Connect with us

Uncategorized

Indonesia Maju dengan Setara, Demokratis & Menghormati HAM

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Tahun 2019 ditandai peristiwa penting yaitu tidak disahkannya beberapa Undang-Undang (UU) yang sangat krusial bagi kemajuan dan masa depan Indonesia, antara lain Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Ini berarti, kasus-kasus kekerasan seksual kepada anak dan kaum perempuan akan terus berlanjut tanpa upaya sistematis dan preventif dari negara.

Pemerintah bersama Komnas Perempuan harus memastikan agar RUU PKS, yang telah masuk ke dalam daftar 50 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, segera disahkan menjadi UU.

“Meskipun telah masuk dalam Prolegnas 2020, upaya pengesahannya diprediksi akan kembali mendapat tantangan dari banyak pihak, khususnya dari mereka yang menganggap bahwa RUU PKS akan melegalkan perzinahan, aborsi dan pro-LGBT.”

Demikian di ungkap Direktur Program INFI, Mugiyanto dalam paparan Catatan Awal Tahun 2020, di Restoran Cikini Lima, Jakarta pada Jum’at (10/1/2020).

Lebih lanjut menurut Mugiyanto, RUU PKS bertujuan untuk melindungi korban kekerasan seksual secara menyeluruh; mulai dari penanganan, perlindungan, hingga pemulihan. Selain itu, RUU PKS juga bertujuan untuk mempersempit ruang gerak pelaku agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa depan.

Oleh karna itu, “RUU PKS sangat mendesak untuk segera disahkan, mengingat angka kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat di Indonesia,” ujar Migiyanto.

Komitmen Pemerintah akan kesetaraan gender telah dituangkan dalam Narasi RPJMN 2020-2024 sebagai salah satu pengarusutamaan, yaitu memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki dan perempuan.

“Meski demikian, diperlukan upaya yang lebih progresif untuk mempercepat upaya pengarusutamaan kesetaraan gender di Indonesia,” kata Direktur Program INFID.

INFID mengapresiasi bahwa aspek-aspek mengenai penghormatan HAM oleh sektor bisnis (Bisnis dan HAM) telah dimasukkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM tahun 2019), tetapi tantangan untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran HAM di sektor bisnis masih besar.

Sebabnya, sebagaimana dicatat oleh Komnas HAM, sampai dengan tahun 2019, korporasi masih menduduki peringkat dua (Kepolisian nomor satu) sebagai pihak yang paling banyak dilaporkan melakukan pelanggaran HAM.

Pemerintah diharapkan bisa lebih serius merealisasikan komitmen perlindungan HAM pada warga dalam urusan bisnis dan korporasi, baik oleh perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara.

Kami (INFID) selanjutnya mengajak dan mendorong pemerintah untuk melanjutkan langkah baik ini dengan melembagakannya dalam kebijakan “Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat”.

Kertkait hal tersebut dalam upaya
memajukan partisipasi masyarakat sipil untuk dapat ikut serta mengatasi isu-isu publik jangka panjang seperti Toleransi, Perubahan Iklim-Kerusakan Lingkungan Hidup, Kesetaraan Gender dan Ketimpangan Sosial-Ekonomi serta Hak Asasi Manusia, Kami merekomendasikan beberapa hal berikut, yakni:

1. Presiden Jokowi segera memberi instruksi agar Kementerian PPA bersama Komnas Perempuan dan DPR bersepakat untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi Undang-Undang.

2. KSP bersama Kemenkopolhukam segera merumuskan langkah-langkah untuk memulai pendirian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

3. Pemerintah segera mengeluarkan Inpres tentang kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk memajukan peran dan kontribusi OMS untuk bisa mengatasi masalah-masalah publik yang besar dan jangka panjang. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Jaga Persatuan, Anies: Forum RT-RW Jakarta Harus Solid dan Tidak Terpecah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, memberikan sambutan pada musyawarah besar (mubes) pertama dan ultah kelima Forum RT-RW Jakarta di Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara, pada Minggu, 13 Juni 2021.

Dalam kesempatan tersebut Anies Baswedan menyapa dengan hangat para pengurus dan para pendiri Forum RT-RW Jakarta. Gelaran acara silaturahmi ini disertai dengan tumpengan

Terdapat tiga arahan yang diberikan oleh pak Anies pada peserta kegiatan ini. Pertama, Forum RT-RW perlu bekerja bersama dalam lawan pandemi. Target jangka pendek adalah vaksinasi kepada 7,5 juta warga Jakarta.

