Connect with us

Daerah

GerCin Minta Mendagri Batalkan Paripurna Pelantikan Pimpinan Dewan Definitif

Published

on

JanoerKoening, Jayapura – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GerCin Provinsi Papua Andre Irreuw dalam rilisnya yang di terima media sabtu ini, 14 desember 2019 mengatakan, Kami meminta kepada Menteri dalam Negeri Jendral Pol. M.Tito Karnavian untuk kiranya membatalkan paripurna pelantikan pimpinan dewan definitif sampai tata tertib (tatib) DPRP selesai.

“Dan juga MRP beri persetujuan Orang Asli Papua (OAP) terhadap nama pimpinan yang diusulkan oleh partai politik pemenang pemilu agar semangat otsus terjaga dan evaluasi otsus yang lagi didorong oleh kemendagri akan didukung penuh oleh seluruh masyarakat papua,” tambahnya.

Lebih lanjut Irreuw juga minta kepada Menteri dalam negeri untuk lebih bijaksana dalam menyikapi fenomena penetapan ketua DPRP Papua, sebab sangat sensitif kalau tidak di kelola dengan baik bisa terjadi konflik sosial di papua yang akan berdampak negatif terhadap eksistensi NKRI di tanah papua dan kalaupun terjadi konflik di papua maka kami minta untuk Mendagri harus bertanggung jawab akan Konflik Kepentingan tersebut.

Oleh sebab itu pemerintah pusat harus lebih hati-hati dalam mengelola papua karena isu papua ini sangat sensitif dan sudah menjadi isu internasional dan menjadi sorotan publik dunia. Jangan kita mengelola papua dalam konflik namun kita harus bisa mengelola papua dalam kesejahteraan cinta dan kasih sayang.

“Bapak MENDAGRI jangan dahulu menandatangani SK (Surat Keputusan) Ketua DPRP papua definitif di karena kan tim dari DPRP papua masih konsultasikan rancangan peraturan DPRP tentang tata tertib pemilihan (tatip) ketua DPRP papua Priode 2019 -2024 ke kementrian dalam Negeri,” Pinta Irreuw.

Diketahui, bahwa berdasarkan rancangan peraturan DPRP tentang tata tatip DPRP tahun 2019 Bab VI alat kelengkapan DPRP pasal 62 berbunyi bahwa pimpinan DPRP sebagaimana di maksud pada ayat (1) berasal dari orang asli papua dan pimpinan DPRP sebagaimana di maksud pada ayat (4) wajib mendapatkan rekomendasi terhadap pertimbangan dan persetujuan dari MRP tetang keaslian orang asli papua.

“Dari rancangan tatip tersebut sudah sangat mengisyaratkan bahwa yang menjadi Ketua DPR Provinsi Papua adalah orang asli Papua,” tegas! Irreuw.

Jadi kami mendesak untuk majelis rakyat papua (MRP) yang merupakan lembaga kultur orang asli papua untuk segera melakukan proteksi-proteksi terhadap hak-hak orang asli papua sesuai dengan amanat UU otsus di papua.

Selain itu, kami juga meminta agar supaya yang bukan orang asli papua jangan paksakan diri untuk jadi ketua DPRP Papua, berilah kami kesempatan sebagai orang asli papua untuk memimpin tanah kami, jangan semua hak-hak kami sebagai orang asli papua di rampok termasuk jabatan ketua DPRP Papua, “tegas” Irreuw tokoh muda papua.

Menegaskan hal ini, Irreuw atas nama GerCin Papua kepada MENDAGRI sebagai lembaga tinggi negara harus bisa memahami aturan-aturan atau tahapan-tahapan yang berlaku dalam usulan SK Pimpinan DPRP papua yaitu:

1. Rapat Paripurna pembacaan SK nama pimpinan definitif yang diusulkan partai politik pemenang pemilu

2. Sekwan (Sekretaris Dewan) buat surat usulan ke mendagri melalui Gubernur dan ditandatangani pimpinan sementara

3. Gubernur buat surat usulan ke mendagri dan yang kelola adalah Biro tata pemerintahan setda papua

4. Surat gubernur dibawa ke mendagri untuk diproses

5. SK. Mendagri keluar dan dibawa oleh Gubernur/Biro Tata Pemerintahan
6: SK diserahkan oleh gubernur / biro tata pemerintahan kepada sekwan

7. Sekwan melaporkan kepada pimpinan sementara

8. Atas dasar fisik surat sudah diterima dewan maka pimpinan dewan mengundang semua pimpinan fraksi untuk rapat menentukan hari dan tanggal rapat paripurna pengambilan sumpah/janji. Apakah tahapan-tahapan tersebut sudah berjalan sesuai dengan mekanisme. (red)

Continue Reading

Daerah

GPMI Dukung Keputusan Anies, 14 September Jakarta PSBB Total

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pemerhati Kota Jakarta Syarief Hidayatulloh mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik tuas rem darurat. Sudah sepatutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah ini.

“Saya mendukung total keputusan Gubernur Anies kembali ke PSBB awal yang super ketat. Kondisinya sudah mengkgawatirkan,” kata Syarief Hidayatulloh dalam keterangannya Rabu (9/9/2020) malam.

Syareif yang juga Ketua Umum Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) Jakarta Raya ini menyebut, tingkat keterisian tempat tidur isolasi dan ICU harian di Jakarta semakin meningkat.

Hal itu Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, hingga 06 September, presentase keterpakaian tempat tidur dan isolasi harian di 67 Rumah Sakit (RS) rujukan mencapai 77 persen. Diketahui, jumlah tempat tidur diisolasi di 67 RS rujukan adalah 4.456.

Sedangkan tingkat keterisian ICU harian di 67 RS rujukan meningkat menjadi 83 persen. Diketahui, jumlah tempat tidur ICU di 67 RS rujukan tercatat 483.

Ditambah, stok makam khusus jenazah dengan protap Covid-19 juga menipis. Stok lahan makam di dua Tempat Pemakaman Umum (TPU) khusus Corona, yakni di TPU Pondok Ranggon dan TPU Tegal Alur, kini mulai menipis. Tinggal 1.100 makam.

Diperkirakan, satu hingga dua bulan ke depan, blok makam khusus Covid-19 akan penuh. Apalagi jika tingkat penularan dan kematian perhari kian tinggi seperti saat ini.

“Selain itu, tenaga kesehatan juga kewalahan. Bahkan, sampai-sampai Pemprov DKI Jakarta merekrut tenaga kesehatan tambahan 1.000 lebih. Karenanya pergerakan warga memang harus dibatasi,” tandasnya.

14 September Mulai PSBB Ketat

Diketahui, dalam konferensi persnya Rabu (9/9) malam, sebagai langkah kebijakan rem darurat atau Emergency Brake Policy, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Gubernur Anies menyatakan, situasi wabah di Jakarta saat ini berada dalam kondisi darurat. Pemprov DKI Jakarta memutuskan menarik rem darurat dan kembali ke PSBB ketat. Mulai 14 September, pergerakan warga akan dibatasi.

“Warga akan kembali berkegiatan dari rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Mulai Senin 14 September, seluruh kegiatan perkantoran akan dilakukan dari rumah dan akan ada 11 bidang esensial yang diperbolehkan beroperasi,” kata Gubernur Anies.

Kata Gubernur Anies, ada 11 bidang non esensial yang izinnya dikeluarkan akan dievaluasi kembali. Seluruh tempat hiburan akan kembali ditutup. Kerumunan dan kegiatan yang mengumpulkan dilarang.

“Tempat ibadah yang boleh dibuka hanya di level kampung atau komplek dan hanya boleh digunakan oleh warga setempat. Khusus tempat ibadah di zona merah dan wilayah dengan kasus tinggi tidak diperbolehkan buka,” tambah Anies.

Prediksi RS dan ICU Kolaps

Ditambahkannya, selama 6 bulan terakhir kasus Covid-19 di Jakarta didominasi 50 persen kasus OTG dan 35 persen adalah kasus gejala ringan-sedang.

“Selain itu, saat ini ambang batas kapasitas rumah sakit untuk ruang isolasi dan ICU sudah melampaui angka batas aman dan diperkirakan akan mencapai kapasitas maksimal di 17 September 2020 dan setelah itu akan fasilitas kesehatan DKI Jakarta akan kolaps,” ujar Anies memprediksi.

Meskipun kapasitas ruang isolasi khusus Covid-19 ditingkatkan sebanyak 20 persen menjadi 4.807 tempat tidur, maka seluruh tempat tidur itu akan penuh di sekitar tanggal 6 Oktober 2020.

Gubernur Anies juga menyampaikan kapasitas maksimal ruang ICU khusus Covid-19 di DKI Jakarta saat ini sebanyak 528 tempat tidur. Jumlah yang besar tersebut saat ini telah terisi 83 persen dan akan penuh pada tanggal 15 September dengan tingkat penularan wabah seperti sekarang.

Pemprov DKI Jakarta sedang berusaha menaikkan kapasitas ICU dilakukan hingga mencapai 636 tempat tidur. Namun tanpa usaha pembatasan lebih ketat, maka ICU khusus Covid-19 Jakarta sesudah dinaikkan kapasitasnya pun bisa penuh pada tanggal 25 September.

“Ingat, menaikkan tempat tidur bukan sekadar menyediakan tempat tidurnya, tapi memastikan ada dokter dan perawatnya, ada alat pengamannya, ada alat-alatnya, dan ada obatnya. Dengan usaha peningkatan kapasitas jangka pendek, tapi tidak disertai dengan pembatasan ketat, maka kita hanya mengulur waktu kurang dari sebulan saja sebelum rumah sakit kembali penuh,” tegasnya.

Anies menyebut, pandemi ini akan berakhir dengan harapan realistis melalui penemuan vaksin yang aman dan efektif serta terdistribusi secara merata.

Akan tetapi, vaksin tersebut tidak akan hadir dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Vaksin baru akan hadir tahun depan sedangkan kondisi darurat sudah hadir di DKI Jakarta.

Maka, sampai datangnya vaksin nanti, kita harus bersiap melawan wabah dengan menjalankan pembatasan sosial secara serius dan berdisiplin tinggi. Seluruh jajaran Pemprov DKI berkomitmen untuk bekerja keras dan bersiaga penuh selama masa pembatasan ini untuk meringankan beban masyarakat.

“Kita akan kalahkan wabah ini bersama-sama. Cobaan wabah ini memang besar. Ini mungkin adalah cobaan terbesar dalam usia hidup generasi kita. Namun, cobaan besar ini bisa berkurang rasa beratnya bila kita saling mendukung,” pungkas Anies. (red)

Continue Reading

Daerah

Napolion Fakdawer Di Lantik Sebagai Ketua DPD GerCin Papua Barat

Published

on

By

JanoerKoening, Manokwari – Hendrik Yance Udam (HYU), Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasonal Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN GerCin) secara resmi melantik Napolion Fakdawer sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Cinta Indonesia Provinsi Papua Barat (DPD GerCin).

HYU juga melantik Julians Kadiwaru sebagai Sekjen dan pengurus lainya di Swis Bel Hotel Manokwari Selasa 18 Agustus 2020. Pelantikan tersebut di hadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinana Daerah (Forkopinda) Provinsi Papua Barat.

HYU dalam sambutannya mengatakan bahwa, kehadiran GerCin di Manokwari Provinsi Papua Barat di harapkan dapat menjadi laboratorium kader dalam mencetak kader-kader pemimpin masa depan bangsa.

“Terlebih khusus di Provinsi Papua Barat yang memiliki integritas, serta wawasan kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tambah HYU Tokoh Nasional asal Papua.

Kehadiran HYU melantikan DPD GerCin Papua Barat dengan membawah pesan-pesan kedamain cinta dan kasih sayang.

“Oleh sebab itu kader-kader Gercin yang baru selesai di lantik kiranya dapat mewarnai kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik dengan semagat kedamain cinta dan kasih sayang, ujarnya.

Lebih lanjut HYU mengatakan bahwa, DPD GerCin Papua Barat harus bermitra dengan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota yang ada, serta TNI/POLRI untuk percepatan akselerasi pembangunan di Bumi Cendrawasih.

Kehadiran DPD GerCin Papua Barat harus bisa memberikan konstribusi pemikiran yang konstruktif dalam mencari sebuah solusi strategis guna menyelesaikan persoalan bangsa yang ada di Papua Barat dengan cara-cara yang elegan tampah mengunakan kekerasan.

Sebab kekerasan tidak dapat menyelesaiakn persoalan justru kekerasan akan melahirkan kekerasan baru lagi. Namun gunakanlah pendekatan cinta dan kasih sayang dalam menyelesaikan persoalan yang ada.

Generasi muda yang ada di Provinsi Papua Barat harus bisa mengisi kemerdekaan RI yang ke- 75 Tahun dengan hal-hal yang positif dalam kehidupannya hari lepas hari sehingga tidak terjebak dalam pergaulan negatif yang dapat merusak masa depan generasi muda yang ada.

“DPD GerCin Papua Barat harus bisa berada di garda paling terdepan dalam melawan semagat radikalisme, intoleran, berita hoax, terorisme dan saparatis yang ada di Provinsi Papua Barat,” pungkas HYU.

Sementara itu sambutan Gubernur Provinsi Papua Barat Drs Domingus Mandacang yang di bacakan oleh Staf ahli Gubernur bidang Ekonomi dan pembangunan Dr Nico Tike Utung.SE .MM mengatakan bahwa, kami dari pihak pemerintah Daerah Papua Barat memberikan dukungan kepada DPD GerCin Provinsi Papua Barat.

“Kiranya DPD GerCin Provinsi Papua Barat bersama pemerintah dapat bersinergi membangun tanah papua yang kita cintai bersama, menjaga dan merawat Indonesia, dan menjaga Tanah Papua dengan aman dan damai serta sejahtra,” tegasnya.

Di tempat yang sama ketua DPD GerCin Provinsi Papua Barat Napolion Fakdawer mengatakan bahwa, kami memberikan ucapan terimah kasih kepada Gubernur Provinsi Papua Barat serta seluruh Forkompimda yang sudah membantu suksesnya acara pelantikan DPD GerCin Provinsi Papua Barat.

“Saya sebagai Ketua DPD GerCin Papua Barat dan teman-teman yang baru saja di lantik oleh Oleh Ketua Umum DPN GerCin, akan terus begerak dan melakukan konsolidasi Organisasi di kabupaten dan kota yang ada di Papua Barat demi tegaknya NKRI di Tanah Papua,” Tutup Fakdawer. (Amhar)

Continue Reading

Daerah

Usai Melantik, HYU: “Warnai Kehidupan Papua Barat dengan Cinta dan Kasih Sayang.”

Published

on

By

JanoerKoening, Papua – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN GerCin), Hendrik Yance Udam (HYU) di temani Sekjen HR. Teddy Surya, S.Sos., melantik DPD GerCin Papua Barat

Acara tersebut sekaligus juga di isi penandatanganan berita acara pelantikan DPD GerCin Provinsi Papua Barat Di Hotel Swis Bel Manokwari 18 Agustus 2020.

Penandatangan ini disaksikan langsung oleh Ketua DPD GerCin Papua Barat Bung Napelion Fakdawer dan perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Pada acara tersebut, juga dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Papua Barat.

Dalam sambutannya Ketum DPN GerCin HYU menyampaikan, bahwa DPD GerCin Papua Barat yang baru saja di lantik harus bisa menjadi Garam dan Terang di provinsi Papua Barat

“Dan juga harus dapat mewarnai kehidupan sosial ekonomi dan politik di Papua Barat dengan cinta dan kasih sayang,” pungkas HYU. (Amhar)

Continue Reading

Trending