Connect with us

Nasional

RAKYAT DUKUNG TNI HADAPI KONFLIK NATUNA

Published

on

Jakarta, Senen 6 Desember 2020

Oleh : Wahyu A. Permana*
Pengamat Sosial dan Pertahanan

JanoerKoening, Jakarta – Konflik Natuna antara Indonesia dan RRC semakin meningkat akibat manuver kapal coast guard yang memback up kapal nelayan Tiongkok. Hal ini langsung disikapi oleh TNI dengan menghadirkan kapal perang plus pesawat Boing untuk mengawasi dan mengusir kapal RRC tersebut.

“Kehadiran kapal coast guard dan kapal nelayan RRC di natuna yang termasuk wilayah ZEE jelas merupakan pelanggaran kedaulatan NKRI,” ungkap Wahyu A. Permana, Pengamat Sosial dan Pertahanan dalam tulisannya, pada Senen 6 Desember 2020.

Ia menegaskan! “Langkah TNI mengirimkan armada tempur harus diapresiasi dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia.”

Manuver RRC di Laut China Selatan di wilayah ZEE secara nyata telah melanggar ketentuan internasional Konvensi Hukum PBB UNCLOS. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia sempat memprotes tindakan itu lewat pemanggilan Duta Besar Cina untuk Indonesia, Senin (30/12/2019).

Sikap tegas juga disampaikan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD bahwa Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan China untuk kasus Natuna. Bahkan, Mahfud mengatakan pemerintah akan memperkuat kapal patrol untuk menghalau kapal-kapal ikan di wilayah tersebut.

Mahfud mengungkapkan sebelumnya China juga pernah memiliki konflik dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan di Laut Cina Selatan yang telah diakui oleh Southern Chinese Sea (SCS) Tribunal Tahun 2016.

*Arogansi RRC*

Namun, amat disayangkan pihak RRC malah bersikukuh bahwa mereka tidak melanggar Konvensi Hukum PBB UNCLOS. Pasalnya menurut mereka, para nelayan RRC mencari ikan di wilayah Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus sebagai wilayah historis Laut Cina Selatan seluas 2 juta kilometer persegi.

Namun anehnya 90 persen di wilayah yang mereka klaim sebagai hak maritimnya, melanggar batas-batas wilayah negara lain. Selain itu wilayah tersebut berjarak hingga 2.000 km dari Cina daratan. Hal ini jelas melanggar kedaulatan negara-negara lain dan wujud arogansi RRC sebagai negara adidaya.

Manuver RRC di wilayah Natuna bukanlah untuk kali pertama. Pertama, Pada Maret 2016, Indonesia berencana menangkap kapal ikan illegal China yang masuk wilayah perairan Natuna. Namun, hal tersebut malah dihalang-halangi oleh kapal Coast Guard China yang sengaja menabrak KM Kway Fey 10078.

Kedua, Pada Juli 2017, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru. Peta baru tersebut menitikberatkan pada perbatasan laut Indonesia dengan negara lainnya. Nama Laut China Selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara.

Kebijakan pemerintah Republik Indinesia direspon negative oleh pemerintah China dengan mengatakan penyebutan nama tersebut tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan standar internasional.

*Sikap Tegas TNI*

Konflik Natuna jelas merupakan ancaman kedaulatan negara dan bangsa Indonesia. TNI langsung mengambil kebijakan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan di wilayah tersebut dengan mengirimkan personil dan peralatan tempur.

Sikap tegas TNI ini sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan tidak ada kompromi berkaitan dengan kedaulatan negara.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto segera menugaskan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono menyebut operasi siap tempur kali ini melibatkan Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan armada lima KRI, satu pesawat intai maritim, dan satu pesawat Boeing TNI AU.

TNI juga menghimbau kepada para nelayan untuk tidak takut melaut di wilayah Natuna. Justru diharapkan nelayan Indonesia mendominasi wilayah tersebut agar terlihat aktivitasnya oleh negara lain.

TNI akan melindungi para nelayan Indonesia apabila ada gangguan dari pihak nelayan negara lain. Bahkan, harapannya para nelayan bisa menjadi mata dan telinga TNI dan langsung berkoordinasi apabila ada kapal asing yang beroperasi di wilayah Natuna.

Sikap tegas TNI ini harus mendapat apresiasi dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. TNI telah menegaskan bahwa kedaulatan wilayah adalah harga mati dan tidak bisa ditawar dengan apapun.

Bahkan TNI telah mempersiapkan personil terbaiknya apabila harus berhadapan langsung dengan militer dari negara manapun yang ingin melakukan intervensi terhadap kedaulatan wilayah Indonesia.

Sikap TNI ini harus didukung oleh seluruh elemen bangsa termasuk para tokoh nasional yang memiliki posisi penting baik di pemerintahan maupun di lembaga legislatif. Jangan sampai ada satu orangpun yang memiliki sikap lemah dan tidak tegas terhadap ancaman kedaulatan wilayah dan kedaulatan bangsa.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus membuktikan keteguhan sikapnya dalam membela harkat dan martabat bangsa dengan mempertahankan setiap jengkal wilayah dari ancaman musuh. Kedaulatan Wilayah NKRI HARGA MATI !!!

Continue Reading

Nasional

Gempabumi Sulbar, BNPB Hadir Bawa Bantuan Sebesar 4 Miliar

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan awal untuk operasional kebutuhan pokok penanganan Gempabumi Sulawesi Barat (Sulbar) M6,2, sebesar 4 miliar Rupiah pada hari ini, Sabtu (16/1/2021).

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis di lapangan dari Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo kepada Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar.

Adapun bantuan tersebut diserahkan sebesar 2 miliar rupiah untuk Provinsi Sulbar dan masing masing 1 milyar rupiah untuk Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene.

Selain itu, BNPB juga telah mendistribusikan 8 set tenda isolasi, 10 set tenda pengungsi, 2.004 paket makanan tambahan gizi, 2.004 paket makanan siap saji, 1.002 paket lauk pauk, 700 lembar selimut, 5 unit Light Tower, 200 unit Velbed, 500 paket perlengkapan bayi, 500.000 pcs masker kain, 700 pak mie sagu dan 30 unit Genset 5 KVA.

Kepala BNPB Letjen Doni Monardo bersama Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar sebelumnya meninjau lokasi terdampak gempabumi di Kecamatan Malunda dan Ulumanda, Kabupaten Majene pada hari yang sama.

Dalam hal ini Pemerintah Sulawesi Barat telah menetapkan status darurat bencana atas gempabumi yang menewaskan sebanyak 46 jiwa tersebut.

Untuk itu, Doni meminta agar penetapan status darurat tersebut dapat dioptimalkan dalam tahap waktu satu hingga dua pekan ke depan.

“Pemerintah Sulawesi Barat telah menetapkan status darurat bencana. Durasi ini bisa berlangsung lebih lama tergantung dari kondisi lapangan. Tahap pertama, satu-dua minggu ini kita harapkan status darurat bisa optimalkan. Seluruh komponen kekuatan yang ada bisa diberdayakan,” tutup Doni. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Sengketa DS 592, Indonesia Terus Perjuangkan Kebijakan Nasional di Tingkat Multilateral

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan Pemerintah Indonesia akan terus memperjuangkan kepentingan Indonesia di tingkat multilateral.

Salah satunya yaitu mempertahankan kebijakan Indonesia terkait bahan mentah (DS 592) yang tengah digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Mendag Lutfi juga mengungkapkan, Pemerintah Indonesia menyesalkan langkah Uni Eropa yang meminta pembentukan Panel WTO pada 14 Januari 2021 untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Lutfi menegaskan, bahwa Indonesia siap mempertahankan posisinya di forum penyelesaian sengketa di WTO.

“Pemerintah bersama pihak terkait akan terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa langkah dan upaya mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing nasional akan senantiasa menjadi agenda prioritas ke depan,” tegas Mendag Lutfi saat memberikan keterangan pers secara virtual di Jakarta, hari ini, Jumat (15/1/2021).

Menyikapi langkah Uni Eropa tersebut, Pemerintah Indonesia berpandangan Uni Eropa telah salah memahami dan mengartikan kebijakan Indonesia, meskipun hal tersebut telah disampaikan secara jelas saat proses konsultasi pada 2020 lalu.

Namun demikian, menurut Mendag Lutfi, Indonesia berkeyakinan forum penyelesaian sengketa di WTO merupakan tempat yang tepat untuk menguji (exercising) kebijakan anggotanya apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip WTO.

Dia tambahkan, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum akan melayani tuntutan Uni Eropa tersebut dengan penuh wibawa.

“Pemerintah Indonesia juga sangat menghargai Uni Eropa dan berkomitmen mengikuti proses baku sesuai aturan WTO yang akan mulai diproses pada 25 Januari 2021,” lanjut Mendag Lutfi.

Selain itu, ke depannya Indonesia juga tidak keberatan dan siap berkolaborasi dengan Uni Eropa dalam menciptakan nilai tambah di sektor besi baja. Indonesia adalah penghasil besi baja kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok.

Pada Januari-November 2020, sektor besi baja merupakan penyumbang ekspor terbesar ke-3 setelah minyak kelapa sawit dan batu bara dengan nilai USD 9,6 miliar.

Ini adalah bagian dari transformasi Indonesia, yang semula merupakan negara penghasil barang mentah dan setengah jadi, kini menjadi penghasil barang industri dan industri berteknologi tinggi.

Pemerintah juga akan berupaya maksimal dalam mengawal proses litigasi untuk menyelesaikan kasus ini dan tetap membuka komunikasi lebih lanjut dengan Uni Eropa.

“Indonesia selalu siap berkonsultasi apabila Uni Eropa menginginkan adanya penjelasan lebih lanjut tentang kebijakan Indonesia, termasuk dalam kaitan pengelolaan sumber daya alam mineral,” pungkas Mendag Lutfi. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Monardo Optimis PPKM Mampu Tekan Angka Kasus COVID-19

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo berharap dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan diberlakukan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali mulai 11-25 Januari 2021 mendatang dapat menekan angka kasus COVID-19.

Doni mengaku optimis bahwa hal itu dapat terwujud, sebab berkaca dari momentum pembatasan yang dilakukan pada pertengahan September hingga November tahun lalu telah dapat menurunkan kasus aktif dari 67 ribu menjadi 54 ribu atau turun hingga kurang lebih 20 persen.

“Artinya pengalaman yang lalu ini sekarang kita ulangi kembali lewat pembatasan dan kita harapkan prosentasenya bisa lebih besar dibandingkan pada periode September dan November awal. Pada saat itu terjadi penurunan sekitar 20 persen,” ujar Doni di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Menurutnya, langkah yang diambil Pemerintah terkait PPKM tersebut sekaligus merupakan momentum yang baik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang menjadi arahan dari Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto.

“Diperlukan sebuah cara yang efektif dalam upaya meningkatkan disiplin masyarakat. Kita tidak berharap bahwa pada periode ini kita kehilangan momentum. Bulan Januari ini adalah momentum terbaik bagi perkembangan di bidang ekonomi kita,” ungkap Doni.

Lebih lanjut, cara yang dapat diambil dalam rangka meningkatkan kedisiplinan masyarakat menurut Doni adalah dengan memanfaatkan seluruh jaringan pemerintah sampai ke tingkat yang paling rendah, yaitu desa/kelurahan.

Dalam hal ini, Satgas Penanganan COVID-19 telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait upaya yang segera dan harus di lakukan di seluruh lapisan pemerintah daerah, dengan mengaktifkan kembali posko COVID-19.

Pada implementasinya nanti, posko tersebut akan berfungsi sebagai kontrol masyarakat terhadap kedisiplin warga yang merujuk pada protokol kesehatan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak menghindari kerumunan. Diharapkan dengan posko tersebut, edukasi dan sosialisasi tidak berhenti.

“Untuk kembali mengaktifkan posko di seluruh kabupaten/kota dalam rangka menegakkan protokol kesehatan. Bagi mereka yang abai tentu perlu diberikan sanksi dan kita harapkan ada ketegasan dari para pihak yang memang memiliki kewenangan untuk mengatur itu semua,” jelas Doni.

“Di posko ini dapat terdiri dari berbagai unsur dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan TNI/Polri yang berada pada satu sistem, sehingga edukasi dan sosialisasi tidak berhenti,” imbuhnya.

Adapun Doni meminta agar kerja sama baik dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka menekan angka kasus melalui upaya-upaya tersebut dapat terus dijaga.

Dia juga menekankan bahwa berjuang melawan COVID-19 secara serentak menjadi momentum yang baik bagi seluruh masyarakat sekaligus merupakan hak dan kewajiban untuk bela negara melalui profesi dan peranan masing-masing.

“Kerja sama dari berbagai komponen Pusat dan Daerah harus dijaga,” kata Doni.

“Kita sebagai warga negara punya hak dan kewajiban untuk bela negara, inilah momentum terbaik bagi kita, sesuai dengan profesi kita masing-masing,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah memutuskan memberlakukan PPKM guna mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19 usai libur Natal dan Tahun Baru.

Keputusan yang diambil melalui Rapat Terbatas di Istana Negara pada Rabu (6/1) itu akan mengatur seluruh kebijakan terkait penanganan COVID-19 secara mikro di Pulau Jawa dan Bali

Hal itu didasarkan pada kriteria angka kematian, kasus aktif, ketersediaan Rumah Sakit, kesembuhan dan tingkat disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. (Amhar)

Continue Reading

Trending