Connect with us

Hukum

Penegakan Hukum Sektor KKP Era Susi Pudjiastuti Belum Berkeadilan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Sehubungan telah dilaksanakan Eksaminasi (Uji Publik) oleh Stakeholders: Front Nelayan Indonesia (FNI), Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (LBHNI), Aliansi Nelayan Anti Korupsi (ANAK), dan Ikatan Pemuda Maritim Indonesia (IPMI) terhadap proses penegakan hukum.

Mengingat, proses penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi disektor Kelautan dan Perikanan di Era Susi Pudjiastuti, dipandang belum memenuhi rasa keadilan. Maka kami dari Front Nelayan Indonesia (FNI) menggelar Jumpa Pers pada: Jum’at, 10 Januari 2020, di Caffe Tigalima Wahid Hasyim, Gondangdia Menteng, Jakarta.

“Diketahui, hasil Eksaminasi: Penegakan Hukum Atas Gurita Kejahatan Korupsi di Sektor Kelautan dan Perikanan Era Susi Pudjiastuti Belum Berkeadilan,” Demikian di ungkapkan Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (10/1).

Lebih lanjut Dia katakan, Kasus korupsi di sektor Kelautan dan Perikanan di Indonesia dalam perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah (kuantitas) kasus yang terjadi maupun dari segi kerugian
keuangan negara.

“Dari segi kualitas pun demikian, bahwa kasus tindak pidana korupsi dilakukan semakin sistematis, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.

Menurut Rusdianto, Kasus tindak pidana korupsi sudah merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crime), sehingga penanganannya harus dilakukan secara luar biasa pula, baik dari aspek pencegahan maupun penanggulangannya.

Salah satu aspek yang terpenting adalah proses penegakan hukum yang dilakukan secara hati-hati, cermat, dan komprehensif dengan memperhatikan fakta yuridis dan fakta empirik, sehingga putusan yang diberikan hakim mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan
bermanfaat.

Ketum FNI berharap, “Pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti secara sah dan meyakinkan harus dihukum ‘berat’ sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya.”

Namu dalam kenyataannya banyak pelaku tindak pidana korupsi yang diberikan hukuman yang relatif ringan,
bahkan belakangan ini banyak kasus korupsi sektor kelautan dan perikanan sudah tersangka, tetapi tidak ditahan dan tidak diproses hukum.

“Bahkan tersangka bebas berkeliaran, melancong dan bepergian kemanapun, seperti mantan direktur PT Perikanan Nusantara (Perinus),” sebut Rusdianto.

Maka sebaiknya, penegak hukum, pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah, Kajati maupun Pengadilan Negeri agar benar-benar mengusut tuntas seluruh kasus korupsi di sektor Kelautan dan Perikanan (KKP).

Rusdianto menguraikan, pada kurun waktu 2016-2019 kasus-kasus korupsi disektor kelautan dan perikanan bermunculan. Terbukti penegak hukum menindak kasus-kasus tersebut, di antaranya, yakni:

1) Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh memproses kasus Keramba Jaring Apung (KJA) Pangandaran, Sabang, Karimunjawa. Namun, dalam proses penegakan hukum ada unsur ketidakadilan yakni hanya Sabang yang ditindak dengan seluruh bukti yang sudah tersita dalam bentuk barang dan
uang yang dikembalikan.

“Artinya, ketiga tempat proyek Keramba Jaring Apung (KJA) di Pangandaran, Sabang, Karimunjawa satu kesatuan tak bisa dipisahkan,” ungkapnya. “Mestinya penegakan hukum harus berdimensi keadilan dan ditegakkan dalam satu kasus,” tambahnya.

Dia menegaskan dalam hal ini mestinya penegak hukum Kejaksaan Tinggi Aceh dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Susi Pudjiastuti sebagai saksi dalam perkara tersebut.

“Jadi selama eksaminasi bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi terhadap kasus proyek Keramba Jaring Apung (KJA) di Pangandaran, Sabang, Karimunjawa masih tebang pilih dan belum berkeadilan,” jelasnya.

2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak segera menuntaskan kasus gratifikasi pejabat KKP pada kasus korupsi pengadaan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yakni Kapal SKIPI Orca 1-4.

Padahal, KPK sendiri mengetahui bahwa ada banyak istilah pemberian fasilitas dalam pengadaan proyek di sektor Kelautan dan Perikanan (KKP). Walaupun saat ini berjalan pelan, tetapi aktor di balik kasus tersebut belum terungkap.

Berbagai nama yang digunakan di sana dalam kasus gratifikasi kapal Orcha 1 – 4. KPK juga sudah belum sepenuhnya mendalami lebih lanjut apakah ada dan siapa. Tentu belum memenuhi rasa keadilan.

Padahal KPK sudah mengetahui ada korupsi dalam pengadaan empat kapal yang diajukan oleh KKP.

3). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT). KPK menjerat tiga direksi Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dalam OTT yang dilakukan di Jakarta dan Bogor.

Total ada sembilan orang yang diamankan, terdiri dari jajaran direksi Perum Perindo, pegawai Perum Perindo dan pihak swasta. Tiga orang di antaranya adalah jajaran Direksi dan sisanya pegawai Perum Perindo, serta pihak swasta importir. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Laskar Bima Bersatu Kecam NM atas Pelecehan Ibadah Umat Islam

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sehubungan dengan adanya dugaan penghinaan terhadap tata cara ibadah Umat Islam yang dilakukan oleh artis Nikita Mirzani, Kami Organisasi Laskar Bima Bersatu (Masyarakat Bima NTB) mengencam tundakan artis tersebut.

“Insya Allah kami akan lanjutkan ke ranah hukum. Saat ini kami sedang kami kaji materinya, jika ada deliknya maka nanti Pak Sahlan sebagai Ketua Laskar Kuda Hitam yang akan melaporkan ke Pokda Metro Jaya dan kami akan mendampingi,” ujar Moh. Firdaus selaku ketua Tim pengacara, Minggu (24/10/2021) di Markas Laskar Kuda Hitam, Kebon Jeruk, Jakarta.

Muhammad Firdaus katakan, selain melaporkan ke Polda, kami juga mencari cara untuk bagaimana cara menegur NM agar tidak terus-terusan membawa-bawa tata cara ibadah Umat Muslim beribadah, membawa-bawa Kiai, Para Habib, dicela secara nyeleneh, dan karna itu kami mendukung dan kedepannya akan kami laporkan muncul deliknya.

“Sebelum menemukan delik hukumnya, tindakan kami saat ini adalah sanksi izin sosial kita boikot NM, stop siaran program. Kami minta diboikot NM karena beberapa kali telah melecehkan Agama Islam, Para Kiai, Para Habib. Hentikan kegiatan NM di media sosial karena ini menjadi preseden buruk bagi generasi masyarakat,” tegas Firdaus.

Dia tambahkan, sanksi sosial dan sanksi moral kita boikot semua kegiatan NM di media sosial, khususnya Pak Menkominfo Johnny Gerard Plate, S.E., harus bertindak tegas menegur KPI agar menghentikan tayangan NM dengan baik Instagram dan Youtube. Agar ini dijadikan pelajaran yang sangat tidak mengedukasi masyarakat secara positif.

Menurut Firdaus, jika pihak-pihak terkait tidak segera memboikot semua kegiatan Nikita Mirzani, maka dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap anak-anak bangsa. Sebagai umat Islam, Firdaus tidak terima bacaan shalat dalam agama yang dianutnya dipraktekkan seperti itu oleh mantan istri Dipo Latief tersebut. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Kunjungi Mahkamah Agung, Ketua DPRD: Bupati Donggala Langgar Sumpah Jabatan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Takwin SSoS didampingi perwakilan partai dan fraksi DPRD Donggala mengunjungi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI), pada Selasa (5/10/2021)

Adapun kunjungan perwakilan DPRD Donggala terdiri dari, yakni: Ketua DPRD (Takwin SSoS), Moch Taufik (Ketua Fraksi Nasdem), Abdul Rasyid (Ketua Fraksi PKS), Safiyah (Fraksi Hanura), Sudirman (Ketua PKB Donggal), Sugi (Ketua Golkar Donggala), dan Burhanuddin (Anggota Fraksi PKB)

Kepada media Ketua DPRD Donggala, Takwin menjelaskan, kunjungan Kami perwakilan DPRD Kabupaten Donggala dalam hal ini mengajukan pendaftaran penyerahan permohonan uji pendapat MA RI terkait hak menyatakan pendapat terhadap Bupati Donggala, Kasma Lassa, S.H., M.H.,

“Alhamdulillah, hari ini kami sudah mendaftarkannya dan kami tinggal menunggu tanda terima berkas aja, satu minggu kemudian kami akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Takwin

Lebih lanjut Takwin mengungkapkan, Pendaftaran permohonan Uji pendapat hari ini terkait pelanggaran perundang-undangan. Dimana Bupati Donggala telah melanggar larangan menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 huruf e UU nomor 23 tahun 2014.

“Bupati Donggala telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu telah melanggar sumpah jabatan, antara lain salah satunya adalah pelanggaran memutasi Aparat Sipil Negara (ASN) yang ada di kabupaten Donggala yang tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku,” kata Takwin.

Pada sisi lain, Kami telah menjalankan beberapa prosedur yang konstitusional yakni mengundang Bupati untuk menghadiri interpelasi, paripurna, angket, dan hak menyatakan pendapat DPRD, tapi sangat disayangkan Bupati tidak bersedia untuk hadir maka kami menenmpuh jalur ini terangnya.

“Kami berharap dengan didaftarkan permohonan uji pendapat ini, Mahkamah Agung bisa mengabulkan permohonan uji pendapat yang kami ajukan,” pungkas Takwin menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Marak Mafia Tanah, PAPD Somasi Menteri ATR / BPN

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) melayangkan Somasi kepada Menteri ATR / BPN terkait maraknya praktek mafia tanah yang semakin memprihatinkan dan adanya indikasi kecurangan proses rekruitment pegawai di dalam struktur Kementerian ATR / BPN.

Direktur Eksekutif PAPD Agus Rihat P. Manalu mengatakan, terkait dijegalnya karir Manaek Tua di Kementerian ATR / BPN yang di nilai sangat diskriminatif dan terkesan ada kejanggalan dikarenakan dari segi administratif dan pendidikan kliennya sudah memenuhi syarat.

“Kami melihat Kementerian ATR/BPN telah menjegal karir Klien Kami dimana dari segi administratif dan kependidikan serta jabatan saudara Manaek sudah memenuhi syarat,” katanya kepada awak media, Kamis (30/9/2021) diruang kerjanya.

Rihat berpandangan bahwa maraknya mafia tanah yang terindikasi banyak melibatkan oknum yang ada di BPN. Beliau meminta kepada Menteri ART/BPN Sofyan Djalil untuk membatalkan prosesi rekruitment yang sedang berjalan karena dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan banyak pelanggaran didalamnya.

“Kami minta dalam waktu tujuh hari kedepan agar Menteri Sofyan Djalil mencabut atau membatalkan proses rekruitment pengisian jabatan administrasi yang sudah berjalan tahun 2021. Dan apabila beliau tidak mengindahkan somasi ini maka kami akan mengambil upaya hukum dan bila perlu kita akan sampaikan kepada Presiden agar yang bersangkutan dicopot dari jabatannya”ujarnya.

Ditempat terpisah Manaek Tua mengatakan dengan adanya proses rekruitment yang tidak transparan tersebut sama saja terjadi kemunduran demokrasi di institusi Kementerian ATR / BPN.

“Dengan proses rekruitment yang tidak transparan dan diskriminatif tersebut dapat merugikan dan meresahkan banyak orang, harus segera dihentikan,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Manaek juga berharap agar Menteri Sofyan Djalil segera membatalkan proses rekruitment tersebut dan segera melakukan rekruitment yang transparan.

“Ya saya berharap kementerian ATR/BPN kembali ke jalan yang benar dalam proses rekruitment dan harus mengacu pada perundang undangan dibidang kepegawaian dan memperhatikan kepangkatan, golongan, ijazah dan usulan pimpinan. Bukan hanya droping seperti pemilihan kucing dalam karung seperti kemarin itu, gak jelas kriterianya apa,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, terkait cuitannya beberapa waktu lalu yang dinilai mendeskriditkan institusi ATR / BPN dirinya menganggap itu adalah tindakan subjektif.

“Ya klo mereka tidak suka dengan steatment ya jangan subjektif. Kalau memang ada pelanggaran harusnya di periksa dong dan di proses dong jangan diskriminatif dong.” Pungkasnya.

Continue Reading

Trending