Connect with us

Uncategorized

Indonesia Maju dengan Setara, Demokratis & Menghormati HAM

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Tahun 2019 ditandai peristiwa penting yaitu tidak disahkannya beberapa Undang-Undang (UU) yang sangat krusial bagi kemajuan dan masa depan Indonesia, antara lain Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Ini berarti, kasus-kasus kekerasan seksual kepada anak dan kaum perempuan akan terus berlanjut tanpa upaya sistematis dan preventif dari negara.

Pemerintah bersama Komnas Perempuan harus memastikan agar RUU PKS, yang telah masuk ke dalam daftar 50 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, segera disahkan menjadi UU.

“Meskipun telah masuk dalam Prolegnas 2020, upaya pengesahannya diprediksi akan kembali mendapat tantangan dari banyak pihak, khususnya dari mereka yang menganggap bahwa RUU PKS akan melegalkan perzinahan, aborsi dan pro-LGBT.”

Demikian di ungkap Direktur Program INFI, Mugiyanto dalam paparan Catatan Awal Tahun 2020, di Restoran Cikini Lima, Jakarta pada Jum’at (10/1/2020).

Lebih lanjut menurut Mugiyanto, RUU PKS bertujuan untuk melindungi korban kekerasan seksual secara menyeluruh; mulai dari penanganan, perlindungan, hingga pemulihan. Selain itu, RUU PKS juga bertujuan untuk mempersempit ruang gerak pelaku agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa depan.

Oleh karna itu, “RUU PKS sangat mendesak untuk segera disahkan, mengingat angka kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat di Indonesia,” ujar Migiyanto.

Komitmen Pemerintah akan kesetaraan gender telah dituangkan dalam Narasi RPJMN 2020-2024 sebagai salah satu pengarusutamaan, yaitu memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki dan perempuan.

“Meski demikian, diperlukan upaya yang lebih progresif untuk mempercepat upaya pengarusutamaan kesetaraan gender di Indonesia,” kata Direktur Program INFID.

INFID mengapresiasi bahwa aspek-aspek mengenai penghormatan HAM oleh sektor bisnis (Bisnis dan HAM) telah dimasukkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM tahun 2019), tetapi tantangan untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran HAM di sektor bisnis masih besar.

Sebabnya, sebagaimana dicatat oleh Komnas HAM, sampai dengan tahun 2019, korporasi masih menduduki peringkat dua (Kepolisian nomor satu) sebagai pihak yang paling banyak dilaporkan melakukan pelanggaran HAM.

Pemerintah diharapkan bisa lebih serius merealisasikan komitmen perlindungan HAM pada warga dalam urusan bisnis dan korporasi, baik oleh perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara.

Kami (INFID) selanjutnya mengajak dan mendorong pemerintah untuk melanjutkan langkah baik ini dengan melembagakannya dalam kebijakan “Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat”.

Kertkait hal tersebut dalam upaya
memajukan partisipasi masyarakat sipil untuk dapat ikut serta mengatasi isu-isu publik jangka panjang seperti Toleransi, Perubahan Iklim-Kerusakan Lingkungan Hidup, Kesetaraan Gender dan Ketimpangan Sosial-Ekonomi serta Hak Asasi Manusia, Kami merekomendasikan beberapa hal berikut, yakni:

1. Presiden Jokowi segera memberi instruksi agar Kementerian PPA bersama Komnas Perempuan dan DPR bersepakat untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi Undang-Undang.

2. KSP bersama Kemenkopolhukam segera merumuskan langkah-langkah untuk memulai pendirian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

3. Pemerintah segera mengeluarkan Inpres tentang kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk memajukan peran dan kontribusi OMS untuk bisa mengatasi masalah-masalah publik yang besar dan jangka panjang. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Spatsa Fest 2020 Tampil Di Luar Sekolah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Dalam rangka memeriahkan HUT SMAN 41 yang ke-43, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN 41), menggelar peresmian panggung literasi untuk melestarikan cagar budaya pariwisata dan pembukaan event spatsa fest pada Sabtu, 22 Febuari 2020 di Gambir Expo, PRJ, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sekolah Empat Satu Festival (Spatsa Fest) merupakan sebuah pensi hiburan (closing ceremony) dari salah satu acara SMA Negeri 41 Jakarta. Spatsa Fest dirintis tiga tahun lalu oleh Drs. Emanuel Hari Wahyana, M.M saat ditugaskan menjadi Kepala Sekolah Negeri di SMA 41.

Kepada media, Kepala Sekolah SMAN 41, Drs. Emanuel Hari Wahyana mengungkapkan, adanya Spatsa Fest ini, Kami ingin sekali melatih anak-anak SMAN 41, bahwa mereka pun bisa berperan, bisa berprestasi seperti di sekolah-sekolah yang saat ini menjadi sekolah favorite.

“Kami ajarkan Mereka berlatih melobi, berlatih membuat program, berlatih untuk mengevaluasi program, berlatih memanage uang, dan berlatih untuk bisa menampilkan seni-seni (Pentas Seni) yang specktakular,” ujarnya.

Terkait Spatsa Fest, Emanuel mengurai bahwa acara Spatsa Fest ini rangkai dari jam 8.00 pagi hingga jam 23.00 dengan menampilkan pentas seni diantaranya: tarian sabang sampai merauke (seperti Tari Betawi, Tari Bali dan tarian yang sudah sangat terkenal yakni Tari Saman dari Aceh

Selain itu, “kami juga tampilkan band-band internal SMAN 41, lalu pada malam hari hingga jam 23.00 ada artis Rizky Febrian (Anaknya Sule), Semut Merah dan tentu artis-artis Ibu Kota lainnya,” pungkas Kepala Sekolah Negeri SMA 41, Drs. Emanuel Hari Wahyana, M.M,. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Studio PFN Membangun Melalui Film, Seni dan Budaya

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Membuka kompleks perkantoran Perum PFN kepada publik di luar kalangan perfilman, bukan saja merupakan suatu kebijakan guna menimbulkan kesadaran akan pentingnya peran negara dalam pengadaan film yang bermutu dan bernilai pendidikan, serta berpijak pada kebudayaan nasional.

Inisiatif mengijinkan pagelaran the last IDEAL PARADISE oleh seniman ternama Claudia Bosse di beberapa studio dan area komplcks PFN, juga membuktikan komitmen Perum PFN dalam perannya membangun manusia Indonesia seutuhnya, dalam hal ini melalui seni dan budaya.

“the last IDEAL PARADISE adalah sebuah instalasi dan karya spesiflk-lokasi yang diselenggarakan Goethe-Institut Indonesien,” ujar Direktur Utama PGN Judith J. Dipodiputro kepada Insan Pers di Studio PFN, Jakarta, Jum’at (21/2/2020).

Dia katakan, Film adalah suatu bentuk kesenian, dan kesenian merupakan bagian dari budaya. Manusia yang utuh, idealnya mempunyai keterminatan pada budaya secara utuh pula.

“Tidak saja mengapresiasi film, tetapi juga melengkapi diri dengan keterminatan pada bentuk seni lainnya, khususnya yang berinteraksi langsung antar-manusia, semisal teater dan pertunjukan hidup lainnya,” ujarnya.

Direktur Utama Judith J. Dipodiputro juga menjelaskan tentang alasan mendukung pagelaran yang merupakan basil kerjasama seniman dari 4 negara, di mana di Indonesia dilaksanakan di Kompleks Perum PFN ini. (Cristian)

Continue Reading

Uncategorized

PKS Sebut Banyak Persoalan Yang Belum Di Selesaikan Jokowi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Lembaga Survai, Indo Barometer mengadakan
Survei nasional diseluruh Provinsi pada tanggal 9-15 Januari. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1200 responden dari seluruh Indonesia. Margin of error survei sebesar 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka responden menggunakan kuosioner, dengan syarat responden WNI yang berusia di atas 17 tahun dan atau sudah menikah.

Politisi PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri (kiri) memberi paparan didampingi, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lidya Hanifa (tengah) dan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto (kanan) dalam rilis survei kinerja evaluasi 100 hari pemerintahan Jokowi-Amin di Hotel Century Senayan, Jakarta, Minggu (16/02/2020).

Politisi PDIP Rokhmin Dahuri mengatakan sejauh ini kebijakan yang diluncurkan Jokowi sudah tepat. “Kami sangat beruntung kepuasan publik 70,1%. Dengan gabungnya Partai Gerindra bisa tambah kepuasan publik,” ujarnya.

Sementara itu, politisi PKS yang merupakan oposisi Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, tingkat kepuasan publik tergantung juga pada literasi masyarakat. Dia menilai masih banyak persoalan yang belum diselesaikan di era Jokowi ini.

“Kalau kebijakan ekonomi yang didorong mestinya investasi dan ekspor. Tapi kan masih banyak impor. Ada juga potensi penurunan daya beli dengan kasus kenaikan iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan),” pungkasnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending