Connect with us

Hukum

Penegakan Hukum Sektor KKP Era Susi Pudjiastuti Belum Berkeadilan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Sehubungan telah dilaksanakan Eksaminasi (Uji Publik) oleh Stakeholders: Front Nelayan Indonesia (FNI), Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (LBHNI), Aliansi Nelayan Anti Korupsi (ANAK), dan Ikatan Pemuda Maritim Indonesia (IPMI) terhadap proses penegakan hukum.

Mengingat, proses penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi disektor Kelautan dan Perikanan di Era Susi Pudjiastuti, dipandang belum memenuhi rasa keadilan. Maka kami dari Front Nelayan Indonesia (FNI) menggelar Jumpa Pers pada: Jum’at, 10 Januari 2020, di Caffe Tigalima Wahid Hasyim, Gondangdia Menteng, Jakarta.

“Diketahui, hasil Eksaminasi: Penegakan Hukum Atas Gurita Kejahatan Korupsi di Sektor Kelautan dan Perikanan Era Susi Pudjiastuti Belum Berkeadilan,” Demikian di ungkapkan Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (10/1).

Lebih lanjut Dia katakan, Kasus korupsi di sektor Kelautan dan Perikanan di Indonesia dalam perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah (kuantitas) kasus yang terjadi maupun dari segi kerugian
keuangan negara.

“Dari segi kualitas pun demikian, bahwa kasus tindak pidana korupsi dilakukan semakin sistematis, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.

Menurut Rusdianto, Kasus tindak pidana korupsi sudah merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crime), sehingga penanganannya harus dilakukan secara luar biasa pula, baik dari aspek pencegahan maupun penanggulangannya.

Salah satu aspek yang terpenting adalah proses penegakan hukum yang dilakukan secara hati-hati, cermat, dan komprehensif dengan memperhatikan fakta yuridis dan fakta empirik, sehingga putusan yang diberikan hakim mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan
bermanfaat.

Ketum FNI berharap, “Pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti secara sah dan meyakinkan harus dihukum ‘berat’ sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya.”

Namu dalam kenyataannya banyak pelaku tindak pidana korupsi yang diberikan hukuman yang relatif ringan,
bahkan belakangan ini banyak kasus korupsi sektor kelautan dan perikanan sudah tersangka, tetapi tidak ditahan dan tidak diproses hukum.

“Bahkan tersangka bebas berkeliaran, melancong dan bepergian kemanapun, seperti mantan direktur PT Perikanan Nusantara (Perinus),” sebut Rusdianto.

Maka sebaiknya, penegak hukum, pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah, Kajati maupun Pengadilan Negeri agar benar-benar mengusut tuntas seluruh kasus korupsi di sektor Kelautan dan Perikanan (KKP).

Rusdianto menguraikan, pada kurun waktu 2016-2019 kasus-kasus korupsi disektor kelautan dan perikanan bermunculan. Terbukti penegak hukum menindak kasus-kasus tersebut, di antaranya, yakni:

1) Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh memproses kasus Keramba Jaring Apung (KJA) Pangandaran, Sabang, Karimunjawa. Namun, dalam proses penegakan hukum ada unsur ketidakadilan yakni hanya Sabang yang ditindak dengan seluruh bukti yang sudah tersita dalam bentuk barang dan
uang yang dikembalikan.

“Artinya, ketiga tempat proyek Keramba Jaring Apung (KJA) di Pangandaran, Sabang, Karimunjawa satu kesatuan tak bisa dipisahkan,” ungkapnya. “Mestinya penegakan hukum harus berdimensi keadilan dan ditegakkan dalam satu kasus,” tambahnya.

Dia menegaskan dalam hal ini mestinya penegak hukum Kejaksaan Tinggi Aceh dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Susi Pudjiastuti sebagai saksi dalam perkara tersebut.

“Jadi selama eksaminasi bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi terhadap kasus proyek Keramba Jaring Apung (KJA) di Pangandaran, Sabang, Karimunjawa masih tebang pilih dan belum berkeadilan,” jelasnya.

