Connect with us

Nasional

RAKYAT DUKUNG TNI HADAPI KONFLIK NATUNA

Published

on

Jakarta, Senen 6 Desember 2020

Oleh : Wahyu A. Permana*
Pengamat Sosial dan Pertahanan

JanoerKoening, Jakarta – Konflik Natuna antara Indonesia dan RRC semakin meningkat akibat manuver kapal coast guard yang memback up kapal nelayan Tiongkok. Hal ini langsung disikapi oleh TNI dengan menghadirkan kapal perang plus pesawat Boing untuk mengawasi dan mengusir kapal RRC tersebut.

“Kehadiran kapal coast guard dan kapal nelayan RRC di natuna yang termasuk wilayah ZEE jelas merupakan pelanggaran kedaulatan NKRI,” ungkap Wahyu A. Permana, Pengamat Sosial dan Pertahanan dalam tulisannya, pada Senen 6 Desember 2020.

Ia menegaskan! “Langkah TNI mengirimkan armada tempur harus diapresiasi dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia.”

Manuver RRC di Laut China Selatan di wilayah ZEE secara nyata telah melanggar ketentuan internasional Konvensi Hukum PBB UNCLOS. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia sempat memprotes tindakan itu lewat pemanggilan Duta Besar Cina untuk Indonesia, Senin (30/12/2019).

Sikap tegas juga disampaikan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD bahwa Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan China untuk kasus Natuna. Bahkan, Mahfud mengatakan pemerintah akan memperkuat kapal patrol untuk menghalau kapal-kapal ikan di wilayah tersebut.

Mahfud mengungkapkan sebelumnya China juga pernah memiliki konflik dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan di Laut Cina Selatan yang telah diakui oleh Southern Chinese Sea (SCS) Tribunal Tahun 2016.

*Arogansi RRC*

Namun, amat disayangkan pihak RRC malah bersikukuh bahwa mereka tidak melanggar Konvensi Hukum PBB UNCLOS. Pasalnya menurut mereka, para nelayan RRC mencari ikan di wilayah Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus sebagai wilayah historis Laut Cina Selatan seluas 2 juta kilometer persegi.

Namun anehnya 90 persen di wilayah yang mereka klaim sebagai hak maritimnya, melanggar batas-batas wilayah negara lain. Selain itu wilayah tersebut berjarak hingga 2.000 km dari Cina daratan. Hal ini jelas melanggar kedaulatan negara-negara lain dan wujud arogansi RRC sebagai negara adidaya.

Manuver RRC di wilayah Natuna bukanlah untuk kali pertama. Pertama, Pada Maret 2016, Indonesia berencana menangkap kapal ikan illegal China yang masuk wilayah perairan Natuna. Namun, hal tersebut malah dihalang-halangi oleh kapal Coast Guard China yang sengaja menabrak KM Kway Fey 10078.

Kedua, Pada Juli 2017, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru. Peta baru tersebut menitikberatkan pada perbatasan laut Indonesia dengan negara lainnya. Nama Laut China Selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara.

Kebijakan pemerintah Republik Indinesia direspon negative oleh pemerintah China dengan mengatakan penyebutan nama tersebut tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan standar internasional.

*Sikap Tegas TNI*

Konflik Natuna jelas merupakan ancaman kedaulatan negara dan bangsa Indonesia. TNI langsung mengambil kebijakan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan di wilayah tersebut dengan mengirimkan personil dan peralatan tempur.

Sikap tegas TNI ini sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan tidak ada kompromi berkaitan dengan kedaulatan negara.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto segera menugaskan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono menyebut operasi siap tempur kali ini melibatkan Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan armada lima KRI, satu pesawat intai maritim, dan satu pesawat Boeing TNI AU.

TNI juga menghimbau kepada para nelayan untuk tidak takut melaut di wilayah Natuna. Justru diharapkan nelayan Indonesia mendominasi wilayah tersebut agar terlihat aktivitasnya oleh negara lain.

TNI akan melindungi para nelayan Indonesia apabila ada gangguan dari pihak nelayan negara lain. Bahkan, harapannya para nelayan bisa menjadi mata dan telinga TNI dan langsung berkoordinasi apabila ada kapal asing yang beroperasi di wilayah Natuna.

Sikap tegas TNI ini harus mendapat apresiasi dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. TNI telah menegaskan bahwa kedaulatan wilayah adalah harga mati dan tidak bisa ditawar dengan apapun.

Bahkan TNI telah mempersiapkan personil terbaiknya apabila harus berhadapan langsung dengan militer dari negara manapun yang ingin melakukan intervensi terhadap kedaulatan wilayah Indonesia.

Sikap TNI ini harus didukung oleh seluruh elemen bangsa termasuk para tokoh nasional yang memiliki posisi penting baik di pemerintahan maupun di lembaga legislatif. Jangan sampai ada satu orangpun yang memiliki sikap lemah dan tidak tegas terhadap ancaman kedaulatan wilayah dan kedaulatan bangsa.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus membuktikan keteguhan sikapnya dalam membela harkat dan martabat bangsa dengan mempertahankan setiap jengkal wilayah dari ancaman musuh. Kedaulatan Wilayah NKRI HARGA MATI !!!

Continue Reading

Nasional

Gelar Rakernas, HIPO Internasional Bahas Program Kerja Organisasi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Online Internasional (HIPO) menggelar Rapat Kerja Nasional I (Rakernas), Executive Gathering Dan Milad I HIPO Internasional, bertempat di Grand Ballroom, JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Sabtu-Minggu, 18-19 Januari 2020

HIPO Internasional, merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang berbasis anggota yang didirikan dan dibentuk secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, dan kegiatan.

Adapun tujuan HIPO adalah untuk berpartisipasi dalam pembangunan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi tercapainya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila.

HIPO lnternasional didirikan pada tanggal 22 Desember 2018 di Jakarta. Hukum pembentukannya berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang.

Ekky Noviar, S.SOS, MM Sekretaris Jenderal HIPO Internasional kepada media menjelaskan, HIPO hadir sepenuhnya untuk mencapai tujuan-tujuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, kemanusiaan, hukum dan pendidikan dalam rangka mendukung pembangunan Indonesia yang berperikemanusiaan, berkeadilan sosial dan berkemakmuran.

“Untuk mencapai visi dan misi organisasi, HIPO memiliki 5 Pilar, yaitu : Mensejahterakan, Memanusiakan, Mendampingi, Mencerdaskan dan Membahagiakan,” terang Ekky pada Minggu (19/1/2020).

Lebih lanjut Ekky Noviar mengungkapkan, Satu tahun sudah, HIPO Internasional berdiri dan sudah banyak kegiatan dan program kerja yang sudah dijalankan.

“Kini, HIPO Internasional sudah memiliki kepengurusan di 34 DPD di tingkat Provinsi dan sudah memikiki ratusan kepengurusan daerah di tingkat Kabupaten/Kota hingga tingkat Kelurahan/Desa. Keanggotaanya kini sudah lebih dari 200 ribu anggota di seluruh Indonesia,” urainya.

Memasuki tahun kedua, HIPO Internasional menggelar Rakernas ke l, Executive Gathering dan perayaan MILAD I yang menghadirkan pengurus DPD 34 Provinsi untuk membahas dan menetapkan program kerja sekaligus peraturan organisasi.

Executive Gathering merupakan penghargaan yang diberikan kepada Anggota yang sudah memiliki peringkat Pratama 1. Serta Milad merupakan perayaan dan tasyakuran hari jadi Organisasi HIPO Internasional. Dalam event ini, juga diadakan EXPO UMKM HIPO yang menampilkan produk-produk UMKM unggulan yang dimiliki Anggota yang berasal dari 34 Provinsi.

Ekky menambahkan, salah satu tujuan HIPO Internasional untuk menghasilkan pelayanan kepada anggota serta untuk mewujudkan salah satu pilar yaitu mensejahterakan, maka telah mendirikan 15 perseroan terbatas di bawah 2 (dua) holding bisnis yaitu PT. HIPO Bisnis Manajemen (HBM) dan PT. lndustri Terpadu Karya Indonesia (PT. ITKI).

Dia berharap, HIPO Internasional ke depannya akan terus menyelenggarakan sistem dan mekanisme informasi tentang penyelenggaraan dan kegiatan organisasi dan pelayanan yang lebih baik untuk kesejahteraan anggotanya.

“Di samping itu, HIPO Internasional akan terus meningkatkan program pendidikan, latihan dan pengembangan secara terus menerus yang berupa pembinaan sdm, teknis maupun pembentukan karakter dan jatidiri organisasi serta anggotanya,” tutup Ekky Noviar. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Melantik IABIE, Bimo Sebut “Walk The Talk”

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum IABIE Bimo Sasongko BSAE, MSEIE, MBA, melantik sejumlah Pengurus Pusat IABIE 2019 – 2024. Pelantikan ini berlangsung di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Imam Bonjol No. 1 Jakarta Pusat, pada Sabtu 18 Desember 2020.

Dalam sambutannya Bimo mengungkapkan, pada kesempatan pelantikan kepengurusan IABIE periode 2020-2024 yang bertempat di
Gedung yang sangat bersejarah ini, yakni Gedung/Museum perumusan naskah proklamasi kemerdekaan RI, mengingatkan Kita semua akan rangkaian sejarah penting bangsa.

Bimo mengawali sambutan dengan kalimat kunci : ‘Walk The Talk’ karna keseluruh progran dan kegiatan Ikatan Alumni program Habibie (IABIE) merupakan akar dari kerja detail dan merupakan manifes karya nyata berupa solusi kebangsaan.

“Oleh sebab itu kata sambutan ini saya awali dengan kalimat filosofis “Walk The Talk” untuk menekankan satunya kata dengan perbuatan inovatif,” jelas Bimo, Sabtu (18/1/2020) di Jakarta.

Menurutnya, IABIE harus memikiki keyakinan dan premis yang kokoh bahwa bangsa Indonesia mampu menuju negeri harapan sesuai dengan cita-cita dalam pembukaan UUD 1945 dengan waktu yang relatif cepat jika pengembamgan SDM bangsa ini dilakukan secara tepat.

Terkait Organisasi Bimo menjelaskan, lkatan Alumni Program Habibie (IABIE) adalah suatu organisasi yang terbentuk untuk mewadah sinergi, integrasi dan sinkronisasi antar anggota lkatan Alumni Program Habibie dalam berbagai bidang.

“Bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan Organisasi, maka diperlukan penetapan Kepengurusan IABIE Periode 2019-2024,” pungkasnya.

Lebih lanjut Bimo menguraikan, bahwa Penetapan Kepengurusan IABIE Periode 2019-2024 perlu disahkan dalam surat keputusan berdasarkan Anggaran Dasar lkatan Alumni Program Habibie (IABIE).

Pengangkatan Kepengurusan PP Ikatan Alumni Program Habibie tahun 2019-2024, dengan Ketua Umum Bimo Sasongko BSAE, MSEIE, MBA, dan Sekjen Dr. Ir Kuntjoro Pilar di, M.Sc. yang langsung melantik Pengurus PP Ikatan Alumni Program Habibie periode 2019-2024 serta Menyatakan secara sah dan resmi.

Lalu dilanjutkan dengan Ikrar Pengurus Pusat Ikatan Alumni Program Habibie IABIE periode 2019-2024 selanjutnya dibagikan Surat Keputusan kepada para Pengurus Pusat Ikatan Alumni Program Habibie Periode 2019-2024.

Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan para Pengurus Pusat disaksikan Ketua Umum, serta dilanjutkan penyerahan Pataka dari ketua Dewan Penasehat Prof. Wardiman Djojohadikusumo kepada Ketua Umum IABIE.

Hadir dalam acara ini, selain Pengurus yang dilantik, beberapa tokoh yakni: Wardiman mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Presiden PKS, Sohibul imam, Rieke Dyah Pitaloka, Anggota DPR RI dari PDI-P dan Nurmahmudi Ismail mantan walikota Depok. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Kinerja 2019 Meningkat, SKK Migas Lampaui 5 Target

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Capean kinerja hulu migas 2019 mencatatkan sejumlah torehan positif ditengah tantangan dan berbagai kendala yang terjadi disepanjang tahun 2019. Demikian Konferensi Pers yang di Gelar Departemen Komunikasi SKK Migas, di Gd City Plaza, Jajarta, pada Kamis, 9 Januari 2020.

Disebutkan bahwa target APBN yang dipatok tinggi jauh diatas usulan dari KKKS serta kemampuan teknis yang tertuang dalam Work, Program & Budget (WP&B) menjadi pelecut semangat seluruh insan hulu migas untuk melakukan kerja yang terbaik di tahun 2019 guna mencapai target tersebut.

Melalui koordinasi yang intens dan peran aktif SKK Migas yang mendorong KKKS untuk senantiasa melakukan continual improvement, best practice serta berbagai forum yang menjadi ajang meningkatkan kompetensi, sharing knowledge telah mampu mendorong KKKS untuk merevisi target produksi migas menuju kemampuan produksi maksimum yang dapat dilakukan.

“Patut kita syukuri, ditengah tantangan hulu migas di tahun 2019 dan semakin kompetitifnya sektor hulu migas, sektor ini mampu mencatatkan kinerja yang membanggakan pada 5 aspek yakni: lifting, Realisasi cost recovery, Ralisasi investasi hulu migas, Reserve replacement ratio (RRR), dan Penguatan kapasitas industri nasional melalui TKDN,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.

Dia katakan, jika proposal awal KKKS untuk lifting minyak sebesar 699,8 ribu BOPD, maka kesepakatan bersama antara SKK Migas dan KKKS pada dokumen WP&B dapat ditingkatkan menjadi 729,5 ribu BOPD.

“Pada tataran pelaksanaannya, melalui berbagai langkah dalam mencapai operational excellence melalui antara lain : Filling The Gap (FTG), Production Enchancement Technology (PET), Management Work Through (MWT), Optimisasi Planned Shutdown dan lainnya, maka lifting minyak berhasil ditingkatkan pada angka 752.2 ribu BOPD,” ungkapnya.

Namun menurut Dwi, serangkaian kendala di sepanjang tahun 2019 seperti kebakaran hutan di Sumatera, dampak kondensat karena curtailment gas, revisi Amdal EMCL, kecelakaan di lapangan YY menjadikan pada akhir tahun 2019 lifting minyak bertengger pada angka 746 ribu BOPD.

Dia menambahkan, Capaian ini diatas target WP& B sebesar 729,5 ribu BOPD atau sebesar 102,3%. Adapun jika dibandingkan dengan target lifting minyak pada APBN 2019 yang sebesar 775 ribu BOPD, maka lifting 2019 mencapai 96,3% dari target.

“SKK Migas dan KKKS telah bekerja keras, ditengah tantangan decline rate yang secara alamiah mencapai 20% per tahun, serta capaian lifting minyak 2019 yang 102,3% diatas target WP&B menunjukkan effort maksimal dari seluruh pelaku usaha hulu migas,” kata Kepala SKK Migas.

“Adapun jika dibandingkan dengan RUEN yang pada tahun 2019 diprediksi lifting minyak berada di angka 590 ribu BOPD, maka capaian 746 ribu BOPD menunjukkan hasil yang membanggakan atas upaya kerja keras yang dilakukan oleh SKK Migas dan KKKS,” lanjut Dwi Soetjipto

Terkait gas, Kepala SKK Migas menjelaskan, realisasi lifting tahun 2019 mencapai 5,934 MMSCFD atau 99,9% dibandingkan dalam target WP&B yang sebesar 5,937 MMSCFD. Adapun untuk target APBN 2019 ditetapkan sebesar 7.000 MMSCFD.

Kepala SKK Migas menambahkan, Kinerja lifting gas di 2019 pada awalnya sempat mencapai angka 6,002 MMSCD. Capaian ini diperoleh setelah SKK Migas dan KKKS melakukan berbagai terobosan dan inovasi melalui kegiatan antara lain Filling The Gap (FTG), Production Enchancement Techonology (PET), Management, Optimisasi Planned Shutdown dan lainnya.

“Namun, adanya curtailment gas 60,8 MMSCFD seperti yang terjadi di JOB PMTS, Pertamina EP dan ENI. Kemudian kejadian H2S Spike EMCL dan accident di lapangan YY memberikan penurunan sebesar 7,2 MMSCFD,” jelasnya.

Meskipun kinerja gas kurang menggembirakan, secara keseluruhan lifting Migas di tahun 2019 mencapai 1,806 MBOEPD atau 101,1% diatas target WP&B sebesar 1,790 MBOEPD, meskipun masih dibawah target APBN sebesar 2,025 MBOEPD.

Mengakhiri pembicaraan, Dwi Soetjipto mengharapkan, untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi pendapatan negara, SKK Migas harus terus melakukan efisiensi dan mendorong KKKS untuk dapat menerapkan praktek opersional terbaik.

Upaya menciptakan tata kelola organisasi yang baik, SKK Migas telah menerapkan berbagai sistem manajemen berstandar internasional seperti ISO 9001:2015 tentang manajemen mutu dan ISO 37001:2016 tentang sistem manajemen untuk membantu organisasi mencegah mendeteksi dan menangani penyuapan.

“Telah beroperasinya integrated operation center (IOC) per 1 Januari 2020 semakin menambah optimisme, kinerja ekselen ditahun 2019 dapat ditingkatkan di tahun 2020,” pungkas Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto. (Amhar)

Continue Reading

Trending