Connect with us

Nasional

Gunakan Politik Suka-Suka, TIM 9 Siap Lawan Rezim Airlangga

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Rencana Musyawarah Nasional (Munas) X Partai GOLKAR di Jakarta tanggal 3-6 Desember 2019, terus-menerus dicemari dan dinodai oleh intrik dan jurus politik akal-akalan dari kubu Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang juga calon ketua umum incumbent.

“Telah terjadi manipulasi substansi AD/ART Partai Golkar, peraturan organisasi, dan konsensus berorganisasi yang lazim berlaku di tubuh Partai Golkar,” ungkap Jubir Bamsoet, Viktus Murin dalam konferensi pers di Batik Kuring SCBD, Jakarta, Jum’at (29/11/2019).

Viktus menceritakan, Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Rabu, 27 Nobember 2019, yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Aula Kantor DPP Partai Golkar dengan agenda penjelasan materi Munas, diwarnai oleh akal-akalan dari kubu Airlangga Hartarto, yang berakibat pada “Tidak Disahkannya Materi Munas oleh Rapat Pleno DPP”.

Terkait hal tersebut, kami Tim Penggalangan Opini dan Media Bamsoet (Cyrillus Kerong (Ketua Tim 9), Viktus Murin (Jubir Bamsoet/Wasekjen DPP Partai Golkar), Fransiskus Roi Lewar (Anggota Tim 9), Mahadi Nasution (Anggota), Sultan Zulkarnain (Anggota), Eddy Lanitaman (Anggota), Gaudens Wodar (Anggota), Amriyati Amin (Pengurus Pleno DPP), Marleen Petta (Pengurus Pleno DPP), Difla Olla (Pengurus Pleno DPP), dan Dina H (Pengurus Pleno DPP) menyampaikan pernyataan sikap, yang dalam hal ini disampaikan melalui testimoni para Pengurus Pleno DPP yang mengikuti Rapat Pleno tersebut, yakni:

  1. Untuk memuluskan dirinya terpilih kembali dalam Munas X. Rezim Airlangga mengeluarkan berbagai keputusan organisasi secara sembarangan melalui cara-cara yang cacat mekanisme dan substansi, yakni yang sungguh-sungguh bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar. Akibat tata kelola organisasi yang amburadul ini, tata kelola organisasi Partai Golkar pun menjadi berantakan, mulai dari pusat hingga ke daerah.
  2. Akibat ketidakberesan kepemimpinan rezim Airlangga, pada akhir Agustus 2019 (memasuki satu tahun sejak Rapat Pleno terakhir digelar pada 27 Agustus 2018), sebanyak 141 Pengurus Pleno DPP Partai Golkar melakukan Mosi Tidak Percaya kepada kepemimpinan Airlangga. Pasca peristiwa Mosi Tidak Percaya, pelaksanaan Rapat Pleno DPP baru bisa terealisasi pada 5 November 2019, dan kemudian pada Rapat Pleno 27 November dalam rangka persiapan Munas.
  3. Terkait rekruitmen yang diputuskan secara tertutup dan sepihak oleh rezim Airlangga. Cacat mekanisme, cacat prosedural, dan cacat substansi Caleg ini terjadi secara hampir merata dari pusat hingga ke daerah-daerah. Pasca Pemilu 2019, penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota pun dilakukan secara tidak bermartabat, dalam hal ini tidak mengindahkan spirit kebersamaan dan soliditas di lingkungan internal Partai Golkar.
  4. Rezim Airlangga melakukan pencopotan dan atau penonaktifan kepemimpinan ketua-ketua partai di sejumlah provinsi (DPD I), yang kemudian memicu konflik dan keterbelahan partai hingga ke kabupaten/kota (DPD II). Pada saat ini, tercatat sedikitnya 8 (delapan) DPD I dan puluhan DPD II dipimpin oleh Plt. Ketua. Yang paling mencolok adalah penonaktifan 6 dari 9 DPD II di Bali, dan 4 dari 10 DPD II di Bengkulu yang telah memicu perpecahan atau keterbelahan partai. Sebagaimana ketentuan Peraturan Organisasi (PO) menyatakan Plt. Ketua sebagai karateker wajib menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa dalam waktu dua bulan terhitung sejak tanggal penetapan dan hanya dapat diperpanjang satu kali. Tetapi konyolnya ada Plt. Ketua yang sudah ‘berusia’ lebih dari satu tahun, yakni DPD I DKI Jakarta sejak tanggal 31 Agustus 2018. Begitupun dengan DPD I Bali berdasarkan SK tanggal 4 Desember 2018, serta DPD I Jambi pada tanggal 31 Mei 2018. Plt. Ketua DPD I DKI Jakarta dan Jambi bahkan telah berganti masing-masing satu kali.
  5. Rezim Airlangga pun tidak menjalankan kewajiban-kewajiban organisasi sebagaimana konsensus yang berlaku selama ini, di antaranya pemberian bantuan untuk pembiayaan rutin bulanan kepada DPD I dan DPD II. Padahal, hal tersebut berlangsung secara permanen pada era kepemimpinan ketua umum-ketua umum sebelum Airlangga. Selain itu, komitmen Airlangga untuk melanjutkan penyelesaian fisik Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta, sampai kini tidak pernah terealisasi dan seperti diingkari begitu saja.
  6. Rapat Pleno 27 November 2019 telah melanggar ketentuan AD/ART Partai Golkar, karena agenda rapat dan pembahasannya dilaksanakan dengan cara-cara yang sangat manipulatif. Rapat Pleno tersebut terasa sangat intimidatif, akibat hadirnya para petugas keamanan internal partai berseragam loreng yang jumlahnya cukup banyak. Padahal, para petugas berseragam loreng itu bukan Pengurus Pleno DPP. Tidak ada urgensinya para petugas berloreng itu berada dalam forum rapat pleno yang sifatnya tertutup. Rezim Airlangga sangat mungkin telah terkena sindrom paranoid, dihantui bayangan ketakutan yang berlebihan, sehingga mengizinkan para petugas berloreng itu berada dalam ruangan rapat pleno. Atas kondisi ruangan sidang yang tidak nyaman akibat kehadiran para petugas berloreng, protes sudah disampaikan, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali dari Sdr Airlangga selaku pimpinan rapat.
  7. Pengurus Pleno DPP merasa dipaksa dan atau dijebak untuk menyetujui ‘keputusan’ yang dirancang oleh Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) terhadap materi rapat yang bersifat sangat sumir dan penuh dengan akal-akalan. Draft materi Munas tidak diberikan kepada peserta rapat pleno, sehingga penjelasan materi tersebut seperti peristiwa mendongeng.
  8. Airlangga Hartarto selaku pimpinan rapat pleno tersebut tidak mampu menjawab satu pun pertanyaan dan interupsi dari hampir semua penanya, termasuk pertanyaan mengenai penggunaan keuangan Partai, baik yang berasal dari APBN maupun sumber lainnya. Akibatnya, rapat pleno tersebut terkesan sebagai rapat yang tidak serius, yang materi rapatnya bersifat akal-akalan, rapat yang tidak sehat dan penuh intrik. Terkesan kuat, rapat pleno dilakukan hanya untuk menggiring keputusan yang tidak dimengerti oleh Pengurus Pleno DPP, sebab telah ‘diputuskan’ secara sepihak oleh kubu Airlangga yang mendominasi komposisi kepanitiaan Munas. Pembahasan dan penetapan materi Munas, termasuk Tata Cara Pemilihan Pimpinan Partai sebagaimana konsensus yang berlangsung menjelang pelaksanaan Munas.
  9. Panitia Pengarah (SC) telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar pasal 12, dengan menafsirkan secara sembarangan substansi pasal 12 sebagaimana telah diatur dalam Bab V tentang Struktur dan Kepengurusan. Apabila tafsir yang sembarangan itu tetap digunakan dalam pemilihan ketua umum pada forum Munas, maka hal tersebut dikategorikan sebagai tindakan dan atau perbuatan yang tidak bertanggungjawab secara hukum. Sesungguhnya ketentuan yang mengatur tentang Pemilihan Ketua Umum adalah sebagaimana tertera pada Bab XIV pasal 50 Anggaran Dasar. Bahwa tindakan Panitia Pengarah ini telah melampaui kewenangan yang diberikan Anggaran Dasar, sehingga patut disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Atas pelanggaran ini kami pun akan melakukan perlawanan hukum terhadap kubu Airlangga.

