Connect with us

Uncategorized

FFI Resmi Akhiri Gerakan Nusantara 2019

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – PT Frisian Flag Indonesia (FFI) secara resmi hari ini 18 Desember 2019 mengakhiri berlangsungnya Program 100 hari Edukasi Gizi Gerakan NUSANTARA 2019 (GerNUS 2019) yang merupakan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia.

Tahun ini, GerNUS berhasil mencakup 750 sekolah dan 387.454 siswa yang terpapar kegiatan edukasi Iangsung di sekolah. FFI melalui GerNUS 2019 juga menggelar bimbingan teknis untuk pendalaman materi pendidikan dan peningkatan pengetahuan serta perilaku gizi dan kesehatan yang baik, bagi 347 sekolah dan diikuti lebih dari 500 peserta yang terdiri dari Guru, Kepala Sekolah dan Penanggung Jawab Kantin Sekolah Dasar.

Selain itu, pemanfaatan media digital juga merupakan agenda utama pada kegiatan GerNUS 2019. Sejak September 2019, program ini telah melakukan kegiatan pelatihan digital kepada para guru dengan pemanfaatan media digital yang disampaikan melalui platform www.frisianfla -edukasi izi.com dan pelatihan tatap muka atau video tutorial dengan 1.300 guru telah mengakses secara online.

Andrew F. Saputro Corporate Affairs PT Frisian Flag Indonesia mengatakan, Kami sangat senang bahwa apa yang kami canangkan dalam penyelenggaraan GerNUS 2019 ini memanfaatkan media digital, mendapat perhatian khusus dari guru.

“Hal ini sesuai arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan yang menyerukan hal serupa, yaitu untuk memberikan ‘bantuan’ kepada guru dalam menjalankan tugasnya,” papar Andrew dalam acara penutupan program gerakan Nusantara 2019, di Ruang Auditorium Ristek Dikti, Gedung D, Senayan Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Pemanfaatan media digital yang tepat akan menyulut kreatifitas dan semangat berinovasi dalam menyampaikan materi didik, tambahnya.

FFI bekerjasama dengan pakar edukasi digital, Prof. Dr. Ir. R. Eko lndrajit, M.Sc., MBA., Mphil., MA_telah memperkenalkan aplikasi pendidikan gizi yang dapat diakses para guru dimana saja melalui www.frisianflag-edukasigizi.com.

Prof. Eko menjelaskan, Era digital pedagogy perlu untuk terus di penetrasikan kepada guru dan murid saat ini. Studi menyatakan bahwa penggunaan teknologi digital kontemporer dalam proses belajar mengajar memiliki manfaat yang luar biasa dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dengan cepat dan akurat. lni yang menjadi dasar kami bersama Gerakan NUSANTARA mendesain platform ini.

“Kedepannya, kami akan terus melakukan penyempurnaan aplikasi agar bisa lebih banyak membantu guru-guru dalam memperoleh pengetahuan gizi yang lebih baik, dengan materi yang telah disusun PKGK Ul tentang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS),” ujar Prof. Eko.

Sementara Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud Dr. H. Khamim, M.Pd. menyampaikan rasa optimisnya tentang dukungan pihak swasta terhadap peningkatan mutu Pendidikan.

“Kami menghargai upaya pihak swasta yang membantu memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Dengan arus informasi yang cepat saat ini dan murid yang semakin terpapar perkembangan teknologi, Kemendikbud memiliki kewajiban membantu para guru dalam memanfaatkan dan memaksimalkan proses belajar menggunakan teknologi digital,” ungkapnya.

Khamin menambahkan, Pelatihan program Edukasi Gizi dan sosialisasi keamanan pangan yang menjadi materi pelatihan diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan para guru kepada murid.

“Peran teknologi dalam dunia pendidikan akan terus meningkat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menginstruksikan agar Kementerian mampu meningkatkan kualitas guru kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital,” pungkas Khamin.

Berikutnya, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si. menyampaikan bahwa inisiatif FFI untuk meningkatkan sosialisasi dan pemahaman tentang keamanan pangan sangat positif, dan membantu perluasan dan penguatan pemahaman tentang keamanan pangan.

“Program Edukasi Gizi Gerakan NUSANTARA 2019 bersama BPOM sengaja memuat sosialisasi keamanan pangan dan bersama meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anak-anak tentang pangan yang aman,” tuturnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending