Connect with us

Nasional

RAKYAT DUKUNG TNI HADAPI KONFLIK NATUNA

Published

on

Jakarta, Senen 6 Desember 2020

Oleh : Wahyu A. Permana*
Pengamat Sosial dan Pertahanan

JanoerKoening, Jakarta – Konflik Natuna antara Indonesia dan RRC semakin meningkat akibat manuver kapal coast guard yang memback up kapal nelayan Tiongkok. Hal ini langsung disikapi oleh TNI dengan menghadirkan kapal perang plus pesawat Boing untuk mengawasi dan mengusir kapal RRC tersebut.

“Kehadiran kapal coast guard dan kapal nelayan RRC di natuna yang termasuk wilayah ZEE jelas merupakan pelanggaran kedaulatan NKRI,” ungkap Wahyu A. Permana, Pengamat Sosial dan Pertahanan dalam tulisannya, pada Senen 6 Desember 2020.

Ia menegaskan! “Langkah TNI mengirimkan armada tempur harus diapresiasi dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia.”

Manuver RRC di Laut China Selatan di wilayah ZEE secara nyata telah melanggar ketentuan internasional Konvensi Hukum PBB UNCLOS. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia sempat memprotes tindakan itu lewat pemanggilan Duta Besar Cina untuk Indonesia, Senin (30/12/2019).

Sikap tegas juga disampaikan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD bahwa Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan China untuk kasus Natuna. Bahkan, Mahfud mengatakan pemerintah akan memperkuat kapal patrol untuk menghalau kapal-kapal ikan di wilayah tersebut.

Mahfud mengungkapkan sebelumnya China juga pernah memiliki konflik dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan di Laut Cina Selatan yang telah diakui oleh Southern Chinese Sea (SCS) Tribunal Tahun 2016.

*Arogansi RRC*

Namun, amat disayangkan pihak RRC malah bersikukuh bahwa mereka tidak melanggar Konvensi Hukum PBB UNCLOS. Pasalnya menurut mereka, para nelayan RRC mencari ikan di wilayah Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus sebagai wilayah historis Laut Cina Selatan seluas 2 juta kilometer persegi.

Namun anehnya 90 persen di wilayah yang mereka klaim sebagai hak maritimnya, melanggar batas-batas wilayah negara lain. Selain itu wilayah tersebut berjarak hingga 2.000 km dari Cina daratan. Hal ini jelas melanggar kedaulatan negara-negara lain dan wujud arogansi RRC sebagai negara adidaya.

Manuver RRC di wilayah Natuna bukanlah untuk kali pertama. Pertama, Pada Maret 2016, Indonesia berencana menangkap kapal ikan illegal China yang masuk wilayah perairan Natuna. Namun, hal tersebut malah dihalang-halangi oleh kapal Coast Guard China yang sengaja menabrak KM Kway Fey 10078.

Kedua, Pada Juli 2017, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru. Peta baru tersebut menitikberatkan pada perbatasan laut Indonesia dengan negara lainnya. Nama Laut China Selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara.

Kebijakan pemerintah Republik Indinesia direspon negative oleh pemerintah China dengan mengatakan penyebutan nama tersebut tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan standar internasional.

*Sikap Tegas TNI*

Konflik Natuna jelas merupakan ancaman kedaulatan negara dan bangsa Indonesia. TNI langsung mengambil kebijakan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan di wilayah tersebut dengan mengirimkan personil dan peralatan tempur.

Sikap tegas TNI ini sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan tidak ada kompromi berkaitan dengan kedaulatan negara.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto segera menugaskan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono menyebut operasi siap tempur kali ini melibatkan Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan armada lima KRI, satu pesawat intai maritim, dan satu pesawat Boeing TNI AU.

TNI juga menghimbau kepada para nelayan untuk tidak takut melaut di wilayah Natuna. Justru diharapkan nelayan Indonesia mendominasi wilayah tersebut agar terlihat aktivitasnya oleh negara lain.

TNI akan melindungi para nelayan Indonesia apabila ada gangguan dari pihak nelayan negara lain. Bahkan, harapannya para nelayan bisa menjadi mata dan telinga TNI dan langsung berkoordinasi apabila ada kapal asing yang beroperasi di wilayah Natuna.

Sikap tegas TNI ini harus mendapat apresiasi dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. TNI telah menegaskan bahwa kedaulatan wilayah adalah harga mati dan tidak bisa ditawar dengan apapun.

Bahkan TNI telah mempersiapkan personil terbaiknya apabila harus berhadapan langsung dengan militer dari negara manapun yang ingin melakukan intervensi terhadap kedaulatan wilayah Indonesia.

Sikap TNI ini harus didukung oleh seluruh elemen bangsa termasuk para tokoh nasional yang memiliki posisi penting baik di pemerintahan maupun di lembaga legislatif. Jangan sampai ada satu orangpun yang memiliki sikap lemah dan tidak tegas terhadap ancaman kedaulatan wilayah dan kedaulatan bangsa.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus membuktikan keteguhan sikapnya dalam membela harkat dan martabat bangsa dengan mempertahankan setiap jengkal wilayah dari ancaman musuh. Kedaulatan Wilayah NKRI HARGA MATI !!!

Continue Reading

Nasional

Selain HAM, Rizal Sebut Banyak Terjadi Pelanggaran Praktik Bisnis Sentul City

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Selain soal HAM, sebenarnya juga banyak terjadi pelanggaran praktik bisnis oleh Sentul City. Demikian di ungkapkan DR. Rizal Ramli dalam Konprensi Pers di Rumah Konsolidasi ProDEM, Gambir, Jakarta Rabu (22/9/2021).

Ramli menjelaskan, Selain konflik kekerasan dengan rakyat, juga banyak pengaduan dari perusahaan atau perseorangan yang merasa ditipu karena sertifikat tidak kunjung diberikan oleh Sentul City, artinya status aset tanah masih belum ‘clean and clear.

“Ini tidak sesuai dengan yang disampaikan di prospektus atau promosi pemasaran Sentul City. Artinya diduga telah terjadi “penipuan” dalam aktivitas bisnis Sentul City selama ini,” ujar Begawan Ekonomi Rizal Ramli

Sehingga, kata Rizal, Sentul City diduga telah melanggar UU Pasar Modal terutama Pasal 90a dan 90b. Yang bunyinya: “Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:
a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun,
b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain.”

“Atas dasar inilah kami merasa perlu untuk menyerukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) untuk segera menghentikan perdagangan dan melakukan audit investigasi terhadap saham Sentul City dan anak perusahaannya di Pasar Modal,” tandas Rizal.

Rizal juga menegaskan, Kami menuntut Pasar Modal untuk menghentikan seluruh transaksi saham PT. Sentul City Tbk dan menuntut BPN untuk melakukan Moratorium terhadap semua izin-izin peruntukan penggunaan tanah baik itu SlPPT, HGU, HGB, dll.

“Serta menyerukan agar aksi-aksi perampasan tanah rakyat baik yang dilakukan pengembang/investor segera dihentikan!,” tegas Rizal.

Pada sisi lain menurut Rizal, Pengusaha berani kurang ajar karena ’yang kuasa’ tidak bela rakyat !. Perlu dicatat bahwa ”Jual beli tanah itu wajar asal harga market price dan kedua pihak setuju”.

“Yang sering terjadi pengusaha pelihara dan bayar preman untuk caplok tanah rakyat. Aparat pura-pura ndak dilihat. itu jelas perampokan hak rakyat yang mempercepat proses pemiskinan struktural,” Tutup Rizal Ramli. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Serobot Tanah, Rizal Desak Pasar Modal Hentikan Seluruh Transaksi Saham Sentul City

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Penyerobotan lahan rakyat yang diduga dilakukan PT Sentul City dengan berlandaskan Surat lzin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) adalah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang harus diproses secara hukum.

Begitu dikatakan begawan Ekonomi Rizal Ramli dalam koferensi pers di Sekretariat Pro Demokrasi (Prodem) di Bilangan Gambil, Jakarta Pusat, Rabu (22/9/2021).

“Telah terjadi kasus pelanggaran HAM oleh perusahaan Sentul City dengan melakukan penggusuran paksa tanah rakyat dengan mengerahkan preman-preman dan buldozer,” ujar Rizal Ramli.

Dijelaskan Rizal Ramli, masyarakat Bojong Koneng menghadapi Sentul City dan anak perusahaannya yang menggunakan preman untuk mengintimidasi agar bersedia melepas tanah dengan harga yang tidak wajar.

“Harganya cuma Rp 30 ribu sampai Rp 50 ribu per meter persegi. Contoh ini dialami pondok pesantren dan tanah rakyat di Desa Cijayanti dan Bojong Koneng yang diambil paksa preman-preman di bawah Sentul City melalui anak perusahannya, PT Dayu Bahtera Kurnia,” jelasnya.

Dengan dikawal preman dan alat berat, kata Rizal, Sentul City mengeksekusi paksa lahan rakyat dan membangun pagar beton. Padahal, eksekusi lahan dapat dilakukan dengan putusan pengadilan.

“Eksekusi hanya bisa dilakukan atas dasar keputusan pengadilan, bukan secara sepihak dan semena-mena oleh pengembang,” tegasnya.

Melihat kenyataan itu, Rizal berharap agar ada evaluasi dsri Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan melakukan moratorium atau penghentian sementara dari semua kegiatan PT Sentul City.

“Kami menuntut Pasal Modal untuk menghentikan seluruh transaksi saham PT Sentul City Tbk dan menuntut BPN untuk melakukan moratorium terhadap semua izin-izin peruntukan penggunaan tanah, baik itu SIPPT, HGU, HGB, dan lain-lain,” pungkasnya.

Turut hadir dalam konferensi pers ini Ketua Prodem Iwan Sumule, aktivis Adhie Massardi, dan Adamsyah Wahab atau Don Adam serta aktivis lainnya. (Amhar)

Sumber: rmol.id (22/9)

Continue Reading

Nasional

Mendarat Darurat, Pesawat yang Ditumpangi Kepala BNPB Aman

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pesawat yang ditumpangi Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. mendarat dengan mulus di Bandar Udara (Bandara) Internasional Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada siang tadi, Minggu (29/8/2021).

Mendarat darurat, Pilot memutuskan untuk mendaratkan pesawat yang seharusnya menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Sesaat setelah mendarat dengan selamat, Kepala BNPB yang didampingi Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri DR. Safrizal ZA, M.Si. segera meninggalkan pesawat untuk menuju ruang VIP.

Pada saat meninggalkan pesawat, tampak kru teknisi melakukan pengecekan mesin turbin sebelah kiri pesawat dengan kode ID 6897 tersebut.

Selama di udara penumpang tidak merasakan adanya kerusakan dan pesawat mendarat selamat. Setelah menunggu beberapa jam sekitar pukul 16.00 WIB, Kepala BNPB, rombongan dan penumpang lain menggunakan pesawat yang berbeda take off menuju Jakarta.

Ganip dan jajaran menggunakan pesawat setelah melakukan kunjungan kerja penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh. Kepala BNPB bertolak ke Aceh pada Sabtu lalu (28/9) setelah melepas mobil masker dan rapat koordinasi Forkopimda Aceh dan kabupaten/kota untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pada hari ini Kepala BNPB menyempatkan untuk meninjau Posko PPKM dan fasilitas isolasi terpusat di Kota Banda Aceh. (Amhar)

Continue Reading

Trending