Connect with us

Hukum

ABUJAPI Somasi Opera Van Java Trans7, Parto, & Denny

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Pada hari Jumat 17 Januari 2020, Trans7 jam 20:00 – 21:30 menayangkan program hiburan masyarakat yang dikenal sebagai OPERA VAN JAVA. Tayangan ini tentunya menghibur semua penonton dan memberikan keuntungan bagi TV, Program Acara dan Para Artis yang ikut bermain didalam acara ini.

Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD-ABUJAPI) Jakarta Raya yang di wakili Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, Samuel Lengkey, S.H., M.H mengungkapkan, sangat menyayangkan Artis Parto dan Denni Cagur menggunakan atribut PROFESI SATUAN PENGAMANAN yang biasa dikenal sebagai SATPAM.

“Atribut Satpam dan lontaran lelucon yang disampaikan selama acara tersebut dalam penilaian kami telah menghina profesi Satuan Pengamanan di seluruh Indonesia,” ungkap Advokat Samuel Lengkey di Bakoel Koffie Cikini, Menteng Jakarta, Rabu (22/1/2020)

Lengkey menjelaskan, SATPAM adalah pekerjaan profesional dan berada dibawah pembinaan POLRI, karena SATPAM berdiri berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Profesi Satpam harus melalui pendidikan dan pelatihan sesuai Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelatihan dan Kurikulum Satpam, Perkap 24 Tahun 2007 Tentang Manajemen Satpam,” ujar Lengkey.

Selain itu, juga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Polisi Khusus, PPNS dan bentuk-bentuk Pamswakarsa, serta wajib mendapatkan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Lebih lanjut, Samuel Lengkey mengatakan, bahwa Program Opera Van Java Trans7, kami simpulkan telah menghina profesi SATPAM di seluruh Indonesia.

“Dimana artis Parto dan Denny Cagur yang menggunakan seragam yang melambangkan profesi SATPAM membuat profesi ini semakin tidak berharga ditengah masyarakat, karena menjadi candaan, guyonan, yang bisa membuat keberadaan Satpam di lingkungan kerja mereka tidak memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri,” tuturnya.

Dan karena itu, Lengkey menyatakan, Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Jakarta Raya melalui Bidang Hukum dan Advokasi mengambil langkah hukum dengan mengirimkan Surat Somasi kepada penanggung jawab acara Opera Van Java Parto dan Denny Cagur untuk segara meminta maaf kepada semua Satpam indonesia .

Jika surat ‘Somasi’ yang kami kirimkan tidak cepat di tanggapi maka bidang hukum dan Advokasi BPD ABUJAPI Jaya akan melakukan proses pelaporan di Mabes Polri atas dugaan tindak pidana penghinaan profesi Satpam, melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eloktronik. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Penasehat Hukum Protes Majelis Hakim Yang Memotong Kesempatan Berunding Dengan Terdakwa

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pengacara Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH tidak dapat menahan rasa kecewa saat menangani perkara Pidana 483/Pid. Sus/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu lantaran terdakwa Yudi Syamhudi Suyuti “seakan diarahkan” langsung menerima putusan Majelis Hakim yang memvonis 1 tahun, pada Rabu (16/9) dari semula tuntutan JPU yang menuntut 1 tahun 6 bulan.

Seharusnya, Majelis Hakim sesaat usai mengetok palu tanda Vonis dibacakan, mengarahkan kepada terdakwa agar menanyakan atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan Penasehat Hukum (PH) setelah mendengar Vonis dari Majelis Hakim.

Tapi sayangnya, entah mengapa persidangan terakhir Rabu sore ini terdakwa langsung menerima tanpa meminta waktu kepada Majelis Hakim untuk meminta pendapat dari Penasehat Hukum. Mungkin terdakwa merasa bersyukur karena Vonis Hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum?

“Innalillahi wa inna ilaihi roziun, hari ini telah wafat keadilan atas nama Yudi Syamhudi Suyuti yang telah menerima putusan Majelis Hakim yang memvonis 1 tahun,” kata Lawyer Tonin Tachta Singarimbun SH di luar ruang sidang pengadilan.

Wajarlah rasa kesal dari sikap Tonin usai sidang. Ini merupakan lanjutan kekesalannya karena Majelis hakim seolah tidak menghargai keberadaan Penasehat Hukum di dalam ruang sidang dimana ia dan rekan penasihat hukum lainnya seakan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang tampak ingin segera menyelesaikan persidangan kasus Yudi dan lanjut ke Persidangan kasus lainnya yang menunggu di layar monitor.

“Menurut kami sebaiknya Yudi tidak langsung menerima putusan 1 tahun. Ia harusnya konsultasi dulu dengan Penasehat Hukum. Toh andai Yudi menerima sekarang atau dengan berpikir-pikir selama 7 hari pun kondisinya sama. Kami sebagai Pihak Penasehat Hukum terdakwa lebih suka andai terdakwa ajukan banding. Dengan begitu terdakwa linier tidak menerima semua dakwaan JPU alias menyatakan tidak bersalah,” kata anggota PH lainnya Suta Widhya SH. (Mulyono)

Continue Reading

Hukum

Tanpa Ijin Pemilik Tanah, Kontraktor Serobot Lahan Warga Nias

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pembangunan memang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat guna meningkatkan mobilitas ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Namun bila dalam pembangunan itu terjadi hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku seperti pembebasan lahan tanpa ijin dari pihak sah dan milik lahan atau tanah maka hal itu sudah bertentangan dengan hukum, etika dan moral di tengah masyarakat.

Hal ini juga dialami oleh keluarga Edizaro Lase di Desa Ononazara, Kec. Tugala Oyo, Kab. Nias Utara, Sumut dimana lahan mereka dimasuki, dipergunakan, diubah bentuk dan fungsi oleh pihak kontraktor.

Jelas ini namanya penyerobotan lahan tampa seizin pemilik, “ungkap” Edizaro Lase selaku pemilik lahan, pada media dijakarta, Sabtu (25/7/2020).

Di ketahui Saat ini, pihak kontraktor sedang membangun jembatan Sungai Lo’o Desa Ononazara, Kec. Tugala Oyo, Kab. Nias Utara yang berada di lahan atau tanah keluarga Edizaro Lase.

Menurut Edi Lase selaku pemilik lahan, pembangunan tersebut tanpa dipenuhi syarat dan ketentuan pembebasan lahan atau tanah seperti ijin tertulis dan pembentukan tim pembebasan lahan.

“Bahwa pihak kontraktor memasuki lahan atau tanah milik sah keluarga Edizaro Lase tanpa ijin,” terangnya.

Lebih lanjut, Edizaro Lase menyampaikan bahwa sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat setuju dan mendukung pembangunan Jembatan Sungai Lo’o untuk kepentingan masyarakat.

“Tetapi hak-hak masyarakat tidak boleh dilalaikan, diabaikan dan dikebiri oleh pihak kontraktor secara sepihak tanpa ada musyawarah mufakat dalam hal pembebasan lahan atau tanah,” tegas Edi Lase.

Sebab negara telah menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat dalam hal ganti rugi atau ganti untung, tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Edi Lase juga katakan kepada pihak awak media bahwasanya pihak kontrakor menyampaikan akan melakukan ganti rugi sebagai mana mestinya prosedur pembebasan lahan atau tanah

“Hal tersebut disampaikan melalui Kepala Pelaksana proyek Jembatan Sungai Lo’o,” ungkap Edizaro Lase. (Red)

Continue Reading

Hukum

97 Miliar Milik Honggo Di Eksekusi Kejaksaan Agung

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kejaksaan Agung RI mengeksekusi uang Rp 97 miliar terkait perkara pidana korupsi penjualan kondensat di BP Migas milik terpidana Honggo Wendratmo. Uang tersebut dieksekusi untuk dikembalikan ke kas negara.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Ali Mukartono mengatakan eksekusi dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat yang memvonis perkara tersebut pada, Senin, 22 Juni 2020 lalu.

Sidang digelar tanpa menghadirkan terpidana atau in absentia lantaran Honggo hingga kekinian masih berstatus buron.

“Kita melakukan eksekusi terhadap perkara tindak pidana korupsi terkait dengan kondesat atas nama terpidana Honggo Wendratno, yang telah berkekuatan hukum pada minggu yang lalu karena sudah berkekuatan hukum maka harus dieksekusi,” kata Ali saat jumpa pers di Gedung Sasana Pradana, Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2020).

Ali mengemukakan pihaknya juga turut mengeksekusi kilang LPG PT TLI, di Tuban, Jawa Timur milik terpidana Honggo. Adapun, menurut Ali dalam perkara pidana korupsi tersebut sekiranya negara mengalami kerugian hingga Rp 35 triliun.

“Kerugian keuangan negara sekitar Rp 35 triliun, tetapi terakhir masih ada kekurangan 128 juta US Dollar sekitar Rp 1,7 sampai 1,8 triliun. Dari kekurangan ini diperhitungkan harga kilang tadi,” ujar Ali.

Untuk diketahui, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat telah memvonis Direktur Utama PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (TPPI), Honggo Wendratno dengan hukum penjara selama 16 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Honggo terbukti melakukan perbuatan melawan hukum hingga merugikan negara terkait pembelian kondesat senilai Rp 2,7 miliar dollar Amerika Serikat atau Rp 37,8 triliun. (Amhar)

Melansir suara.com

Continue Reading

Trending