Connect with us

Uncategorized

LETHO Dukung Skandal Jiwasraya Di Selesaikan Secara Bisnis & Hukum

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Kasus megaskandal Asuransi Jiwasraya dalam beberapa hal telah menyita perhatian publik dan menjadi isu nasional. Kasus ini semakin mempertegas betapa parahnya tata kelola beberapa BUMN setelah kasus Garuda juga mencuat ke publik.

Kasus Jiwasraya ini semakin menjadi seksi, karena diindikasi ada pihak pihak yang mencoba menggiring opini ke arah politisasi. Bahkan, dalam beberapa pemberitaan, “perampokan” dana nasabah yang terjadi di Jiwasraya moncong tuduhannya diarahkan ke sosok Erick Thohir.

Anshar Ilo, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Relawan Loyalis Erick Thohir For Jokowi-Amin (DPP LETHO) menyampaikan, Relawan Loyalis Erick Thohir For Jokowi-Amin atau lebih dlkenal dengan sebutan LETHO adalah salah satu organ pendukung pasangan calon Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin.

“LETHO secara resmi terdaftar di direktorat relawan Tim Kampanye Naslonal dengan SKT No. SKT/1295/TKN/DRL-JKW. MA/XI/2018 dengan Nomor Registrasi TKN-DRL: 1295/JKw-MA/XIN/2018 yang diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2019,” ungkanya saat Konferensi Pers di Restoran Bumbu Desa Cikini, Jakarta pada Minggu (12/1/2020).

Dalam kemenangan pasangan Jokowi-Amin pada kontestasi pilpres lalu, tentu saja LETHO memiliki kontribusi sekaligus tanggung jawab moral untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Amin hingga tuntas dan sukses sampai tahun 2024,” ujar Anshar menjekaskan.

Untuk itu, kata Anshar, adalah hal yang sangat wajar, Jika LETHO menyikapi kasus megaskandal Jiwasraya ini karena terindikasi ada upaya menyeret nama Erick Thohir yang saat ini adalah sebagai Ketua Dewan Penasehat DPP LETHO.

Terkait hal-hal di atas, lanjutnya, LETHO mengapresiasi upaya dan itikad baik pemerintah khususnya Bapak Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya ini secara hukum dan bisnis.

Namun, kata Anshar, Dalam penyelesaian secara hukum LETHO sepenuhnya percaya kepada mekanisme yang dijalankan oleh Institusi kepolisian dan Kejaksaan Agung termasuk BPK agar kasus ini diungkap secara tuntas, Jelas dan transparan.

“Dalam kaitan Ini, LETHO menyarankan agar dilakukan pembekuan aset-aset yang terindikasi terkait dengan kasus Jiwasraya termasuk mencekal para pihak yang bertanggungjawab atas kerugian Jiwasraya,” tambahnya.

Menurutnya, LETHO sepenuhnya akan mengawal kebijakan Erick Thohir dalam upaya bersih-bersih di semua BUMN dan tidak akan segan-segan melibatkan seluruh anggota dan simpatisan LETHO se-Indonesia yang saat ini lebih dari satu juta orang serta mengerahkan potensi yang dimiliki LETHO.

Untuk itu, imbuhnya, kami memperingati kepada siapa pun untuk tidak mendzalimi Erick Thohir yang sedang berusaha memperbaiki kinerja BUMN.

“Selain itu, LETHO akan melakukan upaya hukum jika ada pihak-pihak yang secara nyata melakukan fitnah kepada Erick Thohir baik secara pribadi maupun sebagai Menteri BUMN,” pungkasnya. (Rudy)

Continue Reading

Uncategorized

Mengungkap Kasus Tindakan Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Desa Bojong Koneng, Bogor.

Published

on

By

JanoerKoening – Pada Selasa, (21/09/2021), pukul 15.00 WIB, di Hong Kong Cafe, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, diadakan Konfrensi Pers yang diadakan oleh Tim Kuasa Hukum Warga Bojong Koneng dalam kasus warga Bojong Koneng versus PT. Sentul City.

Melalui somasinya, PT. Sentul City menyatakan kepada principal/klien telah memiliki SHGB sehingga PT. Sentul City meminta kepada principal/klien kami segera mengkosongkan lahan yang telah dikuasai  bertahun2 di beli melalui kepala desa di Bojong Koneng.

Selanjutnya melalui komunikasi yang tidak terarah dari pihak PT. Sentul City lahan dan bangunan principal/klien kami di “EXCAVATOR” tanpa kompromi walaupun telah ada gugatan yg teregistrasi di PN Jakarta Selatan.

Yang terbaru adalah, lahan yang sebelumnya berdiri rumah, kebun, peternakan milik Klien warga Bojong Koneng yang telah diratakan oleh PT. Sentul City, Tbk saat ini telah di ploting, di patok-patok dan telah ditempatkan bahan material untuk membangun sesuatu yang tidak diketahui.

Berdasarkan hal diatas, dengan ini Tim Kuasa Hukum Warga Bojong Koneng mengundang segenap rekan-rekan media baik media online dan/atau media cetak untuk memberikan keterangan pers.

Adapun Agenda yang akan dibicarakan dalam konfrensi Pers tersebut antara lain :

  1. Penyampaian update kondisi persoalan Bojong Koneng.
  2. Penandatanganan Surat Kuasa Khusus Gugatan terhadap PT. Sentul City, Tbk. Gelombang II.

Melalui Tim Kuasa Hukum Warga Bojong Koneng, Royke Barce Bagalatu, juga menjelaskan juga terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak Sentul City terhadap salah satu wartawan dan juga tim kuasa hukum warga Bojong Koneng, Oscar Pendong. Hal tindakan kekerasan tersebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, Polda Metro Jaya dan Polres Kota Bogor.

Dalam Konfrensi Pers nya, Oscar yang juga seorang aktivis menjelaskan kronologis tindakan kekerasan yang dialami oleh dirinya dan timnya. Beberapa usaha yang dilakukan oleh warga Bojong Koneng untuk melawan PT.Sentul City antara lain dengan melakukan aksi damai ke Komnas HAM memprotes tindakan kekerasan PT. Sentul City. Oscar juga menampilkan foto-foto tindakan kekerasan yang dialaminya.

Setelah penjelasan dari pihak Kuasa Hukum Bojong Koneng, diadakan sesi tanya jawab dengan media.

Adapun pernyataan yang diberikan oleh pihak Tim Kuasa Hukum Warga Bojong Koneng sebagai berikut :

TIM HUKUM WARGA BOJONG KONENG

Bahwa maksud dibuatnya press release ini adalah guna meluruskan persoalan persepsil opini di masyarakat atas adanya upaya pengkaburan informasi dengan maksud untuk menutupi fakta yang terjadi di Bojong Koneng yang melibatkan PT. Sentul City, Tbk dan Masyarakat. Untuk itu, bersama ini kami menyampaikan beberapa sorotan hukum kami diantaranya :

Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Bahwa setelah pen‘stiwa penggusuran rumah dan bangunan, perampasan tanah, pengusiran warga secara paksa yang diduga dilakukan oleh PT. Sentul City, Tbk di Desa Bojong Koneng Kec. Babakan Madang. Kab. Bogor. Saat ini PT. Sentul City, Tbk, diduga tengah melakukan pematokan pematokan. termasuk penempatan material material bahan bangunan di atas tanah milik warga.

Jagoannya lagi, penggusuran penggusuran yang dilakukan pada lahan, kebun dan rumah/ bangunan warga dimaksud dilakukan pada beberapa lokasi yang telah dipasang planglpapan pengumuman yang menerangkan bahwa tanah dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara No. 718/PDT.G/2021/PN. JKT SEL.

Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 September 2021, Tim Hukum Warga Bojong Koneng telah membuat pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh PT. Sentul City. Tbk sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa besar. Sebuah kejahatan yang merampas, merusak, menggusur, mengusir, mengokupasi.

mem-buldozzer hak milik orang Iain secara extra yudisial atau main hakim sendiri termasuk didalamnya adalah tindakan pengancaman, pemukulan, tindakan intimidasi Iain dengan tujuan menyebarkan rasa takut dan terror dimasyarakat.

Bahwa adapun terkait perbuatan pemukulan dan pengeroyokan yang dialami oleh salah satu tim hukum pada tanggal 04 September 2021 telah dilaporkan di Kepolisian Resor Bogor di Kab. Bogor dengan nomor Iaporan STBL/B/1278/lX/2021/JBR/RES BGR. Bahwa atas Iaporan dimaksud hingga saat ini belum ditindaklanjuti oleh Polres Bogor.

Bahwa sehubungan persoalan persoalan diatas, kami menduga ada keterlibatan dari aparat hukum yang mem-back up untuk melakukan pembiaran pengaduan pengaduan ataupun permohonan permohonan perlindungan hukum yang di ajukan oleh warga -warga korban gusur. Karena seharusnya persoalan penggusuran, perampasan tanah termasuk potensi konflik sosial dan terror ini dapat di hindari apabila pihak Kepolisian dapat melaksanakan Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia selayaknya yang dimaksud pada Pasal 13 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Padahal pengaduan langsung maupun secara tertulis telah dilakukan.

Min‘snya, Penggusuran atas bangunan dan/atau rumah milik masyarakat dilakukan dengan membabi buta. padahal bangunan dimaksud merupakan rumah tinggal yang sedang ditempati disaat Pemerintah dan/atau Satgas Covid menganjurkan agar masyarakat lebih banyak melakukan kegiatan dan/atau berdiam diri dirumah.

Untuk itu, atas persoalan persoalan dimaksud, patutlah bila kami memaknai bahwa Negara atau

pemen’ntah saat ini te/ah diduga melakukan pembiaran terhadap ten’adinya pen’stiwa kemanusiaan di Bojong Koneng,

ll. Persoalan Hukum Pokok

Bahwa sebagian besar warga melakukan pengalihan hak garap dengan sebelumnya melakukan pengecekan, pene/itian di Kantor Desa Bojong Koneng selaku Pemerintah setempat. Setelah mendapatkan informasi yang jelas tentang status tanah, Pemerintah desa kemudian menerbitkan surat surat keterangan atau menandatangani dan mencatat setiap surat pemyataan yang menerangkan tentang hak garap dan status tanah tidak dalam sengketa atau dalam pemilikan pihak lain. Selanjutnya, warga kemudian melakukan pembayaran peralihan hak garap dengan harga wajar kepada pemegang hak garap sebelumnya;

Bahwa sejak Indonesia menjadi Republik, PT. Sentul City, Tbk, baik melalui perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) saat ini maupun sebelum perpanjang, tidak satu kalipun memanfaatkan, menggarap, mengelola, memelihara tanah pada objek dimaksud sesuai dengan peruntukannyanya. Hal mana bertentangan dengan Pasal 6 UU Pokok Agraria terkait asas hukum fungsi sosial tanah untuk kesejahteraan rakyat.

Bahwa dilain pihak, Pemerintah dalam hal ini kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (“Kementerian ATR/BPN”) telah abai, tidak cakap atau mungkin saja telah dengan sengaja melonggarkan kontrolnya peken’aannya terhadap PT. Sentul City, Tbk. Dugaan ini muncul dengan dalil bahwa, PT. Sentul City, Tbk.. mendasari kliam pemilikan tanah di Desa Bojong Koneng sebagaimana surat somasi PT. Sentul City, Tbk., kepada warga adalah, berdasarkan pemilikan sertipikat hak guna bangunan No. 2389, 2397, 2412 dan 2415 Desa Bojong Koneng atas nama PT. Sentul City. Namun, selama warga menempati tanah tanah dimaksud secara sah berdasarkan surat penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan garap melalui Pemerintah Desa, tidak sekalipun Warga melihat PT. Sentul City, Tbk memanfaatkan, mengelola sesuai peruntukan izin lokasinya selama berpuluh puluh tahun lamanya. Hal tentang kewajiban untuk memanfaatkan, mengelola sesuai dengan peruntukan izin Iokasi atau dasar pemberian hak dimaksud diatur pada :

a. Pasal 30 huruf b dan/atau huruf c Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak atas Tanah (“PP 40/1996”); dan

b. Pasal 42 huruf 3 dan Pasal 43 huruf c Peraturan Pemen’ntah No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran (“PP
18/2021″).

Tidak dijalankannya kewajiban berdasarkan kategori dimaksud secara hukum harus berakibat Hak Guna Bangunan PT. Sentul City, Tbk, menjadi hapus, hal mana merujuk pada Pasal 35 ayat (1) humf b butir 1) PP 40/1996 dan Pasal 46 huruf b angka 1 dan 2 PP 18/2021 atau paling tidak perpanjangan SHGB No. 2389, 2397, 2412 dan 2415 Desa Bojong Koneng atas nama PT. Sentul City tidak dapat di perpanjang oleh Kementerian ATR/BPN.

Kami sangat memahami bahwa perseroan yang menjadi ‘biang’ dari terjadinya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia ini adalah suatu perseroan raksasa baik sewa stukmt modal investasi. koneksi maupun media relasi. Selanjutnya, kami mahami bahwa penanganan Mam secara konvensional tidak akan cukup untuk menyelesaikan persoalan melawan ‘biang’ persoalan ini. Oleh karena itu, berdasalkan data, dokumen dan inforrnasi yang kami miliki, kedepan kami bermaksud untuk membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas beberapa dugam tindak pidana berkaitan dengan Korupsi termasuk meminta kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk ikut menjaga jalannya peradilan atas gugatan kami.

Continue Reading

Uncategorized

Melalui Vaksinasi, Pemerintah Berencana Merubah Pandemi Menjadi Endemi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Berkaitan dengan rencana Pemerintah akan bersiap ubah status pandemi Covid-19 menjadi Endemik maka salah satu caranya melalui peningkatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Dikutip dari situs Centers for Disease Control and Prevention (CDC), endemik menjadi status penyebaran penyakit yang paling dasar dan paling rendah.

Status tersebut menunjukkan jika suatu penyakit akan tetap terus ada meski hanya terjadi di kelompok masyarakat tertentu

Sedangkan pandemi, menjadi status tertinggi dalam sebaran penyakit.

Sementara tolok ukur suatu penyakit disebut sebagai pandemi, apabila telah menyebar ke banyak negara bahkan hampir seluruh dunia, seperti yang terjadi pada Covid-19.

Menanggapi rencana itu, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Roy Pangharapan mengatakan masyarakat perlu menyesuaikan diri agar infeksi Covid-19 di Indonesia benar-benar bisa menjadi Endemik.

Roy Pangharapan menekankan, pergantian status pandemi bukan berarti virus Corona SARS-CoV-2 akan hilang dan tidak ada kasus baru. Banyak faktor yang membuat pandemi bergeser menjadi endemi.

“Seperti jumlah penularan, kasus, dan kematian beserta polanya. Juga soal durasi perlindungan dari vaksinasi dan infeksi alami,” ungkap Roy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9/2021).

Belum lagi kendala jika masih ada ketimpangan layanan fasilitas kesehatan dan serapan vaksinasi serta pasokan dosis di setiap daerah.

“Kita harus mempersiapkan juga kapasitas layanan kesehatan untuk mengelola lonjakan kasus Covid19 di masa depan.

Penurunan kasus positif harian dan angka kematian dalam beberapa hari terakhir, juga positivity rate Indonesia yang makin mendekati standard dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menurut Roy Pangharapan, harus dimanfaatkan sebagai upaya persiapan transisi tersebut.

Roy Pangharapan menegaskan ya syaratnya harus ada koordinasi yang solid semua pihak dan tidak boleh menurunkan kewaspadaan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, meskipun angka kasus Covid19 melandai karena belum diketahui sampai kapan berakhir sehingga kita tetap berdampingan dengan Corona.

“DKR akan membantu Pemerintah dengan menghimbau masyarakat tetap Prokes dan optimalisasi vaksin. Kalau longgarnya kebablasan, dikhawatirkan menuju endemi akan terhambat,” pungkas Roy Pangharapan menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Deklarasi PDNI, Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Ide dan Ilmu

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi kata kunci untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap era pemerintahan selalu menjadi fokus kebijakan adalah SDM unggul, terlatih dan kompetitif. Bahkan korporasi multinasional sangat menekankan pemberdayaan pada dimensi sumber daya manusia.

Ketua Umum PDNI Dr. Dermawan Waruwu, M.Si menyampaikan pada acara deklarasi dan pelantikan Perkumpulan Doktor Nias Indonesia (PDNI) bahwa salah satu fokus kedepan adalah mendorong dan menyiapkan sumber daya manusia untuk berkontribusi mempercepat peningkatan indeks pembangunan manusia

“Hal ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas dan produktivitas, dan mengurangi ketimpangan sosial yang melebar. Hal ini akan terwujud bilamana terjalinnya kolaborasi ide dan ilmu diantara kalangan intelektual dan cendekiawan,” ujar Dermawan Waruwu dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/09/2021).

Lebih lanjut Waruwu menegaskan kalangan intelektual dan cendekiawan asal Nias sudah saatnya turun di tengah-tengah masyarakat menyumbang gagasan dan ide berbasis keilmuan. Mudah-mudahan hal ini akan menjadi daya dorong dan penggerak kolektif untuk pemicu terwujudnya masyarakat yang peduli pendidikan.

Dia tambahkan, selain itu juga dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif, UMKM dan entrepreneur. Seraya mengutip pernyataan Bung Hatta yakni agar persatuan dan kepedulian tak makin pudar, teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.

PDNI sangat optimis bahwa masyarakat Kepulauan Nias kedepan akan meningkat kesejahteraan ketika sektor sumber daya manusia menjadi agenda dan sasaran kebijakan.

Ia menilai bahwa generasi muda saat ini adalah corong perubahan bila diberdayakan secara optimal kapasitasnya dan berpotensi besar menjadi penggerak percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“PDNI terbuka kepada masyarakat untuk diskusi dan kolaborasi ide untuk kepentingan bersama. Dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Nias untuk Indonesia,” ucap Dermawan Waruwu menutupnya. (Eddy)

Continue Reading

Trending