Connect with us

Daerah

GerCin Minta Mendagri Batalkan Paripurna Pelantikan Pimpinan Dewan Definitif

Published

on

JanoerKoening, Jayapura – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GerCin Provinsi Papua Andre Irreuw dalam rilisnya yang di terima media sabtu ini, 14 desember 2019 mengatakan, Kami meminta kepada Menteri dalam Negeri Jendral Pol. M.Tito Karnavian untuk kiranya membatalkan paripurna pelantikan pimpinan dewan definitif sampai tata tertib (tatib) DPRP selesai.

“Dan juga MRP beri persetujuan Orang Asli Papua (OAP) terhadap nama pimpinan yang diusulkan oleh partai politik pemenang pemilu agar semangat otsus terjaga dan evaluasi otsus yang lagi didorong oleh kemendagri akan didukung penuh oleh seluruh masyarakat papua,” tambahnya.

Lebih lanjut Irreuw juga minta kepada Menteri dalam negeri untuk lebih bijaksana dalam menyikapi fenomena penetapan ketua DPRP Papua, sebab sangat sensitif kalau tidak di kelola dengan baik bisa terjadi konflik sosial di papua yang akan berdampak negatif terhadap eksistensi NKRI di tanah papua dan kalaupun terjadi konflik di papua maka kami minta untuk Mendagri harus bertanggung jawab akan Konflik Kepentingan tersebut.

Oleh sebab itu pemerintah pusat harus lebih hati-hati dalam mengelola papua karena isu papua ini sangat sensitif dan sudah menjadi isu internasional dan menjadi sorotan publik dunia. Jangan kita mengelola papua dalam konflik namun kita harus bisa mengelola papua dalam kesejahteraan cinta dan kasih sayang.

“Bapak MENDAGRI jangan dahulu menandatangani SK (Surat Keputusan) Ketua DPRP papua definitif di karena kan tim dari DPRP papua masih konsultasikan rancangan peraturan DPRP tentang tata tertib pemilihan (tatip) ketua DPRP papua Priode 2019 -2024 ke kementrian dalam Negeri,” Pinta Irreuw.

Diketahui, bahwa berdasarkan rancangan peraturan DPRP tentang tata tatip DPRP tahun 2019 Bab VI alat kelengkapan DPRP pasal 62 berbunyi bahwa pimpinan DPRP sebagaimana di maksud pada ayat (1) berasal dari orang asli papua dan pimpinan DPRP sebagaimana di maksud pada ayat (4) wajib mendapatkan rekomendasi terhadap pertimbangan dan persetujuan dari MRP tetang keaslian orang asli papua.

“Dari rancangan tatip tersebut sudah sangat mengisyaratkan bahwa yang menjadi Ketua DPR Provinsi Papua adalah orang asli Papua,” tegas! Irreuw.

Jadi kami mendesak untuk majelis rakyat papua (MRP) yang merupakan lembaga kultur orang asli papua untuk segera melakukan proteksi-proteksi terhadap hak-hak orang asli papua sesuai dengan amanat UU otsus di papua.

Selain itu, kami juga meminta agar supaya yang bukan orang asli papua jangan paksakan diri untuk jadi ketua DPRP Papua, berilah kami kesempatan sebagai orang asli papua untuk memimpin tanah kami, jangan semua hak-hak kami sebagai orang asli papua di rampok termasuk jabatan ketua DPRP Papua, “tegas” Irreuw tokoh muda papua.

Menegaskan hal ini, Irreuw atas nama GerCin Papua kepada MENDAGRI sebagai lembaga tinggi negara harus bisa memahami aturan-aturan atau tahapan-tahapan yang berlaku dalam usulan SK Pimpinan DPRP papua yaitu:

1. Rapat Paripurna pembacaan SK nama pimpinan definitif yang diusulkan partai politik pemenang pemilu

2. Sekwan (Sekretaris Dewan) buat surat usulan ke mendagri melalui Gubernur dan ditandatangani pimpinan sementara

3. Gubernur buat surat usulan ke mendagri dan yang kelola adalah Biro tata pemerintahan setda papua

4. Surat gubernur dibawa ke mendagri untuk diproses

5. SK. Mendagri keluar dan dibawa oleh Gubernur/Biro Tata Pemerintahan
6: SK diserahkan oleh gubernur / biro tata pemerintahan kepada sekwan

7. Sekwan melaporkan kepada pimpinan sementara

8. Atas dasar fisik surat sudah diterima dewan maka pimpinan dewan mengundang semua pimpinan fraksi untuk rapat menentukan hari dan tanggal rapat paripurna pengambilan sumpah/janji. Apakah tahapan-tahapan tersebut sudah berjalan sesuai dengan mekanisme. (red)

Continue Reading

Daerah

Tinjau Pengungsian Gunung Merapi, Doni Munardo Ingatkan Protokol Kesehatan

Published

on

By

JanoerKoening, BOYOLALI – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengingatkan kepada seluruh komponen yang bergerak dalam penanganan pengungsi Gunung Merapi, termasuk para masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan.

Hal itu disampaikan Doni Monardo saat melakukan peninjauan lokasi pengungsian di TPPS Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (20/11/2020).

“Kami berharap seluruh hal yang berhubungan dengan protokol kesehatan, khususnya penanganan di wilayah ini betul-betul mendapatkan perhatian yang serius,” kata Doni.

Adapun protokol kesehatan menjadi penting, sebab di lokasi pengungsian juga memiliki potensi yang besar terjadinya penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

Selain itu, Doni juga meminta agar seluruh pihak dari luar pengungsian agar mematuhi aturan protokol kesehatan yang sama apabila hendak berkunjung ke lokasi pengungsian. Sehingga dengan penerapan protokol kesehatan yang baik dan benar, maka penularan dapat dicegah.

“Saudara-saudara kita yang ada di sini punya risiko yang tinggi untuk terpapar COVID-19, apabila ada orang dari luar yang positif. Mengingat tempatnya juga relatif terbatas,” kata Doni.

“Oleh karenanya kita harapkan seluruh pihak yang berkunjung ke tempat-tempat pengungsian harus mematuhi ketentuan yang telah diberikan oleh pemerintah,” imbuhnya.

Dalam peninjauan yang didampingi oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin beserta jajaran tersebut, Doni melihat bahwa warga pengungsian lebih banyak dari mereka yang termasuk dalam kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil dan menyusui, difabel hingga anak-anak.

Oleh karena itu, Doni meminta agar seluruh komponen yang memiliki kewenangan dalam penanganan pengungsi agar memberikan perhatian khusus. Sebab, kelompok rentan menjadi golongan yang mudah terpapar COVID-19.

“Bagi masayarakat yang kelompok rentan diharapkan untuk betul-betul bisa dilindungi. Untuk mereka yang lansia, punya masalah kesehatan, difabel, balita, ibu hamil dan menyusui ini mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh,” kata Doni.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPB Doni Monardo juga menyerahkan bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan siaga darurat Gunung Merapi senilai 1 Miliar.

Selain bantuan tersebut, BNPB juga memberikan dukungan bagi penanganan para pengungsi dalam kaitannya penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 di lokasi yang menjadi tempat pengungsian sementara.

Adapun rinciannya adalah satu unit mesin antigen, 15.000 catridge antigen, 200.000 masker kain, 250 jerigen hand sanitizer masing-masing 4 liter kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali.

Dengan bantuan tersebut, Doni berharap agar aspek keselamatan dan kesehatan di tiap-tiap lokasi pengungsian dapat menjadi prioritas utama serta penanganan penungsi menjadi lebih baik.

Usai melakukan peninjauan tempat pengungsi Gunung Merapi di TPPS Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Kepala BNPB beserta rombongan kemudian beranjak menuju lokasi pengungsian berikutnya

Yaitu tempat Evakuasi Pengungsian Deyangan di Balai Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. (Amhar)

Continue Reading

Daerah

Sukuran Kantor Hukum EPZA: Komisioner KY Ucapkan Selamat!

Published

on

By

JanoerKoening, Medan – Tasyakuran (Sukuran) Kantor Hukum EPZA yang dirangkai dengan Penggajian Ikatan Keluarga Batahan Sekitarnya (IKBS) Kota Medan Sumut dilaksanakan di Jl. Madio Utomo No. 1D, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan pada Minggu 15/11/2020.

Kegiatan Sukuran dan Pengajian Kedaerahan tersebut berlangsung sejak pukul 13.00-18.00 wib, mengambil tema “Bulan Rabiul Awal adalah Bulannya Maulid Nabi Muhammad SAW”.

Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah Dewan Penasehat, Pengurus dan puluhan Anggota IKBS, termasuk Komisioner Komisi Yudisial RI, Dr. Farid Wajdi, SH M.Hum.

Ustd Zulkarnain Lubis saat memberi ceramah memaparkan bahwa kita saat ini sedang berada pada bulan Rabiul Awwal yaitu bulan Maulid Nabi besar Muhammad Saw.

“Mari kita berbenah dan memperbaiki diri kita seraya melakukan revolusi Ahlak. Disamping itu, hari ini kita berbahagia atas Sukuran Kantor Hukum saudara kita Eka Putra Zakran Nasution,” ujar Ustd Zul.

Akhlak anak bangsa ini semakin hari mulai semakin terkikis, untuk itulah mari kita berbenah, saya sangat setuju kalau kita mulai sekarang melakukan revolusi akhlak, tutup ustd Zul.

Muhammad Rizky, Ketua IKBS dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran anggotanya dan mengucapkan terima kasih kepada Eka Putra Zakran Nasution yang telah berkenan menjadi tuan rumah dan membuat acara pengajian dikantornya.

“Sukurlah ramai yang datang acara ini, sepertinya ada 20 Kg nasi yang disiapkan tuan rumah untuk hadirin sekalian. Lauknya pun mantap ini, ada gulai pisang, jengkol, goreng ayam, ada mie dan ada sayur mayur. Pokoknya lengkaplah,” ujar Rizky yang juga merupakan Kasi Pemerintahan Kecamatan Medan Denai.

“Saya sih maunya kegiatan kita bukan sekedar mengaji, tapi harusnya juga membicarakan usaha. Misalnya ada anggota kita yang punya toko pakaian di pusat pasar, nah kalau anggota IKBS belanja disana diberi potongan 50% atau seperti Bapak Eka Putra yang bukak Kantor Hukum ini, kalau ada anggota IKBS butuh konsultasi atau bantuan hukum, misalnya gratis, begitu misalnya,” tutup Rizky.

Muhammad Yunus Lubis, Penasehat IKBS mengapresiasi kegiatan Sukuran dan Pengajian IKBS ini.

“Jangan ada intrik, kalau pun ada intrik anggap saja angin lalu, pengurus dan anggota harus tetap semangat, jaya selalu untuk IKBS dan selamat untuk Kantor Hukim EPZA,” tutup Yunus Lubis yang juga merupakan Ketua Koperasi Pegawai Negeri Kota Medan itu.

Eka Putra Zakran, Direktur Kantor Hukum EPZA mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua pihak dalam acara Sukran dan Pengajian tersebut.

“Terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu seluruh tamu undangan. Alhamdulillah acara kita sukses dan lancar,” sambutnya.

Senang saya, ramai yang datang. “Sebagai tuan rumah, kami tidak lupa megucapakan permohonan maaf bila ada kekurangan, baik dalam hal hidangan maupun dalam penyambutan,” tutup Pengacara KAUM yang sedang naik daun tersebut.

Terpisah diujung acara, Dr. Farid Wajdi, SH M.Hum, Komisioner KY RI hadir memberi dukungan dan ucapan selamat.

“Selamat dan sukses kegiatan Sukuran dan Pengajian IKBS hari ini”. Semoga dari kegiatan yang positif ini tercurah keberkahan dan kemulyaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita semuanya. Amiin (red)

Continue Reading

Daerah

Oh! Yes, Dimediasi FWJ Perselisihan Wartawan Bekasi Dengan sipen LMJ TNI AL Berujung Damai

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Oh! Yes, akhirnya terungkap! perselisihan adu mulut melalui komunikasi via seluler antara Romo Wartawan Bekasi dari media harian sederhana yang juga anggota Forum Wartawan Jakarta (FWJ) dengan seorang anggota Lmj sipen TNI AL bernama Suky

Diketahui, munculnya perselisihan tersebut diakibatkan adanya selisih pendapat soal informasi by telpon, dan berlanjut berujung adanya percekcokan serius dilapangan.

Adapun percekcokan yang terjadi pada hari Minggu (1 Nopember 2020) di Jalan Burangrang Raya, Kayuringin Jaya Bekasi Selatan Kota Bekasi sekitar pukul 09.30 WIB telah mengundang persepsi yang kurang baik dikalangan media.

Peristiwa yang sebelumnya telah viral di beberapa media online terkait tuduhan yang menyudutkan salah satu institusi TNI AL, serta kesimpangsiuran informasi terkait permasalahannya sehingga berpotensi mengundang kontroversi karena adanya luka dipelipis kiri Rommo yang terlihat serius.

Terkait kesalahpahaman atau pun miskomunikasi yang terjadi pun dianggap telah selesai melalui mediasi yang dilaksanakan bertempat Pangkalan Utama Lantamal III Polisi Militer, Jalan Bungur Raya Nomor 76-78, Gunung Sahari, Kemayoran Jakarta Pusat pada, Senin (02/11/2020).

Menurut informasi dilapangan, kejadian yang telah viral sebelumnya mengundang pertanyaan besar dikalangan institusi TNI AL serta dikalangan profesi jurnalis. Merujuk ketidaknyamanan yang terjadi, maka hasil dari konfirmasi dan klarifikasi diantara pihak-pihak terkait muncul fakta yang sebenarnya.

Fakta-faktanya meliputi, bahwa ; Tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Suky adalah ketidaksengajaan, dikarenakan adanya saling dorong mendorong dan salah satu pihak yakni Suky bergerak refleks tanpa disengaja mengenai pelipis kiri Romo.

Bahwa kondisi dilapangan keduanya sama-sama tidak saling memahami, karena adanya miskomunikasi tersebut. Apalagi dengan adanya terlambatnya penanganan tindakan medis untuk luka yang diderita, sehingga seolah-olah luka robek di pelipis kiri Romo tampak seperti luka serius.

Melalui mediasi yang digelar antara kedua belah pihak di Pomal Lantamal III, telah disepakati bahwa peristiwa tersebut diatas sudah diselesaikan dengan bijak dihadapan Ketua dan pengurus Forum Wartawan Jakarta (FWJ) beserta perwakilan dari LMJ, yakni Pasops Letkol Mar. Ayub Wibowo, didampingi Pasintel Letkol Mar. Imanda, dengan disaksikan oleh Wadan Pomal Letkol PM Hotmatua.

Letkol Mar Ayub Wiebowo menegaskankan bahwa klarifikasi kesalahpahaman atau miskomunikasi yang terjadi dianggap selesai melalui mediasi dan musyawarah. “Permasalahannya pun dianggap telah selesai,” tandasnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending