Connect with us

Uncategorized

Di Duga Mark Up 700 Milyar, GerCin Minta KPK Audit Dana Koni.

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN-GerCin ) Mega Petrodes Keliduan S.sos dalam rilisnya yang di terima media pada Rabu, 11 Desember 2019 Mengatakan, telah terjadi dugaan mark up anggaran di KONI (Komite Olahraga nasional Indonesia) provinsi papua sebesar 700 milyar dari total anggaran PB PON XX 2020 sebesar 2,4 Triliun.

Pada tahun 2018 KONI papua mendapatkan tambahan dana 85 milyar namun penggunaan anggaran tersebut tidak jelas di pergunakan untuk apa, ujar Keliduan.

Dan berdasarkan informasi yang kami dapat yaitu sudah tiga kali DPRP mengundang pengurus KONI papua untuk pembahasan pemakaian dana tersebut namun pengurus KONI papua tidak hadir dalam memenuhi undangan dari DPRP papua,” ungkap mantan aktivis BEM Universitas Cenderawasih ini

Lebih lanjut alumni Fisip Uncen mengatakan bahwa, demi terwujudnya transparansi anggaran maka kami minta untuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) turun ke papua untuk memeriksa pengunaan anggaran yang di pakai oleh KONI papua dan panitia besar PON XX 2020 sebab kami menduga dana tersebut tidak di kelola secara profesional dan ada mark up anggaran yang di duga di lakukan oleh oknum-oknum tertentu di KONI papua.

Kami juga meminta dengan tegas kepada KPK RI untuk segera pula memeriksa sekretaris KONI papua yaitu berinisial KG karena di duga telah membeli hotel seharga 8 Milyard dari hasil dugaan korupsi dana KONI papua.

Hotel tersebut berada di depan PLTD Waena perumnas dua distrik heram Kota Jayapura Provinsi Papua.

Uang Negara harus di selamat kan jangan para elit politik korupsi uang rakyat sebebas-bebasnya dan pada saat mau di periksa oleh aparat penegak hukum

Maka rakyat di kasih jadi bemper politik untuk lakukan demo-demo papua merdeka guna melindungi mereka dari jeratan hukum.

Hal ini adalah bentuk dari pengalihan isu dugaan kasus korupsi uang rakyat di papua.

Persoalan papua sudah selesai dalam NKRI yaitu 1 Mei 1969 namun yang belum selesai sampai hari ini adalah persoalan kesejahteraan orang asli papua dan penanganan hukum yang belum maksimal di papua.

Sebagai contoh kasus korupsi uang Otsus, dana APBN serta dana APBD yang turun ke papua yang seharusnya untuk kesejahteraan orang Asli papua namun di korupsi oleh oknum-oknum elit politik di Papua.

Kami juga minta dengan tegas agar supaya relawan PON XX 2020 yang di bentuk oleh DPD KNPI papua harus segera di bubarkan karena tidak ada manfaatnya dan bukan bagian dari marwah organisasi KNPI. KNPI adalah wadah berhimpun pemuda yang menaungi puluhan OKP dan OKPI serta pemuda pemuda papua yang berada di tingkat kecamatan dan kampung.

Banyak hal yang musti di prioritaskan dibandingkan merekrut relawan PON XX 2020, apalagi semua struktur inti DPD KNPI Provinsi papua dilibatkan lansung sebagai relawan PON XX.

Ini kan adalah suatu kesalahan tebesar dan terindikasi ada kepentingan yang berorientasi negatif, dan saya menduga bahwa ini adalah cara-cara licik yang di pakai untuk merampok uang rakyat yang di anggarkan untuk sukses PON XX 2020 di papua.

Keliduan juga menjelaskan bahwa, tahun 2020 provinsi papua akan menjadi tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) salah satu event bergengsi di tanah air. Sebagai putra bangsa kami ikut bangga namun tidaklah hanyut dan larut didalam kebanggaan yang sifatnya seremoni. Ada hal yang lebih substansi bagi rakyat papua yaitu tentang perbaikan taraf hidup menuju kesejahteraan.

“Hal positif yang nantinya bisa didapat dari pelaksanaan PON XX 2020 adalah terbukanya ruang-ruang temporary yang dapat mendongkrak PAD bagi kabupaten penyelenggara, tetapi juga bisa berdampak langsung kepada masyarakatnya,” ucapnya.

Ditambahkan nya, disisi lain terkait dengan upaya pemerintah dalam rangka mensukseskan pelaksanaan PON XX 2020 melalui kebijakan pemangkasan anggaran dimana salah satunya adalah anggaran program Strategis peningkatan ekonomi dan kelembagaan kampung (prospek) tahun 2019/2020 yang bersumber dari APBD provinsi adalah kebijakan yang keliru dan tidak adil.

Pertanyaannya adalah, apakah dampak ekonomi dari pelaksanaan PON XX 2020 ini akan dirasakan merata oleh seluruh masyarakat papua yg ada di kampung-kampung? “tanya” Keliduan. (red)

Continue Reading

Uncategorized

Dirjen Bina Adminstrasi Kewilayahan Kemendagri Tegur Bupati Nias Utara M. Ingati Nazara

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Melalui Surat Direktur Jenderal Bina Adminstrasi Kewilayahan Kemendagri Nomor :590/3329/BAK sehubungan dengan surat laporan pengaduan Edizaro Lase terkait permohonan penyelesaian solusi penyerobotan lahan oleh CV. Rinjani Sentosa yang ditujukan kepada Dirjen Bina Adwil

Terungkap, bahwa saudara Edizaro Lase meminta pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Nias Utara atas pembangunan proyek rekonstruksi penahan longsor pada saluran air yang mengakibatkan kerusakan lahan milik Yosefo Lase yang berlokasi di Desa Ononazara Rt 003/Rw 003 Dusun III (tiga), Kec. Tugala Oyo, Kab. Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Terkait laporan tersebut, pada tanggal 5 November 2020 Kementerian Dalam Negeri telah melakukan rapat koordinasi terhadap permasalahan tersebut dan telah mendapatkan klarifikasi dari Pemerintah Kab. Nias Utara bahwa proyek tersebut merupakan proyek perbaikan yang dulu pernah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Nias Utara.

Pemerintah Kabupaten Nias Utara menyampaikan bahwa telah memberikan uang kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan atas proyek tersebut kepada keluarga pemilik lahan. Antara pihak Pemerintah Kabupaten Nias Utara dengan pihak keluarga pemilik lahan telah melakukan perdamaian melalui tim kuasanya pada tanggal 18 September 2020.

Melalui surat Dirjen Bina Adminstarasi Kewilayahan menyampaikan bahwa telah terjadi kesalahpahaman antara Pemerintah Kabupaten Nias Utara dengan masyarakat pemilik lahan dalam proyek tersebut.

Terkait itu, Dirjen Bina Adminstrasi Kewilayahan Dr. Safrizal ZA, M. Si dengan tegas menegur dan meminta Bupati Nias Utara M Ingati Nazarar agar dalam setiap pelaksanaan pembangunan di daerah agar senantiasa memperhatikan kondisi lingkungan sosial masyarakat

“Untuk itu sosialisasi atas rencana pembangunan sangat penting sebagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,” imbuhnya.

Atas permasalahan yang disamapaikan saudara Edizaro Lase dapat dilakukan dengan tuntas dengan membangun komunikasi yang baik, harap Dirjen Bina Adminstrasi Kewilayahan, di Jakarta 28/11/2020.

Sementara itu, Edizaro Lase membantah klarifikasi Pemerintah Kabupaten Nias Utara tersebut bahwasanya tidak menggunakan lahan dan tanah masyarakat

Edizaro Menegaskan, sudah sangat jelas dan terang benderang lahan dan tanah masyarakati tidak hanya mengalami kerusakan melainkan digunakan untuk membangun bahu jalan yang baru, karena posisi bahu jalan sebelumnya cekung.

“Kemudian perihal uang ganti kerusakan sampai hari ini belum diterima oleh keluarga kami yang mengalami kerusakan tanah dan lahan,” jelasnya.

Hal uang kerugian akibat kerusakan lahan ini pun telah dikonfirmasi melalui Kepala BPBD Nias Utara Herman Zebua menyampaikan bahwa telah disampaikan kepada pihak kuasa hukum, tetapi pihak kuasa hukum membantah bahwa telah menerima uang dari Kepala BPBD Nias Utara, tegas Edi Lase.

Adapun dalam hal ini, Edizaro Lase memberikan apresiasi atas respon baik dan positif atas pelayanan pengaduan masyarakat di Dirjen Bina Adminstrasi Kewilayahan. (red)

Continue Reading

Uncategorized

Launching Deklarator : Partai UKM Hadir untuk Meningkatkan  Kesejahteraan Bersama

Published

on

By

Jakarta – Partai UKM (Usaha Kecil Menengah) resmi menggelar Launching 50 Nama-nama Deklarator dan Pendiri, pada Selasa (10/11/2020) yang bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Lauching partai berbasis pengusaha UKM ini dilakukan di Lumire Hotel & Convention, Senen, Jakarta Pusat.

Pada saat Pembacaan Manifesto Politik atau Platform Partai UKM dipimpin, oleh Ketua Umum Partai UKM Bustan Pinrang dan didampingi Sekretaris Jenderal Partai UKM Syafrudin Budiman SIP.

“Hari ini tepat 10 Nopember 2020 di Hari Pahlawan menjadi simbol dan semangat bagi kita generasi muda penerus bangsa. Maka kita jadikan momen Hari Pahlawan untuk melaunching nama-nama deklarator dan logo resmi dari Partai UKM. Dimana bendera dengan corak padi dan kapas, dengan latar belakang warna biru yang melambangkan Usaha dari Rakyat Kecil Menenggah seperti petani, nelayan dan semua pejuang ekonomi umat,” kata Sekretaris Jenderal Partai UKM Syafrudin Budiman, SIP saat Launching secara virtual/online.

Selanjutnya, tanda gambar bintang sebagai simbol demokrasi dan dasar warna biru sebagai simbol kedamaian, cinta kasih, cinta perjuangan dan sebagai cita-cita perjuangan kita. Syafrudin juga menambahkan bahwa sesuai tagline dan komitmen para Pendiri Partai UKM, adalah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama.

“Setelah didirikan oleh 50 orang, Partai UKM secepatnya akan menghadap ke notaris untuk mengesahkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Hari ini saya mengatakan bahwa Partai UKM lahir sebagai Partai yang ingin mensejahterakan umat dan masyarakat, ingin menuju masyarakat yang sejahtera yang dalam agama Islam disebut sebagai Masyarakat Madani,” jelas Syafrudin.

Gus Din sapaan dari Syafrudin Budiman ini menyatakan, dasar partai adalah Pancasila, dan asas Partai UKM adalah Pancasila dan UUD 1945. Menurutnya
Partai UKM berlandaskan Ekonomi Kerakyatan, Partai UKM adalah partai nasionalis yang ingin memperjuangkan para Pengusaha Kecil dan Masyarakat Bawah.

“Karena kita menghargai nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai keagamaan ada di sila Pancasila. Azas Partai kita adalah Pancasila dan UUD 1945 terutama pada Pasal 33 baik ayat 1, 2, 3 dan 4 yang mengatur ekonomi rakyat dan bangsa, yang mengatur kehidupan alam, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang diperuntukkan untuk kepentingan semua rakyat,” terang Syafrudin.

Sedangkan Ketua Umum Partai UKM Haji Bustan Pinrang menyebutkan, Partai UKM hadir dengan satu tujuan yakni Pengusaha UKM bisa bangkit menjadi Pengusaha Raksasa di Indonesia.

“Jadi Partai kita ini didirikan hari ini, tepat tanggal 10 Nopember 2020 bertepatan dengan Hari Pahlawan diumumkan nama-nama Pendiri Partai. Bahwa Partai UKM memiliki tujuan yaitu berjuang untuk kepentingan Pengusaha Kecil dan Menengah yang ada di Indonesia. Kita ingin membangun dan menata Pengusaha UKM mulai dari pelosok desa hingga kota,” kata Haji Bustan.

Haji Bustan juga meminta dukungan dari para Pejabat Negara untuk sudi bekerjasama membantu Partai UKM baik dalam bentuk dukungan moril dan fasilitas.

“Termasuk kepada Partai Politik yang ada jadikan kami sebagai mitra dan sahabat, bukan sebagai kompetitor. Terutama di masa pandemi Covid-19, kita harus  bersama-sama meningkatkan perekonomian rakyat dan bangsa lewat UKM,” tukasnya. (red)

Continue Reading

Uncategorized

Pengacara Kondang Krisna Murti, Ungkapkan Rasa Bahagia atas Kehadiran Cucu Pertamanya

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Di tengah kesibukannya menangani kasus Djoko Chandra dan kasus-kasus lainya, Pengacara kondang Krisna murti ungkapkan rasa berbahagia atas kehadiran Cucu Pertamanya.

Dengan rasa bahagia, Pengacara Kondang Krisna Murti menyambut Kelahiran Cucu Pertamanya. Krisna yang resmi menjadi Kakek ungkapkan rasa syukur sambil menggendongnya.

“Hari ini adalah hari yang paling bahagia dalam hidupku, dimana Cucuku yang Ganteng telah lahir pada 3 Novembe 2020,” ungkap Krisna Murti, sambil menggendong Cucu Pertamanya pada Rabu (4/11/2020) di Jakarta.

Lebih lanjut Krisna mengatakan, bahwa Bayi laki-laki pasangan Rafly Pagar Bumi dan Indah amelia, rencananya akan di beri nama “Shaquilano Atharrazka Maleek, yang artinya hadiah dari Tuhan berupa Anak yang Tampan.”

Krisna berharap, Cucunya Shaquilano besar akan menjadi Anak yang pandai, pintar dan menjadi Anak yang Sholeh serta berbakti kepada ke dua orang Tuanya

Dan Insya Allah, kelak Cucuku ini juga bisa menjadi Pemimpin yang besar di Negeri ini, serta menjadi Sosok yang bermanfaat bagi Agama, Nusa, Bangsa dan Negara,” pungkas Krisna Murti. (Amhar)

Continue Reading

Trending