Connect with us

Nasional

RAKYAT DUKUNG TNI HADAPI KONFLIK NATUNA

Published

on

Jakarta, Senen 6 Desember 2020

Oleh : Wahyu A. Permana*
Pengamat Sosial dan Pertahanan

JanoerKoening, Jakarta – Konflik Natuna antara Indonesia dan RRC semakin meningkat akibat manuver kapal coast guard yang memback up kapal nelayan Tiongkok. Hal ini langsung disikapi oleh TNI dengan menghadirkan kapal perang plus pesawat Boing untuk mengawasi dan mengusir kapal RRC tersebut.

“Kehadiran kapal coast guard dan kapal nelayan RRC di natuna yang termasuk wilayah ZEE jelas merupakan pelanggaran kedaulatan NKRI,” ungkap Wahyu A. Permana, Pengamat Sosial dan Pertahanan dalam tulisannya, pada Senen 6 Desember 2020.

Ia menegaskan! “Langkah TNI mengirimkan armada tempur harus diapresiasi dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia.”

Manuver RRC di Laut China Selatan di wilayah ZEE secara nyata telah melanggar ketentuan internasional Konvensi Hukum PBB UNCLOS. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia sempat memprotes tindakan itu lewat pemanggilan Duta Besar Cina untuk Indonesia, Senin (30/12/2019).

Sikap tegas juga disampaikan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD bahwa Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan China untuk kasus Natuna. Bahkan, Mahfud mengatakan pemerintah akan memperkuat kapal patrol untuk menghalau kapal-kapal ikan di wilayah tersebut.

Mahfud mengungkapkan sebelumnya China juga pernah memiliki konflik dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan di Laut Cina Selatan yang telah diakui oleh Southern Chinese Sea (SCS) Tribunal Tahun 2016.

*Arogansi RRC*

Namun, amat disayangkan pihak RRC malah bersikukuh bahwa mereka tidak melanggar Konvensi Hukum PBB UNCLOS. Pasalnya menurut mereka, para nelayan RRC mencari ikan di wilayah Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus sebagai wilayah historis Laut Cina Selatan seluas 2 juta kilometer persegi.

Namun anehnya 90 persen di wilayah yang mereka klaim sebagai hak maritimnya, melanggar batas-batas wilayah negara lain. Selain itu wilayah tersebut berjarak hingga 2.000 km dari Cina daratan. Hal ini jelas melanggar kedaulatan negara-negara lain dan wujud arogansi RRC sebagai negara adidaya.

Manuver RRC di wilayah Natuna bukanlah untuk kali pertama. Pertama, Pada Maret 2016, Indonesia berencana menangkap kapal ikan illegal China yang masuk wilayah perairan Natuna. Namun, hal tersebut malah dihalang-halangi oleh kapal Coast Guard China yang sengaja menabrak KM Kway Fey 10078.

Kedua, Pada Juli 2017, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru. Peta baru tersebut menitikberatkan pada perbatasan laut Indonesia dengan negara lainnya. Nama Laut China Selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara.

Kebijakan pemerintah Republik Indinesia direspon negative oleh pemerintah China dengan mengatakan penyebutan nama tersebut tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan standar internasional.

*Sikap Tegas TNI*

Konflik Natuna jelas merupakan ancaman kedaulatan negara dan bangsa Indonesia. TNI langsung mengambil kebijakan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan di wilayah tersebut dengan mengirimkan personil dan peralatan tempur.

Sikap tegas TNI ini sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan tidak ada kompromi berkaitan dengan kedaulatan negara.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto segera menugaskan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono menyebut operasi siap tempur kali ini melibatkan Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan armada lima KRI, satu pesawat intai maritim, dan satu pesawat Boeing TNI AU.

TNI juga menghimbau kepada para nelayan untuk tidak takut melaut di wilayah Natuna. Justru diharapkan nelayan Indonesia mendominasi wilayah tersebut agar terlihat aktivitasnya oleh negara lain.

TNI akan melindungi para nelayan Indonesia apabila ada gangguan dari pihak nelayan negara lain. Bahkan, harapannya para nelayan bisa menjadi mata dan telinga TNI dan langsung berkoordinasi apabila ada kapal asing yang beroperasi di wilayah Natuna.

Sikap tegas TNI ini harus mendapat apresiasi dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. TNI telah menegaskan bahwa kedaulatan wilayah adalah harga mati dan tidak bisa ditawar dengan apapun.

Bahkan TNI telah mempersiapkan personil terbaiknya apabila harus berhadapan langsung dengan militer dari negara manapun yang ingin melakukan intervensi terhadap kedaulatan wilayah Indonesia.

Sikap TNI ini harus didukung oleh seluruh elemen bangsa termasuk para tokoh nasional yang memiliki posisi penting baik di pemerintahan maupun di lembaga legislatif. Jangan sampai ada satu orangpun yang memiliki sikap lemah dan tidak tegas terhadap ancaman kedaulatan wilayah dan kedaulatan bangsa.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus membuktikan keteguhan sikapnya dalam membela harkat dan martabat bangsa dengan mempertahankan setiap jengkal wilayah dari ancaman musuh. Kedaulatan Wilayah NKRI HARGA MATI !!!

Continue Reading

Nasional

#temanKIP Akan Bersinergi Dengan Perguruan Tinggi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Staf Khusus Presiden Aminuddin Ma’ruf berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menginisiasi sebuah program.

Adanya sebuah program yang bertujuan untuk membantu dan mendampingi proses penerimaan manfaat dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah), yang diberi nama ‘Teman KIP’.

Berkaitan dengan hal tersebut guna ditindaklanjuti, maka Teman KIP diluncurkan pada hari ini Senin, 3 Agustus 2020, di Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung D Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta.

“Untuk meningkatkan akses, keadilan, dan pemerataan kualitas pendidikan, pada tahun 2020 ini Pemerintah meluncurkan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah),” ungkap Aminuddin Ma’ruf, Stafsus Presiden RI dalam jumpa persnya, (3/8).

Hal ini sebelumnya dipertegas pada Rapat Terbatas (12/11/2019) bahwa Presiden Joko Widodo meminta menteri terkait mengimplementasikan penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah agar tepat sasaran.

Lebih lanjut Aminuddin menjelaskan, KIP Kuliah dibuat dengan skema arah kebijakan baru. KIP Kuliah akan memberikan dana bantuan UKT kepada 410.000 mahasiswa, dana KIP Kuliah 2020 kepada 200.000 mahasiswa baru dan dana bidik misi on going

“Adapun afirmasi PT kepada 267.000 mahasiswa dengan total anggaran 4.1 Triliun Rupiah yang berasal dari APBN 2020,” terangnya.

Sebagai Staf Khusus Presiden gugus urusan kelompok strategis, salah satunya adalah kelompok Mahasiswa, saya perlu berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia

“Yang mana keduanya membawahi berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Maka, terkait implementasi KlP-Kuliah ini, bersama-sama menginisiasi program #temanKlP upaya memastikan misi Presiden tepat sasaran,” ujar Aminuddin.

Oleh sebab itu, terkait hal tersebut kami menegaskan :

1. #temanKlP adalah sebuah kerja sosial bersifat kerelawanan untuk memastikan manfaat KlP-Kuliah sampai pada mereka yang berhak. Sebagai langkah afirmasi pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh rakyat indonesia

2. #TemanKlP ingin memastikan informasi KlP-Kuliah terbuka, mudah diakses dan tepat sasaran.

3. #temanKlP akan mendelegasikan kordinator disetiap kampus dari unsur mahasiswa untuk membantu memberikan informasi, pendampingan dan pengaduan KlP-Kuliah.

4. #temanKlP juga akan bersinergi dengan Rektorat Perguruan Tinggi Penyelenggara KIP Kuliah.

5. Akhir kata, #temanKlP merupakan perwujudan pengawalan pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan diterima kepada mereka yang membutuhkan. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Selamatkan Bangsa, Din Samsuddin Deklarasi Membentuk KAMI

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Puluhan Tokoh Nasional berkumpul membentuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan menggelar deklarasi di RM. Gudeg Kendil Mas, Jl. Raya Fatmawati No. 76, Jakarta Selatan, pada Minggu (2/8/2020).

Acara deklarasi ini dihadiri sejumlah tokoh nasional berpengaruh dan dikenal kritis dari berbagai perwakilan masyarakat yang peduli akan masa depan negara dan bangsa Indonesia, untuk bangkit dari keterpurukan

Sejumlah tokoh nasional yang hadir memiliki bidang kepakaran yang berbeda-beda seperti dibidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, agama, militer, hingga filsafat dan juga hadir akademisi

Para tokoh dan aktivis yang hadir dalam acara itu antara lain, yakni : Din Syamsudin, Abdullah Hehamahua, Rocky Gerung, MS Ka’ban, M Said Didu, Refly Harun, Syahganda Nainggolan, Prof Anthony Kurniawan, Rohmat Wahab, Edy Mulyadi juga Ahmad Yani

Selain itu, nampak pula hadir Adhie M Massardi, Moh. Jumhur Hidayat, Ichsanudin Noorsy, Hatta Taliwang, Marwan Batubara, Edwin Sukowati, Joko Abdurrahman, Habib Muhsin Al Atas, Tamsil Linrung, Eko Suryo Santjojo, Chusnul Mariyah, dan Sri Bintang Pamungkas.

Dalam sambutannya Din Syamsuddin katakan, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan sebuah gerakan moral seluruh elemen-elemen dan komponen bangsa lintas agama, suku, profesi, kepentingan politik yang menyatu.

“KAMI sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia, yang berarti menyelamatkan jutaan keluarga karena kepala keluarganya kini tidak bisa lagi bekerja karena kena PHK,” ujar Din.

Menurutnya, menyelamatkan Indonesia adalah menyelamatkan dari oligarkhi, kleptokrasi, korupsi, dan politik dinasti.

“Jadi, gerakan menyelamatkan Indonesia adalah gerakan amar ma’ruf nahi munkar yang harus dilakukan setiap umat. Sebab, perjuangan menyelamatkan berat karena lingkaran setan yang membuat tidak tahu dari mana memulainya.

Ahmad Yani mengatakan, saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia semakin mengalami keterpurukan.

Bahkan, pemerintah disebutnya sudah tak menjalankan tugas seperti seharusnya dan menjadi penyelewengan dari dasar-dasar negara.

“Oleh karna itu, hadirnya ‘KAMI’ ini berpangkal dari penyelewangan terhadap cita-cita dan arah dari kemerdekaan dan proklamasi kita sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD,” ujar Yani

Yani mengklaim koalisi ini sudah didukung berbagai kalangan yang tersebar di berbagai daerah. Terhitung sudah ada 150 tokoh yang akan ikut bersama pihaknya mengkritisi tindakan pemerintah.

Dari awal ini yang sudah bersedia ikut ada sekitar 150 lebih dan terus menerus menyatakan dukungan. Tidak hanya di Jakarta tapi juga di seluruh Indonesia,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Noor Supit : Jadikan SOKSI Kekuatan Utama Kemenangan Golkar

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Telah terpilih Ahmadi Noor Supit secara musyawarah mufakat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) dalam Munas XI di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (25/7/2020).

Noor Supit mengungkapkan bersama Keluarga Besar SOKSI akan terus menjaga Doktrin Karya Kekaryaan dan jati diri Karyawanisme sebagai landasan perjuangan organisasi yang didirikan oleh Suhardiman ini

“SOKSI juga akan berkomitmen terus memantapkan konsolidasi organisasi dari tingkat pusat sampai daerah untuk menyongsong kemenangan Partai Golkar di Pemilu tahun 2024,” tambahnya.

Noor Supit mengatakan, Kemenangan Partai Golkar di Pileg dan Pilpres 2024 menjadi komitmen SOKSI ke depan. Untuk itu, kami akan terus meyakinkan rakyat bahwa Golkar adalah pilihan terbaik untuk mensejahterakan rakyat.

“Kemenangan Golkar adalah menjadi kebutuhan rakyat karena hingga saat sekarang pun rakyat belum memperoleh hak untuk sejahtera,” pungkas Noor Supit kepada pers usai pidato kemenangannya di Hotel Sultan, Sabtu (25/7/2020)

Secara tegas SOKSI, kata Supit juga meminta kesediaan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, untuk dicalonkan sebagai Calon Presiden RI masa bakti 2024-2029.

Politisi senior Partai Golkar yang telah beberapa periode mengabdikan dirinya sebagai legislator ini merupakan kader murni SOKSI yang merintis karir politiknya dari bawah.

Mulai bukan siapa-siapa, kini Noor Supit berhasil membuktikan achievementnya mendapat kepercayaan memimpin organisasi yang memiliki sejarah panjang melawan komunisme di republik ini.

Supit pun bertekad membawa SOKSI, sebagai organisasi yang besar dan kuat dalam memunculkan gagasan dan pemikiran yang kritis juga solutif bagi perjalanan sejarah perpolitikan bangsa.

Ketua Umum SOKSI ini akan mengajak seluruh elemen Golkar untuk bersama-sama mewujudkan harapan seluruh kader menjadikan Partai Golkar sebagai Pemenang Pertama dalam konstentasi Pemilu yad.

Noor Supit tegaskan, SOKSI harus bisa menyiapkan dan memberikan kader pilihan terbaik untuk menjadi pemimpin bangsa ke depan. Untuk itu SOKSI harus kembali melakukan kaderisasi kepemimpinan.

“SOKSI tidak kenal kader lompat sana lompat sini, kita sebagai organisasi selalu kenal siapa yang memimpin dan calon-calon Pemimpin SOKSI masa depan,” tegasnya.

Supit menegaskan di bawah komandonya SOKSI juga tetap konsisten dalam menjaga tegak dan utuhnya Pancasila berdasarkan pada sejarah pendirian Ormas SOKSI sejak 20 Mei 1960.

“Posisi SOKSI sebagai benteng Pancasila, akan terus menangkal komunisme dan paham, ajaran atau aliran lain yang bertentangan dengan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia, Pancasila dan UUD 1946 adalah harga mati bagi NKRI,” ucap Supit.

Anggota DPR-RI Fraksi Partai Golkar (1992-2019) ini juga bertekad menjadikan SOKSI sebagai Ormas yang besar dan kuat.

“Ormas yang menonjolkan pemikiran-pemikiran kritis solutif, dengan melakukan rebranding total dan konsolidasi secara menyeluruh dari pusat sampai ke daerah agar kiprah nyata SOKSI terus mewarnai perjalanan negeri ini,” ujar Supit.

Selain itu, kata Supit, dalam penanganan pandemi Covid-19, SOKSI juga mendorong pemerintah agar lebih serius dan komprehensif dalam mengantisipasi krisis ekonomi sebagai dampak terbesar, selain tentunya aspek kesehatan dan sosial budaya yang tidak bisa diabaikan.

“Agar pandemi ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan nasionalisme, menumbuhkan semangat dan tantangan baru dalam meningkatkan kreativitas, inovasi dan soliditas anak bangsa dengan tetap menjaga jati diri dan nilai-nilai luhur Pancasila,” tuturnya.

Salah satu Kino Golkar ini telah merampungkan agenda penting organisasi yakni Rapimnas III dan Munas XI SOKSI Tahun 2020 yang dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Airlangga juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang baru saja ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Turut hadir pula Ketua MPR RI yang sekaligus Wakil Ketua Umum SOKSI, Bambang Soesatyo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Dewan Pembina SOKSI, Aburizal Bakrie. Ketua Dewan Kehormatan Golkar, Akbar Tandjung.

Hadir juga anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, yang juga Kader SOKSI diantaranya, AA Bagus Adhi Mahendra Putra (Ketua OC), Mukhamad Misbakhun (Bendahara Munas), Robert Kardinal, Dewi Asmara, Putri Komarudin.

Selain itu hadir juga para Sesepuh atau Senior SOKSI yakni: Oetojo Oesman, Bomer Pasaribu, Thomas Suyatno, Agustin Syarwan Hamid, Iris Indira dll. Tampak pula, Ketum AMPG Ilham Permana beserta jajaran Pimpinan Pusat Partai Golkar.

Ketua Penyelenggara Munas XI adalah Agun Gunanjar Sudarsa, kader SOKSI yang juga Legislator DPR RI beberapa periode. sedangkan Lawrence Siburian yang sebelumnya pernah menghimpun diri dalam Presidium SOKSI didaulat sebagai Wakil Ketua SC dan Pimpinan Sidang Munas XI SOKSI.

SOKSI didirikan pada 20 Mei 1960 oleh Mayjen (Purn) Prof. Dr. Suhardiman dengan tujuan menjaga utuh dan tegaknya NKRI dari rongrongan Komunisme maupun ajaran atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam Munas XI SOKSI ini juga telah terpilih pula Bobby Soehardiman sebagai Ketua Dewan Pembina, Oetojo Oesman sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Thomas Suyatno sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, Bomer Pasaribu sebagai Ketua Dewan Pakar SOKSI.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB) menghadiri Pembukaan Rapimnas III dan Munas XI SOKSI dengan memberi pengarahan dan motivasi kepada peserta yang dihadiri oleh 30 Dewan Pimpinan Daerah SOKSI dari seluruh Indonesia dan unsur peserta lainnya.

Dalam sambutannya ARB minta SOKSI terus memberikan perhatian berupa peningkatan kualitas bagi karyawan, pekerja dan buruh.

“Saya menyarankan kepada Ketua Umum SOKSI terpilih untuk bisa melaksanakan pendidikan mendalam bagi karyawan Indonesia,” ujarnya.

ARB juga mengajak SOKSI memberikan kontribusi riil bagi bangsa dan negara dalam program-program kerjanya yang diakui banyak memberikan manfaat besar untuk rakyat.

“Munas SOKSI jangan hanya memilih Ketua Umum tapi juga harus menyusun program-program kongkrit sebagai kontribusi SOKSI pada bangsa dan negara,” tutur ARB yang juga pernah menjadi Ketum Partai Golkar ini.

Dina Hidayana, selaku Sekretaris Penyelenggara, mengapresiasi peserta Munas yang telah mewujudkan proses demokrasi sebagaimana pengejawantahan Pancasila dengan sangat tertib.

“Dalam suasana kekeluargaan yang berlangsung selama Munas XI SOKSI Tahun 2020 ini dan optimis bahwa SOKSI bersama anak yang didirikannya, yakni Partai GOLKAR akan tumbuh kuat bersama,” tambahnya.

Dina Hidayana yang juga merupakan Staf Ahli MPR RI ini juga menegaskan, bahwa kepemimpinan yang kuat dengan Soliditas, Kepercayaan, Visi yang sama, Sistem yang tepat dan Kualitas Kader sebagai Kata kuncinya. (Amhar)

Continue Reading

Trending