Poin kedua adalah menjaga soliditas, persatuan dan keutuhan forum ketua RT-RW. Gub Anies mengatakan bahwa RT-RW di DKI Jakarta harus solid, kompak dan tidak terpecah. Dalam forum RT RW Persatuan dan Keutuhan adalah harga mati yang harus dipertahankan.

Harapan nya agar dalam Mubes Pertama ini, dapat menyerap aspirasi yang berkembang di dalam acara Mubes maupun yang datang dari aspirasi anggota dan para pendiri Forum RT-RW. Kearifan dan kematangan semua panitia dan pengurus diperlukan dalam menjaga pesen Gub Anies diatas.

Poin terakhir adalah Forum RT-RW harus berkolaborasi dalam membangun kota Jakarta. Jakarta perlu tidak hanya satu, tapi ratusan superhero. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

AHY Ungkapkan Duka Cita Atas Meninggalnya Istri Yasonna

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Istri dari Bapak Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly, Elisye W Ketaren.

Rasa duka cita tersebut disampaikan Ketum Partai Demokrat, AHY secara langsung kepada Yasonna Laoly ketika melayat ke Rumah Duka Santoso RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (11/06/2021).

“Saya menyampaikan duka cita yang mendalam secara langsung kepada Menkumham Bapak Yasonna Laoly di Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto atas kepergian Ibu Elisye Widya Ketaren,” ujar Ketum Partai Demokrat AHY.

Tidak lupa pada kesempatan itu juga Ketum AHY mendoakan mendiang Ibu Elisye Widya Ketaren dan Menkumham beserta keluarga yang ditinggalkan.

“Semoga Ibu Elisye Widya Ketaren diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan Pak Yasonna Laoly beserta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” doa Ketum AHY.

Turut mendampingi Ketum AHY ketika melayat adalah Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Rifky, Bendum Renville Antonio, Kepala BPOKK Herman Khaeron, dan Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Sigit Raditya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Rakernas II, Deprindo: Developer Sukses, Jujur Bermartabat.

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Rapat Kerja Nasional II Developer Properti Indonesia (Deprindo) berlangsung di Hotel Oria Jakarta. Rakernas bertema ‘Pemantapan Organisasi dalam rangka mendukung Anggota menjadi developer yang tangguh’ digelar hari jum’at – Sabtu (11-12 Juni 2021).

Ketua Umum DEPRINDO, Suhandi HS mengatakan bahwa Deprindo merupakan asosiasi pengembang perumahan yang diakui oleh Pemerintah melalui Kementrian PUPR.

Dijelaskan Suhandi, Deprindo merupakan Asosiasi Pengembang Perumahan yang lebih melayani segala kebutuhan anggotanya. Disini Kami bangun Sinergy antar anggota dan ada juga Deprindo Academy.

“Ini merupakan bagian dari layanan Deprindo untuk mempermudah anggotanya mengelola proyek serta mengantarkannya menjadi Pengembang Perumahan yang Sukses, Jujur dan Bermartabat,” ujarnya.

Adanya Deprindo ini, kami telah dan akan terus melahirkan enterpreneur-entrepreneur yang tangguh dan berdaya saing di bidang properti. “Serta membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha antar anggota,” pungkas Suhandi HS.

Daniel haposan marbun, Ketua panitia pelaksana acara rakernas developer properti indonesia mengungkapkan, Rakernas II DEPRINDO hari ini di hadiri lebih dari 87 peserta yakni 15 DPW dan 11 DPD dan sisanya pengurus dan anggota dari Seluruh Indonesia.

Ditanya terkait kontribusi pada Pemerintah dan masyarakat, Daniel latakan”Kita pastikan bahwa DEPRINDO bisa berkontribusi baik, khususnya dalam ranah industri properti di tanah air, yakni menyediakan perumahan-perumahan baik yang bersudsidi maupun yang kelas elit,” ujarnya.

Sementara itu, Ario Krestianto perwakilan DPW Jawa Barat kepada media mengatakan, Deprindo Walayah Jawa Barat kami harapkan mempunyai partisipasi khususnya membangun perumahan bersubsidi, dan tentu termasuk perumahan kelas menengah.

Oleh karna itu untuk pengembangan, Deprindo sebagai asosiasi atau kumpulan dari developer maupun calon developer di Jawa Barat harus bersinergi dengan pemerintah daerah khususnya dalam penyediaan lahan

“Mengingat, segmen harga subsidi itu kan tergantung harga tanah. Sedangkan harga subsidi itu sudah ditentukan pemerintah dengan harga maksimal 250 juta per unit rumah,” jelasnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending