Connect with us

Nasional

Gelar Halaqoh Perlindungan Anak, KPAI Ingin Wujudkan SDM Unggul

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah Lembaga Negara Independen yang memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pasal 76 KPAI memiliki tugas, yakni:

  1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan anak
  2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak
  3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak
  4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak
  5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak
  6. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang perlindungan anak, dan
  7. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Berkaitan dengan tugas tersebut, KPAI hari ini Rabu 20 November 2019, bertempat Redtop Hotel Pecenongan, Jakarta, menyelenggarakan kegiatan Halaqoh Perlindungan Anak dengan tema “Peran Tokoh Agama dalam Membangun Budaya Perlindungan Anak, untuk mewujudkan SDM Unggul”, yang diikuti oleh 56 peserta dari para tokoh agama Islam dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Di sela-sela Halaqoh Ketua KPAI Susanto kepada media menilai, Tokoh Agama memiliki peran sentral dan banyak peran di masyarakat sebagai pendakwah, pendidik, hingga figur tempat masyarakat berkonsultasi dalam banyak hal.

“Dengan ada peran tokoh agama, KPAI berharap kepeloporan pelindungan anak semakin tinggi dan kasus kekerasan terhadp anak semakin menurun,” tuturnya.

Susanto mengatakan tokoh agama bisa ikut berperan dalam penguatan karakter anak sebagai generasi masa depan bangsa. Apalagi pembangunan sumber daya manusia yang unggul juga telah menjadi hajat besar negara Indonesia.

“Penguatan karakter anak telah menjadi bagian dari program prioritas negara ini. Karena itu, penguatan karakter anak semakin hari harus semakin baik,” katanya.

Selain itu, budaya pelindungan anak harus tumbuh di masyarakat, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sosial terkecil, lingkungan majelis taklim, dan lingkungan lainnya.

Susanto berharap budaya pelindungan anak bisa semakin tumbuh di masyarakat dengan berbagai variasi model, misalnya masjid ramah anak, pesantren ramah anak, atau majelis taklim ramah anak.

“Dengan begitu, pelindungan anak ke depan semakin baik dan generasi kita di masa depan juga semakin unggul. Itu tujuan mulia yang kita inginkan,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Pelibatan TNI Dalam Penanganan Terorisme Harus Sesuai Perpres & Persetujuan DPR

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Dalam rangka Peringati Hari TNI Ke-75, MARAPI Consulting & Advisory bekerjasama dengan Departemen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Udayana menggelar Webinar bertema “Pelibatan TNI Dalam Kontra Terorisme,” Sabtu, 31 Oktober 2020.

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen (Purn) Drs Ansyaad Mbai menyatakan bahwa penyebab terorisme itu multi-faktor sehingga dibutuhkan sebuah whole of government approach untuk dapat mengatasinya

Di mana menurutnya, tiap instansi dan lembaga pemerintahan memiliki peran dan tugasnya masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Ansyaad juga menegaskan bahwa pendekatan terbaik dalam penanganan terorisme adalah pendekatan melalui sistem peradilan kriminal sehingga kepolisian menjadi ujung tombak kontra terorisme.

Ansyaad tambahkan, bahwa TNI memiliki peran penting dalam kontra terorisme sebagai perbantuan jika upaya-upaya penegakan hukum sudah tidak berdaya lagi menghadapi ancaman terorisme

“Peran itu sesuai dengan amanat UU5/2018 dan UU34/2004 yang menegaskan bahwa perbantuan TNI dalam kontra terorisme haruslah melalui sebuah keputusan politik berbentuk perintah presiden dengan persetujuan DPR,” jelasnya

Ansyaah mengingatkan bahwa prinsip tersebut sudah menjadi bagian dari prinsip berdemokrasi dan supremasi sipil sehingga harus ditaati.

“Jelas bahwa salah satu tujuan aksi terorisme adalah memancing respon yang keras dari negara sehingga dapat dijadikan pembenaran tujuan aksi terorisme itu sendiri,” ujarnya.

Ansyaad mengibaratkan terorisme sebagai seekor kucing yang dapat berubah menjadi harimau jika respon negara terlalu berlebihan melalui aksi militer.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof Dr I Ketut Rai Setiabudhi menyatakan bahwa TNI sangat diperlukan dalam penanganan terorisme

Namun beliau memberikan beberapa catatan mengenai rancangan peraturan presiden pelibatan TNI dalam kontra terorisme:

Pertama, tugas penangkalan TNI dalam kontra terorisme harus diperjelas apa saya yang termasuk dalam penangkalan sehingga tidak rancu.

Kedua, tugas pemulihan TNI dalam kontra terorisme juga harus diperjelas sampai di mana dan sejauh apa.

Ketiga, tugas penindakan TNI dalam kontra terorisme juga harus diperjelas apa saja dan sampai sejauh apa.

Berikutnya, perlu ada definisi yang lebih jelas mengenai obyek vital dan strategis negara.

Sementara itu, Sosiolog Universitas Udayanan Wahyu Budi Nugroho, MA menegaskan bahwa pelibatan TNI dalam kontra terorisme haruslah dengan batasan yang jelas karena berpotensi mengurangi efektifitas TNI dalam menjaga pertahanan nasional dan menyebabkan ketegangan sipil-militer.

Wahyu menambahkan bahwa pendekatan kontra terorisme yang terbaik dalam masyarakat yang sedang mengalami demokratisasi adalah pendekatan tindak pidana sehingga peran TNI adalah sebagai perbantuan kepada kepolisian sebagai institusi penegakan hukum.

Terkaut itu, Wahyu memberikan beberapa catatan mengenai rancangan perpres pelibatan TNI dalam kontra terorisme, yakni:

Pertama, pelibatan TNI dalam kontra terorisme haruslah didasari sebuah keputusan politik.

Kedua, pelibatan TNI dalam kontra terorisme haruslah sebagai pilihan terakhir jika upaya penegakan hukum sudah tidak berdaya atau jika ada keterbatasan kapabilitas penegakan hukum untuk menjalankan operasi kontra terorisme tertentu.

Ketiga, pelibatan TNI dalam kontra terorisme haruslah bersifat sementara dan dengan batas waktu yang jelas.

Keempat, pelibatan TNI dalam kontra terorisme haruslah tunduk pada hukum dan hak asasi manusia.

Dan kelima, pendanaan untuk pelibatan TNI dalam kontra terorisme hanya bisa berasal dari APBN.

Peneliti dan aktivis Marapi Beni Sukadis, MSos menyatakan bahwa dalam supremasi sipil ada pemisahan yang jelas antara otoritas politik dan otoritas pelaksana di mana militer harus tunduk pada supremasi sipil.

Menurutnya, Pejabat sipil terpilih adalah pengemban tanggungjawab membuat kebijakan dan keputusan mengenai keamanan.

“Amanat UU34/2004 menegaskan bahwa TNI menjalankan tugasnya sesuai kebijakan dan keputusan politik negara sehingga dalam melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) keterlibatan TNI merupakan perbantuan dan bukan tugas pokok,” ujarnya.

Beni tambahkan, Hukum yang berlaku juga menegaskan bahwa penanganan terorisme menggunakan pendekatan pidana dan bukan perang.

Jadi, dikatakan Beni, bahwa fungsi penangkalan TNI dalam keterlibatannya dalam kontra terorisme adalah rancu dan berpotensi bertabrakan dengan upaya penegakan hukum oleh institusi-institusi penegakan hukum sipil yang ada. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Ansyaad Mbai: Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Pemahaman yang Mendasar

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai menyebut, rancangan Peraturan Presiden ( Perpres) tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam Mengatasi Aksi Terorisme perlu didasari pemahaman lebih mendalam mengenai terorisme.

“Harus didasari dengan pemahaman yang mendasar tentang terorisme itu sendiri, bukan saja dalam teori, tetapi juga dalam operasionalnya,” ujar Ansyaad dalam diskusi “Penanganan Terorisme oleh TNI, Risiko dan Tantangan” yang digelar Infest, Jumat (30/10/2020).

Menurut Ansyaad, pemahaman dasar tersebut perlu dikuasai agar bisa mengetahui kelompok teroris mana yang sedang dihadapi, termasuk tujuan dalam aksinya.

Ia mengatakan, pemahaman dasar mengenai terorisme tersebut perlu diperdalam, baik dalam konteks pendekatan militer maupun penegakan hukum.

Terlepas dari itu, Ansyaad menyatakan, pemerintah tidak boleh berlebihan dalam memberikan respon menangulangi terorisme. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM.

Dengan demikian, kata dia, penanggulangan terorisme perlu tetap dalam koridor criminal justice system.

Menurutnya, criminal justice system menjadi pilihan yang perlu dipertahankan.

Hanya saja, konteks penegakan hukum tersebut tetap memerlukan perbaikan dalam upaya menanggulangi terorisme.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan Raperpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme sudah selesai.

Dikatakan Mahfud, bahwa rancangannya (Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme) sudah jadi, sudah ke DPR, perdebatan cukup seru Kita juga sudah bicara dengan sejumlah kalangan, termasuk teman-teman LSM.

“Bahwa teror itu bukan urusan hukum semata, tidak semuanya diselesaikan hanya oleh polisi,” jelas Mahfud dalam keterangan yang disampaikan Tim Humas Kemenko Polhukam dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (30/7/2020).

Meski begitu, Mahfud mengatakan, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan diharmonisasikan.

Ia pun optimistis, dalam waktu dekat DPR segera memproses Perpres tersebut.

“Akhirnya semuanya memahami. Saya sudah ditugaskan Presiden mengharmoniskan. Tinggal beberapa yang perlu diperbaiki. Dalam waktu tidak lama DPR segera memproses,” kata Mahfud.

Mahfud juga meyakini pasukan elite TNI memiliki kemampuan penanggulangan terorisme.

Menurut dia, rugi jika kemampuan tersebut tidak dimanfaatkan negara untuk mengatasi terorisme.

Mahfud mengungkapkan, kalau kita lihat, akan sangat rugi kalau ada pasukan hebat tidak digunakan untuk mengatasi terorisme.

“Denjaka, Kopassus dan pasukan elite lainnya, punya kemampuan penanggulangan terorisme, tentu sesuai dengan skala, jenis kesulitan, dan situasi tertentu,” sebut Mahfud. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

DPR Perlu Sangat Berhati-hati Membahas Perpres Pelibatan TNI

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – MARAPI Consulting & Advisory dengan Program Studi Hubungan Internasional-FISIP Universitas Cenderawasih, Papua, pada Selasa, 27 Oktober 2020 menggelar Wibinar bertema “Pelibatan TNI Dalam Penanganan Aksi Terorisme.”

Dalam Webinar tersebut menghadirkan peserta dari berbagai kalangan dan narasumber dari DPR-RI, Akademisi dan Pemerhati Reformasi Sektor Keamanan.

H. Arsul Sani, S.H., M.Si, politikus yang saat ini menjadi anggota DPR-RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Webinar mengatakan, saat ini Komisi III DPR masih melakukan pengkajian (terhadap Rancangan Perpres Pelibatan TNI dalam menangani aksi terorisme).

“Kami memandang perlu masukan dari pemangku kepentingan sebanyak mungkin masukan agar Perpres ini sesuai dengan aspirasi masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut dalam paparannya, Asrul Sani mengingatkan bahwa politik hukum Indonesia telah menetapkan terorisme dalam ranah tindak pidana yang berbasis pada sistem penegakan hukum pidana yang terintegrasi (integrated criminal justice system)

Bukan sistem militer atau sistem keamanan internal (Homeland security). Dengan demikian yang harus dirumuskan adalah pelibatan TNI dalam konteks yang seperti apa dan kerangka kebijakan yang bagaimana.

“Kami menginginkan pelibatan TNI yang proporsional dalam pencegahan, berada di bawah koordinasi BNPT. Intinya kita harus berhati-hati agar tidak memberikan cek kosong yang melanggar Undang-undang,” tegas! Asrul.

Pada kesempatan yang sama, Akademisi Program Studi Hubungan Internasional, Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, S.IP., M.IPol, dalam paparannya menyatakan bahwa peran TNI dalam Kontra-terorisme harus dibatasi.

Menurutnya, harus ada batasan jelas bagi TNI jika dilibatkan dalam penanganan terorisme. Kami di Papua punya pengalaman yang berbekas dan menimbulkan trauma akibat tindakan aparat yang melampaui batas.

“Kami mendukung dengan catatan perlu dibatasi, sebagai perbantuan dan bukan kegiatan operasi yang permanen,” demikian pernyataan Marinus dalam pembukaan paparannya.

Dalam penutupan paparannya Marinus menyatakan bahwa pembahasan rancangan Perpres harus terbuka atas masukan dari berbagai pihak, termasuk dari masyarakat Papua.

Marinus menegaskan bahwa operasi TNI yang ditetapkan dengan tidak berhati-hati akan menimbulkan masalah karena doktrin TNI yang kill or to be killed sangat berbeda dengan penegakan hukum oleh aparat kepolisian.

Menurut Marinus, “mekanisme pelibatan harus berdasarkan eskalasi ancaman yang melampaui kapasitas kepolisian (beyond police capacity), diputuskan oleh Presiden untuk menguatkan peran otoritas sipil, diatur dengan jelas batasan waktu dan ruang lingkup perbantuannya.”

Lalu, Marinus mengingatkan bahwa operasi TNI harus melibatkan satuan organik lokal, karena berdasarkan pengalaman di Papua banyak kekerasan dilakukan oleh non organik lokal karena mereka tidak memahami pendekatan yang tepat di tengah masyarakat.

Beni Sukadis, M.Sos. aktivis, peneliti dan pendiri MARAPI Consulting & Advisory yang juga menjadi pembicara menggaris bawahi perlunya pelibatan TNI untuk konsisten dengan Undang-undang TNI dan tetap menjaga profesionalitas TNI dan disertai dengan pengawasan yang ketat. (Amhar)

Continue Reading

Trending