Connect with us

Daerah

GerCin Minta Mendagri Batalkan Paripurna Pelantikan Pimpinan Dewan Definitif

Published

on

JanoerKoening, Jayapura – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GerCin Provinsi Papua Andre Irreuw dalam rilisnya yang di terima media sabtu ini, 14 desember 2019 mengatakan, Kami meminta kepada Menteri dalam Negeri Jendral Pol. M.Tito Karnavian untuk kiranya membatalkan paripurna pelantikan pimpinan dewan definitif sampai tata tertib (tatib) DPRP selesai.

“Dan juga MRP beri persetujuan Orang Asli Papua (OAP) terhadap nama pimpinan yang diusulkan oleh partai politik pemenang pemilu agar semangat otsus terjaga dan evaluasi otsus yang lagi didorong oleh kemendagri akan didukung penuh oleh seluruh masyarakat papua,” tambahnya.

Lebih lanjut Irreuw juga minta kepada Menteri dalam negeri untuk lebih bijaksana dalam menyikapi fenomena penetapan ketua DPRP Papua, sebab sangat sensitif kalau tidak di kelola dengan baik bisa terjadi konflik sosial di papua yang akan berdampak negatif terhadap eksistensi NKRI di tanah papua dan kalaupun terjadi konflik di papua maka kami minta untuk Mendagri harus bertanggung jawab akan Konflik Kepentingan tersebut.

Oleh sebab itu pemerintah pusat harus lebih hati-hati dalam mengelola papua karena isu papua ini sangat sensitif dan sudah menjadi isu internasional dan menjadi sorotan publik dunia. Jangan kita mengelola papua dalam konflik namun kita harus bisa mengelola papua dalam kesejahteraan cinta dan kasih sayang.

“Bapak MENDAGRI jangan dahulu menandatangani SK (Surat Keputusan) Ketua DPRP papua definitif di karena kan tim dari DPRP papua masih konsultasikan rancangan peraturan DPRP tentang tata tertib pemilihan (tatip) ketua DPRP papua Priode 2019 -2024 ke kementrian dalam Negeri,” Pinta Irreuw.

Diketahui, bahwa berdasarkan rancangan peraturan DPRP tentang tata tatip DPRP tahun 2019 Bab VI alat kelengkapan DPRP pasal 62 berbunyi bahwa pimpinan DPRP sebagaimana di maksud pada ayat (1) berasal dari orang asli papua dan pimpinan DPRP sebagaimana di maksud pada ayat (4) wajib mendapatkan rekomendasi terhadap pertimbangan dan persetujuan dari MRP tetang keaslian orang asli papua.

“Dari rancangan tatip tersebut sudah sangat mengisyaratkan bahwa yang menjadi Ketua DPR Provinsi Papua adalah orang asli Papua,” tegas! Irreuw.

Jadi kami mendesak untuk majelis rakyat papua (MRP) yang merupakan lembaga kultur orang asli papua untuk segera melakukan proteksi-proteksi terhadap hak-hak orang asli papua sesuai dengan amanat UU otsus di papua.

Selain itu, kami juga meminta agar supaya yang bukan orang asli papua jangan paksakan diri untuk jadi ketua DPRP Papua, berilah kami kesempatan sebagai orang asli papua untuk memimpin tanah kami, jangan semua hak-hak kami sebagai orang asli papua di rampok termasuk jabatan ketua DPRP Papua, “tegas” Irreuw tokoh muda papua.

Menegaskan hal ini, Irreuw atas nama GerCin Papua kepada MENDAGRI sebagai lembaga tinggi negara harus bisa memahami aturan-aturan atau tahapan-tahapan yang berlaku dalam usulan SK Pimpinan DPRP papua yaitu:

1. Rapat Paripurna pembacaan SK nama pimpinan definitif yang diusulkan partai politik pemenang pemilu

2. Sekwan (Sekretaris Dewan) buat surat usulan ke mendagri melalui Gubernur dan ditandatangani pimpinan sementara

3. Gubernur buat surat usulan ke mendagri dan yang kelola adalah Biro tata pemerintahan setda papua

4. Surat gubernur dibawa ke mendagri untuk diproses

5. SK. Mendagri keluar dan dibawa oleh Gubernur/Biro Tata Pemerintahan
6: SK diserahkan oleh gubernur / biro tata pemerintahan kepada sekwan

7. Sekwan melaporkan kepada pimpinan sementara

8. Atas dasar fisik surat sudah diterima dewan maka pimpinan dewan mengundang semua pimpinan fraksi untuk rapat menentukan hari dan tanggal rapat paripurna pengambilan sumpah/janji. Apakah tahapan-tahapan tersebut sudah berjalan sesuai dengan mekanisme. (red)

Continue Reading

Daerah

Pertahankan Moral Bangsa, Fahira: Kami Apresiasi Ustadz dan Ustadzah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta Melalui Bidang Perempuan Remaja dan Keluarga (PRK) menyambut Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal DKI Jakarta, Hj. Fahira Idris, S.E., M.H di kantor MUI, Senin (25/1/2021).

Adapun maksud Kehadiran Fahira Idris merupakan atas undangan bidang PRK MUI DKI Jakarta untuk menerima masukan mengenai program tahun 2021.

Dalam sambutannya, Hj. Fahira Idris, S.E., M.H menyampaikan senang bisa bertemu dengan pimpinan serta pengurus dan anggota bidang PRK MUI DKI Jakarta

Dengan adanya pertemuan ini diharapkan menghasilkan masukan dan kerjasama program dengan DPD RI sehingga timbul adanya sinergi yang kuat antara MUI DKI Jakarta dengan Fahira Idris ke depannya.

Fahira mengungkapkan, selama Covid-19 alhamdulilah sudah banyak kegiatan yang telah kami jalankan, mulai dari memberikan advokasi hukum, Advokasi kesehatan, Pemberian Modal UMKM

“Seperti salah satunya yang pernah kami laksanakan bersama Bidang PRK adalah membuat Fried Chicken melalui pemberdayaan UMKM dengan dana bergulir,” ujar Fahira Idris.

Dalam kesempatan yang sama, Fahira Idris juga memberikan apresiasi kepada ustadz maupun ustadzah yang telah mempertahankan moral bangsa dengan memberikan pendidikannya untuk masyarakatnya.

“Dengan penuh hormat dan rasa bangga, saya berikan Piagam Penghargaan khusus kepada Para Ustadzah atas dedikasi menjaga Akidah dan Akhlakul Karimah Umat,” ungkapnya.

Fahira juga menyampaikan ucapan Terima kasih pada para Ustadzah yang telah mendedikasikan Waktu, Tenaga, Pikiran, Raga, dan Jiwa, Demi Kemashlahatan Masyarakat, serta Pembangunan Karakter Generasi Muda dan moral bangsa

Fahira menyebut, apa yang telah dilakukan oleh Ustadz dan Ustadzah adalah sebuah torehan yang memotivasi dan menjadi inspirasi bagi masyarakat.

“Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan jalan kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas Dakwah,” pungkas Fahira Idris.

Sebelumnya, sambutan di awali oleh Ketua Umum MUI DKI Jakarta dengan mengucapkan selamat datang dan bersyukur Fahira Idris bisa hadir atas undangan MUI DKI Jakarta.

“Alhamdullilah, saya bersyukur atas kehadiran Fahira Idris di kantor MUI DKI Jakarta,” ucap KH. Munahar Muchtar, HS Ketua Umum MUI DKI Jakarta.

Selanjutnya KH. Munahar mengatakan, kami sampaikan pula pengurus PRK ini merupakan kumpulan dari ustadzah, pimpinan majelis taklim, bahkan ormas Islam baik nasional maupun tingkat DKI Jakarta

“Kami sangat berharap kehadiran Ibu Fahira Idris disini dapat terjalin kerjasama yang baik dengan kami di MUI DKI Jakarta,” pinta KH. Munahar Muchtar, HS Ketua Umum MUI DKI Jakarta.

MUI DKI Jakarta membuka pintu selebar-lebarnya untuk masukan serta program yang nantinya bisa di kerjasamakan dengan DPD RI, apalagi terkait permasalahan perempuan, remaja dan keluarga.

Oleh karna itu, saya berharap kepada bidang PRK, baik tingkat wilayah sampai Kota, Kabupaten perlu adanya kerjasama yang baik terutama membangun komunikasi

“Hal ini dapat memberikan manfaat untuk ke depannya salah satunya adalah membuat dan menciptakan program yang tepat untuk masyarakat, khususnya di DKI Jakarta,” tutup KH. Munahar Muchtar, HS.

Terkait Pra Raker

Acara Pra Raker ini merupakan rangkaian acara menuju Rapat Kerja yang akan dilaksanakan di Cibodas Puncak Jawa Barat pada tanggal 26-27 Januari 2021 mendatang.

