Connect with us

Nasional

Gelar Rakernas, HIPO Internasional Bahas Program Kerja Organisasi

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Online Internasional (HIPO) menggelar Rapat Kerja Nasional I (Rakernas), Executive Gathering Dan Milad I HIPO Internasional, bertempat di Grand Ballroom, JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Sabtu-Minggu, 18-19 Januari 2020

HIPO Internasional, merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang berbasis anggota yang didirikan dan dibentuk secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, dan kegiatan.

Adapun tujuan HIPO adalah untuk berpartisipasi dalam pembangunan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi tercapainya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila.

HIPO lnternasional didirikan pada tanggal 22 Desember 2018 di Jakarta. Hukum pembentukannya berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang.

Ekky Noviar, S.SOS, MM Sekretaris Jenderal HIPO Internasional kepada media menjelaskan, HIPO hadir sepenuhnya untuk mencapai tujuan-tujuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, kemanusiaan, hukum dan pendidikan dalam rangka mendukung pembangunan Indonesia yang berperikemanusiaan, berkeadilan sosial dan berkemakmuran.

“Untuk mencapai visi dan misi organisasi, HIPO memiliki 5 Pilar, yaitu : Mensejahterakan, Memanusiakan, Mendampingi, Mencerdaskan dan Membahagiakan,” terang Ekky pada Minggu (19/1/2020).

Lebih lanjut Ekky Noviar mengungkapkan, Satu tahun sudah, HIPO Internasional berdiri dan sudah banyak kegiatan dan program kerja yang sudah dijalankan.

“Kini, HIPO Internasional sudah memiliki kepengurusan di 34 DPD di tingkat Provinsi dan sudah memikiki ratusan kepengurusan daerah di tingkat Kabupaten/Kota hingga tingkat Kelurahan/Desa. Keanggotaanya kini sudah lebih dari 200 ribu anggota di seluruh Indonesia,” urainya.

Memasuki tahun kedua, HIPO Internasional menggelar Rakernas ke l, Executive Gathering dan perayaan MILAD I yang menghadirkan pengurus DPD 34 Provinsi untuk membahas dan menetapkan program kerja sekaligus peraturan organisasi.

Executive Gathering merupakan penghargaan yang diberikan kepada Anggota yang sudah memiliki peringkat Pratama 1. Serta Milad merupakan perayaan dan tasyakuran hari jadi Organisasi HIPO Internasional. Dalam event ini, juga diadakan EXPO UMKM HIPO yang menampilkan produk-produk UMKM unggulan yang dimiliki Anggota yang berasal dari 34 Provinsi.

Ekky menambahkan, salah satu tujuan HIPO Internasional untuk menghasilkan pelayanan kepada anggota serta untuk mewujudkan salah satu pilar yaitu mensejahterakan, maka telah mendirikan 15 perseroan terbatas di bawah 2 (dua) holding bisnis yaitu PT. HIPO Bisnis Manajemen (HBM) dan PT. lndustri Terpadu Karya Indonesia (PT. ITKI).

Dia berharap, HIPO Internasional ke depannya akan terus menyelenggarakan sistem dan mekanisme informasi tentang penyelenggaraan dan kegiatan organisasi dan pelayanan yang lebih baik untuk kesejahteraan anggotanya.

“Di samping itu, HIPO Internasional akan terus meningkatkan program pendidikan, latihan dan pengembangan secara terus menerus yang berupa pembinaan sdm, teknis maupun pembentukan karakter dan jatidiri organisasi serta anggotanya,” tutup Ekky Noviar. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

LKSP: Nurmansjah Lubis Ungguli Ahmad Riza Patria

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – DKI Jakarta sebagai lbukota Republik Indonesia adalah barometer politik nasional. Untuk itu, perlu diketahui persepsi publik Jakarta tentang pemilihan Wagub DKI Jakarta yang akan dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta.