2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak segera menuntaskan kasus gratifikasi pejabat KKP pada kasus korupsi pengadaan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yakni Kapal SKIPI Orca 1-4.

Padahal, KPK sendiri mengetahui bahwa ada banyak istilah pemberian fasilitas dalam pengadaan proyek di sektor Kelautan dan Perikanan (KKP). Walaupun saat ini berjalan pelan, tetapi aktor di balik kasus tersebut belum terungkap.

Berbagai nama yang digunakan di sana dalam kasus gratifikasi kapal Orcha 1 – 4. KPK juga sudah belum sepenuhnya mendalami lebih lanjut apakah ada dan siapa. Tentu belum memenuhi rasa keadilan.

Padahal KPK sudah mengetahui ada korupsi dalam pengadaan empat kapal yang diajukan oleh KKP.

3). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT). KPK menjerat tiga direksi Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dalam OTT yang dilakukan di Jakarta dan Bogor.

Total ada sembilan orang yang diamankan, terdiri dari jajaran direksi Perum Perindo, pegawai Perum Perindo dan pihak swasta. Tiga orang di antaranya adalah jajaran Direksi dan sisanya pegawai Perum Perindo, serta pihak swasta importir. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Lantik DPP KAI, Ketum Intruksikan Anggota Membangun Organisasi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sebagai amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kongres Advokat Indonesia (KAI) melalui Forum Pengambilan Tertinggi organisasi yaitu Kongres Nasional ke III yang telah terlaksana di Batu Malang Jawa Timur pada tanggal 14-16 November 2019, hari ini Pengurus Dewan Pimoinan Pusat KAI di lantik.

“Saya selaku Presiden advokat Siti Jamaliah Lubis yang terpilih bersama rekan advokat Apolos Djara Bonga selaku sekretaris Jendral, hari ini Kamis 23 Januari 2029, bertempat di Hotel Pulman Thamrin, Jakarta, melaksanakan pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia untuk masa bakti 2019-2024.

Pada kesempatan ini saya mengajak dan menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus Kongres Advokat Indonsia mulai dari Tingkat Pusat yang dilantik, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan cabang di seluruh Indonesia untuk bekerja sama membangun organisasi yang terhormat Ini.

“Tempat bemaungnya Para Advokat yang menyandang predikat terhormat sebagai officium Nobile memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan dan membantu pemerintah dibidang penegakan hukum bersama catur wangsa Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman,” ungkap Siti Jamaliah dalam sambutannya (23/1).

Selanjutnya Siti mengatakan, akhir-akhir ini kita mengetahui melalui media menjadi viral beberapa masalah di tanah air tercinta ini antara Iain : masalah Jiwasraya, lnvestasi bodong yang merugikan masyarakat dan orang-orang yang cukup populer.

“Masalah-masalah tersebut selalu saja terlambat diketahui, ketika diketahui ternyata telah memakan banyak korban dengan jumlah kerugian yang besar, misalnya Jiwasraya merugikan negara triliunan rupiah dan masalah investasi bodong merugikan masyarakat ratusan miliar rupiah,” ujarnya.

Menurut Siti, penipuan bermodus keuntungan yang besar sudah lama terjadi di Indonesia namun tetap saja masih ada masyarakat yang tertarik dan kemudian menjadi korban.

Untuk itulah KAI yang saya pimpin siap membantu masyarakat dan telah membahas masalah-masalah tersebut karena salah satu anggota KAI kebetulan menjadi Ketua Asosiasi Artis Indonesia yaitu Advokat Nanda Pratama menjadi korbannya.

“Kami sangat prihatin dengan masalah tersebut sehingga kami telah membicarakan Iangkah-langkah antisipasi jika masyarakat dan Para Artis yang kebetulan tendampak masalah tersebut,” tutup Siti, Ketum KAI. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

ABUJAPI Somasi Opera Van Java Trans7, Parto, & Denny

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pada hari Jumat 17 Januari 2020, Trans7 jam 20:00 – 21:30 menayangkan program hiburan masyarakat yang dikenal sebagai OPERA VAN JAVA. Tayangan ini tentunya menghibur semua penonton dan memberikan keuntungan bagi TV, Program Acara dan Para Artis yang ikut bermain didalam acara ini.

Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD-ABUJAPI) Jakarta Raya yang di wakili Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, Samuel Lengkey, S.H., M.H mengungkapkan, sangat menyayangkan Artis Parto dan Denni Cagur menggunakan atribut PROFESI SATUAN PENGAMANAN yang biasa dikenal sebagai SATPAM.

“Atribut Satpam dan lontaran lelucon yang disampaikan selama acara tersebut dalam penilaian kami telah menghina profesi Satuan Pengamanan di seluruh Indonesia,” ungkap Advokat Samuel Lengkey di Bakoel Koffie Cikini, Menteng Jakarta, Rabu (22/1/2020)

Lengkey menjelaskan, SATPAM adalah pekerjaan profesional dan berada dibawah pembinaan POLRI, karena SATPAM berdiri berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Profesi Satpam harus melalui pendidikan dan pelatihan sesuai Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelatihan dan Kurikulum Satpam, Perkap 24 Tahun 2007 Tentang Manajemen Satpam,” ujar Lengkey.

Selain itu, juga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Polisi Khusus, PPNS dan bentuk-bentuk Pamswakarsa, serta wajib mendapatkan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Lebih lanjut, Samuel Lengkey mengatakan, bahwa Program Opera Van Java Trans7, kami simpulkan telah menghina profesi SATPAM di seluruh Indonesia.

“Dimana artis Parto dan Denny Cagur yang menggunakan seragam yang melambangkan profesi SATPAM membuat profesi ini semakin tidak berharga ditengah masyarakat, karena menjadi candaan, guyonan, yang bisa membuat keberadaan Satpam di lingkungan kerja mereka tidak memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri,” tuturnya.

Dan karena itu, Lengkey menyatakan, Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Jakarta Raya melalui Bidang Hukum dan Advokasi mengambil langkah hukum dengan mengirimkan Surat Somasi kepada penanggung jawab acara Opera Van Java Parto dan Denny Cagur untuk segara meminta maaf kepada semua Satpam indonesia .

Jika surat ‘Somasi’ yang kami kirimkan tidak cepat di tanggapi maka bidang hukum dan Advokasi BPD ABUJAPI Jaya akan melakukan proses pelaporan di Mabes Polri atas dugaan tindak pidana penghinaan profesi Satpam, melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eloktronik. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

SEMA73 Membuat Booming OA Baru Bermunculan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Dengan perkembangan yang sangat sinifikan dan perlahan pasti, pergerakan dalam organisasi advokat mengalami perkembangan yang sangat pesat paska kelahiran Surat edaran mahkamah agung (SEMA) yang di kelurkan dalam
Kebijakan baru. Hal itu untuk penyumpahan advokat.

“Melalui Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, MA tersebut, yang intinya menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi manapun,” ujar Praktisi Hukum, Andi Darwin R Ranreng di Jakarta.

Kepada media, Kamis 14 November 2019, Darwin mengurai, bahwa yang termaktub dalam Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, yakni :

Pertama, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Kedua, bahwa berdasarkan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni, 2010 yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus PERADI sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.

“Ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan PERADI yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah,” ucap Darwin. Dia juga katakan “Di samping itu, berbagai pengurus advokat dari organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyumpahan.”

Ketiga, bahwa UUD 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (tidak terkecuali advokat) sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).

Keempat, di beberapa daerah tenaga advokat dirasakan sangat kurang karena banyak advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak bisa beracara di pengadilan, sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan advokat.

Kelima, bahwa advokat yang telah bersumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebelum maupun sesudah terbitnya UU Advokat, tetap dapat beracara di pengadilan dengan tidak melihat latar belakang organisasinya.

Keenam, terhadap advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Advokat atas permohonan dari beberapa organisasi advokat yang mengatasnamakan PERADI dan pengurus organisasi advokat lainnya hingga terbentuknya UU Advokat yang baru.

Ketujuh, setiap kepengurusan advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat selain yang ditentukan dalam angka 6 tersebut di atas.

Kedelapan, dengan diterbitkannya surat ini, maka Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Penyumpahan Advokat dan Surat Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 dinyatakan tidak berlaku lagi dengan di terbitkan nya SEMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015

Atas surat edaran SEMA73 tersebut, menurut Darwin Ranreng jadi banyak dan telah booming Organisasi Advokat baru yang bermunculan, sementara maksud dan tujuan SEMA tersebut untuk menyelamatkan mereka (advokat) yang belum di sumpah pada saat itu karna kekisruhan para Organisasi advokat saling bersiteru dan bersitegang tanpa ada nya solusi.

“Maka Ketua Makamah agung telah menyikapi hal terdebut dan akhir nya,di buatlah secara pruralis agar organisasi advokat dari manapun bisa diambil sumpah nya,” terangnya.

Lebih lanjut Darwin menjelaskan, hal inilah yang di manfaatkan oleh segelintir mereka yang menilai bisa berupaya mendirikan Organisasi advokat baru. Bahkan baru dilantik dari organisasi advokat personal yang sudah diambil sumpah nyapun di pengadilan tinggi, besok hari nya membuat organosasi advokat baru, dan ini memang terjadi.

“Padahal kita tau, undang-undang Advokat no 18 tahun 2003 adalah mengadung sistim Singgle Bar. Eksitensi Pasal 28 jo pasal 32 [4] UU-OA sudah dianggap ada dan tiada hal itu, berarti harus ada yang memayungi diatasnya,” cetusnya.

Untuk menentukan dan mengatur regulasi di bawah nya, tidak berarti ini bisa di acukan begitu saja, jadi bisa di simpulan aturan-aturan dalam UU-OA itu telah di langgar oleh para Advokat itu sendiri (Biasakan BENAR dan jangan benarkan KEBIASAAN), dan ini terjadi.

Seharusnya bila mana mau dianggap tertib haruslah di amandemenkan kembali undang-undang OA no18 tahun2003 agar di revisi menjadi multiibar, kita tau hirarki dari peraturan itu yang lebih tinggi undang-undang atau SEMA. Jelas UU kalau kita mengharagai UU Profesi kita advokat maka tidak akan ada gejolak, dan ini timbul dari mereka personal- personal advokatlah telah menciderainya,

Dan ini menjadi delimatis tentang keberadaan organisasi advokat yang dalam perkembangan nya sudah ada 50 an Organisasi Advokat baru paska lahirnya Sema 73. Hal ini di butuhkan regulasi baru untuk menggatur kembali marwah advokat indonesia yang sesungguh nya, di sisi lain negara ini memang membutuhkan banyak penegak hukum tapi di dalam perekutan SDM calon advokat haruslah ada standarisasinya, paska perekutan.

“Yang terjadi sekarang adalah kuantitas oleh para penyelengara OA yang baru mereka buat, bukanlah lagi Kwalitas pada SDM calon Advokat tersebut,” ungkap Darwin.

Pertanyaan nya sekarang marwah advokat indonesia mau di bawa kemana pengaturan yang berkemajemukan ini? Perlu dipikirkan terkait dengan etika dan etik dalam provesi inilah, yang sangat penting. Bila mana regulasi ini tidak diatur oleh para Elit-elit OA maka anggota dari Organisasi Advokat yang bermasalah inilah yang bisa, menciderai marwah advokat itu sendiri.

Pelanggaran Etik profesi bisa menjadi momok kutu loncat yang antara lain berpindah-pindahan nya anggota dari OA yang satu dan ke OA lain nya. Dengan hal tersebut diatas bila mana tidak diatur dalam kesepakan bersama jangan bermimpi predikat advokat adalah profesional

Dalam dunia peradilan advokat harus nya mempunyai nilai tawar di mata penegakn hukum yang lain nya. Mereka hanya mengaggap advokat adalah pelengkapnya suatu sistim peradilan yang bisa dilihat sebelah mata. Hal ini akan terus berlanjut sebelum anggota anggota-advokat yang tergabung dalam beberapa OA. (Amhar)

Continue Reading

Trending