Connect with us

Nasional

Kinerja 2019 Meningkat, SKK Migas Lampaui 5 Target

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Capean kinerja hulu migas 2019 mencatatkan sejumlah torehan positif ditengah tantangan dan berbagai kendala yang terjadi disepanjang tahun 2019. Demikian Konferensi Pers yang di Gelar Departemen Komunikasi SKK Migas, di Gd City Plaza, Jajarta, pada Kamis, 9 Januari 2020.

Disebutkan bahwa target APBN yang dipatok tinggi jauh diatas usulan dari KKKS serta kemampuan teknis yang tertuang dalam Work, Program & Budget (WP&B) menjadi pelecut semangat seluruh insan hulu migas untuk melakukan kerja yang terbaik di tahun 2019 guna mencapai target tersebut.

Melalui koordinasi yang intens dan peran aktif SKK Migas yang mendorong KKKS untuk senantiasa melakukan continual improvement, best practice serta berbagai forum yang menjadi ajang meningkatkan kompetensi, sharing knowledge telah mampu mendorong KKKS untuk merevisi target produksi migas menuju kemampuan produksi maksimum yang dapat dilakukan.

“Patut kita syukuri, ditengah tantangan hulu migas di tahun 2019 dan semakin kompetitifnya sektor hulu migas, sektor ini mampu mencatatkan kinerja yang membanggakan pada 5 aspek yakni: lifting, Realisasi cost recovery, Ralisasi investasi hulu migas, Reserve replacement ratio (RRR), dan Penguatan kapasitas industri nasional melalui TKDN,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.

Dia katakan, jika proposal awal KKKS untuk lifting minyak sebesar 699,8 ribu BOPD, maka kesepakatan bersama antara SKK Migas dan KKKS pada dokumen WP&B dapat ditingkatkan menjadi 729,5 ribu BOPD.

“Pada tataran pelaksanaannya, melalui berbagai langkah dalam mencapai operational excellence melalui antara lain : Filling The Gap (FTG), Production Enchancement Technology (PET), Management Work Through (MWT), Optimisasi Planned Shutdown dan lainnya, maka lifting minyak berhasil ditingkatkan pada angka 752.2 ribu BOPD,” ungkapnya.

Namun menurut Dwi, serangkaian kendala di sepanjang tahun 2019 seperti kebakaran hutan di Sumatera, dampak kondensat karena curtailment gas, revisi Amdal EMCL, kecelakaan di lapangan YY menjadikan pada akhir tahun 2019 lifting minyak bertengger pada angka 746 ribu BOPD.

Dia menambahkan, Capaian ini diatas target WP& B sebesar 729,5 ribu BOPD atau sebesar 102,3%. Adapun jika dibandingkan dengan target lifting minyak pada APBN 2019 yang sebesar 775 ribu BOPD, maka lifting 2019 mencapai 96,3% dari target.

“SKK Migas dan KKKS telah bekerja keras, ditengah tantangan decline rate yang secara alamiah mencapai 20% per tahun, serta capaian lifting minyak 2019 yang 102,3% diatas target WP&B menunjukkan effort maksimal dari seluruh pelaku usaha hulu migas,” kata Kepala SKK Migas.

“Adapun jika dibandingkan dengan RUEN yang pada tahun 2019 diprediksi lifting minyak berada di angka 590 ribu BOPD, maka capaian 746 ribu BOPD menunjukkan hasil yang membanggakan atas upaya kerja keras yang dilakukan oleh SKK Migas dan KKKS,” lanjut Dwi Soetjipto

Terkait gas, Kepala SKK Migas menjelaskan, realisasi lifting tahun 2019 mencapai 5,934 MMSCFD atau 99,9% dibandingkan dalam target WP&B yang sebesar 5,937 MMSCFD. Adapun untuk target APBN 2019 ditetapkan sebesar 7.000 MMSCFD.

Kepala SKK Migas menambahkan, Kinerja lifting gas di 2019 pada awalnya sempat mencapai angka 6,002 MMSCD. Capaian ini diperoleh setelah SKK Migas dan KKKS melakukan berbagai terobosan dan inovasi melalui kegiatan antara lain Filling The Gap (FTG), Production Enchancement Techonology (PET), Management, Optimisasi Planned Shutdown dan lainnya.

“Namun, adanya curtailment gas 60,8 MMSCFD seperti yang terjadi di JOB PMTS, Pertamina EP dan ENI. Kemudian kejadian H2S Spike EMCL dan accident di lapangan YY memberikan penurunan sebesar 7,2 MMSCFD,” jelasnya.

Meskipun kinerja gas kurang menggembirakan, secara keseluruhan lifting Migas di tahun 2019 mencapai 1,806 MBOEPD atau 101,1% diatas target WP&B sebesar 1,790 MBOEPD, meskipun masih dibawah target APBN sebesar 2,025 MBOEPD.

Mengakhiri pembicaraan, Dwi Soetjipto mengharapkan, untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi pendapatan negara, SKK Migas harus terus melakukan efisiensi dan mendorong KKKS untuk dapat menerapkan praktek opersional terbaik.

Upaya menciptakan tata kelola organisasi yang baik, SKK Migas telah menerapkan berbagai sistem manajemen berstandar internasional seperti ISO 9001:2015 tentang manajemen mutu dan ISO 37001:2016 tentang sistem manajemen untuk membantu organisasi mencegah mendeteksi dan menangani penyuapan.

“Telah beroperasinya integrated operation center (IOC) per 1 Januari 2020 semakin menambah optimisme, kinerja ekselen ditahun 2019 dapat ditingkatkan di tahun 2020,” pungkas Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

TNI Perlu Fokus Pada Pencegahan Bersama BNPT

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Webinar menimbang keterlibatan TNI dalam penindakan Terorisme digelar atas kerjasama Jaringan Survei Inisiatif (JSI), Analisa Demokrasi Institute (ADI) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syahkuala, Banda Aceh, Rabu 21 Oktober 2020.

Di Indonesia, penanganan terorisme masuk dalam kategori tindak pidana, yang ditangani oleh sistem penegakan hukum pidana terintegrasi (integrated criminal justice system), sehingga TNI tidak mungkin masuk dalam ranah ini.

“Saya setuju TNI perlu dilibatkan dalam pencegahan bersama BNPT, sehingga tidak menjadi masalah hukum dan profesionalitas TNI.” ujar Dr. M. Gaussyah, SH., M.H, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Syahkuala, Banda Aceh, dalam Webinar tersebut.

Gaussyah menyebutkan bahwa doktrin pertahanan dan keamanan berbeda, sehingga tidak perlu memaksakan TNI untuk masuk dalam ranah penegakan hukum.

“Jika Rancangan Peraturan Presiden ingin TNI dilibatkan dalam ranah pencegahan dengan bekerjasama dengan BNPT, maka tidak akan ada pertentangan,” jelasnya.

Dalam hal terjadi pelibatan TNI, Gaussyah mengingatkan agar tidak tumpang tindih dengan instansi lain, tidak terjadi dualisme komando dan dilakukan pengawasan.

Sosiolog Dr. Otto Syamsuddin Ishak yang juga merupakan Ketua Pusat Riset Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Syiah Kuala dalam paparannya mendukung peran TNI dalam aspek pencegahan.

“TNI tidak perlu berada di garis depan, tetapi memberikan dukungan untuk upaya preventif, yang tidak akan berbenturan dengan masalah hukum di masyarakat dan HAM,” ungkap Otto.

Namun Otto juga melihat kemungkinan peran TNI ketika terjadi pengingkatan eskalasi ancaman dari ancaman keamanan menjadi ancaman pertahanan

Menurutnya, karena isu terorisme merupakan isu yang berkelanjutan dan bisa meningkat atau menurut dari ancaman keamanan menjadi ancaman pertahanan dan sebaliknya.

“Yang penting jelas siapa yang menentukan status tersebut dan siapa yang berwenang menangani, bukan ditentukan oleh instansi TNI sendiri,” pungkas Otto.

Berbeda dengan kedua pembicara di atas, Peneliti Setara Institute, Ikhsan Yosarie menyatakan bahwa TNI sepatutnya hanyak dilibatkan untuk penindakan sebagai pilihan terakhir (last resort)

Dan juga ketika ancaman atau aksi yang dihadapi melampaui kapasitas aparat kepolisian (beyond police capacity).