Hari Jum’at, 21 Februari 2020, Direktur LKSP, Dr. Astriana B. Sinaga dalam Konferensi Pers di Warnong Kebon Sirih mengatakan, proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menggantikan posisi Sandiaga Shalahuddin Uno berlangsung penuh dinamika.

“Partai pengusung pasangan Gubernur/Wakil Gubernur pada Pilkada 2017, yakni Gerindra dan PKS, tampak kesulitan mencapai kesepakatan karena ada pihak tidak rela memberikan posisi Wagub DKI Jakarta kepada PKS,” ujarnya.

Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan (LKSP) melakukan survei persepsi publik DKI Jakarta pada periode 9-16 Februari 2020. Survei ingin mengetahui pandangan warga Jakarta tentang pemilihan Wagub dan siapa kandidat Wagub yang layak dipilih oleh DPRD DKI Jakarta.

Survei presepsi calon Wagub DKI tersebut menggunakan metode Modified Probability Sampling dengan jumlah responden 400 orang warga dengan KTP DKI di lima wilayah Jakarta pada 9-16 Februari. Tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sebesar 4,9%.

Direktur LKSP mengungkapkan, hasil survei persepsi Lembaga Kajian Startegis Pembangunan (LSKP) tentang pemilihan wakil gubernur DKI, calon dari PKS Nurmansjah Lubis lebih unggul dari calon Partai Gerindra Ahmad Riza Patria.

“Secara top of mind atau pernyataan terbuka Nurmansjah Lubis lebih dikenal dari 55,4 persen. Sedangkan Ahmad Riza Patria hanya 16,5 persen dan sisanya tidak memilih,” terang Dr. Astriana.

Dia juga ungkapkan, bahwa alasan Responden untuk memilih kandidat Wagub DKI Jakarta, terutama karna faktor integritas (41%), dan kemampuan memimpin (38%).

“Selain itu faktor kecocokan dengan Gubernur DKI Jakarta (14%) dan kedekatan dengan Warga (7%), tak kalah penting Nurmansjah Lubis unggul di semua faktor,” tutup Direktur LKSP, Dr. Astriana B. Sinaga. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

SP 2020 Akan Membuat Data Lebih Valid

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta, Kominfo – Sensus Penduduk 2020 akan membuat perencanaan hidup kaum milenial lebih matang, sehingga peluang sukses di masa depan akan terbuka lebih luas di berbagai sektor.

“Dengan perencanaan yang baik, akan membuat kehidupan anak muda ke depannya lebih baik,” ujar Sekretaris Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri I Gede Suratha dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk “SP2020 : Satu Data Indonesia.”

Acara FMB9 ini diselenggarakan di Ruang Serba Guna Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Menurut Gede Suratha, melalui sensus yang akan digelar 15 Februari hingga 31 Maret 2020 membuat data kondisi masyarakat menjadi lebih valid. Sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah  dapat tepat sasaran sesuai dengan kondisi nyata dari setiap penduduk di dalam negeri.

“Anak muda butuh data tunggal yang valid, bila tidak 50 persen hidupnya bisa gagal,” tambahnya.

Begitu pentingnya keterlibatan anak muda, kata dia, kini pihaknya akan melakukan serangkaian upaya untuk mengikutsertakan kaum muda dalam sensus ini. Pertama mengeluarkan edaran yang berbunyi seluruh masyarakat untuk ikut sensus ini.

Responsnya dari surat diatas seluruh instansi yang ada di daerah mampu mendukung Sensus Penduduk 2020 ini. Tercatat sebanyak 514 pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota mendukung hal diatas. Disusul 34 dinas provinsi yang ikut mendukung hal satu data ini.

“Seluruh masyarakat instansi daerah menyadari betapa pentingnya data ini,” lanjutnya.

Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini antara lain Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Margo Yuwono. (Syamsu)

Continue Reading

Nasional

Telkom dan Telkomsel Tak Perlu Dilebur, Dikuatkan Saja

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pernyataan berturut-turut Wakil Menteri (Wamen) BUMN dan Menteri BUMN tentang Telkom Indonesia menarik disimak. Hal ini disampaikan Ir Lamhot Sinaga Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar melalui rilis tertulisnya, Kamis (13/02/2020).

“Kalimat ini disampaikan Wamen dan Menteri BUMN, seolah ingin memberikan sinyal bahwa akan ada perombakan besar-besaran di tubuh Telkom. Baik secara organisasi maupun bentuk korporasi Telkom Indonesia,” terang Lamhot Sinaga.

Menurutnya, Wamen BUMN mengatakan Telkom lamban berinovasi mengikuti zaman. Sementara kata dia, Menteri BUMN mengatakan, bahwa Telkomsel sebaiknya yang menjadi BUMN. Karena menyumbang reveneu 70% deviden kepada Negara, lebih besar dari Telkom Indonesia sebagai perusahaan induk.

“Ide dan gagasan Menteri BUMN ini perlu disikapi secara hati-hati, karena regulasi belum tentu memungkinkan untuk merealisasikan hal tersebut. Dan perlu dipahami juga, besarnya Telkomsel tidak lepas dari pemanfaatan infrastruktur jaringan yang dibangun oleh Telkom,” ungkap Lamhot Sinaga.

Politisi asal Sumatera Utara ini juga melihat pembenahan terpadu dan terintegrasi harus dilakukan terhadap Telkom Indonesia. Agar bisa menjadi korporasi yang handal dan berdaya saing global.

“Telkom Indonesia perlu mempercepat pembangunan platform yang mendukung Inovasi Nasional. Saya ingin menyampaikan bahwa DPR mendukung BUMN
menjadi tulang punggung inovasi Nasional,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, Indonesia membutuhkan platform digital beserta infrastrukturnya yang pada akhirnya akan mendukung penguatan ekonomi nasional. Sebab katanya, semakin banyak tumbuhnya bisnis digital dan bisnis yang berbasis digital di masyarakat.

“Saya ingin mencontohkan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia yang masih minim sentuhan digital. Jika seandainya ada platform yang mengelola penjualan, kebutuhan barang dan distribusinya, maka bisa bersinergi dengan BUMN atau swasta. Sehingga dapat memangkas pemicu biaya (cost driver), karena terhubungnya pemasok, distribusi (logistik) dan UMKM,” urainya panjang lebar.

“Disinilah dibutuhkan platform digital yang cerdas, murah, mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat dan tentu saja berkelanjutan,” ucap putra terbaik orang batak ini yang berusaha menjadi wakil rakyat yang bisa menyampaikan aspirasi rakyat dan mendukung tumbuh kembangnya pengusaha lokal maju.

Selain itu katanya, BUMN perlu memberikan insentif penggunaan infrastruktur telekomunikasi untuk kebutuhan inovasi digital. Ia juga berharap BUMN akan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan gairah masyarakat
dalam meningkatkan kemampuan memanfaatkan inovasi digital, agar para start up atau bisnis digital rintisan di Indonesia berkembang, tidak seperti saat ini yang mati sebelum berkembang.

“Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, siapakah BUMN yang menjadi leader dalam pengembangan platform inovasi nasional Saya melihat bahwa Telkom sebagai BUMN terbaik dalam bisnis Informasi dan teknologi di Indonesia yang tepat sebagai orkestrator untuk pengembangan inovasi nasional. Disitu letaknya sehingga Telkom Indonesia tidak relevan untuk ditiadakan, tetapi harus didorong terus untuk maju sesuai core bisnisnya,” jelas Lamhot Sinaga.

Terakhir Lamhot Sinaga berharap kementerian BUMN tidak hanya menuntut tumbuhnya keuntungan dari Telkom. Akan tetapi katanya juga harus menilai dampak pengembangan digital yang dilakukan oleh Telkom yang berdampak hadirnya benefit-benefit yang dirasakan langsung oleh para pelaku usaha. (Syamsu)

Continue Reading

Trending