskusrus bagimana, apa yang harus kita pikirkan kedepan untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi kita. Sehingga demokrasi kita menjadi substansial. Bukan demokrasi elitis,” pungakasnya. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Ribuan Kader akan Hadiri Pengukuhan Pengurus DPP Hanura

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Panitia Pelaksana Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Hanura Benny Rhamdani (tengah) didampingi anggota pengurus saat menggelar konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (23/1). Partai Hanura akan menggelar Pengukuhan Pengurus DPP masa bakti 2019-2024 pada Jumat (24/1) di JCC Senayan.

Ketua Panitia Pelaksana Benny Ramdani mengatakan, dalam acara pengukuhan pengurus DPP Hanura ini, sedikitnya terdapat 1000 lebih kader Hanura yang akan datang dari seluruh perwakilan Provinsi di Indonesia.

“Pengukuhan ini bukan hanya pelantikan semata, tapi menjadi langkah baru bagi Hanura untuk ikut serta dalam perpolitikan Indonesia yang memajukan bangsa. Tak hanya pengukuhan tapi dalam acara ini akan ada konsolidasi partai,” tambahnya.

Lebih lanjut Beny mengatakan, bahwa dalam pengukuhan ini di jadwalkan Presiden Joko Widodo menghadiri ‎pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) periode 2019-2024. Acara ini mengambil Tema From Zero To Hero

Selain Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam pengukuhan ini sejumlah pemimpin partai lain juga‎ di rencanakan akan hadir. Di antaranya ketua Partai PDI-Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Partai Nasdem Surya Paloh, Partai Golkar Airlangga , Partai PAN Zulkifli Hasan. dan lain lainya

Selain itu beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju . Turut hadir juga sejumlah kepala daerah yang kami undang.

Diketahui, DPP Hanura di‎pimpim oleh Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum. Sekertaris Jenderal diduduki oleh I Gede Pasek Suardika. Sedangkan Bendahara Umum dipegang Zulhanar Usman. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Pendiri Partai Minta OSO Menerima Para Fungsionaris untuk Bergabung Kembali

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA yang mendapat legalitas dari Pemerintah Cq. Kementerian Hukum & HAM adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA dibawah kepemimpinan Ketua Umum DR Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekjen Harry Lontung Siregar.

“Hal ini sesuai amar Keputusan Mahkamah Agung nomor: 194K/TUN/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang penolakan permohonan kasasi yang diwakili oleh Daryatmo dan Suding, keputusan tersebut bersifat final dan mengikat,” ungkap Salah satu pendiri sekaligus Wakil Ketua Umum Hanura, Dr. Yus Usman Sumanegara kepada media, di City Tower, Menteng, Jakarta, Senen (23/12/2019).

Hal itu merespon terkait pernyataan politik yang tidak proposional terhadap penyelenggaraan Musyawarah Nasional III Partai HANURA pada tanggal 17-19 Desember 2019 di Hotel Sultan Jakarta, yang disampaikan oleh mantan Ketua Umum Partai HANURA Jend. TNI (Purn) Wiranto beserta beberapa orang yang mengaku Fungsionaris Partai HANURA Bambu Apus.

Menyikapi hal tersebut, Yus Usman menyatakan dengan ini Para Pendiri Partai HANURA menyampaikan sikap sbb.:

Pertama, Para Pendiri Partai HANURA yang taat azas dan taat Hukum tidak ada pilihan lain harus mengamankan dan melaksanakan Keputusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas dengan mengakui Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA yang mendapat legalitas dari Pemerintah adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA dibawah Kepemimpinan Ketua Umum DR Oesman Sapta dan Sekjen Harry Lontung Siregar.

“Sehingga kalau ada yang masih mengaku-ngaku Dewan Pimpinan Pusat lain adalah illegal,” tegas! Yus.

Kedua, Musyawarah Nasional Ill yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA dibawah Kepemimpinan Ketua Umum DR Oesman Sapta dan Sekjen Harry Lontung Siregar telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Partai Politik yang berlaku dan sesuai Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga yang telah mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM.

“sehingga semua Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional Ill Partai HANURA syah dan mengikat,” lanjutnya.

Lalu ketiga, Yus Usman mengatakan, Para Pendiri Partai HANURA menghimbau kepada mantan Ketua Umum Partai HANURA Bapak Jend. TNI Purn) Wiranto beserta beberapa orang yang mengaku Fungsionaris Partai HANURA Bambu Apus, untuk tidak lagi membuat pernyataan-pernyataan politik yang tidak proforsional terhadap Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA dibawah Kepemimpinan DR Oesman Sapta.

“Karena dikhawatirkan akan mengganggu situasi politik dan keamanan nasional yang kondusif,” ujarnya.

Dan yang terakhir, Wakil Ketua Hanura, Yus Usman Sumanegara menghimbau kepada DR Oesman Sapta yang terpilih kembali dalam MUNAS Ill Partai HANURA sebagai Ketua Umum Partai HANURA masa bakti 2019 – 2024 bisa menerima kembali para Fungsionaris yang ingin bergabung kembali.

“Hal ini yang dengan kesadarannya sendiri dan mengakui Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA yang mendapat legalitas dari pemerintah adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA dibawah Kepemimpinan Ketua Umum DR Oesman Sapta dan Sekjen Harry Lontn Siregar,” ujar Yus Usman menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending