Connect with us

Nasional

Gunakan Politik Suka-Suka, TIM 9 Siap Lawan Rezim Airlangga

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Rencana Musyawarah Nasional (Munas) X Partai GOLKAR di Jakarta tanggal 3-6 Desember 2019, terus-menerus dicemari dan dinodai oleh intrik dan jurus politik akal-akalan dari kubu Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang juga calon ketua umum incumbent.

“Telah terjadi manipulasi substansi AD/ART Partai Golkar, peraturan organisasi, dan konsensus berorganisasi yang lazim berlaku di tubuh Partai Golkar,” ungkap Jubir Bamsoet, Viktus Murin dalam konferensi pers di Batik Kuring SCBD, Jakarta, Jum’at (29/11/2019).

Viktus menceritakan, Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Rabu, 27 Nobember 2019, yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Aula Kantor DPP Partai Golkar dengan agenda penjelasan materi Munas, diwarnai oleh akal-akalan dari kubu Airlangga Hartarto, yang berakibat pada “Tidak Disahkannya Materi Munas oleh Rapat Pleno DPP”.

Terkait hal tersebut, kami Tim Penggalangan Opini dan Media Bamsoet (Cyrillus Kerong (Ketua Tim 9), Viktus Murin (Jubir Bamsoet/Wasekjen DPP Partai Golkar), Fransiskus Roi Lewar (Anggota Tim 9), Mahadi Nasution (Anggota), Sultan Zulkarnain (Anggota), Eddy Lanitaman (Anggota), Gaudens Wodar (Anggota), Amriyati Amin (Pengurus Pleno DPP), Marleen Petta (Pengurus Pleno DPP), Difla Olla (Pengurus Pleno DPP), dan Dina H (Pengurus Pleno DPP) menyampaikan pernyataan sikap, yang dalam hal ini disampaikan melalui testimoni para Pengurus Pleno DPP yang mengikuti Rapat Pleno tersebut, yakni:

  1. Untuk memuluskan dirinya terpilih kembali dalam Munas X. Rezim Airlangga mengeluarkan berbagai keputusan organisasi secara sembarangan melalui cara-cara yang cacat mekanisme dan substansi, yakni yang sungguh-sungguh bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar. Akibat tata kelola organisasi yang amburadul ini, tata kelola organisasi Partai Golkar pun menjadi berantakan, mulai dari pusat hingga ke daerah.
  2. Akibat ketidakberesan kepemimpinan rezim Airlangga, pada akhir Agustus 2019 (memasuki satu tahun sejak Rapat Pleno terakhir digelar pada 27 Agustus 2018), sebanyak 141 Pengurus Pleno DPP Partai Golkar melakukan Mosi Tidak Percaya kepada kepemimpinan Airlangga. Pasca peristiwa Mosi Tidak Percaya, pelaksanaan Rapat Pleno DPP baru bisa terealisasi pada 5 November 2019, dan kemudian pada Rapat Pleno 27 November dalam rangka persiapan Munas.
  3. Terkait rekruitmen yang diputuskan secara tertutup dan sepihak oleh rezim Airlangga. Cacat mekanisme, cacat prosedural, dan cacat substansi Caleg ini terjadi secara hampir merata dari pusat hingga ke daerah-daerah. Pasca Pemilu 2019, penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota pun dilakukan secara tidak bermartabat, dalam hal ini tidak mengindahkan spirit kebersamaan dan soliditas di lingkungan internal Partai Golkar.
  4. Rezim Airlangga melakukan pencopotan dan atau penonaktifan kepemimpinan ketua-ketua partai di sejumlah provinsi (DPD I), yang kemudian memicu konflik dan keterbelahan partai hingga ke kabupaten/kota (DPD II). Pada saat ini, tercatat sedikitnya 8 (delapan) DPD I dan puluhan DPD II dipimpin oleh Plt. Ketua. Yang paling mencolok adalah penonaktifan 6 dari 9 DPD II di Bali, dan 4 dari 10 DPD II di Bengkulu yang telah memicu perpecahan atau keterbelahan partai. Sebagaimana ketentuan Peraturan Organisasi (PO) menyatakan Plt. Ketua sebagai karateker wajib menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa dalam waktu dua bulan terhitung sejak tanggal penetapan dan hanya dapat diperpanjang satu kali. Tetapi konyolnya ada Plt. Ketua yang sudah ‘berusia’ lebih dari satu tahun, yakni DPD I DKI Jakarta sejak tanggal 31 Agustus 2018. Begitupun dengan DPD I Bali berdasarkan SK tanggal 4 Desember 2018, serta DPD I Jambi pada tanggal 31 Mei 2018. Plt. Ketua DPD I DKI Jakarta dan Jambi bahkan telah berganti masing-masing satu kali.
  5. Rezim Airlangga pun tidak menjalankan kewajiban-kewajiban organisasi sebagaimana konsensus yang berlaku selama ini, di antaranya pemberian bantuan untuk pembiayaan rutin bulanan kepada DPD I dan DPD II. Padahal, hal tersebut berlangsung secara permanen pada era kepemimpinan ketua umum-ketua umum sebelum Airlangga. Selain itu, komitmen Airlangga untuk melanjutkan penyelesaian fisik Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta, sampai kini tidak pernah terealisasi dan seperti diingkari begitu saja.
  6. Rapat Pleno 27 November 2019 telah melanggar ketentuan AD/ART Partai Golkar, karena agenda rapat dan pembahasannya dilaksanakan dengan cara-cara yang sangat manipulatif. Rapat Pleno tersebut terasa sangat intimidatif, akibat hadirnya para petugas keamanan internal partai berseragam loreng yang jumlahnya cukup banyak. Padahal, para petugas berseragam loreng itu bukan Pengurus Pleno DPP. Tidak ada urgensinya para petugas berloreng itu berada dalam forum rapat pleno yang sifatnya tertutup. Rezim Airlangga sangat mungkin telah terkena sindrom paranoid, dihantui bayangan ketakutan yang berlebihan, sehingga mengizinkan para petugas berloreng itu berada dalam ruangan rapat pleno. Atas kondisi ruangan sidang yang tidak nyaman akibat kehadiran para petugas berloreng, protes sudah disampaikan, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali dari Sdr Airlangga selaku pimpinan rapat.
  7. Pengurus Pleno DPP merasa dipaksa dan atau dijebak untuk menyetujui ‘keputusan’ yang dirancang oleh Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) terhadap materi rapat yang bersifat sangat sumir dan penuh dengan akal-akalan. Draft materi Munas tidak diberikan kepada peserta rapat pleno, sehingga penjelasan materi tersebut seperti peristiwa mendongeng.
  8. Airlangga Hartarto selaku pimpinan rapat pleno tersebut tidak mampu menjawab satu pun pertanyaan dan interupsi dari hampir semua penanya, termasuk pertanyaan mengenai penggunaan keuangan Partai, baik yang berasal dari APBN maupun sumber lainnya. Akibatnya, rapat pleno tersebut terkesan sebagai rapat yang tidak serius, yang materi rapatnya bersifat akal-akalan, rapat yang tidak sehat dan penuh intrik. Terkesan kuat, rapat pleno dilakukan hanya untuk menggiring keputusan yang tidak dimengerti oleh Pengurus Pleno DPP, sebab telah ‘diputuskan’ secara sepihak oleh kubu Airlangga yang mendominasi komposisi kepanitiaan Munas. Pembahasan dan penetapan materi Munas, termasuk Tata Cara Pemilihan Pimpinan Partai sebagaimana konsensus yang berlangsung menjelang pelaksanaan Munas.
  9. Panitia Pengarah (SC) telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar pasal 12, dengan menafsirkan secara sembarangan substansi pasal 12 sebagaimana telah diatur dalam Bab V tentang Struktur dan Kepengurusan. Apabila tafsir yang sembarangan itu tetap digunakan dalam pemilihan ketua umum pada forum Munas, maka hal tersebut dikategorikan sebagai tindakan dan atau perbuatan yang tidak bertanggungjawab secara hukum. Sesungguhnya ketentuan yang mengatur tentang Pemilihan Ketua Umum adalah sebagaimana tertera pada Bab XIV pasal 50 Anggaran Dasar. Bahwa tindakan Panitia Pengarah ini telah melampaui kewenangan yang diberikan Anggaran Dasar, sehingga patut disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Atas pelanggaran ini kami pun akan melakukan perlawanan hukum terhadap kubu Airlangga.

Mencermati secara seksama kondisi Partai Golkar yang sudah semakin berantakan, maka dengan ini kami mengajak seluruh DPD I dan DPD II Partai Golkar, Organisasi Sayap, dan Hasta Karya, serta semua pemangku kepentingan (stakeholders) Partai Golkar, untuk MELAKUKAN PENYELAMATAN DAN PEMURNIAN KEMBALI EKSISTENSI PARTAI GOLKAR, YAKNI DENGAN CARA TIDAK LAGI MEMILIH SDR. AIRLANGGA HARTARTO SEBAGAI KETUA UMUM PARTAI GOLKAR PADA MUNAS X TAHUN 2019.

Continue Reading

Nasional

Disambut Dubes Aziz, Ketua dan Wakil Ketua DPD RI Awali Kunjungan Kerja ke Madinah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta -Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin tiba di Madinah, Arab Saudi, Senin malam waktu setempat. Kedatangan pimpinan DPD RI itu disambut langsung Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Senin (9/5/2022) malam waktu Arab Saudi.

Dalam kunjungannya, Ketua DPD RI juga didampingi Senator Sulawesi Selatan Andi Muhammad Ihsan dan Senator Lampung Bustami Zainudin. Turut hadir Sekjend DPD RI Rahman Hadi, Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zubair dan Staf Khusus Ketua DPD RI Syaifudin Alamsyah, serta sejumlah staf DPD RI.

Kunjungan kali ini, dikhususkan untuk melihat langsung kesiapan akomodasi, transportasi dan layanan kesehatan jamaah Haji Indonesia serta membicarakan sejumlah permasalahan yang melingkupi TKI/TKW dari beberapa daerah di Indonesia, khususnya Provinsi NTB, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Ketua DPD RI beserta rombongan berencana mengunjungi Daerah Kerja (Daker) Madinah, Mekkah dan Jeddah, dan direncanakan kembali ke Indonesia pada tanggal 18 Mei 2022.

“Selain soal persiapan haji, kami juga ingin memastikan informasi, bahwa Arab Saudi membuka peluang untuk pekerja profesional atau formal asal Indonesia, dengan kuota sebesar 8 juta tenaga kerja. Karena sudah seharusnya Indonesia juga mengirimkan tenaga formal, mengingat banyaknya potensi tenaga migran terdidik di Indonesia,” tukas LaNyalla.

Seperti diketahui, Pemerintah Arab Saudi membuka peluang bagi tenaga kerja formal atau profesional dari Indonesia yang ingin bekerja di Arab Saudi. Kuota yang dibuka pun cukup banyak. Sekitar 8 juta lowongan, termasuk tenaga medis, baik dokter, bidan maupun perawat.

“Memang benar indormasi tersebut. Kami di KBRI juga sudah melakukan tindak lanjut terkait hal tersebut,” ungkap Dubes Aziz.

Selama ini, lanjut Aziz, untuk memenuhi kekurangan kebutuhan tenaga medis di Arab Saudi, banyak diisi oleh tenaga-tenaga profesional dari Palestina, Suriah, Mesir, dan India serta Filipina.

“Selain tenaga medis, Arab Saudi juga membutuhkan tenaga-tenaga profesional di bidang pendidikan, seperti guru dan dosen. Peluang ini sangat bagus karena pasti akan membawa peningkatan kemampuan bagi tenaga profesional dari Indonesia,” pungkas Abdul Aziz. (Amhar)

Sumber : www.lanyallacenter.id

Continue Reading

Nasional

Pemerintah Indonesia dan PBB Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama Pengamanan GPDRR

Published

on

By

JanoerKoening, NUSA DUA – Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menandatangani perjanjian bidang kerja sama pengamanan jelang Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7. Penandatanganan nota kesepahaman antara dua pihak ini diselenggarakan di Nusa Dua, Provinsi Bali, pada Rabu (27/4/2022).

Nota Kesepahaman tersebut memfokuskan pada kerja sama pengamanan yang nantinya mengatur peran TNI, Polri dan PBB, dalam hal ini United Nations Department for Safety and Security (UNDSS).

Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati menyampaikan bahwa ini merupakan kolaborasi bersama untuk menyukseskan pertemuan GPDRR ke-7 yang digelar di Bali pada 23 – 28 Mei 2022.

“Kolaborasi antar pihak, baik juga komitmen untuk bekerja sama sebagai tim terpadu dan solid akan menjadi kontribusi penting untuk menyukseskan GPDRR ke-7,” ujar Raditya.

Lebih lanjut Raditya mengatakan bahwa penandatanganan MoU ini sebagai landasan secara legal untuk menunjukkan komitmen bersama dalam menerjemahkan lebih detail operasi pengamanan bersama, termasuk dalam mengantisipasi potensi bahaya keamanan maupun bencana alam.

Koordinator UNDSS untuk Keamanan Acara Sassan Rahimi mengapresiasi dukungan selama ini dari Pemerintah Indonesia, khususnya dalam bidang pengamanan yang dibutuhkan selama penyelenggaraan GPDRR nanti. Ia juga mengatakan kerja sama yang dibangun sejak persiapan sudah sangat baik dan profesional.

“Bagi UNDRR, penyelenggaraan GPDRR ini merupakan acara yang sangat penting untuk PBB, dan kami sangat mengapresiasi Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah. Kami akan mendukung sepenuhnya kerja sama pengamanan untuk membangun dunia yang lebih baik dan juga acara GPDRR 2022 ini,” ujar Sassan.

Kolaborasi ini merupakan upaya bersama sebagai bagian dari langkah pengurangan risiko bencana. Setiap pihak akan melakukan analisis risiko, merancang rencana operasi, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan serta memastikan semuanya tersedia sehingga potensi yang membahayakan dapat diantisipasi sejak dini.

“Pada dasarnya ini sudah kita disepakati bagaimana cara penanganan dan pengamanan nanti. Pelaksanaannya nanti oleh Bapak Pangdam dan juga Bapak Kapolda sebagai pengaman wilayah,” ujar Panglima Kogabwilhan II Marsekal Madya Imran Baidirus.

Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra menambahkan bahwa pada area tertentu atau _blue zone_, yang bekerja sama dengan Polri, ini akan menjadi kewenangan dari UNDSS. Sedangkan di luar area _blue zone_, pengamanan akan menyesuaikan sesuai dengan bidang masing-masing.

“Saat berkaitan dengan VVIP adalah bergabung dengan TNI, VIP dengan Polri,” ujar Kapolda Bali

Pada kesempatan itu, Raditya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pengamanan GPDRR. Nota Kesepahaman kerja sama pengamanan dilakukan oleh Panglima Kogabwilhan 2 dan UNDSS Event Security Coordinator dan diparaf oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Sonny Apriyanto dan Kapolda Bali.

Penandatanganan MoU disaksikan perwakilan UNDRR, Kementrian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bidang pengamanan ini didukung sepenuhnya oleh Mabes TNI, Mabes Polri, Kogabwilhan 2, Kemlu, Paspamres, Setmilpres, Mabes Polri, Polda Bali dan BPBD Bali.

Editor : Amhar

Continue Reading

Nasional

Ditandatangani Oleh Habib Rizieq Shihab, Abdul Qohar Al Qudsi Resmi Jadi Ketum PA 212

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Selamat!! Abdul Qohar Al Qudsi, Lc., kini telah resmi menjadi Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggantikan posisi Slamet Maarif sebagai ketum terdahulu.

Abdul Qohar menjadi ketum PA 212 berdasar Surat Keputusan Pembina PA 212 Nomor 153-SK-P-PA 212-2022 tentang Pengurus Dewan Tanfidzi PA 212 yang ditandatangani oleh Pembina Tunggal PA 212 Habib Rizieq Shihab.

Serah terima Jabatan Ketum PA 212 hasil evaluasi Majelis Syuro Persaudaraan Alumni (PA) 212, berlangsung hari Selasa, 29 Maret 2022 di Resto Ayam Tulang Lunak Hayam Wuruk, Tebet Barat, Jakarta Selatan.

Slamet maarif membacakan susunan kepengurusan PA 212. Berikut susunan lengkap kepengurusan baru PA 212:

Pembina: M Rizieq Shihab

Ketua Dewan Majelis Syuro: Muhammad Yusuf Martak

Wakil ketua Dewan Syuro: Nasir Zein

Sekretaris Dewan Syuro: Slamet Maarif

Ketua Umum: Abdul Qohar Al Qudsi, Lc.

Waketum: Ust. Bernard Abdul Jabbar, M.pd

Sekretaris Jenderal : Ust. drh. Uus Sholihuddin

Bendahara Umum: Muhammad Iqbal

Ketua Bidang Strategi Perjuangan: M. Rizal Fadilah, SH.

Wasekjend Bidang Strategis Perjuangan: Habib Novel Bamukmin

Ketua Bidang Keorganisasian: M. Irawan Taqwa,Lc., MM

Wasekjend Bidang Keorganisasian: Ust. Ate Saifullah

Ketua bidang Jaringan: Ust. Asep Syarifuddin

Wasekjend Bidang Jaringan: H. Oke Setiadi, M.Sc

Ketua bidang Pertahanan: Dedi Subuh

Wasekjen Bidang Pertahanan: Widodo Tanjung

Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi: Ust. Supriyadi

Wasekjen Bidang Pemberdayaan Ekonomi: H. Subarkah Agus, Dip., Ing.

Penulis: Amhar

Continue Reading

Trending