Connect with us

Nasional

Diakhir Tahun KPAI Rilis Kekerasan Anak Di Sekolah Sepanjang 2019

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis Catatan akhir tahun (catahu) bidang Pendidikan yang menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai jenjang SMA/SMK. Kekerasan terdiri dari bullying, kekerasan fisik, kekerasan seksual dan anak korban kebijakan.

Dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember, KPAI meluncurkan buku “Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Sekolah Sepanjang 2019” sekaligus menyampaikan catahu bidang pendidikan KPAI tahun 2019, yang dikemas dalam kegiatan “Workshop Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di satuan Pendidikan.”

Bertempat di Hotel RIVOLI, Kramat Raya Jakarta, acara berlangsung pada hari Senin, 9 Desember 2019, menghadirkan Narasumber : Retno Listyarti (Komisioner KPAI) dan Najeela Shihab (Pemerhati Pendidikan dan Psikolog), serta Guru dan Kepala Sekolah dari berbagai daerah di Indonesia.

Dr. Susanto (Ketua KPAI), dalam sambutannya mengatakan, Buku dengan judul “Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah Sepanjang 2019”, karya Retno Listyarti, M.Si, sangat positif untuk mengetahui peta masalah anak di satuan pendidikan.

“Saya berharap karya ini memberikan khazanah baik bagi upaya penguatan perlindungan anak disatuan pendidikan,” ujarnya (9/12).

Mengingat, pelaku kekerasan fisik dan Bullying di sekolah menurut Susanto didominasi oleh sesama siswa dan guru. Kekerasan seksual di sekolah dilakukan oleh Guru dan Kepala Sekolah. Sedangkan anak korban kebijakan di dominasi oleh kasus PPDB sistem zonasi dan siswa pelaku kekerasan di keluarkan dari sekolah.

Ditempat yang sama, Penulis yang juga adalah Komisioner KPAI, Retno Listyarti M.Si sebagai pengantar menyampaikan, bahwa Buku ini merupakan kumpulan hasil pengawasan bidang pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang 2019 yang dilakukan oleh Saya (Retno Listyarti), Komisioner bidang pendidikan.

“Adapun data-data yang saya tampilkan didasarkan pada hasil pengawasan Iangsung, pengawasan melalui media massa dan pengaduan Iangsung serta daring ke KPAI,” tambahnya.

Retno juga katakan, Buku ini tidak sekedar bicara hasil pengawasan, namun juga menyajikan pemahaman tentang kekerasan di lingkungan sekolah, baik kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual.

“Dalam Buku ini juga menyajikan upaya-upaya advokasi kebijakan pendidikan, diantaranya adalah advokasi kebijakan tentang kebijakan zonasi siswa dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun 2019,” ujarnya.

Di akhir pengantar, Retno sampaikan harapannya, semoga buku ini dapat memiliki manfaat bagi siapa saja yang membacanya dan yang membutuhkan data-data kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan sepanjang 2019.

“Yang lebih penting demi kepentingan terbaik, Sekolah semestinya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak, dan para pendidik seharusnya menjadi orang dewasa Yang memiliki kepekaan dan melindungi anak-anak kita dari kekerasan,” tutup Retno. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Lolos Fit and Proper Tes, 7 Hakim Agung Dilantik Ketua MA

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., telah melantik dan mengambil sumpah 7 (tujuh) orang hakim agung pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 pukul 10.00. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung lantai 14, Jakarta.

Tujuh nama Hakim Agung ini merupakan pilihan dari sebelas orang yang diajukan oleh Komisi Yudisial ke Komisi III DPR RI. Ketujuhnya merupakan calon hakim agung yang telah lulus menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI pada Senin, 20 September 2021.

Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 116/P Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Hakim Agung.

Berikut Tujuh Hakim Agung Baru yang telah dilantik dan diambil sumpahnya adalah:

  1. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
  2. Jupriyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Hakim Tinggi pada Badan Pengawasan.
  3. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
  4. Suharto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Kepaniteraan Mahkamah Agung
  5. Yohanes Priyana, S.H., M.H., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak.
  6. Dr. H. Haswandi., S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Agung Kamar Perdata. Jabatan sebelumnya adalah Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Kepaniteraan
  7. Brigadir Jenderal TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Agung Kamar Militer. Jabatan sebelumnya adalah Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama.

Adapun acara pelantikan telah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan dihadiri oleh jumlah undangan yang terbatas. Acara juga bisa disaksikan secara langsung melalui kanal youtube Mahkamah Agung. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

PAUDHI untuk SDM Unggul dan Berdaya Saing

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum selaku Guru Besar dan Ketua LPPM Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan bahwa Webinar yang berlangsung hari ini, Senen 11 Oktober 2021 adalah kerjasama dengan LPPM UPI dengan BAPPENAS

Adapun tema dalam webinar ini yang disepakati tentang PAUD Holistik Integratif untuk SDM Unggul dan Berdaya saing (Pengasuhan, Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Anak).

Tema PAUD menjadi penting karena melibatkan literasi dasar bagi sekurang kurangnya 72% anak usia 7 hingga 17 tahun berdasarkan Data BPS dan data Kemendikbud Ristek yang diantaranya 27% anak usia balita yang artinya banyak anak bangsa yang menjadi lingkup diskusi webinar tersebut.

Pada webinar kali ini, bahwa kita masih memiliki Pekerjaan Rumah 1,75% keaksaraan nasional dengan tantanga APK 8,2 tahun, dan kita mengetahui bahwa kemenko PMK sebagai koordinator bidang Pendidikan dan sosial lainnya akan mampu mereduksi persoalan dari mulai PAUD sampai Pendidikan menengah.

“Kerjsama ini dilakukan karena Universitas yang selalu berada di garda depan dari PAUD Hingga Sarjana, UPI ada jenjang studi PAUD dari S1 sampai S3 begitu juga untuk Pendidikan dasar dan menengah,” ujar Prof. Dadang Sunendar.

Dikatakan Dadang, bahwa Di LPPM ada satu kajian Pengembangan Wanita, Gender dan Perlindungan Anak yang bersinergi langsung dengan Kementerian PNN / BAPPENAS dan KPPPA, hal tersebut lah yang mendasari terlaksananya Webinar PAUD HI.

Sementara itu, Dr. Ir. Subandi Sardjoko, MSc. Menyampaikan keynote pada Webinar bertema “PAUDHI untuk SDM Unggul dan Berdaya Saing” yang merupakan kolaborasi antara Pemerintah (Bappenas) dan Perguruan Tinggi (Lembaga Pengabdian dan Penelitain Masyarakat-UPI).

“Di dalam RPJMN 2020-2024 pemerintah telah menetapkan pembangunan manusia sebagai salah satu agenda penting dan dan strategis dalam pembangunan nasional. Diyakini sepenuhnya, modal manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam mencapai kemajuan dan mewujudkan kesejahteraan,” papar Subandi.

Dia tambahkan, “untuk itu, pemerintah fokus pada upaya meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing,” jelasnya.

Pembangunan Manusia dilaksanakan berlandaskan pada Tiga Pilar pembangunan, yaitu: Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial, Produktivitas, dan Pembangunan Karakter, Pembangunan Manusia mencakup banyak dimensi merujuk suatu intervensi kebijakan, yang diarahkan antara lain untuk:

  1. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  2. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas; dan
  3. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Pembangunan Manusia tidak hanya menjadi Komitmen Nasional, namun juga merupakan Komitmen Dunia melalui pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). (Amhar)
Continue Reading

Nasional

EKSAMINASI PUTUSAN PERKARA HRS DKK

Published

on

By


Pada kesempatan ini disampaikan hasil kajian ekasaminasi perkara Habib Rizieq Syihab dkk (Putusan PN. Jakarta Timur Nomor: 225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim), yang pada pokoknya sebagai berikut:

  1. Bahwa pada awalnya telah terjadi rekayasa sistematis melalui pengelompokan (klasterisasi) perkara (in casu Prokes Petamburan, Megamendung dan RS UMMI) tanpa menggunakan ketentuan perbuatan berlanjut (vorgezette handeling) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Seandainya ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP diterapkan, maka dapat dipastikan tidak akan pernah ada klasterisasi perkara yang didalamnya terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
  2. Bahwa Judex Factie bahwa telah menyalahi asas legalitas dengan melakukan analogi terhadap makna “keonaran”. Tidak dapat dibenarkan penentuan adanya hubungan antara sikap batin (mens rea) dengan perbuatan (actus reus) dan timbulnya akibat ditentukan secara menyimpang dan tidak ada keterpautan hukum dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
  3. Bahwa delik penyertaan (deelneming) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tergolong kejahatan terhadap Kemanan Negara. Dengan demikian mempersyaratkan harus adanya permufakatan jahat (dolus premeditatus) dan oleh karena itu kesengajaan yang terjadi bukan bercorak ‘dengan kemungkinan’, melainkan bercorak ‘dengan maksud’ (als oogmerk).
  4. Bahwa terdapat keterhubungan yang siqnifikan antara pemenuhan unsur “dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” dengan tindakan plagiarisme dalam pertimbangan hukum putusan aquo. Doktrin opzet metwaarschijnlijkheidsbewustzijn/dolus eventualis yang menjadi dalil Judex Factie dalam pemenuhan unsur “kesengajaan dengan kemungkinan” tidak sesuai dengan maksud penggunaannya.
  5. Bahwa Judex Factie tidak menerapkan pembuktian hubungan sebab akibat (kausalitas) guna menentukan secara objektif sebab terjadinya akibat. Mengacu pada doktrin kausalitas, maka sebab yang relevan dan paling dominan terjadinya kegaduhan di media sosial termasuk aksi demonstrasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Judex Factie justru oleh media-media sosial yang sebelumnya menebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian kepada Pemohon Kasasi (in casu Habib Rizieq Syihab). Diduga kuat media-media tersebut memang sengaja dibentuk guna kepentingan rekayasa pemenuhan dalil terjadinya kegaduhan di media sosial.
  6. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah dihapuskan dalam Rancangan KUHP Tahun 2019. Berdasarkan interpretasi futuristik terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana seharusnya tidak lagi dapat diterapkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkara Habib Rizieq Syihab dkk tidaklah murni perkara hukum, namun mengandung kepentingan politis. Dengan demikian pemenuhan unsur delik cenderung sangat dipaksakan.

Kami memberikan dukungan penuh kepada Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung untuk memutus dengan keberanian dan kejujuran agar terwujud kepastian hukum yang adil. Demikian Siaran Pers ini disampaikan.
 
Jakarta, Senin 11 Oktober 2021.

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.
(Direktur HRS Center selaku Ketua Tim Eksaminasi)

Dr. H. Ahmad Yani, S.H., M.H.
(Dewan Penyantun HRS Center)

Continue Reading

Trending