“Pilihan ini mengingat pada ranah pencegahan banyak pihak lain yang relevan yang berada di pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ikhsan mengatakan, saat ini Rancangan Perpres masih memiliki sejumlah masalah, antara lain substansi yang bertentangan dengan Undang-undang, adanya fungsi penangkalan yang tidak diatur dalam UU No 5/1018

Dan juga tidak jelasnya pengaturan tentang keputusan dan kebijakan politik negara dalam pengerahan TNI, pengaturan tentang eskalasi ancaman dan adanya sumber anggaran di luar APBN.

Ikhsan juga menyoroti beragam pandangan negatif dalam pembahasan Rancangan Peraturan Presiden. “Perhatian masyarakat tidak bisa disimplifikasi menjadi isu sikap atau sentimen anti pelibatan TNI dan isu ego sektoral instansi lain.

“Masyarakat mengkritisi rancangan ini karena ada potensi pertentangan dengan Undang-undang dan kepentingan untuk menjaga reformasi TNI,” tutup Ikhsan. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Sinergi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan untuk Tumbuhkan Jiwa Wirausaha Muda Indonesia

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pentingnya menumbuhkan jiwa kewirausahaan pemuda menjadi fokus Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI). Hari ini Selasa (20/10) pagi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin bersama Menpora RI Zainudin Amali, Menko PMK Muhadjir Effendy secara virtual membuka kegiatan Rapat Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan di Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta.

Pada pembukaan tersebut, Wapres Ma’ruf Amin menuturkan, generasi muda menjadi salah satu unsur utama penggerak kewirausahaan karena Indonesia memiliki porsi penduduk usia muda yang besar. “BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat tidak kurang dari 64 juta jiwa penduduk dengan rentang usia 16-30 tahun. Angka tersebut merupakan bagian penting dari penduduk usia produktif 15-65 tahun yang jumlahnya mencapai 185,22 juta,” papar Wapres.

Oleh karena itu, Wapres mengharapkan agar rapat ini dapat merumuskan langkah konkret sebagai upaya membangun jiwa kewirausahaan bagi para pemuda, khususnya membantu pemulihan ekonomi. “Sehingga ke depan, dapat lahir wirausaha-wirausaha muda yang memiliki keberanian dalam mengambil keputusan dan resiko, mempunyai daya kreasi dan inovasi yang tinggi, memiliki pemikiran jangka panjang, memiliki semangat dan kemauan untuk bekerja keras serta memiliki kempemimpinan kuat yang akhirnya bisa membuka lapangan kerja baru,” kata Wapres.

“Untuk itu, saya berharap rapat koordinasi ini dapat juga membahas berbagai program pemerintah dalam rangka menangani dampak pademi Covid-19, utamanya yang terkait dengan program pemulihan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dan dunia usaha,” ujar Wapres.

Setelah mendengarkan arahan Wapres, Menpora RI menyampaikan bahwa acara ini merupakan implementasi UU 40 Tahun 2009, Perpres No. 18 Tahun 2020, PP No. 41 tahun 2011 dan Perpres No. 66 tahun 2017. Tujuan digelarnya rakor ini untuk mendorong optimasilasi koordinasi lintas sektoral pelayanan kepemudaan dalam program wirausaha pemuda. Selain itu untuk membangun komitmen peranan pemuda dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Jadi memang titik tekan kita adalah program kewirausahaan pemuda dan pembangunan ekonomi nasional melalui komitmen para pemuda. Dengan mewujudkan pelayanan kepemudaan dalam program wirausaha pemuda, maka akan dapat membuka lapangan kerja baru. Tindak lanjut koordinasi lintas sektoral pelayanan kepemudaan ini juga menjadi tujuan pada peogram tahun 2020-2024,” tambahnya.

Menurutnya, sejak ditetapkan Perpres No. 66 Tahun 2017, Kemenpora RI sebagai leading sektor koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan telah melaksanakan langkah-langkah implementasi diantaranya berbagai kegiatan rapat koordinasi dan kolaborasi selama 3 tahun terakhir ini yang melibatkan kementerian lembaga yang memiliki kegiatan kepemudaan.

“Sejauh ini kementerian lembaga sudah berpartisipasi dalam proses pengembangan koordinasi dengan tingkat keaktifan berbeda-beda. Namun demikian kita akui bahwa masih diperlukan upaya intensif untuk meningkatkan partisipasi keterlibatan kementerian lembaga dalam memgimplmentasikan Perpres No. 66 Tahun 2017,” ucapnya.

Sementara Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan sebagaimana UU Kepemudaan No 40/2009, bahwa saat ini dan hingga tahun 2030 jumlah penduduk usia 16-30 tahun yang dikategorikan pemuda akan menjadi bagian terbesar penduduk Indonesia. “Sesuai data saat ini sekitar 64,59 juta adalah usia muda, atau 1 dari 4 orang Indonesia adalah pemuda, ini perlu disikapi dan dikelola dengan baik,” kata Menko PMK.

Menyikapi hal tersebut ada yang penting dipikirkan adalah tentang lapangan kerja, sehingga apa yang sekarang diupayakan dalam UU Cipta Kerja menjadi sesuatu kebutuhan. “UU Cipta Kerja adalah untuk terbentuknya lapangan kerja dan kesempatan kerja. Hal ini tidak bisa ditangani secara biasa, harapannya pasca pandemi akan cepat bergerak dan bangkit,” imbuhnya.

Acara Rapat Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan selama dua hari (20 dan 21 Oktober 2021) ini menghadirkan beberapa narasumber seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, MenPPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menkop UKM Teten Masduki, Sesmenpora Gatot S Dewa Broto, dan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Ni’am Sholeh. (red/ahr)

Continue Reading

Nasional

Peran Penangkalan dalam RPerpres Pelibatan TNI dalam Menangani Aksi Terorisme Rancu

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Marapi Advisory & Consulting Bekerjasama dengan Fisip UPN Veteran Jakarta, selasa 20 Oktober 2020, menggelar Webinar “Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme, Peluang dan Tantangan,” Acara ini dalam rangka Memperingati HUT TNI.

Akademisi dan Peneliti Marapi Advisory & Consulting Bidang Keamanan dan Pertahanan Beni Sukadis menyatakan bahwa fungsi penangkalan oleh TNI dalam Rancangan Perpres Pelibatan TNI dalam Penanganan Aksi Terorisme rancu dan bermasalah karena tidak dikenal dalam UU No 5/2018.

Menurutnya, meskipun TNI merujuk pada UU No 34/2004 tentang TNI, fungsi penangkalan tidak bisa dilakukam dalam keadaan damai dan berupa operasi mandiri untuk mengatasi aksi terorisme

“Karena peran TNI bersifat terbatas dan berdasarkan perintah otoritas sipil,” ungkap Beni dalam Webinar pelibatan TNI dalam kontra terorisme, peluang dan tantangan yang digelar hari ini (20/10).

Lebih lanjut, Beni menegaskan bahwa UU TNI pun menyatakan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan operasi militer selain perang yang dilaksanakan atas perintah Presiden dalam situasi tertentu.

“Bukan dalam keadaan dimana aparat penegak hukum masih dapat menjalankan tugasnya,” pungkas Beni Sukadis.

Dalam kesempatan yang sama, Prof Dr Eddy OS Hiariej, pakar Hukum Universitas Gajah Mada yang juga menjadi pembicara menyatakan tidak perlu ada kekhawatiran dengan Perpres ini sebab memang dibutuhkan keterlibatan TNI.

“Selama dilakukan atas Perintah Presiden, dan hanya bisa dilakukan setelah berkoordinasi dengan Polri dan BNPT, maka pelibatan TNI dibolehkan,” ujarnya.

Eddy mencontohkan kasus-kasus pembajakan kapal laut dan pesawat udara yang memang harus diatasi oleh TNI atas perintah Presiden.

Adi Rio Arianto, pengajar Hubungan Internasional pada UPN Veteran Jakarta dalam materinya menjelaskan bahwa dalam sistem politik Indonesia yang demokratis, maka upaya penanganan terorisme dapat dibicarakan di ruang publik

“Hal ini tentu untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak agar ketentuan hukum yang dibuat menjadi lebih baik,” tutup Adi Riyanto. (Amhar)

Continue Reading

Trending