Mencermati secara seksama kondisi Partai Golkar yang sudah semakin berantakan, maka dengan ini kami mengajak seluruh DPD I dan DPD II Partai Golkar, Organisasi Sayap, dan Hasta Karya, serta semua pemangku kepentingan (stakeholders) Partai Golkar, untuk MELAKUKAN PENYELAMATAN DAN PEMURNIAN KEMBALI EKSISTENSI PARTAI GOLKAR, YAKNI DENGAN CARA TIDAK LAGI MEMILIH SDR. AIRLANGGA HARTARTO SEBAGAI KETUA UMUM PARTAI GOLKAR PADA MUNAS X TAHUN 2019.

Continue Reading

Nasional

Gelar Halal Bihalal, Ketum KNPI: Kami Mewarisi, Bukan Menghabisi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama memastikan KNPI di bawah kepemimpinannya tetap solid di tengah berbagai godaan.

Demikian diungkapkan Haris dalam sambutannya saat membuka acara halal bihalal DPP KNPI di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

“Bahwa kepemimpinan KNPI 2018-2021, kami mewarisi, bukan menghabisi KNPI. Ini yang ingin kita tunjukkan kepada senior-senior kita yang hadir malam hari ini,” kata Haris disambut tepuk tangan peserta halal bihalal.

Di tengah banyaknya gerakan-gerakan yang mencoba memecah belah KNPI, “kami, kita di sini solid, menjunjung tinggi aturan organisasi,” sambungnya.

KNPI, kata Haris, juga tertib terhadap aturan pemerintah soal penyelenggaraan acara di tengah pandemi Covid19. “Semua yang hadir disini, diswab,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Haris meyakinkan KNPI 2018-2021, tetap menjaga khitahnya sebagai organisasi pemuda. “Kita akan dan tetap berdiri bersama pemuda Indonesia. Kita tidak diam, jika ada yang dzolim terhadap pemuda Indonesia,” tandasnya.

Selain acara halal bihalal, pertemuan dimalam tersebut juga ditandai dengan peresmian bus operasional DPP KNPI di halaman Gedung Hotel Grand Sahid.

Hadir dalam pertemuan beberaoa tokoh nasional, yakni Akbar Tanjung, Idrus Marham, Adhyaksa Dault, Ahmad Doli Kurnia, Tubagus Haryono, dan Aulia Rahman, serta para Ketua DPP, DPD KNPI dari berbagai daerah.

Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, acara halal bihalal dan peresmian bus operasional KNPI ini ditandai dengan menggunting pita.

Seluruh tokoh dan Ketua Umum KNPI, serempat melakukan gunting pita bersama. Selain itu, acara peluncuran bus KNPI juga ditandi dengan acara pecah kendi.

Selanjutnya, para tokoh, mantan ketua umum dan Ketua Umum KNPI, menginjakkan kakinya ke bus sebagai penutup acara peluncuran bus operasional KNPI tersebut. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

MUNAS IX KADIN, Eddy Ganefo: ada 5 Sektor Program Prioritas Strategi Nasional

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) IX yang diselenggarakan pada 14-16 Desember 2020 di Hotel Manhattan Jakarta. Dan Ir. H. Eddy Ganefo, MM terpilih sebagai ketua umum

Selanjutnya hari ini diadakan pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Indonesia periode 2020-2025 dan Halal Bi Halal bertema “Peningkatan Peran Kadin Indonesia Dalam Kebangkitan Ekonomi Nasional Melalui Digitalisasi Industri” di kawasan Senayan

Acara yang digelar secara offline dan online tersebut berlangsung di Hotel Mulia Senayan Jakarta Kamis, 27 Mei 2021. Adapun kegiatan ini tetap menerapkan protokol kesehatan bagi peserta dan tamu undangan.

Dalam sambutannya Eddy Ganefo, Ketua Umum Kadin Indonesia mengatakan, melalui pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Indonesia Periode 2020 – 2025, Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah mendorong pemulihan ekonomi secara cepat dan efektif melalui digitalisasi ekonomi sebagai upaya konkrit pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Disebut Eddy Ganefo, ada 5 sektor program prioritas strategi nasional Kadin Indonesia. Pertama, mempelopori transaksi digital seperti crypto, currency, block change, yang menjadi unggulan produk unggulan Kadin secara Internasional.

Kedua, sektor e-commerce, memastikan transaksi elektronik berjalan aman dan nyaman. Ketiga, mendorong sektor ekspor sebagai komoditas utama perekonomian nasional. Keempat, Kadin Indonesia akan menjadi pusat ketahanan pangan nasional. Kelima, memberdayakan sektor usaha kecil menengah untuk menjadi sokoguru perekonomian nasional.

“Karena sektor UMKM menjadi penopang utama di tengah pandemi Covid-19”, ujar Eddy Ganefo, Ketua Umum Kadin Indonesia memaparkan urainya dalam munas kadin IX pada Kamis (27/5).

M. Mufti Mubarok, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan BUMN, mengatakan terkait konsolidasi internal, Kadin Indonesia telah menyusun dan menerbitkan 3 buku.

Pertama, Naskah Akademik tentang eksistensi Kadin Indonesia, Kedua, Buku Putih tentang Meluruskan Sejarah Kadin Indonesia. Ketiga, Buku tentang Potret Program Kerja Kadin Hasil Munas.

Pada kesempatan yang sama, Nur Kholis, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Keanggotan dan Kaderisasi mengungkapkan bahwa saat ini Kadin Indonesia telah mengkonsolidasi seluruh stakeholder terkait dalam rangka penguatan dan pemulihan pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, Kadin Indonesia akan melakukan roadshow dan konsolidasi secara terstruktur, masif, dan sistemik ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia untuk menggali potensi ekonomi dalam pemulihan ekonomi nasional, ujar Nur Kholis.

“Saat ini Kadin Indonesia lebih terbuka dengan bergabungnya tokoh nasional dari berbagai macam latar belakang, mulai dari pemerintah, pengusaha, ulama, politisi, praktisi dan aktivis, sehingga menjadi modal utama dalam membangun percepatan ekonomi nasional, pungkas Dian Prasetyo, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gerhana Bulan Total terjadi ketika posisi Matahari – Bumi – Bulan sejajar.

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Fenomena gerhana bulan total atau super blood moon akhirnya terlihat. Detik-detik terjadinya gerhana bulan total terpantau dari Dermaga Cinta Pantai Ancol, Jakarta Utara, Rabu malam (26/5/2021).

Adalah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang melakukan pemantauan fenomena Gerhana Bulan Total atau yang dikenal sebagai Super Blood Moon tersebut.

Bersama kaum media yang dilansir dari bisnis.com, Pemantauan Gerhana Bulan Total (Super Blood Moon) oleh BMKG berpusat di Dermaga Cinta, Pantai Ancol, Jakarta, Rabu malam (26/5/2021).

Gerhana Bulan Total (GBT) merupakan salah satu peristiwa terhalanginya sinar matahari oleh bumi yang menyebabkan tidak semua cahaya sampai ke bulan. Gerhana Bulan Total terjadi ketika posisi Matahari – Bumi – Bulan sejajar.  Pada Peristiwa ini, Bulan akan berwarna merah (Blood Moon)

Dalam paparannya, Deputi Bidang Geofisika BMKG Muhamad Sadly mengatakan bahwa Gerhana Bulan Total ini sangat menarik untuk disaksikan.

“Karena bulan akan terlihat merah dalam ukuran yang besar atau disebut dengan Super Blood Moon,” ujarnya.

Masyarakat dapat menyaksikan fenomena Gerhana Bulan Total di seluruh wilayah NKRI dengan waktu teramati yang berbeda beda .

“Hanya wilayah Papua yang dapat menyaksikan seluruh proses fase gerhana. Makin ke barat wilayah Indonesia tidak semua fase dapat diamati. Di Aceh sudah lewat waktunya,” tutur dia.

Sadly mengatakan pihaknya telah melaksanakan pengamatan Gerhana Bulan Total 26 mei 2021 di 36 lokasi seluruh Indonesia yang tersebar di wilayah Indonesia

Sebagian besar dalam pemantauan gerhana bulan total menggunakan teleskop yang dipadukan dengan detektor teknologi informasi serta disebarluaskan melalui website BMKG.

Gerhana Bulan Total kata Sadly dapat disaksikan jika kondisi cuaca cerah.

“Kita tadi sudah melihat berawan dan aman disaksikan oleh masyarakat dengan mata telanjang tanpa menggunakan kacamata khusus sebagaimana gerhana sebelumnya seperti Gerhana Matahari ini aman,” ucap Sadly

Sementara itu Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo mengingatkan masyarakat Jakarta untuk mewaspadai potensi banjir rob atau banjir akibat air pasang di pesisir Jakarta pada 28 Mei sampai 30 Mei 2021.

Menurut Eko Jakarta masuk dalam 11 lokasi yang berpotensi terjadi banjir rob.

“Sebelas wilayah yang BMKG petakan berpotensi terjadi banjir rob yang hari dan jamnya tidak sama di antara wilayah-wilayah yang kami petakan tadi. Ada yang 26 hingga 27 Mei saja, ada yang justru mulai 28 Mei seperti Jakarta Utara dan Banten hingga 30 Mei,” tutur Eko di Dermaga Cinta, Ancol.

Eko menyebutkan potensi banjir rob berkaitan  dengan fenomena gerhana bulan total yang terjadi hari ini.

“Fenomena Super Blood Moon ada fenomena potensi banjir rob atau banjir pesisir terhadap wilayah Indonesia,” kata Eko.

Eko menyebutkan pihaknya melakukan pemantauan BMKG sejak 24 Mei dan dipertajam pada 25 Mei. 

Menurut Eko terdapat angin yang berembus konsisten dengan kecepatan cukup tinggi hingga 46 kilometer per jam di beberapa perairan Indonesia.

“BMKG sejak 24 Mei kemarin dipertajam lagi tanggal 25 Mei dan hari ini kita pertajam agar masyarakat mewaspai untuk beradaptasi dan memitigasi terhadap ancaman banjir pesisir ini yang hari dan jamnya tidak sama di antara wilayah yang kita petakan tadi,” kata Eko.

Gerhana bulan total kata Eko juga mempengaruhi ketinggian pasang surut air laut. Posisi Bulan, Bumi, dan Matahari yang sejajar akan mengakibatkan gaya tarik terhadap air laut lebih tinggi sehingga terjadi pasang air laut lebih tinggi dan menyebabkan banjir rob.

“Dampak dari banjir rob di wilayah pesisir akan berpotensi pada terganggunya transportasi pelabuhan dan pesisir, aktivitas masyarakat serta bongkar muat di pelabuhan,” kata Eko.

Eko juga meminta masyarakat tetap waspada atas adanya fenomena tersebut.

BMKG kata Eko telah menyiapkan upaya mitigasi bencana terkait potensi banjir pesisir .

“Agar kita bersama-sama meningkatkan kewaspadaan bagaimana kita melihat lingkungan kita bersama dalam menyiapkan upaya mitigasinya terhadap ancaman banjir pesisir ini,” tutur Eko. (Amhar)

Continue Reading

Trending