Connect with us

Nasional

Ombudsman Beri Penganugerahan Predikat Kepatuhan Kepada Kementerian

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Akhirnya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama memperoleh Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia. Kementerian Luar Negeri telah mengalami penilaian selama empat tahun berturut-turut, namun baru tahun 2019 ini bisa meraih Predikat Kepatuhan Tinggi dan memperoleh nilai tertinggi.

Survei atau penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2019 dilakukan terhadap 4 kementerian, 3 lembaga, 6 pemerintaih provinsi, 36 pemerintah kota dan 215 pemerintah kabupaten, sedangkan total produk Iayanan yang disurvei sebanyak 17.717 dan jumlah unit Iayanan yang disurvei sebanyak 2.366.

Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai menyatakan tahun 2019 ini sudah tidak ada lagi kementerian yang berada di zona merah atau tingkat kepatuhan rendah, begitu juga dengan lembaga. Di tingkat kementerian yang masih berada di zona kuning atau tingkat kepatuhan sedang adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Sosial.

“Sedangkan di tingkat lembaga, yang masih berada di zona kuning adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi,” ujarnya (27/11)

Rivai menyebut, Ombudsman RI melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

“Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,” jelas Amzulian Rifai, Rabu (27/11/2019) di Grand Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan.

Menurut Amzulian, Survei Kepatuhan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan maladministrasi pada unit Iayanan publik Pemerintah dengan upaya pemenuhan komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu juga untuk mengetahui efektivitas dan uji kualitas penyelenggara pelayanan publik.

Survei Kepatuhan bertujuan untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Mekanisme pengambilan data survei Kepatuhan dilakukan dengan mengamati tampakan fisik, observasi secara mendadak, dan bukti foto. Periode pengambilan data dilakukan secara serentak pada bulan Juli dan Agustus 2019.

Di tempat yang sama, Anggota Ombudsman RI, Prof. Adrianus Meliala mengatakan sejalan dengan penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI, terdapat beberapa temuan penting yang perlu segera untuk dibenahi dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, misalnya seperti tingginya ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

“Data yang berhasil dihimpun melalui penilaian kepatuhan menunjukkan terdapat 132 kabupaten dari 215 kabupaten yang dinilai atau sebesar 61,40% belum menerapkan keterpaduan pelayanan publik secara utuh. Pada tingkat Pemerintah Kota, dari 36 Kota yang diteliti, sebanyak 17 diantaranya atau sebesar 47,22% masih belum menerapkan keterpaduan pelayanan publiknya secara optimaL,” jelasnya. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

KAMI Gelar Diskusi “BBM Naik, Rakyat Menjerit!.”

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), hari ini Rabu, 14 September 2022 menggelar diskusi publik bertema “BBM Naik, Rakyat Menjerit.” Diskusi berlangsung di Sekretariat Jl. Kusuma Atmaja, Menteng, Jakarta Pusat.

Diskusi ini menghadirkan pemantik ternama, di antaranya Marlan Infantri Lase (Serikat Petani Indonesia), Anthony Budiawan (Pengamat Ekonomi), Dr. Mulyadi (Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia), Alvino Antonio (Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional) dan dimoderatori oleh Hersubeno Arief wartawan senior FNN

Pasca kenaikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipaksakan oleh Pemerintah, telah mengundang reaksi seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari berbagai macam profesi dengan menggelar demonstrasi penolakan dimana-mana. Kenaikan tersebut dirasa sangat melukai hati rakyat

Pada kesempatan tersebut, Marlan Infantri Lase yang pernah menjadi petani jagung dari Nias mengungkapkan sulitnya bertani saat terdampak kenaikan harga BBM.

“Segala kebutuhan tani berupa pupuk, benih, hingga pestisida bergantung pada produksi korporasi. Ditambah dengan ditariknya subsidi pupuk,” ujar Marlan.

Kemudian, Alvino Antonio berbicara dari sudut pandang peternak yang mengakui naiknya harga BBM tidak sepenuhnya mempengaruhi harga jual ayam dan telur. Usaha mereka dikuasai oleh Penanaman Modal Asing (PMA) sehingga peternak tidak mempunyai kedaulatan untuk menentukan harga.

“Meskipun Permendag menyepakati harga acuan, namun tetap tidak berpengaruh,” keluhnya.

Beralih kepada Mulyadi, selaku Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia yang membicarakan tentang paham liberalisme. Ada paham liberalisme yang meyakini bahwa individu akan berkembang jika dibebaskan dari individu lainnya.

“Demo anti BBM seharusnya dilakukan dengan memastikan kekuasaan jatuh. Indonesia telah memasuki tahap neoliberalisme, di mana aparat negara dijadikan sebagai alat namun dianggap sah karena hukum membolehkan. Dan BLT dijadikan suap politik sehingga rakyat tidak melawan,” tuturnya. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

BNPB Raih Dua Penghargaan BKN Award

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu kunci optimalisasi penanggulangan bencana yang profesional dan akuntabel. Langkah ini diwujudkan BNPB saat meraih penghargaan BKN Award 2022.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meraih dua penghargaan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Award dengan kategori Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik dan peringkat ke-3 Implementasi Manajemen Kinerja. Sekretaris Utama BNPB Dr. Lilik Kurniawan menerima penghargaan tersebut dari Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana di Jakarta, Senin (5/9).

Pada saat menerima penghargaan tersebut, Lilik menyampaikan apresiasi kepada jajarannya, khususnya kinerja Biro Sumber Daya Manusia dan Umum BNPB. Lilik juga berpesan, pencapaian ini harus terus ditingkatkan dan dikembangkan pada kinerja ASN di lingkungan BNPB sehingga pencapaian target terbaik dapat diraih pada tahun berikutnya.

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan ASN ber-AKHLAK, BNPB juga memiliki para agen perubahan untuk meningkatkan kualitas penanggulangan bencana yang lebih baik di Indonesia. (Amhar)

 

Continue Reading

Nasional

Zalimi Rakyat, Partai Ummat Tolak Keras Kenaikan Harga BBM

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta, Partai Ummat – Partai Ummat menolak keras kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diputuskan pemerintah sejak hari Sabtu (3/9) karena sangat memberatkan masyarakat yang sedang berjuang keluar dari krisis pandemi.

“Rakyat baru saja keluar dari pandemi, ekonomi rakyat kecil baru beranjak bersemi, langsung dihajar dengan kenaikan harga BBM. Ini jelas bukan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Seharusnya pemerintah lebih berempati pada kesulitan yang sudah berlangsung 2,5 tahun sejak pandemi berlangsung,“ kata Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Senin (5/9/2022).

Partai Ummat mencatat rincian kenaikan harga BBM sebagai berikut. Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan pertamax nonsubsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Ridho mengatakan kenaikan harga BBM ini menunjukkan pemerintahan Jokowi telah gagal mengelola ekonomi negara. Kenaikan harga BBM sudah pasti akan memicu kenaikan harga-harga barang lainnya yang akan memberatkan rakyat, tambahnya.

“Kenaikan harga BBM ini menimbulkan inflasi yang diperkirakan bisa mencapai 8 persen. Ironisnya, inflasi menyebabkan harga-harga semakin tinggi tetapi penghasilan tetap. Di sinilah pangkal masalahnya,” kata Ridho.

Dengan jumlah penghasilan yang sama, kata Ridho, kebutuhan yang bisa dibeli semakin sedikit akibat inflasi. “Di masyarakat bawah, kenaikan harga seribu atau dua ribu rupiah itu akan sangat terasa dan memberatkan.”

Ridho mempertanyakan kebijakan yang diambil Menkeu Sri Mulyani yang terus-menerus menghajar kemampuan ekonomi rakyat. “Rakyat belum bisa paham mengapa di Indonesia harga BBM harus dinaikkan padahal harga minyak dunia sedang turun. Ini sama sekali tak masuk akal.”

Ridho mengutip data harga minyak mentah berjangka pada pengiriman Oktober yaitu West Texas Intermediate (WTI) yang turun menjadi 86,61 dolar Amerika per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara untuk pengiriman November, minyak mentah berjangka Brent juga turun menjadi 92,36 dolar Amerika per barel di London ICE Futures Exchange.

Yang paling dekat yang bisa dijadikan perbandingan, kata Ridho, adalah negeri tetangga Malaysia yang menurunkan harga minyak.

Pada bulan Agustus Malaysia baru saja menurunkan harga BBM tipe RON97 sebesar 5 sen yang semula berharga 4,35 ringgit menjadi 4,30 ringgit. Pemerintah Malaysia mengatakan penurunan harga ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga minyak global.

Atas dasar hal ini, Partai Ummat mengeritik keras pemerintahan Jokowi yang terlihat hanya mau enaknya sendiri dalam mencari sumber pemasukan negara, sementara pada saat yang sama terus-menerus mencekik rakyat yang sudah lama dalam kesulitan.

“Seharusnya pemerintah lebih kreatif dalam mencari sumber pemasukan APBN. Jangan cuma bisanya menaikkan pajak dan menaikkan harga-harga barang yang jelas sangat memberatkan ekonomi rakyat. Ujung-ujungnya rakyat juga yang menjadi korban,” kata Ridho.

Kata Ridho, pemerintah seharusnya bisa lebih inovatif, misalnya dengan meningkatkan pemberantasan korupsi serta memangkas ekonomi biaya tinggi yang memberatkan negara. (Amhar)

Continue Reading

Trending