Connect with us

Nasional

BPK Ungkap 16 Temuan Terkait Bisnis, Investasi Asuransi Jiwasraya

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) dan Kejaksaan Agung pada hari ini, Rabu 8 Desember 2020 melakukan koordinasi terkait pemeriksaan Asuransi Jiwasraya, di Kantor Pusat BPK, Jakarta. BPK saat ini terus bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Agung untuk dapat menghitung nilai Kerugian Negara dalam kasus tersebut, dan direncanakan dapat selesai dalam waktu paling cepat dua bulan.

Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, menjelaskan dalam kurun 2010 sampai dengan 2019, BPK telah dua kali melakukan pemeriksaan atas PT Asuransi Jiwasraya (PT AJS) yaitu
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun 2016 dan Pemeriksaan Investigasi (Pendahuluan) Tahun 2018.

Agung mengungkapkan, dalam PDTT Tahun 2016, BPK mengungkap 16 temuan terkait dengan pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan dan biaya operasional PT AJS Tahun 2014 s.d. 2015.

Temuan tersebut antara lain: investasi pada saham TRIO, SUGI, dan LCGP Tahun 2014 dan 2015 tidak didukung
oleh kajian usulan penempatan saham yang memadai; PT AJS berpotensi menghadapi resiko gagal bayar atas Transaksi Investasi Pembelian Medium Term Note PT Hanson Internasional (HI); dan PT AJS Kurang Optimal Dalam Mengawasi Reksadana yang Dimiliki dan Terdapat Penempatan Saham Secara Tidak Langsung Di Satu Perusahaan yang Berkinerja Kurang Baik.

Menindaklanjuti hasil PDTT Tahun 2016 tersebut, Agung mengatakan bahwa BPK melakukan Pemeriksaan Investigatif
Pendahuluan yang dimulai tahun 2018. Hasil pemeriksaan investigatif menunjukkan adanya
penyimpangan-penyimpangan yang berindikasi fraud dalam pengelolaan Saving Plan dan Investasi.

Agung menguraikan, BPK juga mendapat permintaan dari DPR dengan Surat Nomor PW/19166/DPR RI/XI 2019 tanggal 20 November 2019 untuk melakukan PDTT atas permasalahan PT AJS.

Sementara itu, dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi pada PT AJS, BPK mendapat Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dari Kejaksaan Agung, yaitu melalui Surat tertanggal 30 Desember 2019.

Berdasarkan hal tersebut, saat ini BPK sedang melakukan dua pekerjaan yaitu: Pemeriksaan Investigatif untuk memenuhi menindaklanjuti Permintaan DPR dan menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Investigatif Pendahuluan; dan Penghitungan Kerugian Negara atas Permintaan Kejaksaan Agung.

Selain melakukan penghitungan kerugian negara. BPK juga mulai melakukan Pemeriksaan Investigatif pada PT AJS. Tujuan Pemeriksaan Investigatif ini adalah untuk mengungkap adanya ketidakpatuhan, ketidakpatuhan yang berindikasi kecurangan (fraud), serta indikasi kerugian negara dan/atau unsur pidana dalam pengelolaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Ruang lingkup pemeriksaan adalah seluruh kegiatan di PT AJS, yang meliputi kegiatan jasa asuransi, investasi, dan kegiatan operasional lainnya. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas Pengawasan oleh OJK, pembinaan dan pengawasan olen Komisaris dan Kementerian BUMN serta pemeriksaan oleh Akuntan Publik. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gelar Rakernas, HIPO Internasional Bahas Program Kerja Organisasi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Online Internasional (HIPO) menggelar Rapat Kerja Nasional I (Rakernas), Executive Gathering Dan Milad I HIPO Internasional, bertempat di Grand Ballroom, JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Sabtu-Minggu, 18-19 Januari 2020

HIPO Internasional, merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang berbasis anggota yang didirikan dan dibentuk secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, dan kegiatan.

Adapun tujuan HIPO adalah untuk berpartisipasi dalam pembangunan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi tercapainya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila.

HIPO lnternasional didirikan pada tanggal 22 Desember 2018 di Jakarta. Hukum pembentukannya berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang.

Ekky Noviar, S.SOS, MM Sekretaris Jenderal HIPO Internasional kepada media menjelaskan, HIPO hadir sepenuhnya untuk mencapai tujuan-tujuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, kemanusiaan, hukum dan pendidikan dalam rangka mendukung pembangunan Indonesia yang berperikemanusiaan, berkeadilan sosial dan berkemakmuran.

“Untuk mencapai visi dan misi organisasi, HIPO memiliki 5 Pilar, yaitu : Mensejahterakan, Memanusiakan, Mendampingi, Mencerdaskan dan Membahagiakan,” terang Ekky pada Minggu (19/1/2020).

Lebih lanjut Ekky Noviar mengungkapkan, Satu tahun sudah, HIPO Internasional berdiri dan sudah banyak kegiatan dan program kerja yang sudah dijalankan.

“Kini, HIPO Internasional sudah memiliki kepengurusan di 34 DPD di tingkat Provinsi dan sudah memikiki ratusan kepengurusan daerah di tingkat Kabupaten/Kota hingga tingkat Kelurahan/Desa. Keanggotaanya kini sudah lebih dari 200 ribu anggota di seluruh Indonesia,” urainya.

Memasuki tahun kedua, HIPO Internasional menggelar Rakernas ke l, Executive Gathering dan perayaan MILAD I yang menghadirkan pengurus DPD 34 Provinsi untuk membahas dan menetapkan program kerja sekaligus peraturan organisasi.

Executive Gathering merupakan penghargaan yang diberikan kepada Anggota yang sudah memiliki peringkat Pratama 1. Serta Milad merupakan perayaan dan tasyakuran hari jadi Organisasi HIPO Internasional. Dalam event ini, juga diadakan EXPO UMKM HIPO yang menampilkan produk-produk UMKM unggulan yang dimiliki Anggota yang berasal dari 34 Provinsi.

Ekky menambahkan, salah satu tujuan HIPO Internasional untuk menghasilkan pelayanan kepada anggota serta untuk mewujudkan salah satu pilar yaitu mensejahterakan, maka telah mendirikan 15 perseroan terbatas di bawah 2 (dua) holding bisnis yaitu PT. HIPO Bisnis Manajemen (HBM) dan PT. lndustri Terpadu Karya Indonesia (PT. ITKI).

Dia berharap, HIPO Internasional ke depannya akan terus menyelenggarakan sistem dan mekanisme informasi tentang penyelenggaraan dan kegiatan organisasi dan pelayanan yang lebih baik untuk kesejahteraan anggotanya.

“Di samping itu, HIPO Internasional akan terus meningkatkan program pendidikan, latihan dan pengembangan secara terus menerus yang berupa pembinaan sdm, teknis maupun pembentukan karakter dan jatidiri organisasi serta anggotanya,” tutup Ekky Noviar. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Melantik IABIE, Bimo Sebut “Walk The Talk”

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum IABIE Bimo Sasongko BSAE, MSEIE, MBA, melantik sejumlah Pengurus Pusat IABIE 2019 – 2024. Pelantikan ini berlangsung di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Imam Bonjol No. 1 Jakarta Pusat, pada Sabtu 18 Desember 2020.

Dalam sambutannya Bimo mengungkapkan, pada kesempatan pelantikan kepengurusan IABIE periode 2020-2024 yang bertempat di
Gedung yang sangat bersejarah ini, yakni Gedung/Museum perumusan naskah proklamasi kemerdekaan RI, mengingatkan Kita semua akan rangkaian sejarah penting bangsa.

Bimo mengawali sambutan dengan kalimat kunci : ‘Walk The Talk’ karna keseluruh progran dan kegiatan Ikatan Alumni program Habibie (IABIE) merupakan akar dari kerja detail dan merupakan manifes karya nyata berupa solusi kebangsaan.

“Oleh sebab itu kata sambutan ini saya awali dengan kalimat filosofis “Walk The Talk” untuk menekankan satunya kata dengan perbuatan inovatif,” jelas Bimo, Sabtu (18/1/2020) di Jakarta.

Menurutnya, IABIE harus memikiki keyakinan dan premis yang kokoh bahwa bangsa Indonesia mampu menuju negeri harapan sesuai dengan cita-cita dalam pembukaan UUD 1945 dengan waktu yang relatif cepat jika pengembamgan SDM bangsa ini dilakukan secara tepat.

Terkait Organisasi Bimo menjelaskan, lkatan Alumni Program Habibie (IABIE) adalah suatu organisasi yang terbentuk untuk mewadah sinergi, integrasi dan sinkronisasi antar anggota lkatan Alumni Program Habibie dalam berbagai bidang.

“Bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan Organisasi, maka diperlukan penetapan Kepengurusan IABIE Periode 2019-2024,” pungkasnya.

Lebih lanjut Bimo menguraikan, bahwa Penetapan Kepengurusan IABIE Periode 2019-2024 perlu disahkan dalam surat keputusan berdasarkan Anggaran Dasar lkatan Alumni Program Habibie (IABIE).

Pengangkatan Kepengurusan PP Ikatan Alumni Program Habibie tahun 2019-2024, dengan Ketua Umum Bimo Sasongko BSAE, MSEIE, MBA, dan Sekjen Dr. Ir Kuntjoro Pilar di, M.Sc. yang langsung melantik Pengurus PP Ikatan Alumni Program Habibie periode 2019-2024 serta Menyatakan secara sah dan resmi.

Lalu dilanjutkan dengan Ikrar Pengurus Pusat Ikatan Alumni Program Habibie IABIE periode 2019-2024 selanjutnya dibagikan Surat Keputusan kepada para Pengurus Pusat Ikatan Alumni Program Habibie Periode 2019-2024.

Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan para Pengurus Pusat disaksikan Ketua Umum, serta dilanjutkan penyerahan Pataka dari ketua Dewan Penasehat Prof. Wardiman Djojohadikusumo kepada Ketua Umum IABIE.

Hadir dalam acara ini, selain Pengurus yang dilantik, beberapa tokoh yakni: Wardiman mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Presiden PKS, Sohibul imam, Rieke Dyah Pitaloka, Anggota DPR RI dari PDI-P dan Nurmahmudi Ismail mantan walikota Depok. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Kinerja 2019 Meningkat, SKK Migas Lampaui 5 Target

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Capean kinerja hulu migas 2019 mencatatkan sejumlah torehan positif ditengah tantangan dan berbagai kendala yang terjadi disepanjang tahun 2019. Demikian Konferensi Pers yang di Gelar Departemen Komunikasi SKK Migas, di Gd City Plaza, Jajarta, pada Kamis, 9 Januari 2020.

Disebutkan bahwa target APBN yang dipatok tinggi jauh diatas usulan dari KKKS serta kemampuan teknis yang tertuang dalam Work, Program & Budget (WP&B) menjadi pelecut semangat seluruh insan hulu migas untuk melakukan kerja yang terbaik di tahun 2019 guna mencapai target tersebut.

Melalui koordinasi yang intens dan peran aktif SKK Migas yang mendorong KKKS untuk senantiasa melakukan continual improvement, best practice serta berbagai forum yang menjadi ajang meningkatkan kompetensi, sharing knowledge telah mampu mendorong KKKS untuk merevisi target produksi migas menuju kemampuan produksi maksimum yang dapat dilakukan.

“Patut kita syukuri, ditengah tantangan hulu migas di tahun 2019 dan semakin kompetitifnya sektor hulu migas, sektor ini mampu mencatatkan kinerja yang membanggakan pada 5 aspek yakni: lifting, Realisasi cost recovery, Ralisasi investasi hulu migas, Reserve replacement ratio (RRR), dan Penguatan kapasitas industri nasional melalui TKDN,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.

Dia katakan, jika proposal awal KKKS untuk lifting minyak sebesar 699,8 ribu BOPD, maka kesepakatan bersama antara SKK Migas dan KKKS pada dokumen WP&B dapat ditingkatkan menjadi 729,5 ribu BOPD.

“Pada tataran pelaksanaannya, melalui berbagai langkah dalam mencapai operational excellence melalui antara lain : Filling The Gap (FTG), Production Enchancement Technology (PET), Management Work Through (MWT), Optimisasi Planned Shutdown dan lainnya, maka lifting minyak berhasil ditingkatkan pada angka 752.2 ribu BOPD,” ungkapnya.

Namun menurut Dwi, serangkaian kendala di sepanjang tahun 2019 seperti kebakaran hutan di Sumatera, dampak kondensat karena curtailment gas, revisi Amdal EMCL, kecelakaan di lapangan YY menjadikan pada akhir tahun 2019 lifting minyak bertengger pada angka 746 ribu BOPD.

Dia menambahkan, Capaian ini diatas target WP& B sebesar 729,5 ribu BOPD atau sebesar 102,3%. Adapun jika dibandingkan dengan target lifting minyak pada APBN 2019 yang sebesar 775 ribu BOPD, maka lifting 2019 mencapai 96,3% dari target.

“SKK Migas dan KKKS telah bekerja keras, ditengah tantangan decline rate yang secara alamiah mencapai 20% per tahun, serta capaian lifting minyak 2019 yang 102,3% diatas target WP&B menunjukkan effort maksimal dari seluruh pelaku usaha hulu migas,” kata Kepala SKK Migas.

“Adapun jika dibandingkan dengan RUEN yang pada tahun 2019 diprediksi lifting minyak berada di angka 590 ribu BOPD, maka capaian 746 ribu BOPD menunjukkan hasil yang membanggakan atas upaya kerja keras yang dilakukan oleh SKK Migas dan KKKS,” lanjut Dwi Soetjipto

Terkait gas, Kepala SKK Migas menjelaskan, realisasi lifting tahun 2019 mencapai 5,934 MMSCFD atau 99,9% dibandingkan dalam target WP&B yang sebesar 5,937 MMSCFD. Adapun untuk target APBN 2019 ditetapkan sebesar 7.000 MMSCFD.

Kepala SKK Migas menambahkan, Kinerja lifting gas di 2019 pada awalnya sempat mencapai angka 6,002 MMSCD. Capaian ini diperoleh setelah SKK Migas dan KKKS melakukan berbagai terobosan dan inovasi melalui kegiatan antara lain Filling The Gap (FTG), Production Enchancement Techonology (PET), Management, Optimisasi Planned Shutdown dan lainnya.

“Namun, adanya curtailment gas 60,8 MMSCFD seperti yang terjadi di JOB PMTS, Pertamina EP dan ENI. Kemudian kejadian H2S Spike EMCL dan accident di lapangan YY memberikan penurunan sebesar 7,2 MMSCFD,” jelasnya.

Meskipun kinerja gas kurang menggembirakan, secara keseluruhan lifting Migas di tahun 2019 mencapai 1,806 MBOEPD atau 101,1% diatas target WP&B sebesar 1,790 MBOEPD, meskipun masih dibawah target APBN sebesar 2,025 MBOEPD.

Mengakhiri pembicaraan, Dwi Soetjipto mengharapkan, untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi pendapatan negara, SKK Migas harus terus melakukan efisiensi dan mendorong KKKS untuk dapat menerapkan praktek opersional terbaik.

Upaya menciptakan tata kelola organisasi yang baik, SKK Migas telah menerapkan berbagai sistem manajemen berstandar internasional seperti ISO 9001:2015 tentang manajemen mutu dan ISO 37001:2016 tentang sistem manajemen untuk membantu organisasi mencegah mendeteksi dan menangani penyuapan.

“Telah beroperasinya integrated operation center (IOC) per 1 Januari 2020 semakin menambah optimisme, kinerja ekselen ditahun 2019 dapat ditingkatkan di tahun 2020,” pungkas Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto. (Amhar)

Continue Reading

Trending