Connect with us

Pemuda

Tolak Omnibus Law, KSPI Gelar Demo di 20 Provinsi, 20 Januari

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali menyatakan sikapnya untuk menolak omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sikap penolakan ini diperlihatkan KSPI dengan cara melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat di muka umum, serentak di seluruh Indonesia.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, “aksi tersebut akan dilakukan secara serentak pada tanggal 20 Januari 2020 di 20 Provinsi,” ujarnya di Kantor LBH, Jakarta, Sabtu (18/1/2020)

“Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di DPR RI. Bertepatan dengan pembukaan sidang paripurna DPR RI pada awal tahun ini. Sedangkan di provinsi lain, aksi akan dipusatkan di Kantor DPRD dan/atau Kantor Gubernur di masing-masing provinsi,” kata pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini.

Menurut Said Iqbal, khusus untuk di DPR RI, massa aksi yang akan hadir diperkirakan berjumlah 30 ribu orang buruh. Sedangkan di masing-masing provinsi, aksi akan melibatkan ribuan orang buruh. Meliputi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Utara, Kepuluan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, dan beberapa provinsi lain.

“Sebelumnya aksi ini kami rencanakan pada 16 Januari 2020. Tetapi karena pada tanggal itu anggota DPR RI masih berada di dapil, aksi kami undur menjadi tanggal 20 Januari. Bersamaan dengan pembukaan massa sindang DPR RI di awal tahun ini,” demikian Iqbal menjelaskan.

Dalam aksi ini, Said Iqbal berharap DPR RI bisa mendengarkan aspirasi kaum buruh untuk menolak pembahasan omnibus law. Sebab, menurut kajian KSPI, secara substansi, omnibus law cenderung merugikan kaum buruh.

“Kami menilai omnibus law tidak akan meningkatkan investasi. Tetapi justru akan menurunkan tingkat kesejahteraan kaum buruh, sehingga mereka menjadi miskin,” tegasnya.

Said Iqbal menilai, Omnibus Law hanya akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, outsourcing dan kontrak kerja yang bebas (fleksibilitas pasar kerja), masuknya TKA yang tidak memiliki skill, hilangya jaminan sosial, dan dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh.

Sama seperti gerakan penolakan revisi UU 13/2003 beberapa waktu yang lalu, Said Iqbal menegaskan buruh di Indonesia juga menolak omnibus law. (red)

Continue Reading

Pemuda

Di Puncak! FWJ Rayakan HUT Secara Meriah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Forum Wartawan Jakarta (FWJ) yang dideklarasikan pada tanggal 28 Juli 2019 di gedung Juang 45 Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, genap berusia satu tahun.

Meski masih dibilang belia, namun pengurus FWJ berusaha menjadikan organisasi ini menjadi kebanggaan para pendiri dan anggotanya, dengan selalu menjalin kebersamaan sebagai sesama insan Pers di Jakarta.

Diusia satu tahunnya, Pengurus FWJ mengundang seluruh anggota, Penasehat dan Pembina berkumpul di Villa D’Mara, milik salah seorang Pembina, untuk bersama-sama merayakan HUT pertamanya dengan penuh kekeluargaan.

Rombongan wartawan tersebut start dari gedung Dewan Pers secara beriring-iringan menggunakan kendaraan roda 4 menuju kawasan puncak, pada hari Senin sore dan tiba malam hari ( 27/7/2020).

Setibanya di Puncak sekitar pukul 20.00 WIB, rombongan para Jurnalis ini langsung santap makam bersama dan dilanjutkan dengan dialog dan refleksi satu tahun lahirnya FWJ dengan moderator Sekjen FWJ, Ichsan.

Dalam sambutannya Ketua Umum FWJ Mustofa Hadi Karya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota, Pembina, Penasehat, yang telah memberikan dukungan dalam memimpin FWJ dengan suka dan dukanya, sejak FWJ dideklarasikan sampai hari ini.

“Saya secara khusus juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pembina FWJ yang baru H. Candra, yang pada hari ini telah memfasilitasi rekan- rekan wartawan yang tergabung dalam FWJ dengan menyiapkan penginapan dan konsumsi yang sangat lengkap buat teman- teman,” ujar Opan, panggilan akrab Ketum FWJ.

Opan berharap seluruh anggota FWJ agar solid dan profesional dalam menjalankan kerja-kerja Jurnalistik. Sehingga masyarakat akan menghargai apa yang telah kita kerjakan.

“Kedepannya kami selaku pengurus akan membuat program yang bermanfaat untuk kesejahteraan anggota FWJ,” tutur Opan.

Penasehat FWJ Lemens Kodongan, dalam sambutannya menyatakan, Pers adalah pilar ke empat demokrasi, diluar eksekutif, legislatif dan yudikatif.

“Hal ini sesuai amanat UU No 40 Tahun 1999, yang tertulis didalam Bab II Asas, Fungsi, Hak Kewajiban dan Peranan Pers, pasal 3 berbunyi ; Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial,” sebutnya.

Lemens berharap kedepannya wartawan anggota FWJ bisa menjalankan tugas Jurnalistiknya dengan memperhatikan Kode Etik Jurnalistik dan mematuhi Undang-Undang Pers sebagai pegangan dan dasar hukum seorang Jurnalis dalam bekerja.

Lemens menambahkan, hendaknya Pers itu menjadi lembaga watch dog (pengawas) atas jalannya demokrasi dan pemerintahan di Indonesia. Kewajiban Pers yang pertama adalah pada kebenaran.

“Pers juga harus loyal kepada warga sebagai konstituen pembaca, bukan sebagai corong pemerintah. Harap Ketua Koperasi Wartawan Reformasi ini,” ujarnya.

Pembina FWJ H. Candra dalam sambutannya mengatakan, awalnya saya hanya mau menjadi anggota FWJ, saya melihat wartawan yang bergabung di dalam FWJ berjuang demi masyarakat. Makanya saya mau bergabung dengan FWJ.

“Karena pertimbangan usia saya diminta menjadi Penasehat. Saya berjanji akan berjuang untuk kesejahteraan anggota sebagai bagian dari amal saya,” tambahnya.

Peringatan HUT FWJ diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya, pertukaran kado, menyanyi bersama, diskusi dan tanya jawab tentang berbagai masalah internal organisasi, dan refleksi kegiatan WFJ selama setahun.

Seluruh kegiatan berakhir pada pukul 16.00 wib dan rombongan kembali ke Jakarta secara beriringan.

Continue Reading

Pemuda

Covid-19 Menjadi Ladang Basah Korupsi Berjamaah

Published

on

By

 

JanoerKoening, Jakarta – Choirul Amin SH Direktur LBH GPI, mengungkapkan bahwa Covid-19 menjadi ladang basah korupsi berjamaah, hal ini terkesan menjadi misteri tidak terbuka pendanaan covid-19 ada kejanggalan-kejanggalan

“Kami menduga kuat ada penyelewengan dana rakyat 401 triliun. Banyak kejanggalan yang muncul pada saat terjadi kasus kasus yang ditemui,” ucapnya dalam konferensi pers di Markas GPI Menteng raya, kamis (11/6/2020) di Jakarta.

Dia juga mengungkapkan, Keluarga meninggal bukan korban Covid-19 dengan dugaan kompensasi 50 juta, jelas ini menjadi bancakan para koruptor.

“Menjadikan kita melakukan advokasi korban Covid-19 seperti di Bekasi, Makassar dan lain lain. Dana ini sangat besar dari uang rakyat. Indikasi kuat menyebabkan Covid-19 ini tidak tersentuh. Dan orang yang menggunakan Covid-19 ini mendapat hak imunitas. Isu ini dibesarkan oleh media sehingga masyarakat menjadi takut,” ujar Amin.

Sementara itu, Wakil Direktur LBH GPI Deddy Umasugi mengatakan, kami menduga sknadal besar terkait dana Covid-19 ini. Dana stimulus tidak jelas sampai saat ini.

Dana yang terakhir 401 triliun. Apakah dana dana tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya dan memunculkan berbagai spekulasi. Alokasi untuk setiap pasien adalah 105 juta dan yang terkontaminasi ada dana khusus 215 juta.

Ada 132 rumah sakit rujukan. Hari ini indeks positif Covid 34.000. Sangat tidak rasional dan tata rata rumah sakit tidak bisa begitu banyak menampung pasien Covid. Sebagai contoh di Manado bagaimana keluarga pasien dipaksa menerima dana kompensasi 50 juta.

Pemerintah belum menyampaikan saat ini dana APD yang diimpor. APD diimpor dari China yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat kenyataan tidak dibagikan. LBH GPI kurang respek dengan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah. Virus Corona disebarkan dari cairan penderita Covid-19.

“Skandal yang ada dalam Covid harus diperhatikan dengan serius. Tim medis sendiri membeli APD sendiri. Virus Corona ini membuat kecerdasan masyarakat menurun,” jelas Deddy.

Kami minta kepada Pemerintah agar transparan dan kami membawa permasalahan dan Covid 19 ke DPR RI dan segera dibentuk Pansus Covid-19. Sangat miris ini dan rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Kami juga melaporkan kepada KPK dan Kapolri.

Diko Nugroha Sekjen GPI mengapresiasi langkah langkah LBH GPI mengadvokasi korban korban Covid-19. Kami mengawal korban korban Covid-19. Agar tidak terjadi fitnah.

“Kami akan melakukan aksi bersama untuk mengawasi dan memonitor korban korban Covid-19. Kami telah membentuk kajian khusus Covid-19 untuk dibawa ke Parlemen dan pimpinan Partai. Transparansi itu penting.dan akuntabilitas data-data,” pungkas Diko. (zohiri)

Continue Reading

Pemuda

Lawan Komunis, GPI Gelar Mimbar Bebas

Published

on

By

 

JanoerKoening, Jakarta – Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) sukses menyelenggarakan kegiatan ‘Apel Siaga dan Mimbar Bebas Lawan Kebangkitan Komunis di Indonesia’ yang berlangsung di Markas GPI, Jl. Raya Menteng 58, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2020).

Acara yang dihadiri ratusan orang dari berbagai OKP, LSM, Ormas dan elemen lainnya berlangsung dengan tetap mengikuti protokoler kesehatan.

Sekjen PP GPI Diko Nugroho dalam orasinya menyampaikan, jangan ada lagi simpang siur mengenai informasi yang sebelumnya beredar luas dengan banyaknya tekanan dan juga pelemahan dalam konteks kegiatan acara ini.

“Meski banyaknya yang pesimis akan batalnya acara akbar ini, ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Saya mengapresiasi langkah pemerintah dan umat Islam dalam menjaga konstitusi negara ini, Presiden sendiri mengatakan dimana ada PKI akan saya gebuk,” kata Diko.

Diko menyebut, kini banyak oknum-oknum yang menyebar fitnah, jangankan ia berani untuk melaksanakan kegiatan semacam ini, bersuara pun tidak. Desas-desus di medsos yang menghasut, itulah yang membuat kerapuhan bangsa ini.

“Langkah-langkah keputusan hari ini sudah jelas. Berikan kami ruang dan hak untuk ikut menjaga serta menegakkan merah putih, NKRI dan konstitusi. Pancasila dan UUD 1945 hari ini hanya tinggal nama, tetapi kapitalisme, liberalisme dan komunisme kini merongrong konstitusi, bangsa ini” tegas.

Untuk itu Diko meminta, agar seluruh lapisan masyarakat tetap mewaspadai komunis demi terjaganya NKRI.

Sementara Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Islam (PW GPI) Jakarta Raya Rahmat Himran menyatakan, percayalah apabila kita hanya diam dalam melawan kebangkitan komunis.

“Suatu saat mereka akan besar di Indonesia, maka yang akan terjadi yaitu pembasmian dan juga pembantaian justru melebihi pada tahun 1965, oleh karena itu kami dari Gerakan Pemuda Islam terus menghimbau kepada gerakan lainnya yang memiliki misi yang sama untuk membumihangsukan komunis,” ujarnya.

Rahmat menyerukan kepada Ormas, OKP, LSM, Umat Islam dan lainnya, mari kita sama-sama maju dan bersatu untuk tak gentar untuk melawan paham-paham komunis. Apalagi paham komunis sangat mengancam kedaulatan republik Indonesia. (Sumber: inapos.com)

Continue Reading

Trending