Connect with us

Nasional

Kaspudin Nor : Korupsi Merusak Sendi-Sendi Kehidupan Bernegara

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Korupsi itu sudah jelas merusak sendi-sendi kehidupan bernegara, sehingga perlahan namun pasti, negara menjadi tak berdaya, tak mampu menghidupi rakyatnya, tak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, dan akhirnya terjerat utang.

Demikian diungkapkan Advokat senior Kaspudin Nor, mengingatkan dampak bahaya laten korupsi terhadap keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/12/2019).

Menurutnya, korupsi itu dapat membuat suatu negara tidak akan maju, bahkan hancur karena rakyatnya menjadi miskin akibatnya orang-orang tua tidak lagi mampu menyekolahkan anak dan memberi makan anaknya dengan baik, sehingga anak akhirnya mencari pekerjaan di jalanan dan menjadi anak terlantar.

Kaspudin Nor yang juga adalah komisioner Komisi Kejaksaan RI periode 2011-2015 ini mengatakan, korupsi dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan saja terhadap rusaknya perekonomian, tapi juga dapat menurunkan rasa nasionalisme.

“Masih adanya korupsi juga menjadi bukti jika penyelenggara negara tidak bersungguh-sungguh dalam mengelola negara ini,” ucap Akademisi yang juga Ketua Umum DPP Lembaga Aspirasi dan Analisis Strategis (Landas) Indonesiaku ini.

Pria yang dikenal relijius ini menerangkan, dalam Agama Islam terdapat banyak dalil yang menegaskan larangan melakukan korupsi. Salah satunya dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah (2) ayat 188.

“Dan, janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu me ngetahui,” Kaspudin menerangkan (QS al-Baqarah (2): 188).

Terkait solusi agar praktik korupsi dapat diminimalisir bahkan hilang di Indonesia, Dia mengatakan semua kembali ke niatan yang kuat untuk memeranginya.

“Sebagus apapun program pencegahan, penindakan dan hukuman yang diterapkan, jika semua komponen bangsa tidak kompak memerangi korupsi, jika masih terus sebagai slogan atau jargon, namun sama sekali tidak ada kemauan yang kuat merubah mental, moral, maka akan sulit dilakukan,” kata aktivis antikorupsi sejak tahun 1998 bersama Indonesia Corouption Wacht (ICW) ini.

Selanjutnya, Dewan Pengawas DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini, berharap pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas lip service, setiap orang khususnya pejabat negara dapat menjadi role model atau tauladan yang baik.

“Perkuat keimanan, semakin tinggi pohon semakin kuat angin menerpa, ingat CCTV bukan hanya buatan manusia dan hidup di dunia hanya sementara,” pesan Kaspudin Nor yang juga adalah Anggota Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

LKSP: Nurmansjah Lubis Ungguli Ahmad Riza Patria

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – DKI Jakarta sebagai lbukota Republik Indonesia adalah barometer politik nasional. Untuk itu, perlu diketahui persepsi publik Jakarta tentang pemilihan Wagub DKI Jakarta yang akan dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta.

Hari Jum’at, 21 Februari 2020, Direktur LKSP, Dr. Astriana B. Sinaga dalam Konferensi Pers di Warnong Kebon Sirih mengatakan, proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menggantikan posisi Sandiaga Shalahuddin Uno berlangsung penuh dinamika.

“Partai pengusung pasangan Gubernur/Wakil Gubernur pada Pilkada 2017, yakni Gerindra dan PKS, tampak kesulitan mencapai kesepakatan karena ada pihak tidak rela memberikan posisi Wagub DKI Jakarta kepada PKS,” ujarnya.

Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan (LKSP) melakukan survei persepsi publik DKI Jakarta pada periode 9-16 Februari 2020. Survei ingin mengetahui pandangan warga Jakarta tentang pemilihan Wagub dan siapa kandidat Wagub yang layak dipilih oleh DPRD DKI Jakarta.

Survei presepsi calon Wagub DKI tersebut menggunakan metode Modified Probability Sampling dengan jumlah responden 400 orang warga dengan KTP DKI di lima wilayah Jakarta pada 9-16 Februari. Tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sebesar 4,9%.

Direktur LKSP mengungkapkan, hasil survei persepsi Lembaga Kajian Startegis Pembangunan (LSKP) tentang pemilihan wakil gubernur DKI, calon dari PKS Nurmansjah Lubis lebih unggul dari calon Partai Gerindra Ahmad Riza Patria.

“Secara top of mind atau pernyataan terbuka Nurmansjah Lubis lebih dikenal dari 55,4 persen. Sedangkan Ahmad Riza Patria hanya 16,5 persen dan sisanya tidak memilih,” terang Dr. Astriana.

Dia juga ungkapkan, bahwa alasan Responden untuk memilih kandidat Wagub DKI Jakarta, terutama karna faktor integritas (41%), dan kemampuan memimpin (38%).

“Selain itu faktor kecocokan dengan Gubernur DKI Jakarta (14%) dan kedekatan dengan Warga (7%), tak kalah penting Nurmansjah Lubis unggul di semua faktor,” tutup Direktur LKSP, Dr. Astriana B. Sinaga. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

SP 2020 Akan Membuat Data Lebih Valid

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta, Kominfo – Sensus Penduduk 2020 akan membuat perencanaan hidup kaum milenial lebih matang, sehingga peluang sukses di masa depan akan terbuka lebih luas di berbagai sektor.

“Dengan perencanaan yang baik, akan membuat kehidupan anak muda ke depannya lebih baik,” ujar Sekretaris Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri I Gede Suratha dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk “SP2020 : Satu Data Indonesia.”

Acara FMB9 ini diselenggarakan di Ruang Serba Guna Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Menurut Gede Suratha, melalui sensus yang akan digelar 15 Februari hingga 31 Maret 2020 membuat data kondisi masyarakat menjadi lebih valid. Sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah  dapat tepat sasaran sesuai dengan kondisi nyata dari setiap penduduk di dalam negeri.

“Anak muda butuh data tunggal yang valid, bila tidak 50 persen hidupnya bisa gagal,” tambahnya.

Begitu pentingnya keterlibatan anak muda, kata dia, kini pihaknya akan melakukan serangkaian upaya untuk mengikutsertakan kaum muda dalam sensus ini. Pertama mengeluarkan edaran yang berbunyi seluruh masyarakat untuk ikut sensus ini.

Responsnya dari surat diatas seluruh instansi yang ada di daerah mampu mendukung Sensus Penduduk 2020 ini. Tercatat sebanyak 514 pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota mendukung hal diatas. Disusul 34 dinas provinsi yang ikut mendukung hal satu data ini.

“Seluruh masyarakat instansi daerah menyadari betapa pentingnya data ini,” lanjutnya.

Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini antara lain Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Margo Yuwono. (Syamsu)

Continue Reading

Nasional

Telkom dan Telkomsel Tak Perlu Dilebur, Dikuatkan Saja

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pernyataan berturut-turut Wakil Menteri (Wamen) BUMN dan Menteri BUMN tentang Telkom Indonesia menarik disimak. Hal ini disampaikan Ir Lamhot Sinaga Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar melalui rilis tertulisnya, Kamis (13/02/2020).

“Kalimat ini disampaikan Wamen dan Menteri BUMN, seolah ingin memberikan sinyal bahwa akan ada perombakan besar-besaran di tubuh Telkom. Baik secara organisasi maupun bentuk korporasi Telkom Indonesia,” terang Lamhot Sinaga.

Menurutnya, Wamen BUMN mengatakan Telkom lamban berinovasi mengikuti zaman. Sementara kata dia, Menteri BUMN mengatakan, bahwa Telkomsel sebaiknya yang menjadi BUMN. Karena menyumbang reveneu 70% deviden kepada Negara, lebih besar dari Telkom Indonesia sebagai perusahaan induk.

“Ide dan gagasan Menteri BUMN ini perlu disikapi secara hati-hati, karena regulasi belum tentu memungkinkan untuk merealisasikan hal tersebut. Dan perlu dipahami juga, besarnya Telkomsel tidak lepas dari pemanfaatan infrastruktur jaringan yang dibangun oleh Telkom,” ungkap Lamhot Sinaga.

Politisi asal Sumatera Utara ini juga melihat pembenahan terpadu dan terintegrasi harus dilakukan terhadap Telkom Indonesia. Agar bisa menjadi korporasi yang handal dan berdaya saing global.

“Telkom Indonesia perlu mempercepat pembangunan platform yang mendukung Inovasi Nasional. Saya ingin menyampaikan bahwa DPR mendukung BUMN
menjadi tulang punggung inovasi Nasional,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, Indonesia membutuhkan platform digital beserta infrastrukturnya yang pada akhirnya akan mendukung penguatan ekonomi nasional. Sebab katanya, semakin banyak tumbuhnya bisnis digital dan bisnis yang berbasis digital di masyarakat.

“Saya ingin mencontohkan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia yang masih minim sentuhan digital. Jika seandainya ada platform yang mengelola penjualan, kebutuhan barang dan distribusinya, maka bisa bersinergi dengan BUMN atau swasta. Sehingga dapat memangkas pemicu biaya (cost driver), karena terhubungnya pemasok, distribusi (logistik) dan UMKM,” urainya panjang lebar.

“Disinilah dibutuhkan platform digital yang cerdas, murah, mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat dan tentu saja berkelanjutan,” ucap putra terbaik orang batak ini yang berusaha menjadi wakil rakyat yang bisa menyampaikan aspirasi rakyat dan mendukung tumbuh kembangnya pengusaha lokal maju.

Selain itu katanya, BUMN perlu memberikan insentif penggunaan infrastruktur telekomunikasi untuk kebutuhan inovasi digital. Ia juga berharap BUMN akan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan gairah masyarakat
dalam meningkatkan kemampuan memanfaatkan inovasi digital, agar para start up atau bisnis digital rintisan di Indonesia berkembang, tidak seperti saat ini yang mati sebelum berkembang.

“Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, siapakah BUMN yang menjadi leader dalam pengembangan platform inovasi nasional Saya melihat bahwa Telkom sebagai BUMN terbaik dalam bisnis Informasi dan teknologi di Indonesia yang tepat sebagai orkestrator untuk pengembangan inovasi nasional. Disitu letaknya sehingga Telkom Indonesia tidak relevan untuk ditiadakan, tetapi harus didorong terus untuk maju sesuai core bisnisnya,” jelas Lamhot Sinaga.

Terakhir Lamhot Sinaga berharap kementerian BUMN tidak hanya menuntut tumbuhnya keuntungan dari Telkom. Akan tetapi katanya juga harus menilai dampak pengembangan digital yang dilakukan oleh Telkom yang berdampak hadirnya benefit-benefit yang dirasakan langsung oleh para pelaku usaha. (Syamsu)

Continue Reading

Trending