Connect with us

Uncategorized

Di Duga Mark Up 700 Milyar, GerCin Minta KPK Audit Dana Koni.

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN-GerCin ) Mega Petrodes Keliduan S.sos dalam rilisnya yang di terima media pada Rabu, 11 Desember 2019 Mengatakan, telah terjadi dugaan mark up anggaran di KONI (Komite Olahraga nasional Indonesia) provinsi papua sebesar 700 milyar dari total anggaran PB PON XX 2020 sebesar 2,4 Triliun.

Pada tahun 2018 KONI papua mendapatkan tambahan dana 85 milyar namun penggunaan anggaran tersebut tidak jelas di pergunakan untuk apa, ujar Keliduan.

Dan berdasarkan informasi yang kami dapat yaitu sudah tiga kali DPRP mengundang pengurus KONI papua untuk pembahasan pemakaian dana tersebut namun pengurus KONI papua tidak hadir dalam memenuhi undangan dari DPRP papua,” ungkap mantan aktivis BEM Universitas Cenderawasih ini

Lebih lanjut alumni Fisip Uncen mengatakan bahwa, demi terwujudnya transparansi anggaran maka kami minta untuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) turun ke papua untuk memeriksa pengunaan anggaran yang di pakai oleh KONI papua dan panitia besar PON XX 2020 sebab kami menduga dana tersebut tidak di kelola secara profesional dan ada mark up anggaran yang di duga di lakukan oleh oknum-oknum tertentu di KONI papua.

Kami juga meminta dengan tegas kepada KPK RI untuk segera pula memeriksa sekretaris KONI papua yaitu berinisial KG karena di duga telah membeli hotel seharga 8 Milyard dari hasil dugaan korupsi dana KONI papua.

Hotel tersebut berada di depan PLTD Waena perumnas dua distrik heram Kota Jayapura Provinsi Papua.

Uang Negara harus di selamat kan jangan para elit politik korupsi uang rakyat sebebas-bebasnya dan pada saat mau di periksa oleh aparat penegak hukum

Maka rakyat di kasih jadi bemper politik untuk lakukan demo-demo papua merdeka guna melindungi mereka dari jeratan hukum.

Hal ini adalah bentuk dari pengalihan isu dugaan kasus korupsi uang rakyat di papua.

Persoalan papua sudah selesai dalam NKRI yaitu 1 Mei 1969 namun yang belum selesai sampai hari ini adalah persoalan kesejahteraan orang asli papua dan penanganan hukum yang belum maksimal di papua.

Sebagai contoh kasus korupsi uang Otsus, dana APBN serta dana APBD yang turun ke papua yang seharusnya untuk kesejahteraan orang Asli papua namun di korupsi oleh oknum-oknum elit politik di Papua.

Kami juga minta dengan tegas agar supaya relawan PON XX 2020 yang di bentuk oleh DPD KNPI papua harus segera di bubarkan karena tidak ada manfaatnya dan bukan bagian dari marwah organisasi KNPI. KNPI adalah wadah berhimpun pemuda yang menaungi puluhan OKP dan OKPI serta pemuda pemuda papua yang berada di tingkat kecamatan dan kampung.

Banyak hal yang musti di prioritaskan dibandingkan merekrut relawan PON XX 2020, apalagi semua struktur inti DPD KNPI Provinsi papua dilibatkan lansung sebagai relawan PON XX.

Ini kan adalah suatu kesalahan tebesar dan terindikasi ada kepentingan yang berorientasi negatif, dan saya menduga bahwa ini adalah cara-cara licik yang di pakai untuk merampok uang rakyat yang di anggarkan untuk sukses PON XX 2020 di papua.

Keliduan juga menjelaskan bahwa, tahun 2020 provinsi papua akan menjadi tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) salah satu event bergengsi di tanah air. Sebagai putra bangsa kami ikut bangga namun tidaklah hanyut dan larut didalam kebanggaan yang sifatnya seremoni. Ada hal yang lebih substansi bagi rakyat papua yaitu tentang perbaikan taraf hidup menuju kesejahteraan.

“Hal positif yang nantinya bisa didapat dari pelaksanaan PON XX 2020 adalah terbukanya ruang-ruang temporary yang dapat mendongkrak PAD bagi kabupaten penyelenggara, tetapi juga bisa berdampak langsung kepada masyarakatnya,” ucapnya.

Ditambahkan nya, disisi lain terkait dengan upaya pemerintah dalam rangka mensukseskan pelaksanaan PON XX 2020 melalui kebijakan pemangkasan anggaran dimana salah satunya adalah anggaran program Strategis peningkatan ekonomi dan kelembagaan kampung (prospek) tahun 2019/2020 yang bersumber dari APBD provinsi adalah kebijakan yang keliru dan tidak adil.

Pertanyaannya adalah, apakah dampak ekonomi dari pelaksanaan PON XX 2020 ini akan dirasakan merata oleh seluruh masyarakat papua yg ada di kampung-kampung? “tanya” Keliduan. (red)

Continue Reading

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending