Connect with us

Hukum

Penegakan Hukum Sektor KKP Era Susi Pudjiastuti Belum Berkeadilan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Sehubungan telah dilaksanakan Eksaminasi (Uji Publik) oleh Stakeholders: Front Nelayan Indonesia (FNI), Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (LBHNI), Aliansi Nelayan Anti Korupsi (ANAK), dan Ikatan Pemuda Maritim Indonesia (IPMI) terhadap proses penegakan hukum.

Mengingat, proses penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi disektor Kelautan dan Perikanan di Era Susi Pudjiastuti, dipandang belum memenuhi rasa keadilan. Maka kami dari Front Nelayan Indonesia (FNI) menggelar Jumpa Pers pada: Jum’at, 10 Januari 2020, di Caffe Tigalima Wahid Hasyim, Gondangdia Menteng, Jakarta.

“Diketahui, hasil Eksaminasi: Penegakan Hukum Atas Gurita Kejahatan Korupsi di Sektor Kelautan dan Perikanan Era Susi Pudjiastuti Belum Berkeadilan,” Demikian di ungkapkan Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (10/1).

Lebih lanjut Dia katakan, Kasus korupsi di sektor Kelautan dan Perikanan di Indonesia dalam perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah (kuantitas) kasus yang terjadi maupun dari segi kerugian
keuangan negara.

“Dari segi kualitas pun demikian, bahwa kasus tindak pidana korupsi dilakukan semakin sistematis, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.

Menurut Rusdianto, Kasus tindak pidana korupsi sudah merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crime), sehingga penanganannya harus dilakukan secara luar biasa pula, baik dari aspek pencegahan maupun penanggulangannya.

Salah satu aspek yang terpenting adalah proses penegakan hukum yang dilakukan secara hati-hati, cermat, dan komprehensif dengan memperhatikan fakta yuridis dan fakta empirik, sehingga putusan yang diberikan hakim mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan
bermanfaat.

Ketum FNI berharap, “Pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti secara sah dan meyakinkan harus dihukum ‘berat’ sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya.”

Namu dalam kenyataannya banyak pelaku tindak pidana korupsi yang diberikan hukuman yang relatif ringan,
bahkan belakangan ini banyak kasus korupsi sektor kelautan dan perikanan sudah tersangka, tetapi tidak ditahan dan tidak diproses hukum.

“Bahkan tersangka bebas berkeliaran, melancong dan bepergian kemanapun, seperti mantan direktur PT Perikanan Nusantara (Perinus),” sebut Rusdianto.

Maka sebaiknya, penegak hukum, pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah, Kajati maupun Pengadilan Negeri agar benar-benar mengusut tuntas seluruh kasus korupsi di sektor Kelautan dan Perikanan (KKP).

Rusdianto menguraikan, pada kurun waktu 2016-2019 kasus-kasus korupsi disektor kelautan dan perikanan bermunculan. Terbukti penegak hukum menindak kasus-kasus tersebut, di antaranya, yakni:

1) Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh memproses kasus Keramba Jaring Apung (KJA) Pangandaran, Sabang, Karimunjawa. Namun, dalam proses penegakan hukum ada unsur ketidakadilan yakni hanya Sabang yang ditindak dengan seluruh bukti yang sudah tersita dalam bentuk barang dan
uang yang dikembalikan.

“Artinya, ketiga tempat proyek Keramba Jaring Apung (KJA) di Pangandaran, Sabang, Karimunjawa satu kesatuan tak bisa dipisahkan,” ungkapnya. “Mestinya penegakan hukum harus berdimensi keadilan dan ditegakkan dalam satu kasus,” tambahnya.

Dia menegaskan dalam hal ini mestinya penegak hukum Kejaksaan Tinggi Aceh dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Susi Pudjiastuti sebagai saksi dalam perkara tersebut.

“Jadi selama eksaminasi bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi terhadap kasus proyek Keramba Jaring Apung (KJA) di Pangandaran, Sabang, Karimunjawa masih tebang pilih dan belum berkeadilan,” jelasnya.

2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak segera menuntaskan kasus gratifikasi pejabat KKP pada kasus korupsi pengadaan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yakni Kapal SKIPI Orca 1-4.

Padahal, KPK sendiri mengetahui bahwa ada banyak istilah pemberian fasilitas dalam pengadaan proyek di sektor Kelautan dan Perikanan (KKP). Walaupun saat ini berjalan pelan, tetapi aktor di balik kasus tersebut belum terungkap.

Berbagai nama yang digunakan di sana dalam kasus gratifikasi kapal Orcha 1 – 4. KPK juga sudah belum sepenuhnya mendalami lebih lanjut apakah ada dan siapa. Tentu belum memenuhi rasa keadilan.

Padahal KPK sudah mengetahui ada korupsi dalam pengadaan empat kapal yang diajukan oleh KKP.

3). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT). KPK menjerat tiga direksi Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dalam OTT yang dilakukan di Jakarta dan Bogor.

Total ada sembilan orang yang diamankan, terdiri dari jajaran direksi Perum Perindo, pegawai Perum Perindo dan pihak swasta. Tiga orang di antaranya adalah jajaran Direksi dan sisanya pegawai Perum Perindo, serta pihak swasta importir. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Sepucuk Surat Untuk Penundaan Pemeriksaan Elza Syarief

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kepada Kasatreskrim Mapolres Jakarta Selatan Senin (12/10/2020) pagi diserahkan sepucuk surat untuk penundaan pemeriksaan Elza Syarief oleh Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS).

Ormas ini selaku Kuasa Hukum dari Ketua Dewan Pertimbangan GAAS ini yang menjadi terlapor kasus pidana atas laporan yang dilakukan Nikita Mirzani sekira pertengahan September 2019 lalu.

POLRES Jakarta Selatan yang terletak di
Jl. Wijaya II No.42, RT.2/RW.1, Pulo, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12160 terlihat sepi sejak Senin pagi saat didatangi oleh 12 orang para advokat dan para aktivis yang tengah membela Elza Syarief.

“Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) selaku Kuasa Hukum dari ibu DR. Elza Syarief SH dengan SURAT KUASA tertanggal 28/9/2020 meminta dengan hormat :

Pertama, memeriksa saksi fakta dan mendengar keterangan Ahli dari pihak kami (lampiran). Kedua, menunda pemeriksaan penyidikan karena saat ini tidak sehat dimana surat dokter sudah ditunjukkan Jumat (2/10). Ketiga, meminta kepolisian untuk menghubungi Dewan Etik PERADI memeriksa Elza Syarief.” Tegas Sekjen GAAS Suta Widhya SH.

Salah seorang kuasa hukum, R. Iwan Gunawan SH mengatakan bahwa polisi cukup akomodatif dalam merespon kedatangan ketiga kalinya pihaknya.

“Kita tunggu saja panggilan polisi untuk meminta keterangan saksi fakta yang telah disiapkan oleh Tim Kuasa Hukum untuk Elza Syarief,” sela Deasy Anna Victorina SH.

Adapun para kuasa hukum yang datang antara lain Anthony Lesnussa, R. Iwan Gunawan SH, Lusi Darmawati SH, Suta Widhya SH, Rudy Silfa SH, Rahman Joko Purnomo SH, Deasy Anna Victorina SH dan beberapa aktivis seperti Wibenk, Arides Arisandi, Ade Sub’han. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

TEGAKKAN KEADILAN, Aklindo Siapkan Langkah Gugat UU No.2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi dan Turunannya !

Published

on

By

 

Janoerkoening, Jakarta -Silang pendapat UU No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi dan turunannya masih menjadi perdebatan yang cukup tajam di kalangan Masyarakat jasa konstruksi.

Hal tersebut terjadi pasca terbitnya aturan turunan dari UU No 2 tersebut yang klimaknya adalah Permen PUPR 1410 tentang akreditasi, ungkap Ketua Umum Alkindo Andi Amir, kamis 08/10/20 di Jakarta.

Andi juga menuturkan bahwa sebagai warga negara yang juga bagian dari masyarakat jasa konstruksi di indonesia, dirinya akan menggunakan hak konstitusi untuk melakukan gugatan terhadap UU No. 2 Tahun 2017 dan Turunannya.

Hal tersebut dianggap sangat penting dan menjadi tonggak dari tumbuh kembangnya masyarakat jasa konstruksi dalam konstribusinya terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Ini sangat-sangat serius dan menyangkut masa depan ujanya, untuk itu saat ini kami telah menyiapkan langkah untuk segera menggugat UU No. 2 Tahun 2017 sekaligus turunannya.

Harus ada keadilan bagi masayarakat jasa konstruksi ! Untuk itu maka hukum harus ditegakkan, tegas ketua umum aklindo andi amir !

Ketika ditanyakan apakah tidak ada ruang untuk melakukan komunikasi dan dialog dengan kementerian terkait ? Bahwa kami telah bersurat dan sudah mendapat balasan yang didalamnya cukup tegas akan posisi serta arahnya, jelas ketua umum Aklindo

Adapun, situasi pandemi saat ini tidak mengurungkan niat kami untuk maju ( melakukan gugatan -red ) dalam mencari keadilan, ujarnya

Hal ini dikarenakan menyangkut hajat hidup orang banyak di sektor swasta yang seharusnya mendapat perhatian lebih dan pembinaan yang baik dari yang membinanya, bukan seperti ini pungkas Andi Amir. (Mulyono)

Continue Reading

Hukum

Penasehat Hukum Protes Majelis Hakim Yang Memotong Kesempatan Berunding Dengan Terdakwa

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pengacara Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH tidak dapat menahan rasa kecewa saat menangani perkara Pidana 483/Pid. Sus/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu lantaran terdakwa Yudi Syamhudi Suyuti “seakan diarahkan” langsung menerima putusan Majelis Hakim yang memvonis 1 tahun, pada Rabu (16/9) dari semula tuntutan JPU yang menuntut 1 tahun 6 bulan.

Seharusnya, Majelis Hakim sesaat usai mengetok palu tanda Vonis dibacakan, mengarahkan kepada terdakwa agar menanyakan atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan Penasehat Hukum (PH) setelah mendengar Vonis dari Majelis Hakim.

Tapi sayangnya, entah mengapa persidangan terakhir Rabu sore ini terdakwa langsung menerima tanpa meminta waktu kepada Majelis Hakim untuk meminta pendapat dari Penasehat Hukum. Mungkin terdakwa merasa bersyukur karena Vonis Hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum?

“Innalillahi wa inna ilaihi roziun, hari ini telah wafat keadilan atas nama Yudi Syamhudi Suyuti yang telah menerima putusan Majelis Hakim yang memvonis 1 tahun,” kata Lawyer Tonin Tachta Singarimbun SH di luar ruang sidang pengadilan.

Wajarlah rasa kesal dari sikap Tonin usai sidang. Ini merupakan lanjutan kekesalannya karena Majelis hakim seolah tidak menghargai keberadaan Penasehat Hukum di dalam ruang sidang dimana ia dan rekan penasihat hukum lainnya seakan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang tampak ingin segera menyelesaikan persidangan kasus Yudi dan lanjut ke Persidangan kasus lainnya yang menunggu di layar monitor.

“Menurut kami sebaiknya Yudi tidak langsung menerima putusan 1 tahun. Ia harusnya konsultasi dulu dengan Penasehat Hukum. Toh andai Yudi menerima sekarang atau dengan berpikir-pikir selama 7 hari pun kondisinya sama. Kami sebagai Pihak Penasehat Hukum terdakwa lebih suka andai terdakwa ajukan banding. Dengan begitu terdakwa linier tidak menerima semua dakwaan JPU alias menyatakan tidak bersalah,” kata anggota PH lainnya Suta Widhya SH. (Mulyono)

Continue Reading

Trending