Connect with us

Uncategorized

DIBALIK KEBERHASILAN KETUA KPK DAN FILOSOFI HIDUP DARI BEROLAHRAGA

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Tercatat lahir pada 8 november 1963, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku tidak bisa memastikan apakah tanggal lahirnya tersebut sudah benar. Firli dilahirkan di Desa Lontar, Kecamatan Muarajaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, ditengah luasnya perkebunan karet dengan orang tua berprofesi sebagai petani karet.

Apabila kedua orang tua ditanya tanggal lahir Firli, maka akan dijawab, “dihari yang sama saat pohon karet itu ditanam”.

Kelahiran Firli berlangsung dramatis, pasalnya ibu Firli melahirkan dirinya hanya dibantu suami atau ayah Firli. Nama Bahuri adalah nama Bapak Firli.

Sukses sebagai Kapolda Palembang hingga diangkat menjadi Kabaharkam Polri, karir Firli Bahuri di Kepolisian Negara Republik Indonesia terbilang gemilang. Pernah bertugas sebagai Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, memotivasi dirinya hinggan terpilih sebagai pimpinan lembaga anti-rasuah tersebut.

Komisaris Jenderal Polisi, Firli Bahuri, dimasa-masa tersulitnya pernah berjualan kue buatan Ibu dan pergi sekolah tanpa punya sepatu.

Ditempa oleh pahitnya kehidupan tidak membuat Firli patah arang, namun terus melaju. Empat kali tidak lolos proses seleksi Akademi Kepolisian (Akpol), Firli akhirnya menjadi bagian dari Akpol tahun 1990.

Diawal pendidikan Akpol Firli sudah menunjukan sisi kepemimpinannya, ia terpilih sebagai Komandan Resimen Taruna. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas taruna diluar jam kuliah, seorang Komandan Resimen Taruna mengurus program pengasuhan dan program olahraga umum.

Awal kepemimpinan Firli sebagai Komandan Resimen menjadi awal, kesukaan Firli pada olahraga Tenis Lapangan dan Bulu Tangkis.

Pada 04 januari 2019, tim redaksi kami menemui Komjen Firli, di Lapangan Tenis PTIK, Jakarta Selatan. Firli Bahuri menceritakan, olahraga sebagai cara membebaskan diri dari padat nya rutinitas kerja. Olahraga membuatnya dapat berekspresi bebas secara positif.

Disambut gelak tawa Firli mengatakan, “hahaha.. saya senangnya gini ya diolahraga itu kita bisa berteriak, mengekspresikan gaya, kalau pukulan bagus itu bisa “iyesssss”, itu kan pelampiasan ekspresi kita. Dikantor kan gak mungkin kita melakukan yang seperti itu”.

Rutinintas olahraga pun membuat Firli tetap terhubung dengan rekan-rekan tenisnya, meski hanya terbatas dalam agenda berolahraga diakhir pekan.

Teknik pukulan tenis lapangan Firli dikenal bergaya landai dan tipis, sehingga menyulitkan lawan. Bola yang jatuh ke sisi lawan menjadi sulit untuk dikembalikan.

Kepiawain Firli tidak terlepas dari peran sang guru tenis, yaitu legenda atlet tenis lapangan Indonesia, Surharyadi. Suharyadi tercatat mengharumkan nama Indonesi pada Asian Games 1990 di Beijing dalam nomor ganda campuran dan meraih medali emas.

21 Desember 2019 lalu Firli dilantik menjadi Ketua lembaga anti – rasuah, tentu saja membuat segala aktivitasnya menjadi sorotan, termasuk dalam hal pergaulan. Ia mengomentari hal tersebut secara santai.

“Olahraga memang membangun dan memelihara silaturahmi, kawan-kawan pemain tenis ini kan tidak mungkin dia datang ke kantor saya, saya juga tidak mungkin meluangkan waktu khusus untuk ketemu mereka ditempat lain. Jadi saya kira ini adalah tempat umum, untuk berolahraga dan bertemu kawan-kawan tenis,” ujar Firli.

Jiwa kompetitif Firli bisa terlihat dari caranya memandang kemenangan pada sebuah pertandingan, “setiap pertandingan itu pasti ada menang dan kalah, tetapi tidak ada orang yang ingin bertanding dengan target kalah, pasti ingin menang,” ucapnya.

“Namun, kalaupun harus kalah jangan terlampau jauh, kalau ibarat tenis kalah nya tie break, 10-9 atau 7-6,” tambahnya. Bagi Firli hal tersebut juga bisa dilakukan dalam kompetisi apapun di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong seseorang untuk tidak tertinggal dalam meraih prestasi.

Selain jiwa kompetitif, pada sela-sela olah raga rutinnya di akhir pekan, Firli juga membagikan tips bagaimana menghadapi rintangan dalam hidup. Ya, tentu ia cukup berpengalaman dalam menghadapi beragam situasi yang sulit.

Saat terpilih sebagai Ketua KPK misalnya, media memberitakan sekitar 500 pegawai KPK membuat pernyataan menolak Firli sebagai calon Ketua KPK. Namun, hal tersebut tidak tampak kepermukaan pasca Firli dilantik.

Diketahui selanjutnya, Firli mengawali masa tugasnya dengan bersilaturahmi bersama seluruh jajaran di KPK. Pada dokumentasi agenda silaturahmi perdana Ketua KPK terpilih dengan seluruh pegawai KPK terlihat akrab dan hangat.

Saat ditanya bagaimana tanggapan terkait penolakan yang sempat menyeruak tersebut, Firli mengibaratkan kondisi tersebut dengan hobi tenis nya, “Kalau saya mau tau tentang dunia bulu tangkis, saya harus belajar bulu tangkis. Kalau saya mau tahu dunia tenis, saya harus belajar tenis,” jawabnya.

Selanjutnya ia memberikan kata-kata mutiara tentang rintangan yang biasa dihadapi siapapun dalam sebuah proses, “tidak akan ada masalah yang dapat membunuh kita. Tetapi masalah itu akan datang silih berganti, justru akan membuat kita dan menjadikan kita lebih kuat”.

Menurut Firli, olah raga mengajarinya cara memanfaatkan kesempatan seperti pada suatu pertandingan, dimana tidak akan ada pertandingan lainnya yang sama lagi.

Sehingga baginya, “kalau kita bisa menang hari ini, jangan pernah kita menunda untuk esok hari, karena esok hari belum tentu kita bisa menang. Gunakanlah kesempatan itu dengan sesungguhnya, sekeras-kerasnya dan supaya ada manfaatnya bagi diri anda sendiri dan orang lain”.

Firli Bahuri kecil kini telah menjadi seorang Komisaris Jenderal, hasil perjuanganya melawan keterbatasan telah mendorongnya duduk di sejumlah jabatan strategis, hingga menghantarkan dirinya sebagai Pimpinan Ketua KPK. “Dahulu olah raga saya itu lari pulang pergi ke ladang, jalan kaki pulang pergi sekolah”, tutur Firli.

Hal tersebut menggambarkan sebuah proses panjang dari sebuah perjalanan karir. Proses tersebut tentu saja didapat dengan persiapan.

“Setiap hari saya terus memperbaiki diri saya, tidak hanya bangun pagi, karena itu dilakukan semua orang, semua taruna. Semua hal saya perbaiki agar lebih baik lagi, saya perbaiki satu per satu,” ungkap Komjen Firli.

Semangat perbaikan tersebut dikatakan Firli akan sejalan dengan tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Mengungkap Kasus Tindakan Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Desa Bojong Koneng, Bogor.

Published

on

By

JanoerKoening – Pada Selasa, (21/09/2021), pukul 15.00 WIB, di Hong Kong Cafe, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, diadakan Konfrensi Pers yang diadakan oleh Tim Kuasa Hukum Warga Bojong Koneng dalam kasus warga Bojong Koneng versus PT. Sentul City.

Melalui somasinya, PT. Sentul City menyatakan kepada principal/klien telah memiliki SHGB sehingga PT. Sentul City meminta kepada principal/klien kami segera mengkosongkan lahan yang telah dikuasai  bertahun2 di beli melalui kepala desa di Bojong Koneng.

Selanjutnya melalui komunikasi yang tidak terarah dari pihak PT. Sentul City lahan dan bangunan principal/klien kami di “EXCAVATOR” tanpa kompromi walaupun telah ada gugatan yg teregistrasi di PN Jakarta Selatan.

Yang terbaru adalah, lahan yang sebelumnya berdiri rumah, kebun, peternakan milik Klien warga Bojong Koneng yang telah diratakan oleh PT. Sentul City, Tbk saat ini telah di ploting, di patok-patok dan telah ditempatkan bahan material untuk membangun sesuatu yang tidak diketahui.

Berdasarkan hal diatas, dengan ini Tim Kuasa Hukum Warga Bojong Koneng mengundang segenap rekan-rekan media baik media online dan/atau media cetak untuk memberikan keterangan pers.

Adapun Agenda yang akan dibicarakan dalam konfrensi Pers tersebut antara lain :

  1. Penyampaian update kondisi persoalan Bojong Koneng.
  2. Penandatanganan Surat Kuasa Khusus Gugatan terhadap PT. Sentul City, Tbk. Gelombang II.

Melalui Tim Kuasa Hukum Warga Bojong Koneng, Royke Barce Bagalatu, juga menjelaskan juga terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak Sentul City terhadap salah satu wartawan dan juga tim kuasa hukum warga Bojong Koneng, Oscar Pendong. Hal tindakan kekerasan tersebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, Polda Metro Jaya dan Polres Kota Bogor.

Dalam Konfrensi Pers nya, Oscar yang juga seorang aktivis menjelaskan kronologis tindakan kekerasan yang dialami oleh dirinya dan timnya. Beberapa usaha yang dilakukan oleh warga Bojong Koneng untuk melawan PT.Sentul City antara lain dengan melakukan aksi damai ke Komnas HAM memprotes tindakan kekerasan PT. Sentul City. Oscar juga menampilkan foto-foto tindakan kekerasan yang dialaminya.

Setelah penjelasan dari pihak Kuasa Hukum Bojong Koneng, diadakan sesi tanya jawab dengan media.

Adapun pernyataan yang diberikan oleh pihak Tim Kuasa Hukum Warga Bojong Koneng sebagai berikut :

TIM HUKUM WARGA BOJONG KONENG

Bahwa maksud dibuatnya press release ini adalah guna meluruskan persoalan persepsil opini di masyarakat atas adanya upaya pengkaburan informasi dengan maksud untuk menutupi fakta yang terjadi di Bojong Koneng yang melibatkan PT. Sentul City, Tbk dan Masyarakat. Untuk itu, bersama ini kami menyampaikan beberapa sorotan hukum kami diantaranya :

Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Bahwa setelah pen‘stiwa penggusuran rumah dan bangunan, perampasan tanah, pengusiran warga secara paksa yang diduga dilakukan oleh PT. Sentul City, Tbk di Desa Bojong Koneng Kec. Babakan Madang. Kab. Bogor. Saat ini PT. Sentul City, Tbk, diduga tengah melakukan pematokan pematokan. termasuk penempatan material material bahan bangunan di atas tanah milik warga.

Jagoannya lagi, penggusuran penggusuran yang dilakukan pada lahan, kebun dan rumah/ bangunan warga dimaksud dilakukan pada beberapa lokasi yang telah dipasang planglpapan pengumuman yang menerangkan bahwa tanah dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara No. 718/PDT.G/2021/PN. JKT SEL.

Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 September 2021, Tim Hukum Warga Bojong Koneng telah membuat pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh PT. Sentul City. Tbk sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa besar. Sebuah kejahatan yang merampas, merusak, menggusur, mengusir, mengokupasi.

mem-buldozzer hak milik orang Iain secara extra yudisial atau main hakim sendiri termasuk didalamnya adalah tindakan pengancaman, pemukulan, tindakan intimidasi Iain dengan tujuan menyebarkan rasa takut dan terror dimasyarakat.

Bahwa adapun terkait perbuatan pemukulan dan pengeroyokan yang dialami oleh salah satu tim hukum pada tanggal 04 September 2021 telah dilaporkan di Kepolisian Resor Bogor di Kab. Bogor dengan nomor Iaporan STBL/B/1278/lX/2021/JBR/RES BGR. Bahwa atas Iaporan dimaksud hingga saat ini belum ditindaklanjuti oleh Polres Bogor.

Bahwa sehubungan persoalan persoalan diatas, kami menduga ada keterlibatan dari aparat hukum yang mem-back up untuk melakukan pembiaran pengaduan pengaduan ataupun permohonan permohonan perlindungan hukum yang di ajukan oleh warga -warga korban gusur. Karena seharusnya persoalan penggusuran, perampasan tanah termasuk potensi konflik sosial dan terror ini dapat di hindari apabila pihak Kepolisian dapat melaksanakan Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia selayaknya yang dimaksud pada Pasal 13 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Padahal pengaduan langsung maupun secara tertulis telah dilakukan.

Min‘snya, Penggusuran atas bangunan dan/atau rumah milik masyarakat dilakukan dengan membabi buta. padahal bangunan dimaksud merupakan rumah tinggal yang sedang ditempati disaat Pemerintah dan/atau Satgas Covid menganjurkan agar masyarakat lebih banyak melakukan kegiatan dan/atau berdiam diri dirumah.

Untuk itu, atas persoalan persoalan dimaksud, patutlah bila kami memaknai bahwa Negara atau

pemen’ntah saat ini te/ah diduga melakukan pembiaran terhadap ten’adinya pen’stiwa kemanusiaan di Bojong Koneng,

ll. Persoalan Hukum Pokok

Bahwa sebagian besar warga melakukan pengalihan hak garap dengan sebelumnya melakukan pengecekan, pene/itian di Kantor Desa Bojong Koneng selaku Pemerintah setempat. Setelah mendapatkan informasi yang jelas tentang status tanah, Pemerintah desa kemudian menerbitkan surat surat keterangan atau menandatangani dan mencatat setiap surat pemyataan yang menerangkan tentang hak garap dan status tanah tidak dalam sengketa atau dalam pemilikan pihak lain. Selanjutnya, warga kemudian melakukan pembayaran peralihan hak garap dengan harga wajar kepada pemegang hak garap sebelumnya;

Bahwa sejak Indonesia menjadi Republik, PT. Sentul City, Tbk, baik melalui perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) saat ini maupun sebelum perpanjang, tidak satu kalipun memanfaatkan, menggarap, mengelola, memelihara tanah pada objek dimaksud sesuai dengan peruntukannyanya. Hal mana bertentangan dengan Pasal 6 UU Pokok Agraria terkait asas hukum fungsi sosial tanah untuk kesejahteraan rakyat.

Bahwa dilain pihak, Pemerintah dalam hal ini kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (“Kementerian ATR/BPN”) telah abai, tidak cakap atau mungkin saja telah dengan sengaja melonggarkan kontrolnya peken’aannya terhadap PT. Sentul City, Tbk. Dugaan ini muncul dengan dalil bahwa, PT. Sentul City, Tbk.. mendasari kliam pemilikan tanah di Desa Bojong Koneng sebagaimana surat somasi PT. Sentul City, Tbk., kepada warga adalah, berdasarkan pemilikan sertipikat hak guna bangunan No. 2389, 2397, 2412 dan 2415 Desa Bojong Koneng atas nama PT. Sentul City. Namun, selama warga menempati tanah tanah dimaksud secara sah berdasarkan surat penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan garap melalui Pemerintah Desa, tidak sekalipun Warga melihat PT. Sentul City, Tbk memanfaatkan, mengelola sesuai peruntukan izin lokasinya selama berpuluh puluh tahun lamanya. Hal tentang kewajiban untuk memanfaatkan, mengelola sesuai dengan peruntukan izin Iokasi atau dasar pemberian hak dimaksud diatur pada :

a. Pasal 30 huruf b dan/atau huruf c Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak atas Tanah (“PP 40/1996”); dan

b. Pasal 42 huruf 3 dan Pasal 43 huruf c Peraturan Pemen’ntah No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran (“PP
18/2021″).

Tidak dijalankannya kewajiban berdasarkan kategori dimaksud secara hukum harus berakibat Hak Guna Bangunan PT. Sentul City, Tbk, menjadi hapus, hal mana merujuk pada Pasal 35 ayat (1) humf b butir 1) PP 40/1996 dan Pasal 46 huruf b angka 1 dan 2 PP 18/2021 atau paling tidak perpanjangan SHGB No. 2389, 2397, 2412 dan 2415 Desa Bojong Koneng atas nama PT. Sentul City tidak dapat di perpanjang oleh Kementerian ATR/BPN.

Kami sangat memahami bahwa perseroan yang menjadi ‘biang’ dari terjadinya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia ini adalah suatu perseroan raksasa baik sewa stukmt modal investasi. koneksi maupun media relasi. Selanjutnya, kami mahami bahwa penanganan Mam secara konvensional tidak akan cukup untuk menyelesaikan persoalan melawan ‘biang’ persoalan ini. Oleh karena itu, berdasalkan data, dokumen dan inforrnasi yang kami miliki, kedepan kami bermaksud untuk membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas beberapa dugam tindak pidana berkaitan dengan Korupsi termasuk meminta kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk ikut menjaga jalannya peradilan atas gugatan kami.

Continue Reading

Uncategorized

Melalui Vaksinasi, Pemerintah Berencana Merubah Pandemi Menjadi Endemi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Berkaitan dengan rencana Pemerintah akan bersiap ubah status pandemi Covid-19 menjadi Endemik maka salah satu caranya melalui peningkatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Dikutip dari situs Centers for Disease Control and Prevention (CDC), endemik menjadi status penyebaran penyakit yang paling dasar dan paling rendah.

Status tersebut menunjukkan jika suatu penyakit akan tetap terus ada meski hanya terjadi di kelompok masyarakat tertentu

Sedangkan pandemi, menjadi status tertinggi dalam sebaran penyakit.

Sementara tolok ukur suatu penyakit disebut sebagai pandemi, apabila telah menyebar ke banyak negara bahkan hampir seluruh dunia, seperti yang terjadi pada Covid-19.

Menanggapi rencana itu, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Roy Pangharapan mengatakan masyarakat perlu menyesuaikan diri agar infeksi Covid-19 di Indonesia benar-benar bisa menjadi Endemik.

Roy Pangharapan menekankan, pergantian status pandemi bukan berarti virus Corona SARS-CoV-2 akan hilang dan tidak ada kasus baru. Banyak faktor yang membuat pandemi bergeser menjadi endemi.

“Seperti jumlah penularan, kasus, dan kematian beserta polanya. Juga soal durasi perlindungan dari vaksinasi dan infeksi alami,” ungkap Roy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9/2021).

Belum lagi kendala jika masih ada ketimpangan layanan fasilitas kesehatan dan serapan vaksinasi serta pasokan dosis di setiap daerah.

“Kita harus mempersiapkan juga kapasitas layanan kesehatan untuk mengelola lonjakan kasus Covid19 di masa depan.

Penurunan kasus positif harian dan angka kematian dalam beberapa hari terakhir, juga positivity rate Indonesia yang makin mendekati standard dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menurut Roy Pangharapan, harus dimanfaatkan sebagai upaya persiapan transisi tersebut.

Roy Pangharapan menegaskan ya syaratnya harus ada koordinasi yang solid semua pihak dan tidak boleh menurunkan kewaspadaan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, meskipun angka kasus Covid19 melandai karena belum diketahui sampai kapan berakhir sehingga kita tetap berdampingan dengan Corona.

“DKR akan membantu Pemerintah dengan menghimbau masyarakat tetap Prokes dan optimalisasi vaksin. Kalau longgarnya kebablasan, dikhawatirkan menuju endemi akan terhambat,” pungkas Roy Pangharapan menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Deklarasi PDNI, Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Ide dan Ilmu

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi kata kunci untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap era pemerintahan selalu menjadi fokus kebijakan adalah SDM unggul, terlatih dan kompetitif. Bahkan korporasi multinasional sangat menekankan pemberdayaan pada dimensi sumber daya manusia.

Ketua Umum PDNI Dr. Dermawan Waruwu, M.Si menyampaikan pada acara deklarasi dan pelantikan Perkumpulan Doktor Nias Indonesia (PDNI) bahwa salah satu fokus kedepan adalah mendorong dan menyiapkan sumber daya manusia untuk berkontribusi mempercepat peningkatan indeks pembangunan manusia

“Hal ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas dan produktivitas, dan mengurangi ketimpangan sosial yang melebar. Hal ini akan terwujud bilamana terjalinnya kolaborasi ide dan ilmu diantara kalangan intelektual dan cendekiawan,” ujar Dermawan Waruwu dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/09/2021).

Lebih lanjut Waruwu menegaskan kalangan intelektual dan cendekiawan asal Nias sudah saatnya turun di tengah-tengah masyarakat menyumbang gagasan dan ide berbasis keilmuan. Mudah-mudahan hal ini akan menjadi daya dorong dan penggerak kolektif untuk pemicu terwujudnya masyarakat yang peduli pendidikan.

Dia tambahkan, selain itu juga dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif, UMKM dan entrepreneur. Seraya mengutip pernyataan Bung Hatta yakni agar persatuan dan kepedulian tak makin pudar, teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.

PDNI sangat optimis bahwa masyarakat Kepulauan Nias kedepan akan meningkat kesejahteraan ketika sektor sumber daya manusia menjadi agenda dan sasaran kebijakan.

Ia menilai bahwa generasi muda saat ini adalah corong perubahan bila diberdayakan secara optimal kapasitasnya dan berpotensi besar menjadi penggerak percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“PDNI terbuka kepada masyarakat untuk diskusi dan kolaborasi ide untuk kepentingan bersama. Dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Nias untuk Indonesia,” ucap Dermawan Waruwu menutupnya. (Eddy)

Continue Reading

Trending