Connect with us

Nasional

Ombudsman Beri Penganugerahan Predikat Kepatuhan Kepada Kementerian

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Akhirnya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama memperoleh Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia. Kementerian Luar Negeri telah mengalami penilaian selama empat tahun berturut-turut, namun baru tahun 2019 ini bisa meraih Predikat Kepatuhan Tinggi dan memperoleh nilai tertinggi.

Survei atau penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2019 dilakukan terhadap 4 kementerian, 3 lembaga, 6 pemerintaih provinsi, 36 pemerintah kota dan 215 pemerintah kabupaten, sedangkan total produk Iayanan yang disurvei sebanyak 17.717 dan jumlah unit Iayanan yang disurvei sebanyak 2.366.

Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai menyatakan tahun 2019 ini sudah tidak ada lagi kementerian yang berada di zona merah atau tingkat kepatuhan rendah, begitu juga dengan lembaga. Di tingkat kementerian yang masih berada di zona kuning atau tingkat kepatuhan sedang adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Sosial.

“Sedangkan di tingkat lembaga, yang masih berada di zona kuning adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi,” ujarnya (27/11)

Rivai menyebut, Ombudsman RI melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

“Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,” jelas Amzulian Rifai, Rabu (27/11/2019) di Grand Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan.

Menurut Amzulian, Survei Kepatuhan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan maladministrasi pada unit Iayanan publik Pemerintah dengan upaya pemenuhan komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu juga untuk mengetahui efektivitas dan uji kualitas penyelenggara pelayanan publik.

Survei Kepatuhan bertujuan untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Mekanisme pengambilan data survei Kepatuhan dilakukan dengan mengamati tampakan fisik, observasi secara mendadak, dan bukti foto. Periode pengambilan data dilakukan secara serentak pada bulan Juli dan Agustus 2019.

Di tempat yang sama, Anggota Ombudsman RI, Prof. Adrianus Meliala mengatakan sejalan dengan penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI, terdapat beberapa temuan penting yang perlu segera untuk dibenahi dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, misalnya seperti tingginya ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

“Data yang berhasil dihimpun melalui penilaian kepatuhan menunjukkan terdapat 132 kabupaten dari 215 kabupaten yang dinilai atau sebesar 61,40% belum menerapkan keterpaduan pelayanan publik secara utuh. Pada tingkat Pemerintah Kota, dari 36 Kota yang diteliti, sebanyak 17 diantaranya atau sebesar 47,22% masih belum menerapkan keterpaduan pelayanan publiknya secara optimaL,” jelasnya. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Anies Resmikan Masjid Amir Hamzah Di Kawasan TIM

Published

on

By

JanoerKoening Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan (ARB) , meresmikan Masjid Amir Hamzah yang terletak di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Menteng, Jakarta Pusat, Jumat siang, 3 Juli 2020.

Kegiatan Peresmian masjid ini dihadiri juga oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

Gubernur Anies menyebut, peresmian masjid tersebut sekaligus menandai tepat satu tahun progres revitalisasi Taman Ismail Marzuki.

“Alhamdulillah.. Di hari yang mulia ini, di hari Jumat, kita memulai pemanfaatan gedung yang sudah selesai dikerjakan oleh Jakpro selama 1 tahun terakhir ini,” kata Anies.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap masjid di kawasan TIM ini menjadi penopang terciptanya kreatifitas para seniman dan masyarakat di sekitar masjid. Selama ini masjid tersebut kurang lebih tujuh tahun berada di tempat sementara.

“Dengan adanya Masjid Amir Hamzah ini nantinya kegiatan kegiatan di TIM difasilitasi dengan baik proses kreatifnya muncul di sisi lain kebutuhan akan rumah ibadah juga muncul,” ungkapnya.

Menurut Anis, secara desain Masjid Amir Hamzah ini dapat menampung jumlah besar. Ia berharap masjid itu dapat menjadi kebanggaan masyarakat Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, Amir Hamzah Eko Wahyu Wibowo menyampaikan rasa syukurnya atas peresmian Masjid Amir Hamzah yang telah dinantikan selama tujuh tahun sejak 2013.

Eko juga menyampaikan harapannya agar kehadiran masjid Amir Hamzah yang baru dapat diisi dengan berbagai aktivitas dan melahirkan seniman baru

Dia tambahkan, Masjid Amir Hamzah ini bukan semata sebagai tempat untuk sekadar ibadah. Tetapi di dalam sejarah juga sebagai tempat ilmuwan muslim bertukar pikiran di sini.

“Bapak Nurcholish Madjid juga pernah diskusi di sini. Para seniman muslim, Pak Taufiq Ismail juga pernah berkarya di sini, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Semoga dengan adanya Masjid di kawasan Taman Ismail Marzuki yang baru ini, kiprahnya akan lebih di bidang amaliyah, ubudiyah maupun di ibadah nanti, “ucap” Eko. ( Amhar)

Continue Reading

Nasional

ANAK NKRI TOLAK HALUAN IDEOLOGI PANCASILA

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Mencermati perkembangan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara, setelah mempelajari dengan seksama RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan perkembangan yang terjadi terkait RUU tersebut.

Maka pada hari ini Senen, 22 Juni 2020, dengan berharap rahmat dan ridho Allah Yang Maha Esa, bertempat di Hotel Sofyan Cut Mutiah, Jakarta Pusat, Saya Ustazd Yusuf M Martak (Jubir), dan Kami yang tergabung dalam ALIANSI NASIONAL ANTI KOMUNIS (ANAK NKRI) menyatakan:

1. Menolak RUU HIP dan mendesak Pimpinan dan seluruh Fraksi Fraksi di DPR RI menghentikan pembahasannya menjadi UU, serta mendesak Pimpinan DPR RI mengeluarkan RUU HIP dari Prolegnas.

2. Mendukung penuh dan siap mengawal Maklumat Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se Indonesia, yang antara lain menolak RUU HIP.

3. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP, serta memproses secara hukum pidana, pihak-pihak yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Trisila dan Ekasila.

4. Mendesak aparat penegak hukum untuk menegakkan dan melaksanakan UU nomor 27/1999 tentang Perubahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, khususnya pasal 107a, 107b,107c, 107d, dan 107e terhadap oknum-oknum pelaku makar terhadap Pancasila.

5. Sesuai UU nomor 2/2008 tentang Partai Politik pasal 40 dan pasal 41 tentang Partai Politik jo UU nomor 2/2011, mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan memutuskan permohonaan pembubaran parpol yang menjadi inisiator dan konseptor RUU HIP karena terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan; dan atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI, sekaligus membatalkan ketentuan hanya pemerintah yang boleh mengajukan permohonan pembubaran partai politik.

6. Mendesak DPR agar sesuai Undang-Undang Dasar 1945 mendorong MK melakukan sidang pemberhentian presiden dan MPR segera menggelar Sidang Istimewa, apabila Presiden Joko Widodo memberi peluang atau akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila serta membangun kerja sama dengan Partai Komunis China.

7. Menolak kriminalisasi dan perlakuan yang tidak adil oleh aparat hukum terhadap para ulama dan tokoh masyarakat yang berseberangan dan menyampaikan saran serta kritik terhadap penguasa.

8. Menyerukan para tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis yang setia pada NKRI dan seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai dan melawan gerakan komunis gaya baru yang berusaha bangkit, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun melalui jalur kekuasaan. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

FAKI Desak Panja Haluan Idiologi Pancasila di Bubarkan!

Published

on

By

 

JanoerKoening, Jakarta – Mencermati perkembangan kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara serta setelah mempelajari dengan seksama RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan perkembangan yang terjadi terkait RUU tersebut, dengan berharap rahmat dan ridho Allah Yang Maha Esa, Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) menyatakan sikap:

1. Dalam lima-enam tahun terakhir, terasa sekali adanya upaya kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan paham komunis di Indonesia. Yang lebih buruk dan berbahaya lagi, kebangkitan PKI dan paham komunis tersebut justru difasilitasi oleh para elit politik, baik di eksekutif maupun legislatif.

2. Diajukannya RUU HIP yang berbau komunis dan menafikan peran agama, dan tidak memasukkan TAP MPRS nomor XXV/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme serta Larangan Terhadap PKI, menunjukkan lembaga legislatif sudah disusupi oleh anasir PKI/komunis.

3. Menolak RUU HIP dan mendesak Pimpinan DPR RI menghentikan pembahasannya menjadi UU, serta mendesak Pimpinan DPR RI membubarkan Panitia Kerja (Panja) RUU HIP.

4. Mendukung penuh dan siap mengawal Maklumat Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se Indonesia, yang antara lain menolak RUU HIP.

5. Menilai sikap pemerintah terlalu lamban dan ragu-ragu terkait RUU HIP. Pernyataan pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD yang meminta DPR menunda pembahasan RUU HIP sama sekali tidak cukup. Sebagai mitra DPR dalam pembuatan UU, pemerintah seharusnya menyatakan RUU HIP tidak ada urgensinya, dan oleh karenanya harus dicabut/dikeluarkan dari Program Legisalasi Nasional (Prolegnas).

6. Mengingatkan Presiden Joko Widodo dan seluruh jajarannya, terutama aparat TNI/Polri, bahwa TAP MPRS nomor XXV/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme serta Larangan Terhadap PKI hingga detik ini belum dicabut. Kepastian tersebut juga dituangkan dalam TAP MPR nomor 1/2003. Artinya, Ketetapan MPRS tersebut hingga kini masih berlaku.

7. Sesuai bunyi sumpah jabatan Presiden, “_Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa_,” maka FAKI mengingatkan, bahwa Presiden Joko Widodo berkewajiban menjalankan TAP MPRS nomor XXV/1966 tersebut dengan sungguh-sungguh, murni, dan konsekwen.

8. Mendesak Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan dan langkah-langkah nyata yang tegas dan terukur, serta memerintahkan aparat hukum dan aparat keamanan untuk mencegah kebangkitan paham komunis dan PKI.

9. Mendesak Presiden Joko Widodo memerintahkan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP, serta memproses mereka secara hukum dengan seadil-adilnya.

10. Sesuai pasal 40 dan pasal 41 UU nomor 2/2008 tentang Partai Politik jo UU nomor 2/2011, mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) segera membubarkan partai politik yang menjadi inisiator dan konseptor RUU HIP karena terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI.

11. Menolak kriminalisasi dan perlakuan yang tidak adil oleh aparat hukum terhadap para ulama dan tokoh masyarakat yang berseberangan dan menyampaikan saran serta kritik teradap penguasa.

12. Menyerukan para tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis yang setia pada NKRI dan seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai dan melawan gerakan komunis gaya baru yang berusaha bangkit, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun melalui jalur kekuasaan.

13. Mengingatkan Presiden Joko Widodo dan seluruh jajarannya untuk memperhatikan dan menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh pernyataan sikap FAKI ini dan pernyataan senada dari begitu banyak elemen anak bangsa lainnya, agar tidak terjadi gejolak yang tidak diinginkan yang dapat mengancam kedamaian, keutuhan, dan kesatuan NKRI.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Semoga Allah Yang Maha Kuasa meridhoi dan menolong perjuangan kita dalam membendung serta melawan bangkitnya komunisme dan PKI di negeri tercinta yang religius ini. Aamiin…

Jakarta, Rabu, 17 Juni 2020

*FRONT ANTI KOMUNIS INDONESIA (FAKI)*

*Edy Mulyadi*
Ketua Umum

*Novebri Sasongko*
Sekretaris Jenderal

Continue Reading

Trending