Connect with us

Pemuda

Tolak Omnibus Law, KSPI Gelar Demo di 20 Provinsi, 20 Januari

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali menyatakan sikapnya untuk menolak omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sikap penolakan ini diperlihatkan KSPI dengan cara melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat di muka umum, serentak di seluruh Indonesia.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, “aksi tersebut akan dilakukan secara serentak pada tanggal 20 Januari 2020 di 20 Provinsi,” ujarnya di Kantor LBH, Jakarta, Sabtu (18/1/2020)

“Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di DPR RI. Bertepatan dengan pembukaan sidang paripurna DPR RI pada awal tahun ini. Sedangkan di provinsi lain, aksi akan dipusatkan di Kantor DPRD dan/atau Kantor Gubernur di masing-masing provinsi,” kata pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini.

Menurut Said Iqbal, khusus untuk di DPR RI, massa aksi yang akan hadir diperkirakan berjumlah 30 ribu orang buruh. Sedangkan di masing-masing provinsi, aksi akan melibatkan ribuan orang buruh. Meliputi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Utara, Kepuluan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, dan beberapa provinsi lain.

“Sebelumnya aksi ini kami rencanakan pada 16 Januari 2020. Tetapi karena pada tanggal itu anggota DPR RI masih berada di dapil, aksi kami undur menjadi tanggal 20 Januari. Bersamaan dengan pembukaan massa sindang DPR RI di awal tahun ini,” demikian Iqbal menjelaskan.

Dalam aksi ini, Said Iqbal berharap DPR RI bisa mendengarkan aspirasi kaum buruh untuk menolak pembahasan omnibus law. Sebab, menurut kajian KSPI, secara substansi, omnibus law cenderung merugikan kaum buruh.

“Kami menilai omnibus law tidak akan meningkatkan investasi. Tetapi justru akan menurunkan tingkat kesejahteraan kaum buruh, sehingga mereka menjadi miskin,” tegasnya.

Said Iqbal menilai, Omnibus Law hanya akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, outsourcing dan kontrak kerja yang bebas (fleksibilitas pasar kerja), masuknya TKA yang tidak memiliki skill, hilangya jaminan sosial, dan dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh.

Sama seperti gerakan penolakan revisi UU 13/2003 beberapa waktu yang lalu, Said Iqbal menegaskan buruh di Indonesia juga menolak omnibus law. (red)

Continue Reading

Pemuda

Konsolidasi Organisasi, GerCin Bersilaturahmi dengan Pangdam XVII Cenderawasih

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Cinta Indonnesia (DPD GerCin) Provinsi Papua Budi Gatot Andre Irreuw bersama Koordantor Provinsi Papua Stefanus Jhon Tukayo beraudiensi dengan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo di ruang kerjanya, Selasa (23 Maret 2021).

“Ageda silaturami bersama Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo adalah bagian eksternal dari pada konsolidasi organisasi GerCin Provinsi Papua,” ujar Budi Gatot Andre Irreuw dalam rilisnya, yang kami terima, Sabtu (26/3)

Lebih lanjut Irreuw katakan, bahwa tujuan utama dari Silaturahmi ini yaitu membangun mitra strategis dengan TNI dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta kedamian di tanah Papua.

“Dalam pertemuan tersebut, saya melaporkan kesiapan konsolidasi Organisasi GerCin Provinsi Papua yang sedianya akan melaksanakan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang GerCin Kabupaten yang ada di seluruh Provinsi Papua,” urainya.

Dalam Silaturahmi tersebut Irreuw berharap agar supaya Bapak Pangdam kiranya dapat membantu dan bermitra dengan Gerakan Rakyat Cinta Indonesia yang ada di Provinsi papua dalam melakukan konsolidasi organisasi.

Sementara itu, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo dalam pertemuan tersebut juga mengatakan, Kodam XVII akan bersinergy bersama DPD GerCin Provinsi Papua dalam menjaga dan merawat 4 Konsessus Kebangsaan.

Pangdam juga meminta agar supaya DPD Gercin Provinsi Papua dapat mendistribusikan kader-kadernya untuk mengikuti kegiatan Bela Negara yang akan di laksanakan pada bulan Oktober Tahun 2021 (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

Ditunjuk PLT KNPI, Assafri: Akan Saya Gelar KLB Di Kota Solo

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Setelah melakukan pleno pemberhentian Abdul Azis sebagai Ketua Umum DPP KNPI dan menunjuk Dian Assafri sebagai PLT Ketua Umum, dalam waktu dekat akan dilaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih Ketua Umum DPP KNPI defenitif

Rencananya nanti KLB KNPI akan di gelar di kota Solo, demikian hal tersebut disampaikan oleh Dian Assafri melalui siaran Persnya kepada media pada hari Minggu 14 Maret 2021.

Dalam pernyataannya Dian Assafri yang juga sekjend Gema Kosgoro ini menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berkonsultasi dengan pemilik suara di KNPI yaitu Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).

Selanjutnya, Dian juga merekomendasikan KLB akan dilaksanakan di kota solo, Jawa Tengah “Kami segera melayang surat ke Walikota Solo dan Gubernur Jateng,” ungkap Dian.

Sesuai AD/ART KNPI agenda KLB hanya memilih ketua umum periode berjalan, yaitu periode 2018 – 2021, dengan demikian pelaksanaan KLB tdk akan terlalu memakan waktu dan biaya yang terlalu besar, “tutup” Dian. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

Gagal Kudeta Berujung Boemarang Bagi Jackson Kumaat DkK

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sekelompok orang yang mengatasnamakan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) berupaya melakukan kudeta ilegal terhadap Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama pada pekan lalu.

Namun rencana kudeta ilegal tersebut berhasil dihalau melalui konsolidasi internal yang solid dan cepat tanggap dalam menindak tegas para pelaku kudeta tersebut.

Alih-alih ingin melakukan gerakan makar, namun berujung nahas dan menjadi boemarang bagi Jackson Kumaat Dkk. Upaya pemecah belahan organisasi kepemudaan serta pemberhentian paksa ketua umum DPP KNPI yang jelas melanggar AD ART organisasi

Dan itu justru menuai respon negatif dari segenap fungsionaris DPP KNPI hasil mandataris kongres ke-XV yang kemudian memberikan sanksi tegas terhadap para pelaku melalui rapat pleno yang berlangsung di Hotel Grand Syahid Jaya Jakarta pada Rabu, (10/03)2021).

Adapun rapat pleno yang dihadiri oleh lebih dari 200 fungsionaris DPP KNPI periode 2018-2021 (via tatap muka dan daring) dipimpin langsung oleh ketua umum, Haris Pertama yang didampingi oleh Ketua Harian, Gandung R.N. Huda, Wakil Ketua Umum bidang OKK, Amin Ngabalin, Ketua Kaderisan dan Keanggotaan, Ilham A Rasul dan Mohammad Nurul Haq, Wasekjend Organisasi DPP KNPI.

Adapun Rapat Pleno tersebut memutuskan tiga poin penting, yakni: Pertama, memberhentikan secara tidak terhormat terhadap para pengurus DPP KNPI atas nama Jackson William Andre Kumaat (Sekjend DPP KNPI), Mustahuddin (Waketum DPP KNPI), Ahmad Andi Bahri (Waketum DPP KNPI), Syarif Ahmad (Ketua Organisasi DPP KNPI), Alan Hehanusa (Waketum DPP KNPI).

Pemberhentian nama-nama tersebut karna Peserta pleno menilai, kelima orang itu telah melakukan pelanggaran berat terhadap organisasi dan melakukan pleno illegal di Hotel Ritz Carlton Jakarta pada Sabtu, 6 Maret 2021.

Kedua, Forum pleno mendesak Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama agar segera melakukan pergantian terhadap Sekjend DPP KNPI beserta posisi strategis lainnya.

Ketiga, menyepakati bahwa DPP KNPI dibawah kepemimpinan Haris Pertama akan melakukan kongres XVI pada tahun 2021 ini. (Amhar)

Continue Reading

Trending