Connect with us

POLITIK

Pendiri Partai Minta OSO Menerima Para Fungsionaris untuk Bergabung Kembali

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA yang mendapat legalitas dari Pemerintah Cq. Kementerian Hukum & HAM adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA dibawah kepemimpinan Ketua Umum DR Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekjen Harry Lontung Siregar.

“Hal ini sesuai amar Keputusan Mahkamah Agung nomor: 194K/TUN/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang penolakan permohonan kasasi yang diwakili oleh Daryatmo dan Suding, keputusan tersebut bersifat final dan mengikat,” ungkap Salah satu pendiri sekaligus Wakil Ketua Umum Hanura, Dr. Yus Usman Sumanegara kepada media, di City Tower, Menteng, Jakarta, Senen (23/12/2019).

Hal itu merespon terkait pernyataan politik yang tidak proposional terhadap penyelenggaraan Musyawarah Nasional III Partai HANURA pada tanggal 17-19 Desember 2019 di Hotel Sultan Jakarta, yang disampaikan oleh mantan Ketua Umum Partai HANURA Jend. TNI (Purn) Wiranto beserta beberapa orang yang mengaku Fungsionaris Partai HANURA Bambu Apus.

Menyikapi hal tersebut, Yus Usman menyatakan dengan ini Para Pendiri Partai HANURA menyampaikan sikap sbb.:

Pertama, Para Pendiri Partai HANURA yang taat azas dan taat Hukum tidak ada pilihan lain harus mengamankan dan melaksanakan Keputusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas dengan mengakui Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA yang mendapat legalitas dari Pemerintah adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA dibawah Kepemimpinan Ketua Umum DR Oesman Sapta dan Sekjen Harry Lontung Siregar.

“Sehingga kalau ada yang masih mengaku-ngaku Dewan Pimpinan Pusat lain adalah illegal,” tegas! Yus.

Kedua, Musyawarah Nasional Ill yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA dibawah Kepemimpinan Ketua Umum DR Oesman Sapta dan Sekjen Harry Lontung Siregar telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Partai Politik yang berlaku dan sesuai Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga yang telah mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM.

“sehingga semua Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional Ill Partai HANURA syah dan mengikat,” lanjutnya.

Lalu ketiga, Yus Usman mengatakan, Para Pendiri Partai HANURA menghimbau kepada mantan Ketua Umum Partai HANURA Bapak Jend. TNI Purn) Wiranto beserta beberapa orang yang mengaku Fungsionaris Partai HANURA Bambu Apus, untuk tidak lagi membuat pernyataan-pernyataan politik yang tidak proforsional terhadap Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA dibawah Kepemimpinan DR Oesman Sapta.

“Karena dikhawatirkan akan mengganggu situasi politik dan keamanan nasional yang kondusif,” ujarnya.

Dan yang terakhir, Wakil Ketua Hanura, Yus Usman Sumanegara menghimbau kepada DR Oesman Sapta yang terpilih kembali dalam MUNAS Ill Partai HANURA sebagai Ketua Umum Partai HANURA masa bakti 2019 – 2024 bisa menerima kembali para Fungsionaris yang ingin bergabung kembali.

“Hal ini yang dengan kesadarannya sendiri dan mengakui Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA yang mendapat legalitas dari pemerintah adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA dibawah Kepemimpinan Ketua Umum DR Oesman Sapta dan Sekjen Harry Lontn Siregar,” ujar Yus Usman menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Yan Imbab: Supiori Butuh Pemimpin Siap Kerja, Bukan Baru Belajar

Published

on

By

JanoerKoening, SUPIORI – Calon Bupati Kabupaten Supiori, Drs. Yan Imbab mengungkapkan bahwa Kabupaten Supiori saat ini membutuhkan pemimpin yang sudah siap memimpin, dan langsung bekerja, ketika dilantik, bukan pemimpin yang baru belajar.

“Pasangan Drs. Yan Imbab dan Nichodemus Ronsumbre siap untuk memimpin Supiori, jika diberikan kepercayaan oleh masyarakat Supiori, kita tidak butuh waktu lalu, setelah dilantik, langsung kami kerja,” ungkapnya saat berorasi dalam kampanye pasangan IMANI yang berlangsung di Kampung Fanindi, Distrik Supiori Selatan, Kamis (26/11/2020).

Pria yang akrab dengan akronim Yanim ini berujar, bukan perkara mudah untuk mengatur sebuah pemerintahan, sehingga membutuhkan figur-figur yang mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

“Tentu bukan perkara mudah, untuk mengatur birokrasi, tetapi jika saudara-saudara mempercayakan pasangan IMANI untuk memimpin Supiori, saya pikir pasangan ini punya pengalaman dan juga koneksi yang dapat mewujudkan komitmen Supiori Menuju Sejahtera (SMS),” ujarnya.

Yanim mengharapkan masyarakat Supiori dapat memilih pemimpin yang tepat, jangan memilih karena tergoda dengan janji-janji manis yang belum tentu bisa diwujudkan.

Sementara itu, Calon Wakil Bupati Supiori, Nichodemus Ronsumbre mengharapkan masyarakat Supiori lebih bijak dalam menentukan pilihan politiknya pada Pilkada Serentak tahun 2020.

“Kita semua sudah mengetahui sosok bapak Yan Imbab, sehingga bapak-ibu nantinya menyesal jika salah memilih lagi, apalagi saya mau katakan bahwa dari 5 kandidat ini yang punya akses ke Provinsi Papua kan hanya IMANI,” tuturnya.

Lebih lanjut, Nicho menjelaskan bahwa pada kampanye yang dilaksanakan di Sorendiweri pada tanggal 5 Desember nantinya, akan menghadirkan para petinggi partai pengusung baik dari DPD I Golkar Papua maupun DPD I Demokrat Papua.

“Kita tentu mengharapkan kehadiran para petinggi sehingga memastikan bahwa dari setiap kampanye yang dilaksanakan, dan setia program dalam visi misi nantinya bisa diwujudkan mengingat koneksi yang telah terbangun dengan baik selama ini,” jelasnya.

Ditambahkan, pihaknya optimis dapat memenangkan pertarungan pada tanggal 9 Desember nanti. ”Sudah pasti kami akan menang, tidak ada kata menyerah bagi IMANI. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Dipimpin AHY, Demokrat Melonjak Dua Peringkat, Raih Predikat Partai Paling Informatif

Published

on

By

 

JanoerKoening, Jakarta – Komisi Informasi Pusat (KIP), Rabu (25/11) memberikan anugerah keterbukaan informasi publik kepada tiga partai politik yang dianggap paling informatif, dengan nilai diatas 90. Partai Demokrat adalah salah satu partai yang menerima penghargaan tersebut dengan 90 poin.

Pasca Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Partai Demokrat, terjadi lonjakan dua peringkat dari predikat “Cukup Informatif” di tahun sebelumnya, kini pada tahun 2020 Demokrat meraih nilai diatas 90 dan untuk pertamakalinya meraih anugerah tertinggi, “Informatif.”

“Alhamdulillah, hari ini atas kerja keras seluruh pengurus dan kader, Partai Demokrat dianugerahi penghargaan oleh Komisi Informasi Pusat sebagai “Badan Publik Informatif”. Status ini naik dua peringkat dari yang sebelumnya “cukup informatif” menjadi status tertinggi dari penilaian KIP,” ujar Ketum AHY.

Penghargaan ini menurut Ketum AHY adalah hasil dari upaya Partai Demokrat untuk mendorong keterbukaan informasi dalam organisasi publik. “Kami yakin bahwa keterbukaan informasi adalah salah satu pilar untuk menjaga demokrasi yg sehat di Indonesia,” lanjutnya.

“Ini juga sejalan dengan visi yang saya sampaikan saat terpilih menjadi Ketua Umum pada 15 Maret lalu, membawa Partai Demokrat untuk membangun konsep “Smart Party”, mewujudkan organisasi yang modern, bergerak dengan transparansi data dan informasi demi kemaslahatan masyarakat,” jelas Ketum AHY.

Acara penganugerahan yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom ini dihadiri juga oleh Wakil Presiden Kyai Haji Ma’aruf Amin, seluruh perwakilan dari badan publik penerima anugerah, serta perwakilan dari komunitas civil society. Partai Demokrat sendiri langsung dihadiri oleh Ketum AHY di Makassar, Sulawesi Selatan, di sela-sela rangkaian Gerilya Nusantara untuk Pilkada 2020. (red)

Continue Reading

POLITIK

Din: Selamatkan Semua Tahanan Di Bareskrim

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Jika benar berita bahwa 48 tahanan di Bareskrim Mabes Polri positif Covid-19 dan 8 lainnya bergejala sungguh menyentak hati kami.

Demikian disampaikan oleh Prof. M. Din Syamsuddin Presidium KAMI, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 16 November 2020, di Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) meminta Polri untuk demi kemanusiaan dan hukum menyelamatkan semua tahanan dari serangan virus Corona.

Din menambahkan, selamatkan semua tahanan baik dengan membebaskan mereka yang sudah jelas tuntutan hukumnya tidak beralasan.

“Sehingga berkasnya dikembalikan oleh Kejaksaan Agung, maupun menangguhkan atau membantarkan tahanan lain yang masih dalam proses penyelidikan ke Rumah Sakit,” ujar Din.

Seyogyanya kata Din, Polri berkeadilan dulu dengan alasan Covid-19 membebaskan dari penjara para narapidana kriminal, maka saatnya sekarang membebaskan tersangka aktifis politik dari tahanan.

“Selain itu, Saya sangat mendesak pihak Polri mensterilkan Ruang Tahanan Bareskrim, karena telah menjadi klaster baru Covid-19,” pungkas Din Syamsudin. (Amhar)

Continue Reading

Trending