Connect with us

Daerah

GerCin Minta Mendagri Batalkan Paripurna Pelantikan Pimpinan Dewan Definitif

Published

on

JanoerKoening, Jayapura – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GerCin Provinsi Papua Andre Irreuw dalam rilisnya yang di terima media sabtu ini, 14 desember 2019 mengatakan, Kami meminta kepada Menteri dalam Negeri Jendral Pol. M.Tito Karnavian untuk kiranya membatalkan paripurna pelantikan pimpinan dewan definitif sampai tata tertib (tatib) DPRP selesai.

“Dan juga MRP beri persetujuan Orang Asli Papua (OAP) terhadap nama pimpinan yang diusulkan oleh partai politik pemenang pemilu agar semangat otsus terjaga dan evaluasi otsus yang lagi didorong oleh kemendagri akan didukung penuh oleh seluruh masyarakat papua,” tambahnya.

Lebih lanjut Irreuw juga minta kepada Menteri dalam negeri untuk lebih bijaksana dalam menyikapi fenomena penetapan ketua DPRP Papua, sebab sangat sensitif kalau tidak di kelola dengan baik bisa terjadi konflik sosial di papua yang akan berdampak negatif terhadap eksistensi NKRI di tanah papua dan kalaupun terjadi konflik di papua maka kami minta untuk Mendagri harus bertanggung jawab akan Konflik Kepentingan tersebut.

Oleh sebab itu pemerintah pusat harus lebih hati-hati dalam mengelola papua karena isu papua ini sangat sensitif dan sudah menjadi isu internasional dan menjadi sorotan publik dunia. Jangan kita mengelola papua dalam konflik namun kita harus bisa mengelola papua dalam kesejahteraan cinta dan kasih sayang.

“Bapak MENDAGRI jangan dahulu menandatangani SK (Surat Keputusan) Ketua DPRP papua definitif di karena kan tim dari DPRP papua masih konsultasikan rancangan peraturan DPRP tentang tata tertib pemilihan (tatip) ketua DPRP papua Priode 2019 -2024 ke kementrian dalam Negeri,” Pinta Irreuw.

Diketahui, bahwa berdasarkan rancangan peraturan DPRP tentang tata tatip DPRP tahun 2019 Bab VI alat kelengkapan DPRP pasal 62 berbunyi bahwa pimpinan DPRP sebagaimana di maksud pada ayat (1) berasal dari orang asli papua dan pimpinan DPRP sebagaimana di maksud pada ayat (4) wajib mendapatkan rekomendasi terhadap pertimbangan dan persetujuan dari MRP tetang keaslian orang asli papua.

“Dari rancangan tatip tersebut sudah sangat mengisyaratkan bahwa yang menjadi Ketua DPR Provinsi Papua adalah orang asli Papua,” tegas! Irreuw.

Jadi kami mendesak untuk majelis rakyat papua (MRP) yang merupakan lembaga kultur orang asli papua untuk segera melakukan proteksi-proteksi terhadap hak-hak orang asli papua sesuai dengan amanat UU otsus di papua.

Selain itu, kami juga meminta agar supaya yang bukan orang asli papua jangan paksakan diri untuk jadi ketua DPRP Papua, berilah kami kesempatan sebagai orang asli papua untuk memimpin tanah kami, jangan semua hak-hak kami sebagai orang asli papua di rampok termasuk jabatan ketua DPRP Papua, “tegas” Irreuw tokoh muda papua.

Menegaskan hal ini, Irreuw atas nama GerCin Papua kepada MENDAGRI sebagai lembaga tinggi negara harus bisa memahami aturan-aturan atau tahapan-tahapan yang berlaku dalam usulan SK Pimpinan DPRP papua yaitu:

1. Rapat Paripurna pembacaan SK nama pimpinan definitif yang diusulkan partai politik pemenang pemilu

2. Sekwan (Sekretaris Dewan) buat surat usulan ke mendagri melalui Gubernur dan ditandatangani pimpinan sementara

3. Gubernur buat surat usulan ke mendagri dan yang kelola adalah Biro tata pemerintahan setda papua

4. Surat gubernur dibawa ke mendagri untuk diproses

5. SK. Mendagri keluar dan dibawa oleh Gubernur/Biro Tata Pemerintahan
6: SK diserahkan oleh gubernur / biro tata pemerintahan kepada sekwan

7. Sekwan melaporkan kepada pimpinan sementara

8. Atas dasar fisik surat sudah diterima dewan maka pimpinan dewan mengundang semua pimpinan fraksi untuk rapat menentukan hari dan tanggal rapat paripurna pengambilan sumpah/janji. Apakah tahapan-tahapan tersebut sudah berjalan sesuai dengan mekanisme. (red)

Continue Reading

Daerah

Demokrasi yang Ideal di Indonesia Adalah Demokrasi Pancasila

Published

on

By

JanoerKoening, Yogyakarta – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan bahwa demokrasi yang ideal di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Sesuai yang diinginkan oleh ‘Founding Fathers’ atau para pendiri bangsa.

Pernyataan itu disampaikan LaNyalla menjawab pertanyaan dari perwakilan BEM Universitas Gadjah Mada, Farhan, dalam Ngopi Bareng dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).

“Tapi saat ini model demokrasi tersebut belum dilaksanakan. Oleh sebab itu, DPD RI menilai pentingnya Amandemen konstitusi ke-5 dilakukan dengan suasana kebatinan untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Hal ini dilakukan karena DPD RI menilai semangat amandemen konstitusi yang dilakukan sejak 1999 hingga 2002 sudah cukup banyak melenceng dari harapan para pendiri bangsa,” kata LaNyalla saat bersamaan diskusi Daring(Webinar) berlangsung, se Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Oase Cafe, Minggu (06/06/2021)

Menurutnya, Pancasila seharusnya dijadikan nafas dalam semangat perbaikan bangsa.

“Jadi kalau ada yang tanya, sebenarnya apa DNA sistem pemerintahan Indonesia? Parlementer atau Presidensiil? Jawabnya adalah Pancasila. Yang merupakan sintesa atas dialektika teori-teori yang diterapkan negara-negara di barat. Saya katakan di sini Demokrasi Pancasila itu bukan teori yang tidak bisa diwujudkan,” sebut LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu menegaskan, Pancasila merupakan sumber segala hukum dan seharusnya dijadikan pedoman. Termasuk untuk memilih para pemimpin bangsa.

Dari tatanan sila-sila Pancasila, yakni membangun manusia Indonesia yang Berakhlak, Beradab dan Bersatu diharapkan akan memunculkan para Hikmat Kebijaksaan, yang mewakili suara rakyat untuk mengambil keputusan-keputusan penting terhadap bangsa dan negara melalui musyawarah mufakat.

“Termasuk memilih siapa yang diberi ‘mandat’ untuk memimpin pemerintahan. Sehingga diharapkan Keadilan Sosial terwujud. Itulah Demokrasi Pancasila. Itulah Presidensiil yang diinginkan para pendiri bangsa,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, LaNyalla mengajak mahasiswa bersama dengan DPD untuk berjihad secara konstitusi. Karena DPD butuh dukungan mahasiswa dan kalangan akademisi terkait keinginan melaksanakan Demokrasi Pancasila tersebut.

“Karena DPD punya tanggung jawab terhadap aspirasi rakyat. Harus memperjuangkannya dengan baik dan kami terbuka untuk bersinergi dengan mahasiswa,” kata LaNyalla.

Mantan Ketua Umum PSSI ini menegaskan, perjuangan memang harus melalui jalan yang berliku. Tidak ada perjuangan yang mulus.

“Yang penting adalah perjuangan kita itu benar dan on the track. Itu yang harus dipegang teguh. Kita tugasnya sebagai manusia adalah ikhtiar. Hasilnya diserahkan ke Tuhan,” katanya.

LaNyalla juga memberikan tips bagi generasi muda maupun mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Yaitu harus pelan-pelan.”Jangan langsung frontal dalam hadapi kekuasaan atau menyampaikan sesuatu hal. Kalau yang frontal biasanya akan ditangkap. Harus sein kiri belok kanan,” ujar.

Meski demikian, LaNyalla siap membantu memperjuangkan empat aktivis mahasiswa yang ditahan polisi agar bisa dikeluarkan. “Kita tidak janji akan hal ini. Tapi tolong tulis nama empat mahasiswa itu. Serahkan ke saya, nanti kita perjuangkan,” ucapnya.

Menurut LaNyalla kebebasan berpendapat harus tetap dibuka. Ruang diskusi tidak boleh dibungkam dan demonstran tidak boleh ditangkapi.

“Kita akan kawal kebebasan berpendapat ini yang sebenarnya aturan atau Undang-undangnya secara tekstual bagus namun secara konstektualnya terkadang belum dilaksanakan,” ujarnya.

Masalah kebebasan berpendapat tersebut disampaikan LaNyalla untuk menanggapi keluhan Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yunanto, mengenai kebebasan berpendapat yang saat ini dibungkam. Bahkan ada penahanan terhadap aktivis mahasiswa saat berdemonstrasi tolak omnibus law cipta kerja di Semarang.

Yunanto juga menyampaikan keinginannya agar DPD membantu mengeluarkan para aktivis mahasiswa yang ditahan karena berjuang mengadvokasi rakyat.

“Ada empat mahasiswa dari Semarang yang ditahan saat demo penolakan Omnibus law cipta kerja di Semarang. Kami berharap teman-teman tersebut dikeluarkan,” pinta Yunanto.

Continue Reading

Daerah

Nias Barat Di Guncang Gempabumi M 7.2

Published

on

By

JanoerKoening, Kakarta – Gempabumi dengan parameter magnitudo 7.2 dirasakan kuat oleh masyarakat di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, Jumat (14/5/2021) pukul 13.33 WIB.

Kepala Sub Bidang Direktorat (Kasubdit) Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nias Barat, Hiramo melaporkan, guncangan gempabumi tersebut sempat membuat masyarakat panik dan keluar rumah.

“Masyarakat panik dan keluar rumah,” ujar Hiramo melalui keterangan tertulis.

Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Nias Barat saat ini sedang melakukan kaji cepat dan berkoordinasi dengan instansi dan pihak terkait.

Sementara itu, berdasarkan hasil rekaman seismogram Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempabumi tersebut berada pada 0.10 LU dan 96.53 BT di laut pada kedalaman 19 kilometer (km).

Adapun apabila ditarik garis lurus, maka jarak pusat gempa tersebut berada pada 141 km Barat Daya Nias Barat, 151 km Barat Daya Nias Selatan, 172 km Barat Daya Nias, 455 km Barat Daya Medan dan 1.339 km Barat Laut Jakarta.

Lebih lanjut, menurut BMKG gempabumi tersebut tidak berpotensi tsunami. (Amhar)

Continue Reading

Daerah

Ke Kupang, AHY Langsung Silaturahmi dengan Gubernur NTT

Published

on

By

JanoerKoening, Kupang – Usai berkunjung ke Kota Palu, di hari keempat rangkaian Safari Ramadhan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meneruskan perjalanannya ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (27/4/2021) siang.

Di Bandara Internasional El Tari, Ketum AHY langsung dijemput oleh Wali Kota Kupang sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat NTT Jefri Riwu Kore (Jerico), Wakil Ketua Umum dan Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman

Turut menjemput juga Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Anita Jacoba, dan perwakilan terbatas DPC. Ketum AHY disematkan selendang cantik khas NTT.

Agenda Ketum AHY di NTT, selain akan mengunjungi dan memberikan bantuan kepada korban bencana, juga akan melaksanakan konsolidasi internal bersama para pimpinan, pengurus dan kader Partai Demokrat di NTT.

Setibanya di Kupang, Ketum AHY langsung menuju Kantor Gubernur NTT untuk silaturahmi dengan Gubernur Viktor Laiskodat. Sesampainya di sana, AHY diselempangkan kain khas Sumba NTT oleh Viktor.

“Dalam pertemuan tadi, kami banyak bercerita tentang proses pemulihan pasca bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di NTT,” ujar Ketum AHY.

“Saya pun bercerita pada Pak Viktor bahwa secara pribadi melalui AHY Foundation saya dan teman-teman sudah ikut membantu mendistribusikan bantuan ke Pulau Adonara, Desa Lamanele, Flores Timur beberapa saat yang lalu,” tambahnya.

Ketum AHY kemudian menjelaskan, bahwa salah satu maksud kedatangannya bersama teman-teman Partai Demokrat ke NTT adalah untuk membantu saudara-saudara masyarakat NTT yang terdampak dari bencana.

“Mudah-mudahan ikhtiar bersama ini bisa bermanfaat dan membantu upaya pemulihan pasca bencana di NTT,” harap Ketum AHY menutupnya.

Turut mendampingi Ketum AHY di kantor Gubernur diantaranya Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, Anggota DPR-RI Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman dan Anita Jacoba Gah. (Amhar)

Continue Reading

Trending