Connect with us

Hukum

Penegakan Hukum Sektor KKP Era Susi Pudjiastuti Belum Berkeadilan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Sehubungan telah dilaksanakan Eksaminasi (Uji Publik) oleh Stakeholders: Front Nelayan Indonesia (FNI), Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (LBHNI), Aliansi Nelayan Anti Korupsi (ANAK), dan Ikatan Pemuda Maritim Indonesia (IPMI) terhadap proses penegakan hukum.

Mengingat, proses penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi disektor Kelautan dan Perikanan di Era Susi Pudjiastuti, dipandang belum memenuhi rasa keadilan. Maka kami dari Front Nelayan Indonesia (FNI) menggelar Jumpa Pers pada: Jum’at, 10 Januari 2020, di Caffe Tigalima Wahid Hasyim, Gondangdia Menteng, Jakarta.

“Diketahui, hasil Eksaminasi: Penegakan Hukum Atas Gurita Kejahatan Korupsi di Sektor Kelautan dan Perikanan Era Susi Pudjiastuti Belum Berkeadilan,” Demikian di ungkapkan Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (10/1).

Lebih lanjut Dia katakan, Kasus korupsi di sektor Kelautan dan Perikanan di Indonesia dalam perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah (kuantitas) kasus yang terjadi maupun dari segi kerugian
keuangan negara.

“Dari segi kualitas pun demikian, bahwa kasus tindak pidana korupsi dilakukan semakin sistematis, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.

Menurut Rusdianto, Kasus tindak pidana korupsi sudah merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crime), sehingga penanganannya harus dilakukan secara luar biasa pula, baik dari aspek pencegahan maupun penanggulangannya.

Salah satu aspek yang terpenting adalah proses penegakan hukum yang dilakukan secara hati-hati, cermat, dan komprehensif dengan memperhatikan fakta yuridis dan fakta empirik, sehingga putusan yang diberikan hakim mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan
bermanfaat.

Ketum FNI berharap, “Pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti secara sah dan meyakinkan harus dihukum ‘berat’ sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya.”

Namu dalam kenyataannya banyak pelaku tindak pidana korupsi yang diberikan hukuman yang relatif ringan,
bahkan belakangan ini banyak kasus korupsi sektor kelautan dan perikanan sudah tersangka, tetapi tidak ditahan dan tidak diproses hukum.

“Bahkan tersangka bebas berkeliaran, melancong dan bepergian kemanapun, seperti mantan direktur PT Perikanan Nusantara (Perinus),” sebut Rusdianto.

Maka sebaiknya, penegak hukum, pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah, Kajati maupun Pengadilan Negeri agar benar-benar mengusut tuntas seluruh kasus korupsi di sektor Kelautan dan Perikanan (KKP).

Rusdianto menguraikan, pada kurun waktu 2016-2019 kasus-kasus korupsi disektor kelautan dan perikanan bermunculan. Terbukti penegak hukum menindak kasus-kasus tersebut, di antaranya, yakni:

1) Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh memproses kasus Keramba Jaring Apung (KJA) Pangandaran, Sabang, Karimunjawa. Namun, dalam proses penegakan hukum ada unsur ketidakadilan yakni hanya Sabang yang ditindak dengan seluruh bukti yang sudah tersita dalam bentuk barang dan
uang yang dikembalikan.

“Artinya, ketiga tempat proyek Keramba Jaring Apung (KJA) di Pangandaran, Sabang, Karimunjawa satu kesatuan tak bisa dipisahkan,” ungkapnya. “Mestinya penegakan hukum harus berdimensi keadilan dan ditegakkan dalam satu kasus,” tambahnya.

Dia menegaskan dalam hal ini mestinya penegak hukum Kejaksaan Tinggi Aceh dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Susi Pudjiastuti sebagai saksi dalam perkara tersebut.

“Jadi selama eksaminasi bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi terhadap kasus proyek Keramba Jaring Apung (KJA) di Pangandaran, Sabang, Karimunjawa masih tebang pilih dan belum berkeadilan,” jelasnya.

2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak segera menuntaskan kasus gratifikasi pejabat KKP pada kasus korupsi pengadaan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yakni Kapal SKIPI Orca 1-4.

Padahal, KPK sendiri mengetahui bahwa ada banyak istilah pemberian fasilitas dalam pengadaan proyek di sektor Kelautan dan Perikanan (KKP). Walaupun saat ini berjalan pelan, tetapi aktor di balik kasus tersebut belum terungkap.

Berbagai nama yang digunakan di sana dalam kasus gratifikasi kapal Orcha 1 – 4. KPK juga sudah belum sepenuhnya mendalami lebih lanjut apakah ada dan siapa. Tentu belum memenuhi rasa keadilan.

Padahal KPK sudah mengetahui ada korupsi dalam pengadaan empat kapal yang diajukan oleh KKP.

3). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT). KPK menjerat tiga direksi Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dalam OTT yang dilakukan di Jakarta dan Bogor.

Total ada sembilan orang yang diamankan, terdiri dari jajaran direksi Perum Perindo, pegawai Perum Perindo dan pihak swasta. Tiga orang di antaranya adalah jajaran Direksi dan sisanya pegawai Perum Perindo, serta pihak swasta importir. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Tanpa Ijin Pemilik Tanah, Kontraktor Serobot Lahan Warga Nias

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pembangunan memang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat guna meningkatkan mobilitas ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Namun bila dalam pembangunan itu terjadi hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku seperti pembebasan lahan tanpa ijin dari pihak sah dan milik lahan atau tanah maka hal itu sudah bertentangan dengan hukum, etika dan moral di tengah masyarakat.

Hal ini juga dialami oleh keluarga Edizaro Lase di Desa Ononazara, Kec. Tugala Oyo, Kab. Nias Utara, Sumut dimana lahan mereka dimasuki, dipergunakan, diubah bentuk dan fungsi oleh pihak kontraktor.

Jelas ini namanya penyerobotan lahan tampa seizin pemilik, “ungkap” Edizaro Lase selaku pemilik lahan, pada media dijakarta, Sabtu (25/7/2020).

Di ketahui Saat ini, pihak kontraktor sedang membangun jembatan Sungai Lo’o Desa Ononazara, Kec. Tugala Oyo, Kab. Nias Utara yang berada di lahan atau tanah keluarga Edizaro Lase.

Menurut Edi Lase selaku pemilik lahan, pembangunan tersebut tanpa dipenuhi syarat dan ketentuan pembebasan lahan atau tanah seperti ijin tertulis dan pembentukan tim pembebasan lahan.

“Bahwa pihak kontraktor memasuki lahan atau tanah milik sah keluarga Edizaro Lase tanpa ijin,” terangnya.

Lebih lanjut, Edizaro Lase menyampaikan bahwa sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat setuju dan mendukung pembangunan Jembatan Sungai Lo’o untuk kepentingan masyarakat.

“Tetapi hak-hak masyarakat tidak boleh dilalaikan, diabaikan dan dikebiri oleh pihak kontraktor secara sepihak tanpa ada musyawarah mufakat dalam hal pembebasan lahan atau tanah,” tegas Edi Lase.

Sebab negara telah menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat dalam hal ganti rugi atau ganti untung, tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Edi Lase juga katakan kepada pihak awak media bahwasanya pihak kontrakor menyampaikan akan melakukan ganti rugi sebagai mana mestinya prosedur pembebasan lahan atau tanah

“Hal tersebut disampaikan melalui Kepala Pelaksana proyek Jembatan Sungai Lo’o,” ungkap Edizaro Lase. (Red)

Continue Reading

Hukum

97 Miliar Milik Honggo Di Eksekusi Kejaksaan Agung

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kejaksaan Agung RI mengeksekusi uang Rp 97 miliar terkait perkara pidana korupsi penjualan kondensat di BP Migas milik terpidana Honggo Wendratmo. Uang tersebut dieksekusi untuk dikembalikan ke kas negara.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Ali Mukartono mengatakan eksekusi dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat yang memvonis perkara tersebut pada, Senin, 22 Juni 2020 lalu.

Sidang digelar tanpa menghadirkan terpidana atau in absentia lantaran Honggo hingga kekinian masih berstatus buron.

“Kita melakukan eksekusi terhadap perkara tindak pidana korupsi terkait dengan kondesat atas nama terpidana Honggo Wendratno, yang telah berkekuatan hukum pada minggu yang lalu karena sudah berkekuatan hukum maka harus dieksekusi,” kata Ali saat jumpa pers di Gedung Sasana Pradana, Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2020).

Ali mengemukakan pihaknya juga turut mengeksekusi kilang LPG PT TLI, di Tuban, Jawa Timur milik terpidana Honggo. Adapun, menurut Ali dalam perkara pidana korupsi tersebut sekiranya negara mengalami kerugian hingga Rp 35 triliun.

“Kerugian keuangan negara sekitar Rp 35 triliun, tetapi terakhir masih ada kekurangan 128 juta US Dollar sekitar Rp 1,7 sampai 1,8 triliun. Dari kekurangan ini diperhitungkan harga kilang tadi,” ujar Ali.

Untuk diketahui, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat telah memvonis Direktur Utama PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (TPPI), Honggo Wendratno dengan hukum penjara selama 16 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Honggo terbukti melakukan perbuatan melawan hukum hingga merugikan negara terkait pembelian kondesat senilai Rp 2,7 miliar dollar Amerika Serikat atau Rp 37,8 triliun. (Amhar)

Melansir suara.com

Continue Reading

Hukum

FWJ akan Kawal Tuntas Insiden yang Menjerat Amanda Sunindar

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang terjadi di Jl. Asia Afrika Gelora Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juni 2020 lalu telah memasuki babak pemanggilan pelapor dan para saksi.

Dalam perkara ini, penyidik laka lantas Polda Metro Jaya, Aiptu Joko kembali memeriksa para saksi dengan beberapa pertanyaan terkait peristiwa tersebut.

“Tadi kami berempat diperiksa penyidik dan dimintai keterangan kejadian perkara. Namun kami memdapat tekanan atas pertanyaan-pertanyaan penyidik. “Kata salah satu saksi lepas memberikan keterangannya di kantor Ditlantas Polda Metro Jaya, Jl. MT. Haryono, pancoran Jakarta Selatan, Senin (29/6/2020).

Berdasarkan keterangan saksi, penyidik membantah soal kendaraan Amanda Sunindar menyalakan sen kiri, namun berbelok ke kanan.

“Awalnya kan kami melapor insiden tersebut, dan diarahkan untuk buat laporan resmi, karena petugas laka lantas mengatakan pengendara mobil Pajero milik Amanda Sunindar jelas salah. Sehingga pelapor dan para saksi membuat laporan resmi. “Ucap saksi.

Sementara Aiptu Joko saat dikonfirmasi langsung tidak bersedia memberikan keterangan apapun terkait hasil pemeriksaan para saksi, ia mengarahkan langsung temui Kasie Laka Lantas Polda Metro Jaya.

“Langsung ke pak Kasie Laka Lantas ajah ya, saya sudah melaporkan hasilnya tadi. “Ucap Joko di Dit Lantas PMJ.

Berdasarkan informasi yang diterima Kompol Gusti, Kasie Laka Lantas PMJ, pihaknya sudah bekerja sesuai S.O.P, dan sudah menginvetaris kejadian. Dengan waktu segera ia akan memanggil pihak-pihak terkait.

“Semua sudah sesuai S.O.P ya, dan kami dalam dekat-dekat ini akan panggil pihak pelapor dalam hal ini keluarga korban dari Ibnu Faqi dan terlapor Amanda Sunindar. “Jelas Gusti diruang kerjanya, Senin (29/6/2020) sore.

Sementara itu, Ketua Forum Wartawan Jakarta, Mustofa Hadi Karya yang sering disapa Opan dan Jhon Ketua Perkumpulan Wartawan Online Indonesia DPW DKI Jakarta mengambil sikap atas perkara ini.

Diketahui, korban Laka Lantas Ibnu Faqi mengalami luka berat dengan patah tulang kaki sebelah kanan, retak-retak di rahang dan mata sebelah kanan terpaksa harus dicopot.

“Korban laka lantas sangat memprihatikan kondisinya, dan pelaku penabrak Amanda Sunindar hanya janji-janji akan membiayai pengobatan korban dan membiayai penghidupan keluarga korban, mengingat korban tulang punggu keluarga. “Urai Opan di depan kantor Ditlantas Polda Metro Jaya yang mendampingi para saksi.

Dengan tegas! Ketua Forum Wartawan Jakarta berharap penyidik maupun teman-teman kepolisian yang menangani kasus ini tidak sebelah pihak dan harus mengusut tuntas.

“Kami akan kawal sampai tuntas, dan jika ada oknum polisi yang membelokan kasus ini sehingga mematahkan kesaksian maupun bukti-bukti, maka kami akan menjadi tajam mengkritisi kinerja kepolisian,” ungkap Opan.

Dikabarkan sebelumnya, pelaku pengendara roda empat (4) jenis Pajero yang bernama Amanda Sunindar seorang publik figur, dan anak dari seorang yang masuk kedalam 150 orang pengusaha terkaya di Indonesia versi tahun 2016.

Berikut penelusuran garia keluarga Amanda Sumindar, yakni orangtuanya bernama Anna Bambang Surjo Sunindar, berada di urutan ke-136, perempuan yang satu ini mengantongi kekayaan sebesar US$180 juta. Dia mengontrol perusahaan peninggalan suaminya, Bambang Suryo Sunindar, yang berasal dari keluarga ningrat Surakarta.

Anna juga memberi sentuhan feminim dalam grup perusahaannya. Dia menjalankan PT Annapola yang memiliki restoran bertema kolonial dan function house yaitu Rumah Kartanegara, Rumah Daksa, dan Rumah Imam Bonjol di Jakarta serta Rumah Sleman di Yogykarta. Dia juga merupakan presiden direktur PT Penny Roos, perusahaan yang juga mengontrol restoran.

Selain itu menurut keterangan ajudan Amanda Sunindar, ia merupakan keponakan dari salah seorang mantan Kapolri. (Amhar)

Continue Reading

Trending