Connect with us

POLITIK

Tersandung Korupsi Al-Qur’an, Priyo Budi Santoso di Minta mundur

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Berdasarkan pemberitaan beberapa media Kamis 23 Januari 2020 terkait KASUS PENGADAAN AL-QUR’AN di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan pengurus inti DPP Partai Berkarya, maka beberapa Pengurus DPP Partai Berkarya menyampaikan sikapnya untuk merespon.

Badarrudin Andi Picunang, ketua DPP Partai Berkaya kepada media menegaskan, Parta Berkarya adalah partai anti korupsi sesuai dengan salah satu misi didirikannya partai yang tercantum dalam pasal 8 Anggaran Dasar Partai Berkarya.

“Demi menjaga wibawa nama Partai Berkarya maka diimbau kepada seluruh elemen Partai Berkarya agar menjaga nama baik partai dalam kegiatan yang mengatasnamakan partai,” ujar Picunang di DPP Berkarya, Jakarta, Jum’at (24/1/2020).

Terkait berita yang beredar atas nama Priyo Budi Santoso dan Vasco Rusemy terhadap kasus pengadaan Al-qur’an di KPK yang digulirkan sejak tahun 2011, 2017 dimana (yang bersangkutan saat itu sebagai kader Partai GOLKAR) dan terakhir pemberitaan kemarin sebagai pengurus inti Partai Berkarya (Kamis 23 Januari 2020).

Hal itu di ungkap Eks Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Fahd El Fouz, eks terpidana kasus pengadaan barang jasa di Kemenag diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (23/1/2020) yang menyebut nana Priyo Budi Santoso dan Vasco Rusemy.

Maka kami dari DPP Patai Berkarya “meminta kepada Priyo Budi Santoso (sekjen) dan Vasco Rusemy (ketua) untuk legowo mundur dari kepengurusan Partai Berkarya selambat-lambatnya maret 2020, guna fokus menghadapi kasus yang menjeratnya di KPK,” pungkas Picunang.

Kami juga meminta yang bersangkutan, Priyo Budi Santoso dan Vasco Rusemy, bila terlibat agar melepas embel-embel Partai Berkarya segera, karena sangat mengganggu wibawa partai, “lanjut” nya. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Dipimpin AHY, Demokrat Melonjak Dua Peringkat, Raih Predikat Partai Paling Informatif

Published

on

By

 

JanoerKoening, Jakarta – Komisi Informasi Pusat (KIP), Rabu (25/11) memberikan anugerah keterbukaan informasi publik kepada tiga partai politik yang dianggap paling informatif, dengan nilai diatas 90. Partai Demokrat adalah salah satu partai yang menerima penghargaan tersebut dengan 90 poin.

Pasca Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Partai Demokrat, terjadi lonjakan dua peringkat dari predikat “Cukup Informatif” di tahun sebelumnya, kini pada tahun 2020 Demokrat meraih nilai diatas 90 dan untuk pertamakalinya meraih anugerah tertinggi, “Informatif.”

“Alhamdulillah, hari ini atas kerja keras seluruh pengurus dan kader, Partai Demokrat dianugerahi penghargaan oleh Komisi Informasi Pusat sebagai “Badan Publik Informatif”. Status ini naik dua peringkat dari yang sebelumnya “cukup informatif” menjadi status tertinggi dari penilaian KIP,” ujar Ketum AHY.

Penghargaan ini menurut Ketum AHY adalah hasil dari upaya Partai Demokrat untuk mendorong keterbukaan informasi dalam organisasi publik. “Kami yakin bahwa keterbukaan informasi adalah salah satu pilar untuk menjaga demokrasi yg sehat di Indonesia,” lanjutnya.

“Ini juga sejalan dengan visi yang saya sampaikan saat terpilih menjadi Ketua Umum pada 15 Maret lalu, membawa Partai Demokrat untuk membangun konsep “Smart Party”, mewujudkan organisasi yang modern, bergerak dengan transparansi data dan informasi demi kemaslahatan masyarakat,” jelas Ketum AHY.

Acara penganugerahan yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom ini dihadiri juga oleh Wakil Presiden Kyai Haji Ma’aruf Amin, seluruh perwakilan dari badan publik penerima anugerah, serta perwakilan dari komunitas civil society. Partai Demokrat sendiri langsung dihadiri oleh Ketum AHY di Makassar, Sulawesi Selatan, di sela-sela rangkaian Gerilya Nusantara untuk Pilkada 2020. (red)

Continue Reading

POLITIK

Din: Selamatkan Semua Tahanan Di Bareskrim

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Jika benar berita bahwa 48 tahanan di Bareskrim Mabes Polri positif Covid-19 dan 8 lainnya bergejala sungguh menyentak hati kami.

Demikian disampaikan oleh Prof. M. Din Syamsuddin Presidium KAMI, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 16 November 2020, di Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) meminta Polri untuk demi kemanusiaan dan hukum menyelamatkan semua tahanan dari serangan virus Corona.

Din menambahkan, selamatkan semua tahanan baik dengan membebaskan mereka yang sudah jelas tuntutan hukumnya tidak beralasan.

“Sehingga berkasnya dikembalikan oleh Kejaksaan Agung, maupun menangguhkan atau membantarkan tahanan lain yang masih dalam proses penyelidikan ke Rumah Sakit,” ujar Din.

Seyogyanya kata Din, Polri berkeadilan dulu dengan alasan Covid-19 membebaskan dari penjara para narapidana kriminal, maka saatnya sekarang membebaskan tersangka aktifis politik dari tahanan.

“Selain itu, Saya sangat mendesak pihak Polri mensterilkan Ruang Tahanan Bareskrim, karena telah menjadi klaster baru Covid-19,” pungkas Din Syamsudin. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

KPJ Mendorong DPR Menelurkan Kebijakan agar Pilkada DKI Digelar 2020

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Menyambut Pilkada serentak 2020, Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) dan Kawal Pemilu Kita (KPK) menggelar diskusi publik bertema “Pilkada DKI Jakarta sebagai Episentrum Perpolitikan Indonesia”.

Diskusi yang berlangsung Di Aula Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta menghadirkan Nara sumber, yakni; Nurdin (KPU DKI Jakarta), Burhanuddin (bawaslu DKI Jakarta), Alwan Ola Riantoby (Kornas JPPR) dan
Moderator Dondi Rivaldi

Ketua Umum KPJ, Amos Hutauruk dalam sambutannya menyebut, KPJ dan KPK, senada dengan koalisis masyarakat sipil yang lain, mendorong pemerintah lewat DPR agar menelurkan kebijakan yang relevan dengan mendikotomikan gelaran pilkada serentak

“Yakni pemisahan antara Pilpres, Pilkada, dan Pileg. KPJ dan KPK juga mendorong agar Pilkada DKI digelar pada 2022,” ungkap Amos Sabtu, 12 September 2020.

Selanjutnya Amos menjelaskan, bahwa UU no 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 1 2015 tentang Pilkada, pasal 201 dijadwalkan Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung November 2024

“Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa kepala daerah hasil 2017 menjabat sampai 2022, lalu diteruskan dengan pengangkatan pejabat PLT sampai 2024 dimana akan dilangsungkan pemilu serentak legislatif, pilpres, dan pilkada,” urai Ketum Koalisi Peduli Jakarta.

Beberapa hal yang menjadi catatan penting adalah, keserentakan pemilu yang menimbulkan padatnya jadwal dalam pencoblosan, penghitungan dan pengawasan suara di hari H pada tataran akar rumput, yakni penyelenggara level KPPS dan PTPS.

Berkaca pada pemilu serentak pileg-pilpres 2019, yang rentan memakan korban jiwa di kalangan lembaga adhock. Belum lagi, fenomena pandemi yang juga belum diketahui kapan akan berakhir, dengan demikian eskalasi jumlah korban menjadi keniscayaan.

Selain konteks kesehatan yang dikhawatirkan, pengangkatan pejabat PLT juga bukan perkara mudah, dimana idealnya eselon 1 yang menjabat.

Dengan demikian, menurut Amos Hutauruk untuk mencari PLT eselon 1 dari sejumlah 101 daerah hasil pemilu 2017 menjadi sukar ditengah konstelasi politik yang makin dinamis.

“Dimana Kemendagri sebagai lembaga yang otoritatif menunjuk PLT, harus bebas dari “insinuasi politik” untuk menempatkan para pejabat PLT,” pungkas Ketuan Umum KPJ. (Amhar)

Continue Reading

Trending