Connect with us

Nasional

Mahkamah Agung Kembali Mendapat Opini WTP dari BPK untuk Ke Tujuh Kalinya

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Menjelang berakhirnya Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung 2015-2019, upaya reformasi birokrasi Mahkamah Agung terus menunjukkan hasil yang menggembirakan.

“Pada tanggal 11 Desember 2019, Mahkamah Agung menerima penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atas capaian Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagai role model penyelenggara pelayanan publik dengan kategori sangat baik tahun 2019.”

Demikian di ungkapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Muhammad Hatta Ali saat menyampaikan kinerja MA dalam “refleksi akhir tahun 2019”, pada dialog khusus Pimpinan MA dengan Wartawan – Wartawati dengan semua media baik Tv, Cetak dan Online di Gedung MA RI, pada Jum’at (27/12/2019), di Jakarta.

Selanjutnya Hatta Ali mengungkapkan, Pada tahun 2019, Mahkamah Agung kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan 2018.

“lni merupakan Opini WTP ketujuh yang diterima oleh Mahkamah Agung secara berturut-turut,” terangnya.

Adapun total realisasi anggaran Mahkamah Agung tahun 2019 sebesar Rp8.803.416.087.374,- atau 97.32% dari total Pagu yang dianggarkan. Nilai Kinerja Keuangan Mahkamah Agung mencapai 87,73 atau 22 poin di atas nilai kinerja rata-rata nasional yang hanya sebesar 65,77.

Hatta Ali juga ungkapkan, implementasi SK KMA Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), juga telah membuahkan hasil.

“Pada tahun 2019, 27 satuan kerja di lingkungan Peradilan Umum, 28 satuan kerja Peradilan Agama, 2 satuan kerja Peradilan Tata Usaha Negara. dan 5 satuan kerja Peradilan Militer mendapatkan predikat Zona integritas menuju WBK/WBBM,” urai Hatta.

Dalam memerangi kejahatan narkotika, Hatta Ali menyampaikan, bahwa Mahkamah Agung juga mendapatkan penghargaan dari Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Penghargaan tersebut di berikan atas peran aktif dan kontribusi MA RI dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), dengan giat sosialisasi, test urine dan tersusunnya regulasi dari tingkat pusat hingga daerah,” pungkas Ketua MA RI Muhammad Hatta Ali. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

LKSP: Nurmansjah Lubis Ungguli Ahmad Riza Patria

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – DKI Jakarta sebagai lbukota Republik Indonesia adalah barometer politik nasional. Untuk itu, perlu diketahui persepsi publik Jakarta tentang pemilihan Wagub DKI Jakarta yang akan dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta.

Hari Jum’at, 21 Februari 2020, Direktur LKSP, Dr. Astriana B. Sinaga dalam Konferensi Pers di Warnong Kebon Sirih mengatakan, proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menggantikan posisi Sandiaga Shalahuddin Uno berlangsung penuh dinamika.

“Partai pengusung pasangan Gubernur/Wakil Gubernur pada Pilkada 2017, yakni Gerindra dan PKS, tampak kesulitan mencapai kesepakatan karena ada pihak tidak rela memberikan posisi Wagub DKI Jakarta kepada PKS,” ujarnya.

Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan (LKSP) melakukan survei persepsi publik DKI Jakarta pada periode 9-16 Februari 2020. Survei ingin mengetahui pandangan warga Jakarta tentang pemilihan Wagub dan siapa kandidat Wagub yang layak dipilih oleh DPRD DKI Jakarta.

Survei presepsi calon Wagub DKI tersebut menggunakan metode Modified Probability Sampling dengan jumlah responden 400 orang warga dengan KTP DKI di lima wilayah Jakarta pada 9-16 Februari. Tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sebesar 4,9%.

Direktur LKSP mengungkapkan, hasil survei persepsi Lembaga Kajian Startegis Pembangunan (LSKP) tentang pemilihan wakil gubernur DKI, calon dari PKS Nurmansjah Lubis lebih unggul dari calon Partai Gerindra Ahmad Riza Patria.

“Secara top of mind atau pernyataan terbuka Nurmansjah Lubis lebih dikenal dari 55,4 persen. Sedangkan Ahmad Riza Patria hanya 16,5 persen dan sisanya tidak memilih,” terang Dr. Astriana.

Dia juga ungkapkan, bahwa alasan Responden untuk memilih kandidat Wagub DKI Jakarta, terutama karna faktor integritas (41%), dan kemampuan memimpin (38%).

“Selain itu faktor kecocokan dengan Gubernur DKI Jakarta (14%) dan kedekatan dengan Warga (7%), tak kalah penting Nurmansjah Lubis unggul di semua faktor,” tutup Direktur LKSP, Dr. Astriana B. Sinaga. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

SP 2020 Akan Membuat Data Lebih Valid

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta, Kominfo – Sensus Penduduk 2020 akan membuat perencanaan hidup kaum milenial lebih matang, sehingga peluang sukses di masa depan akan terbuka lebih luas di berbagai sektor.

“Dengan perencanaan yang baik, akan membuat kehidupan anak muda ke depannya lebih baik,” ujar Sekretaris Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri I Gede Suratha dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk “SP2020 : Satu Data Indonesia.”

Acara FMB9 ini diselenggarakan di Ruang Serba Guna Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Menurut Gede Suratha, melalui sensus yang akan digelar 15 Februari hingga 31 Maret 2020 membuat data kondisi masyarakat menjadi lebih valid. Sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah  dapat tepat sasaran sesuai dengan kondisi nyata dari setiap penduduk di dalam negeri.

“Anak muda butuh data tunggal yang valid, bila tidak 50 persen hidupnya bisa gagal,” tambahnya.

Begitu pentingnya keterlibatan anak muda, kata dia, kini pihaknya akan melakukan serangkaian upaya untuk mengikutsertakan kaum muda dalam sensus ini. Pertama mengeluarkan edaran yang berbunyi seluruh masyarakat untuk ikut sensus ini.

Responsnya dari surat diatas seluruh instansi yang ada di daerah mampu mendukung Sensus Penduduk 2020 ini. Tercatat sebanyak 514 pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota mendukung hal diatas. Disusul 34 dinas provinsi yang ikut mendukung hal satu data ini.

“Seluruh masyarakat instansi daerah menyadari betapa pentingnya data ini,” lanjutnya.

Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini antara lain Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Margo Yuwono. (Syamsu)

Continue Reading

Nasional

Telkom dan Telkomsel Tak Perlu Dilebur, Dikuatkan Saja

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pernyataan berturut-turut Wakil Menteri (Wamen) BUMN dan Menteri BUMN tentang Telkom Indonesia menarik disimak. Hal ini disampaikan Ir Lamhot Sinaga Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar melalui rilis tertulisnya, Kamis (13/02/2020).

“Kalimat ini disampaikan Wamen dan Menteri BUMN, seolah ingin memberikan sinyal bahwa akan ada perombakan besar-besaran di tubuh Telkom. Baik secara organisasi maupun bentuk korporasi Telkom Indonesia,” terang Lamhot Sinaga.

Menurutnya, Wamen BUMN mengatakan Telkom lamban berinovasi mengikuti zaman. Sementara kata dia, Menteri BUMN mengatakan, bahwa Telkomsel sebaiknya yang menjadi BUMN. Karena menyumbang reveneu 70% deviden kepada Negara, lebih besar dari Telkom Indonesia sebagai perusahaan induk.

“Ide dan gagasan Menteri BUMN ini perlu disikapi secara hati-hati, karena regulasi belum tentu memungkinkan untuk merealisasikan hal tersebut. Dan perlu dipahami juga, besarnya Telkomsel tidak lepas dari pemanfaatan infrastruktur jaringan yang dibangun oleh Telkom,” ungkap Lamhot Sinaga.

Politisi asal Sumatera Utara ini juga melihat pembenahan terpadu dan terintegrasi harus dilakukan terhadap Telkom Indonesia. Agar bisa menjadi korporasi yang handal dan berdaya saing global.

“Telkom Indonesia perlu mempercepat pembangunan platform yang mendukung Inovasi Nasional. Saya ingin menyampaikan bahwa DPR mendukung BUMN
menjadi tulang punggung inovasi Nasional,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, Indonesia membutuhkan platform digital beserta infrastrukturnya yang pada akhirnya akan mendukung penguatan ekonomi nasional. Sebab katanya, semakin banyak tumbuhnya bisnis digital dan bisnis yang berbasis digital di masyarakat.

“Saya ingin mencontohkan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia yang masih minim sentuhan digital. Jika seandainya ada platform yang mengelola penjualan, kebutuhan barang dan distribusinya, maka bisa bersinergi dengan BUMN atau swasta. Sehingga dapat memangkas pemicu biaya (cost driver), karena terhubungnya pemasok, distribusi (logistik) dan UMKM,” urainya panjang lebar.

“Disinilah dibutuhkan platform digital yang cerdas, murah, mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat dan tentu saja berkelanjutan,” ucap putra terbaik orang batak ini yang berusaha menjadi wakil rakyat yang bisa menyampaikan aspirasi rakyat dan mendukung tumbuh kembangnya pengusaha lokal maju.

Selain itu katanya, BUMN perlu memberikan insentif penggunaan infrastruktur telekomunikasi untuk kebutuhan inovasi digital. Ia juga berharap BUMN akan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan gairah masyarakat
dalam meningkatkan kemampuan memanfaatkan inovasi digital, agar para start up atau bisnis digital rintisan di Indonesia berkembang, tidak seperti saat ini yang mati sebelum berkembang.

“Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, siapakah BUMN yang menjadi leader dalam pengembangan platform inovasi nasional Saya melihat bahwa Telkom sebagai BUMN terbaik dalam bisnis Informasi dan teknologi di Indonesia yang tepat sebagai orkestrator untuk pengembangan inovasi nasional. Disitu letaknya sehingga Telkom Indonesia tidak relevan untuk ditiadakan, tetapi harus didorong terus untuk maju sesuai core bisnisnya,” jelas Lamhot Sinaga.

Terakhir Lamhot Sinaga berharap kementerian BUMN tidak hanya menuntut tumbuhnya keuntungan dari Telkom. Akan tetapi katanya juga harus menilai dampak pengembangan digital yang dilakukan oleh Telkom yang berdampak hadirnya benefit-benefit yang dirasakan langsung oleh para pelaku usaha. (Syamsu)

Continue Reading

Trending