Connect with us

Nasional

Gunakan Politik Suka-Suka, TIM 9 Siap Lawan Rezim Airlangga

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Rencana Musyawarah Nasional (Munas) X Partai GOLKAR di Jakarta tanggal 3-6 Desember 2019, terus-menerus dicemari dan dinodai oleh intrik dan jurus politik akal-akalan dari kubu Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang juga calon ketua umum incumbent.

“Telah terjadi manipulasi substansi AD/ART Partai Golkar, peraturan organisasi, dan konsensus berorganisasi yang lazim berlaku di tubuh Partai Golkar,” ungkap Jubir Bamsoet, Viktus Murin dalam konferensi pers di Batik Kuring SCBD, Jakarta, Jum’at (29/11/2019).

Viktus menceritakan, Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Rabu, 27 Nobember 2019, yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Aula Kantor DPP Partai Golkar dengan agenda penjelasan materi Munas, diwarnai oleh akal-akalan dari kubu Airlangga Hartarto, yang berakibat pada “Tidak Disahkannya Materi Munas oleh Rapat Pleno DPP”.

Terkait hal tersebut, kami Tim Penggalangan Opini dan Media Bamsoet (Cyrillus Kerong (Ketua Tim 9), Viktus Murin (Jubir Bamsoet/Wasekjen DPP Partai Golkar), Fransiskus Roi Lewar (Anggota Tim 9), Mahadi Nasution (Anggota), Sultan Zulkarnain (Anggota), Eddy Lanitaman (Anggota), Gaudens Wodar (Anggota), Amriyati Amin (Pengurus Pleno DPP), Marleen Petta (Pengurus Pleno DPP), Difla Olla (Pengurus Pleno DPP), dan Dina H (Pengurus Pleno DPP) menyampaikan pernyataan sikap, yang dalam hal ini disampaikan melalui testimoni para Pengurus Pleno DPP yang mengikuti Rapat Pleno tersebut, yakni:

  1. Untuk memuluskan dirinya terpilih kembali dalam Munas X. Rezim Airlangga mengeluarkan berbagai keputusan organisasi secara sembarangan melalui cara-cara yang cacat mekanisme dan substansi, yakni yang sungguh-sungguh bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar. Akibat tata kelola organisasi yang amburadul ini, tata kelola organisasi Partai Golkar pun menjadi berantakan, mulai dari pusat hingga ke daerah.
  2. Akibat ketidakberesan kepemimpinan rezim Airlangga, pada akhir Agustus 2019 (memasuki satu tahun sejak Rapat Pleno terakhir digelar pada 27 Agustus 2018), sebanyak 141 Pengurus Pleno DPP Partai Golkar melakukan Mosi Tidak Percaya kepada kepemimpinan Airlangga. Pasca peristiwa Mosi Tidak Percaya, pelaksanaan Rapat Pleno DPP baru bisa terealisasi pada 5 November 2019, dan kemudian pada Rapat Pleno 27 November dalam rangka persiapan Munas.
  3. Terkait rekruitmen yang diputuskan secara tertutup dan sepihak oleh rezim Airlangga. Cacat mekanisme, cacat prosedural, dan cacat substansi Caleg ini terjadi secara hampir merata dari pusat hingga ke daerah-daerah. Pasca Pemilu 2019, penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota pun dilakukan secara tidak bermartabat, dalam hal ini tidak mengindahkan spirit kebersamaan dan soliditas di lingkungan internal Partai Golkar.
  4. Rezim Airlangga melakukan pencopotan dan atau penonaktifan kepemimpinan ketua-ketua partai di sejumlah provinsi (DPD I), yang kemudian memicu konflik dan keterbelahan partai hingga ke kabupaten/kota (DPD II). Pada saat ini, tercatat sedikitnya 8 (delapan) DPD I dan puluhan DPD II dipimpin oleh Plt. Ketua. Yang paling mencolok adalah penonaktifan 6 dari 9 DPD II di Bali, dan 4 dari 10 DPD II di Bengkulu yang telah memicu perpecahan atau keterbelahan partai. Sebagaimana ketentuan Peraturan Organisasi (PO) menyatakan Plt. Ketua sebagai karateker wajib menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa dalam waktu dua bulan terhitung sejak tanggal penetapan dan hanya dapat diperpanjang satu kali. Tetapi konyolnya ada Plt. Ketua yang sudah ‘berusia’ lebih dari satu tahun, yakni DPD I DKI Jakarta sejak tanggal 31 Agustus 2018. Begitupun dengan DPD I Bali berdasarkan SK tanggal 4 Desember 2018, serta DPD I Jambi pada tanggal 31 Mei 2018. Plt. Ketua DPD I DKI Jakarta dan Jambi bahkan telah berganti masing-masing satu kali.
  5. Rezim Airlangga pun tidak menjalankan kewajiban-kewajiban organisasi sebagaimana konsensus yang berlaku selama ini, di antaranya pemberian bantuan untuk pembiayaan rutin bulanan kepada DPD I dan DPD II. Padahal, hal tersebut berlangsung secara permanen pada era kepemimpinan ketua umum-ketua umum sebelum Airlangga. Selain itu, komitmen Airlangga untuk melanjutkan penyelesaian fisik Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta, sampai kini tidak pernah terealisasi dan seperti diingkari begitu saja.
  6. Rapat Pleno 27 November 2019 telah melanggar ketentuan AD/ART Partai Golkar, karena agenda rapat dan pembahasannya dilaksanakan dengan cara-cara yang sangat manipulatif. Rapat Pleno tersebut terasa sangat intimidatif, akibat hadirnya para petugas keamanan internal partai berseragam loreng yang jumlahnya cukup banyak. Padahal, para petugas berseragam loreng itu bukan Pengurus Pleno DPP. Tidak ada urgensinya para petugas berloreng itu berada dalam forum rapat pleno yang sifatnya tertutup. Rezim Airlangga sangat mungkin telah terkena sindrom paranoid, dihantui bayangan ketakutan yang berlebihan, sehingga mengizinkan para petugas berloreng itu berada dalam ruangan rapat pleno. Atas kondisi ruangan sidang yang tidak nyaman akibat kehadiran para petugas berloreng, protes sudah disampaikan, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali dari Sdr Airlangga selaku pimpinan rapat.
  7. Pengurus Pleno DPP merasa dipaksa dan atau dijebak untuk menyetujui ‘keputusan’ yang dirancang oleh Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) terhadap materi rapat yang bersifat sangat sumir dan penuh dengan akal-akalan. Draft materi Munas tidak diberikan kepada peserta rapat pleno, sehingga penjelasan materi tersebut seperti peristiwa mendongeng.
  8. Airlangga Hartarto selaku pimpinan rapat pleno tersebut tidak mampu menjawab satu pun pertanyaan dan interupsi dari hampir semua penanya, termasuk pertanyaan mengenai penggunaan keuangan Partai, baik yang berasal dari APBN maupun sumber lainnya. Akibatnya, rapat pleno tersebut terkesan sebagai rapat yang tidak serius, yang materi rapatnya bersifat akal-akalan, rapat yang tidak sehat dan penuh intrik. Terkesan kuat, rapat pleno dilakukan hanya untuk menggiring keputusan yang tidak dimengerti oleh Pengurus Pleno DPP, sebab telah ‘diputuskan’ secara sepihak oleh kubu Airlangga yang mendominasi komposisi kepanitiaan Munas. Pembahasan dan penetapan materi Munas, termasuk Tata Cara Pemilihan Pimpinan Partai sebagaimana konsensus yang berlangsung menjelang pelaksanaan Munas.
  9. Panitia Pengarah (SC) telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar pasal 12, dengan menafsirkan secara sembarangan substansi pasal 12 sebagaimana telah diatur dalam Bab V tentang Struktur dan Kepengurusan. Apabila tafsir yang sembarangan itu tetap digunakan dalam pemilihan ketua umum pada forum Munas, maka hal tersebut dikategorikan sebagai tindakan dan atau perbuatan yang tidak bertanggungjawab secara hukum. Sesungguhnya ketentuan yang mengatur tentang Pemilihan Ketua Umum adalah sebagaimana tertera pada Bab XIV pasal 50 Anggaran Dasar. Bahwa tindakan Panitia Pengarah ini telah melampaui kewenangan yang diberikan Anggaran Dasar, sehingga patut disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Atas pelanggaran ini kami pun akan melakukan perlawanan hukum terhadap kubu Airlangga.

Mencermati secara seksama kondisi Partai Golkar yang sudah semakin berantakan, maka dengan ini kami mengajak seluruh DPD I dan DPD II Partai Golkar, Organisasi Sayap, dan Hasta Karya, serta semua pemangku kepentingan (stakeholders) Partai Golkar, untuk MELAKUKAN PENYELAMATAN DAN PEMURNIAN KEMBALI EKSISTENSI PARTAI GOLKAR, YAKNI DENGAN CARA TIDAK LAGI MEMILIH SDR. AIRLANGGA HARTARTO SEBAGAI KETUA UMUM PARTAI GOLKAR PADA MUNAS X TAHUN 2019.

Continue Reading

Nasional

Mendarat Darurat, Pesawat yang Ditumpangi Kepala BNPB Aman

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pesawat yang ditumpangi Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. mendarat dengan mulus di Bandar Udara (Bandara) Internasional Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada siang tadi, Minggu (29/8/2021).

Mendarat darurat, Pilot memutuskan untuk mendaratkan pesawat yang seharusnya menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Sesaat setelah mendarat dengan selamat, Kepala BNPB yang didampingi Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri DR. Safrizal ZA, M.Si. segera meninggalkan pesawat untuk menuju ruang VIP.

Pada saat meninggalkan pesawat, tampak kru teknisi melakukan pengecekan mesin turbin sebelah kiri pesawat dengan kode ID 6897 tersebut.

Selama di udara penumpang tidak merasakan adanya kerusakan dan pesawat mendarat selamat. Setelah menunggu beberapa jam sekitar pukul 16.00 WIB, Kepala BNPB, rombongan dan penumpang lain menggunakan pesawat yang berbeda take off menuju Jakarta.

Ganip dan jajaran menggunakan pesawat setelah melakukan kunjungan kerja penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh. Kepala BNPB bertolak ke Aceh pada Sabtu lalu (28/9) setelah melepas mobil masker dan rapat koordinasi Forkopimda Aceh dan kabupaten/kota untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pada hari ini Kepala BNPB menyempatkan untuk meninjau Posko PPKM dan fasilitas isolasi terpusat di Kota Banda Aceh. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Kenaikan Covid-19 di Aceh Perlu Sinergi Berbagai Elemen untuk Menanggulangi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Tingginya kenaikan kasus Covid-19 di Provinsi Aceh pada tujuh hari terakhir perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. Sinergi berbagai elemen sangat dibutuhkan untuk pengendalian pandemi di wilayah ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri DR. Safrizal ZA, M.Si., saat melakukan rapat koordinasi yang melibatkan Kepala BNPB dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, kabupaten dan kota di wilayah Aceh.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam pengendalian Covid-19. Sinergi berbagai elemen menjadi kekuatan dalam mengakhiri pandemi. Langkah tersebut perlu melibatkan kepala daerah, forkopimda, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, organisasi masyarakat, para camat, lurah maupun pemimpin di tingkat RW dan RT.

Safrizal mencontohkan dengan pelibatan organisasi masyarakat atau LSM, kampus maupun pesantren dalam pembagian masker. Ia mempraktekkan hal tersebut di Jawa Timur sehingga tumbuh kekompakan.

“Saya lihat dari semua daerah yang berhasil mengendalikan Covid-19 dengan empat indikator tadi karena sinergi dan konsistensi,” ujar Safrizal pada rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Sabtu (28/8/2021).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. dalam penanganan pandemi Covid-19. Jenderal bintang tiga yang sekaligus menjabat Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19

Ganip selalu mendorong adanya keterlibatan pentaheliks berbasis komunitas, yang terdiri dari pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha dan media massa.

Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/8), Ia mengatakan, dunia usaha dapat berperan dalam mendukung dan menggalang sumber daya untuk percepatan penanganan Covid-19.

“Masyarakat, baik dalam lingkup individu atau keluarga sangat berperan dalam penguatan perubahan perilaku,” tambahnya.

Dari sisi media massa, heliks ini dapat berperan dalam mengedukasi, melakukan sosialisasi, menyebarkan informasi dan menangkal berita palsu atau hoaks yang beredar terkait Covid-19. Sedangkan dari akademisi, mereka dengan latar belakang keilmuan mampu berkontribusi dalam memberikan rekomendasi alternatif solusi sehingga penanganan dapat berjalan lebih efektif.

Kolaborasi dan sinergi berbagai heliks ini merupakan salah satu strategi yang sudah dilakukan Satgas dalam pengendalian pandemi Covid-19. Strategi lain yang saat ini terus diterapkan Satgas Penanganan Covid-19 Nasional antara lain pembatasan mobilitas, interkoneksi pusat-daerah, perubahan perilaku dan penguatan prokes.

Sementara itu, melihat kondisi positivity rate dalam 7 hari terakhir menunjukkan kenaikan angka 41,9 atau tertinggi nomor satu se-Indonesia. Sedangkan dilihat dari angka kematian, kondisi di Aceh per 10.000 penduduk per minggu menunjukkan angka 2,5 atau nomor 15 se-Indonesia.

Hal tersebut menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti dengan dukungan Satgas Nasional dengan bantuan masker dan mesin PCR. Bantuan masker ini diharapkan dapat membantu dalam edukasi dan sosialisasi di tengah masyarakat, khususnya perubahan perilaku dalam prokes. Sedangkan mesin PCR diharapkan dapat menambah kapasitas testing sehingga upaya pelacakan lebih lanjut dapat segera dilakukan.

Saat berkunjung ke Aceh, Kepala BNPB memberikan bantuan 1,5 juta masker dan 2 mesin PCR. Dua mesin PCR ini akan diperbantukan untuk testing di Kabupaten Aceh Besar dan tim medis yang dikelola oleh Kodam Iskandar Muda. Selain pemberian bantuan, Kepala BNPB dan Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri memberikan arahan kepada Forkopimda provinsi, kabupaten dan kota di wilayah Aceh. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Banjir Tanah Bumbu Berangsur Surut

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Banjir yang dilaporkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu berangsur surut. Pantauan BPBD setempat menyebutkan banjir yang menggenangi beberapa desa pagi tadi, Sabtu (14/8), berangsur surut jelang petang hari, sekitar pukul 18.00 WIB.

BPBD juga menginformasikan bahwa kondisi cuaca di wilayah terdampak banjir tampak cerah berawan. Sedangkan perkembangan data terkini pada sore ini, banjir telah melanda delapan desa yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Delapan desa terdampak antara lain berada di Kecamatan Satui, yaitu Desa Sinar Bulan, Sungai Danau, Jombang, Satui Timur dan Sejahtera Mulia.

Dua desa di Kecamatan Sungai Loban, yaitu Desa Sebamban Baru dan Sebamban Lama, serta satu desa lain di Kecamatan Angsana, yaitu Desa Angsana.

BPBD Tanah Bumbu mencatat sebanyak 40 KK atau 157 warga mengungsi di dua titik yang masing-masing berada di Desa Sinar Bulan dan Desa Angsana. Total keluarga terdampak di tiga kecamatan berjumlah 702 KK, sedangkan lahan warga terendam mencapai 183 hektar.

Banjir di wilayah ini dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi pada pagi tadi. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan ketinggian muka air antara 3 hingga 1,5 meter. Saat banjir terjadi, BPBD mengirimkan tim reaksi cepat (TRC) untuk mengevakuasi warga ke tempat yang aman, serta pendataan di lokasi terdampak. Di samping itu, BPBD juga mendistribusikan bantuan makanan kepada warga.

Penanganan banjir di tiga kecamatan telah dilakukan di bawah koordinasi pos komando kabupaten yang lokasinya berada di Kecamatan Satui.

Berdasarkan analisis inaRISK, ketiga kecamatan terdampak memiliki potensi bahaya banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Sedangkan total wilayah kecamatan, sebanyak 10 kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi tersebut. Tujuh kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Kusan Hilir, Kusan Hulu, Kuranji, Batu Licin, Karang Bintang, Simpang Empat dan Mantewe.

Sebelumnya BNPB memberitakan banjir merendam lima desa di Kecamatan Satui pada Sabtu pagi (14/8), pukul 07.00 WIB. Kaji cepat awal menyebutkan lima desa yang terendam dengan tinggi muka air sekitar 30 – 50 cm yaitu Desa Sinar Bulang, Sungai Danau, Jombang, Satui Timur dan Sejahtera Mulia.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan siaga terhadap potensi hujan dengan intensitas lebat di beberapa wilayah di Indonesia. Pantauan peringatan dini cuaca, sejumlah wilayah berpotensi hujan lebat disertai petir atau kilat dan angin kencang, seperti wilayah Aceh, Sumatera Barat, Kepulaun Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Papua Barat dan Papua. (Amhar)

Continue Reading

Trending