Pada acara tersebut direncanakan mengundang empat narasumber dari masing-masing ormas maupun lembaga islam, dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat

Dengan syarat peserta sebelum memasuki ruang rapat, wajib di Swab agar acara berjalan dengan lancar, “Ujar” Hj. Nuraini Ketua Panitia Rapat Kerja Bidang PRK MUI DKI Jakarta. (Amhar)

Continue Reading

Daerah

Berharap Aceh Bebas Corona, GerCin DPD Bagikan Masker Di Jalan Raya

Published

on

By

JanoerKoening – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPD -GerCin) Aceh membagikan masker gratis kepada masyarakat pengguna jalan. Kegiatan ini dilakukan di ruas Jalan Simpang Lima Banda Aceh, Rabu (20/1/2021).

Ketua DPD GerCin Aceh Drs. Isa Alima Menyampaikan, Kami sangat mendukung program Pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 serta program Vaksinasi Corona (Covid-19).

“Dukungan kami ini, agar semua masyakatat Aceh dapat terbebas Covid-19, sehingga segenap warga Aceh dapat menikmati kehidupan normal dan melaksanakan Ibadah dengan aman, nyaman dan damai,” harapnya.

Lebih lanjut Alima katakan, Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (GerCin) Aceh siap menjadi Garda terdepan dalam menyauti segenap persoalan yang timbul di masyarakat khususnya bidang sosial, ekonomi dan budaya.

“Memang Keberadaan Gercin ini masih baru di aceh, kita akan selalu eksis dan peduli menyauti persoalan yang timbul di masyarakat saat ini yaitu mengenai wabah Covid 19,” sambungnya.

Untuk itu kata Alima yang juga Mantan Anggota DPRK Pidie, GerCin Aceh merasa terpanggil dengan kegiatan bagi-bagi masker gratis bagi masyarakat.

Atas kegiatan ini, “Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada PLN Wilayah Aceh dan Kyriad Muraya Hotel serta semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam mensukseskan acara ini,” tutup Isa Alima. (Amhar)

Continue Reading

Daerah

GPMI: Sekda DKI Harus Menjadi Perekat Bangsa

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) Jakarta, H. Syarif Hidayatullah, mengatakan, Marullah Matali yang baru dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI mempunyai tugas berat.

Melansir Gatra.com, Senin (18/1/2021), Syarif menyapaikan, tugas sebagai Sekda DKI sangat berat karena selain wajib cakap soal birokrasi dan internal yang baik, juga harus menjadi perekat bangsa dan mempunyai nasionalisme yang kuat. “Karena di Jakarta inikan multi dan muka Indonesia,” ujarnya.

Namun demikian, Syarif optimistis bahwa Marullah sanggup menjalankan tugas berat tersebut karena Sekda DKI terpilih ini merupakan sosok yang kompeten, gigih, dan memahami persoalan serta terotorial Jakarta

Selain itu, kata Syarif, terpilihnya Marullah melalui proses pemilihan yang ketat dan panjang hingga ke tangan Presiden Jokowi. Dia merupakan sosok tepat untuk mendapuk Sekda DKI Jakarta.

“Saya berharap, Marullah bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mampu menjadikan Jakarta lebih baik, maju, dan mandiri,” kata Syarif.

Sementara itu, Anies menyampaikan bahwa proses pemilihan Marullah sebagai Sekda DKI Jakarta sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 5 Tahun 2014 dan Permenpan Tahun 2014, serta PP Nomor 11 Tahun 2014 tentang Manajemen PNS.

“Proses (pemilihan) itu sudah tuntas. Alhamdulillah, hari ini adalah babak baru, satu sisi menuntaskan proses seleksi, sisi lain memulai kerja besar bersama dengan Sekda baru,” ujarnya.

Anies melantik Marullah pada Senin sore di Balai Kota Jakarta. Ia mengharapkan Marullah dapat menjalankan amanat baru di tengah pandemi Covid-19. Sebab, saat ini keadaan kesehatan dan perekonomian di ibu kota tengah melemah.

Marullah terpilih sebagai Sekda DKI Jakarta karena meraih nilai tertinggi dalam setiap tahapan tes yang digelar Panitia Lelang Jabatan Sekda Provinsi DKI Jakarta sejak Oktober tahun lalu. Putra Betawi ini menggantikan Sekda asal Betawi, almarhum Saefullah. (Zoheri)

Continue Reading

Trending