Connect with us

Nasional

Ombudsman Beri Penganugerahan Predikat Kepatuhan Kepada Kementerian

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Akhirnya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama memperoleh Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia. Kementerian Luar Negeri telah mengalami penilaian selama empat tahun berturut-turut, namun baru tahun 2019 ini bisa meraih Predikat Kepatuhan Tinggi dan memperoleh nilai tertinggi.

Survei atau penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2019 dilakukan terhadap 4 kementerian, 3 lembaga, 6 pemerintaih provinsi, 36 pemerintah kota dan 215 pemerintah kabupaten, sedangkan total produk Iayanan yang disurvei sebanyak 17.717 dan jumlah unit Iayanan yang disurvei sebanyak 2.366.

Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai menyatakan tahun 2019 ini sudah tidak ada lagi kementerian yang berada di zona merah atau tingkat kepatuhan rendah, begitu juga dengan lembaga. Di tingkat kementerian yang masih berada di zona kuning atau tingkat kepatuhan sedang adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Sosial.

“Sedangkan di tingkat lembaga, yang masih berada di zona kuning adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi,” ujarnya (27/11)

Rivai menyebut, Ombudsman RI melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

“Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,” jelas Amzulian Rifai, Rabu (27/11/2019) di Grand Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan.

Menurut Amzulian, Survei Kepatuhan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan maladministrasi pada unit Iayanan publik Pemerintah dengan upaya pemenuhan komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu juga untuk mengetahui efektivitas dan uji kualitas penyelenggara pelayanan publik.

Survei Kepatuhan bertujuan untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Mekanisme pengambilan data survei Kepatuhan dilakukan dengan mengamati tampakan fisik, observasi secara mendadak, dan bukti foto. Periode pengambilan data dilakukan secara serentak pada bulan Juli dan Agustus 2019.

Di tempat yang sama, Anggota Ombudsman RI, Prof. Adrianus Meliala mengatakan sejalan dengan penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI, terdapat beberapa temuan penting yang perlu segera untuk dibenahi dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, misalnya seperti tingginya ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

“Data yang berhasil dihimpun melalui penilaian kepatuhan menunjukkan terdapat 132 kabupaten dari 215 kabupaten yang dinilai atau sebesar 61,40% belum menerapkan keterpaduan pelayanan publik secara utuh. Pada tingkat Pemerintah Kota, dari 36 Kota yang diteliti, sebanyak 17 diantaranya atau sebesar 47,22% masih belum menerapkan keterpaduan pelayanan publiknya secara optimaL,” jelasnya. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gunakan Politik Suka-Suka, TIM 9 Siap Lawan Rezim Airlangga

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Rencana Musyawarah Nasional (Munas) X Partai GOLKAR di Jakarta tanggal 3-6 Desember 2019, terus-menerus dicemari dan dinodai oleh intrik dan jurus politik akal-akalan dari kubu Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang juga calon ketua umum incumbent.

“Telah terjadi manipulasi substansi AD/ART Partai Golkar, peraturan organisasi, dan konsensus berorganisasi yang lazim berlaku di tubuh Partai Golkar,” ungkap Jubir Bamsoet, Viktus Murin dalam konferensi pers di Batik Kuring SCBD, Jakarta, Jum’at (29/11/2019).

Viktus menceritakan, Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Rabu, 27 Nobember 2019, yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Aula Kantor DPP Partai Golkar dengan agenda penjelasan materi Munas, diwarnai oleh akal-akalan dari kubu Airlangga Hartarto, yang berakibat pada “Tidak Disahkannya Materi Munas oleh Rapat Pleno DPP”.

Terkait hal tersebut, kami Tim Penggalangan Opini dan Media Bamsoet (Cyrillus Kerong (Ketua Tim 9), Viktus Murin (Jubir Bamsoet/Wasekjen DPP Partai Golkar), Fransiskus Roi Lewar (Anggota Tim 9), Mahadi Nasution (Anggota), Sultan Zulkarnain (Anggota), Eddy Lanitaman (Anggota), Gaudens Wodar (Anggota), Amriyati Amin (Pengurus Pleno DPP), Marleen Petta (Pengurus Pleno DPP), Difla Olla (Pengurus Pleno DPP), dan Dina H (Pengurus Pleno DPP) menyampaikan pernyataan sikap, yang dalam hal ini disampaikan melalui testimoni para Pengurus Pleno DPP yang mengikuti Rapat Pleno tersebut, yakni:

  1. Untuk memuluskan dirinya terpilih kembali dalam Munas X. Rezim Airlangga mengeluarkan berbagai keputusan organisasi secara sembarangan melalui cara-cara yang cacat mekanisme dan substansi, yakni yang sungguh-sungguh bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar. Akibat tata kelola organisasi yang amburadul ini, tata kelola organisasi Partai Golkar pun menjadi berantakan, mulai dari pusat hingga ke daerah.
  2. Akibat ketidakberesan kepemimpinan rezim Airlangga, pada akhir Agustus 2019 (memasuki satu tahun sejak Rapat Pleno terakhir digelar pada 27 Agustus 2018), sebanyak 141 Pengurus Pleno DPP Partai Golkar melakukan Mosi Tidak Percaya kepada kepemimpinan Airlangga. Pasca peristiwa Mosi Tidak Percaya, pelaksanaan Rapat Pleno DPP baru bisa terealisasi pada 5 November 2019, dan kemudian pada Rapat Pleno 27 November dalam rangka persiapan Munas.
  3. Terkait rekruitmen yang diputuskan secara tertutup dan sepihak oleh rezim Airlangga. Cacat mekanisme, cacat prosedural, dan cacat substansi Caleg ini terjadi secara hampir merata dari pusat hingga ke daerah-daerah. Pasca Pemilu 2019, penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota pun dilakukan secara tidak bermartabat, dalam hal ini tidak mengindahkan spirit kebersamaan dan soliditas di lingkungan internal Partai Golkar.
  4. Rezim Airlangga melakukan pencopotan dan atau penonaktifan kepemimpinan ketua-ketua partai di sejumlah provinsi (DPD I), yang kemudian memicu konflik dan keterbelahan partai hingga ke kabupaten/kota (DPD II). Pada saat ini, tercatat sedikitnya 8 (delapan) DPD I dan puluhan DPD II dipimpin oleh Plt. Ketua. Yang paling mencolok adalah penonaktifan 6 dari 9 DPD II di Bali, dan 4 dari 10 DPD II di Bengkulu yang telah memicu perpecahan atau keterbelahan partai. Sebagaimana ketentuan Peraturan Organisasi (PO) menyatakan Plt. Ketua sebagai karateker wajib menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa dalam waktu dua bulan terhitung sejak tanggal penetapan dan hanya dapat diperpanjang satu kali. Tetapi konyolnya ada Plt. Ketua yang sudah ‘berusia’ lebih dari satu tahun, yakni DPD I DKI Jakarta sejak tanggal 31 Agustus 2018. Begitupun dengan DPD I Bali berdasarkan SK tanggal 4 Desember 2018, serta DPD I Jambi pada tanggal 31 Mei 2018. Plt. Ketua DPD I DKI Jakarta dan Jambi bahkan telah berganti masing-masing satu kali.
  5. Rezim Airlangga pun tidak menjalankan kewajiban-kewajiban organisasi sebagaimana konsensus yang berlaku selama ini, di antaranya pemberian bantuan untuk pembiayaan rutin bulanan kepada DPD I dan DPD II. Padahal, hal tersebut berlangsung secara permanen pada era kepemimpinan ketua umum-ketua umum sebelum Airlangga. Selain itu, komitmen Airlangga untuk melanjutkan penyelesaian fisik Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta, sampai kini tidak pernah terealisasi dan seperti diingkari begitu saja.
  6. Rapat Pleno 27 November 2019 telah melanggar ketentuan AD/ART Partai Golkar, karena agenda rapat dan pembahasannya dilaksanakan dengan cara-cara yang sangat manipulatif. Rapat Pleno tersebut terasa sangat intimidatif, akibat hadirnya para petugas keamanan internal partai berseragam loreng yang jumlahnya cukup banyak. Padahal, para petugas berseragam loreng itu bukan Pengurus Pleno DPP. Tidak ada urgensinya para petugas berloreng itu berada dalam forum rapat pleno yang sifatnya tertutup. Rezim Airlangga sangat mungkin telah terkena sindrom paranoid, dihantui bayangan ketakutan yang berlebihan, sehingga mengizinkan para petugas berloreng itu berada dalam ruangan rapat pleno. Atas kondisi ruangan sidang yang tidak nyaman akibat kehadiran para petugas berloreng, protes sudah disampaikan, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali dari Sdr Airlangga selaku pimpinan rapat.
  7. Pengurus Pleno DPP merasa dipaksa dan atau dijebak untuk menyetujui ‘keputusan’ yang dirancang oleh Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) terhadap materi rapat yang bersifat sangat sumir dan penuh dengan akal-akalan. Draft materi Munas tidak diberikan kepada peserta rapat pleno, sehingga penjelasan materi tersebut seperti peristiwa mendongeng.
  8. Airlangga Hartarto selaku pimpinan rapat pleno tersebut tidak mampu menjawab satu pun pertanyaan dan interupsi dari hampir semua penanya, termasuk pertanyaan mengenai penggunaan keuangan Partai, baik yang berasal dari APBN maupun sumber lainnya. Akibatnya, rapat pleno tersebut terkesan sebagai rapat yang tidak serius, yang materi rapatnya bersifat akal-akalan, rapat yang tidak sehat dan penuh intrik. Terkesan kuat, rapat pleno dilakukan hanya untuk menggiring keputusan yang tidak dimengerti oleh Pengurus Pleno DPP, sebab telah ‘diputuskan’ secara sepihak oleh kubu Airlangga yang mendominasi komposisi kepanitiaan Munas. Pembahasan dan penetapan materi Munas, termasuk Tata Cara Pemilihan Pimpinan Partai sebagaimana konsensus yang berlangsung menjelang pelaksanaan Munas.
  9. Panitia Pengarah (SC) telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar pasal 12, dengan menafsirkan secara sembarangan substansi pasal 12 sebagaimana telah diatur dalam Bab V tentang Struktur dan Kepengurusan. Apabila tafsir yang sembarangan itu tetap digunakan dalam pemilihan ketua umum pada forum Munas, maka hal tersebut dikategorikan sebagai tindakan dan atau perbuatan yang tidak bertanggungjawab secara hukum. Sesungguhnya ketentuan yang mengatur tentang Pemilihan Ketua Umum adalah sebagaimana tertera pada Bab XIV pasal 50 Anggaran Dasar. Bahwa tindakan Panitia Pengarah ini telah melampaui kewenangan yang diberikan Anggaran Dasar, sehingga patut disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Atas pelanggaran ini kami pun akan melakukan perlawanan hukum terhadap kubu Airlangga.

Mencermati secara seksama kondisi Partai Golkar yang sudah semakin berantakan, maka dengan ini kami mengajak seluruh DPD I dan DPD II Partai Golkar, Organisasi Sayap, dan Hasta Karya, serta semua pemangku kepentingan (stakeholders) Partai Golkar, untuk MELAKUKAN PENYELAMATAN DAN PEMURNIAN KEMBALI EKSISTENSI PARTAI GOLKAR, YAKNI DENGAN CARA TIDAK LAGI MEMILIH SDR. AIRLANGGA HARTARTO SEBAGAI KETUA UMUM PARTAI GOLKAR PADA MUNAS X TAHUN 2019.

Continue Reading

Nasional

Wamendes: Transmigrasi Harus ditopang & didukung Lembaga dan Kementerian Terkait.

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Wamendes PDTT Budi Arie mengapresiasi kepada semua pihak khususnya Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT yang telah memfasilitasi terselenggaranya Rapat Koordinasi Teknis Transmigrasi ini sebagai sarana silaturahmi dan komunikasi pemangku kepentingan pusat dan daerah.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi pada Selasa (26/11/2019) malam usai menutup Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) transmigrasi 2019 yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta.

“Rakortek ini untuk melakukan koordinasi. karena transmigrasi ini bukan pekerjaan satu sektor atau satu kementerian dan lembaga. Transmigrasi ini akan sukses bila ditopang dan didukung oleh kementerian dan lembaga terkait,” kata Budi Arie usai menghadiri Rakortek transmigrasi 2019 yang bertemakan Implementasi Perpres Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi di Hotel Sultan, (26/11).

Wamen Budi Arie juga katakan bahwa arah kebijakan pokok pembangunan berbasis kewilayahan dalam kurun waktu 2020-2024, pembangunan kawasan transmigrasi difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas dan pengembangan ekonomi yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

“Oleh karena itu, semua kementerian dan lembaga ini harus bahu membahu, bekerjasama, berkoordinasi, bersinergi untuk mewujudkan daerah-daerah transmigran yang berkembang, maju dan mandiri. Apalagi, program transmigrasi bukan hanya untuk memberikan kesejahteraan kepada transmigran yang datang, namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didatangi,” pungkasnya.

Sementara itu, Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT, M. Nurdin menyampaikan bahwa Rakortek ini dilaksanakan sebagai wahana untuk saling koordinasi atas hal-hal/permasalahan yang perlu mendapat penanganan dan menyinkronkan penyusunan program dalam rangka pengembangan transmigrasi ke depan.

Menurut Nurdin, Penyelenggaraan transmigrasi sesuai amanat Undang-Undang Ketransmigrasian Nomor 29 Tahun 2009 mempunyai tujuan antara lain mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan papan, ketahanan nasional, kebijakan pengembangan energi terbarukan di kawasan transmigrasi, mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan strategi pemerataan investasi daerah serta merupakan bagian dari pelaksanaan program untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan secara berkesinambungan.

Rapat Koordinasi ini membahas mengenai koordinasi dan integrasi dengan lintas sektor (Satker Daerah, Kementerian/Lembaga, dan Pemangku Kepentingan) terkait pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di 52 kawasan yang telah ditetapkan, serta memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam menyusun program transmigrasi kedepan sesuai RPJMN 2020-2024.

Di ketahui, Rakortek 2019 ini diikuti dihadiri kurang lebih sebanyak 380 orang yang terdiri dari Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dan Pemerintah Daerah. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Hai..! Bahaya Laten Komunisme Itu Ada

Published

on

By

Dalam Bedah Buku & Diskusi Panel PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30S/1965, yang bertempat di Gedung Dwiwarna Purwa Lemhannas RI, Jakarta Pusat. Sabtu (23/11/2019). Saya temukan lembaran kertas yang isinya di begini ini:

Ada 8 point penting yang harus kita ketahui kenapa idiologi komumis merupakan bahaya laten?

  1. Maxisme => merupakan paham yang bersifat Internasionalisme, lintas Negara dan paling tidak dulu punya keyakinan suatu ketika komunis akan menjadi idiologi Dunia. (meskipun keyakinan itu sdh mulai surut). Namun kita dulu maupun sekarang masih dalam bayangan kuat pengaruhi Partai komunis Cina.
  2. Maxisme => adalah faham yang menganggap agama sebagai racun yang menghambat kemajuan Negara yang menganutnya. Sebagai negara yang beridiologi Pancasila/ber keTuhanan, Maxisme tak mungkin berdampingan dengan Pancasila. Peristiwa 1965 merupakan fakta bagaimana komunisme secara bertahap berupaya menghilangkan kekuatan agama, terutama agama Islam.
  3. lmplementasi Ideologi => Dalam mengimplementasi kan idiologi nya mereka berpedoman pada bahwa kekuatan lain diluar dirinya secara bertahap mesti di eliminer. (berteman dgn musuh nomer 5.4.3.2 untuk memusnahkan musuh 1, jika musuh nomer 1 musnah. maka pola itu akan dilanjutkan sampai dia menjadi satu 2 kekuatan yg eksis)
  4. Pengorganisasian => Pengorganisasiannya cukup solid dan merekrut kadernya sangat selektip. Calon kader yang direkut dalam waktu lama, baru bisa disumpah sebagai calon kader partai setelah diyakini dia berkwalitas sebagai sosok yang progresiv yang revolusioner.
  5. Pembinaan => Dalam perjalanannya sebagai kader melalui pendidikan ABC politik, dilanjutkan dengan Spdb, (sekolah partai daerah besar) Setelah mengalami ujian tugas, disekolah-Sekolah Partai Khusus.
  6. Pengawasan => Pengawasan bagi kader nya sangat ketat, misalnya pantang Mo II MO, main, madat minum dsb nya. Tak ada kader yang bisa dipromosi tanpa melalui seleksi. Sebagai wujud dari doktrin tujuan menghalalkan cara, siapapun yang dianggap lawan/musuh mesti dimusnahkan ( Mayjen Suparman Ass Intel Kasad dibunuh yang sdr Kader pusat (nama?).
  7. Dua kekuatan partai mereka Yaitu : @ Kader terbuka dipermukaan dan
    @ kader dibawah gunung es, yang terkadang Iebih besar.
  8. Mereka sangat “survive”. Jika kekuatan masih kecil mereka bergerak dan tertutup. Hubungan antar kader dengan pola ” cut out”. Inilah beberapa hal yang menyebabkan Bangsa Indonesia mesti superwaspada terhadap bahaya LATEN KOMUNISME, Jangan juga lupa bahwa dendam yang bersemi kuat dikalangan keluarganya akan menjadi faktor penguat militansi mereka.

“Kiranya suatu upaya REKONSILIASI berlanjut akan bisa secara bertahap dilakukan untuk menghilangkan tensi dan ancaman itu. Hal ini menjadi tantangan untuk Pemimpin Negri ini. Atau kah tetap akan seperti ini seterusnya memelihara Tensi tersbut sehingga berpotensi menjadi ancaman terselubung dan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu menghancurkan bangsa besar ini yang sudah solid dengan PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA & BANGSA INDONESIA,” lanjut poin 8.

Syarwan Hamid KETUM : Koalisi Umat Madani( KUM) PENASEHAT GBN (GERAKAN BELA NEGARA) JABAR. (Amhar)

Continue Reading

Trending