Connect with us

EKONOMI

Cegah Krisis lklim! Indonesia Harus Mampu Menjaga kenaikan suhu panas bumi 15°C

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Profil Indonesia diluncurkan di Jakarta, 19 November 2019, dengan menghadirkan dua Keynote Speaker yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan lnvestasi RI, Luhut Binsar Panjaitan, serta Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Prof. Emil Salim.

Sebagai ukuran NDC yang Iebih ambisius, Indonesia harus mulai beralih dari energi fosil di sektor energi dan transportasii Pada sektor ketenagalistrikan kita harus mulai mengurangi pembangkit tenaga listrik batubara dan menambah bauran energi dari energi terbarukan hingga tiga kali lipat pada tahun 2030. Demikian di katakan Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, dalam sambutannya saat membuka diskusi panel “Strategi Indonesia Menuju Perekonomian Nir Emisi pada 2050.”

“Selain itu memperkuat pelaksanaan afisiensi energi dengan cara meningkatkan standar performa minimum yang akan mengurangi permintaan listrik di masa depan. Sedangkan di sektor transportasi kita membutuhkan percepatan elektrifikasi untuk kendaraan dan meningkatkan standar ekonomi bahan bakar yang lebih efektif sebelum 2025,” lanjut Fabby di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Seluruh negara anggota G20 belum memiliki rencana untuk berada di jalur yang dapat membatasi pemanasan global hingga 1.5°C; bahkan emisi karbon mereka terus meningkat, terIepas dari kenyataan bahwa sebagian besar dari mereka (termasuk Indonesia) mampu secara teknis dan memiliki insentif ekonomi untuk melakukan ltu.

Agar tujuan 1.5°C dari Perjanjian Paris tetap dalam jangkauan, negara-negara G20 harus meningkatkan target emisi 2030 mereka pada tahun 2020 dan secara signifikan meningkatkan mitigasi, adaptasi, dan keuangan selama dekade berikutnya.

Temuan ini ada daIam ‘Brown to Green Report 2019’ yang diterbitkan secara global pada 12 November 2019 oleh Climate Transparency sebuah inisiatif kemitraan global yang beranggotakan organisasi think tank dan Lembaga Non-Pemerintah dari negara-negara anggota G20.

Laporan lni adalah tinjauan paling komprehensif dari kinerja iklim negara-negara anggota G20, memetakan pencapaian dan kelemahan dalam upaya mereka untuk mengurangi emisi, beradaptasi dengan dampak iklim dan menghijaukan sistem keuangan.

Banyak dari target iklim 2030 saat ini berdasarkan Perjanjian Paris Nationally Determined Contributions (NDC) terlalu lemah, dengan sekitar setengah dari negara-negara G20 diproyeksikan untuk memenuhi atau terlalu banyak mencapai NDC yang tidak memadai. Ada banyak ruang untuk meningkatkan ambisi di antara semua negara G20.

Erina Mursanti, Manajer Program Green Economy, IESR menambahkan “Pada sektor kehutanan, potensi mitigasi yang lebih ambisius dapat dicapai melalul penerapan moratorium permanen bagi perizinan baru untuk hutan primer dan hutan sekunder termasuk pula hutan gambut serta memperkuat rehabilitasi hutan.” (Amhar)

Continue Reading

EKONOMI

KB PII Wati Gelar Reuni Akbar dan Seminar Penguatan Ekonomi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pada Rabu 23 Desember 2020 pukul 09.00-13.00 Wib telah berlangsung kegiatan Reuni Akbar nasional KB PII Wati Dengan Rangkaian acara Seminar Penguatan Economi Dan Ketahanan Keluarga.

Kegiatan ini diadakan oleh Badan Otonom Muslimah dan Ketahanan Keluarga PP KB PII dengan ketua BO Muslimah Ibu Istianah Hamid, serta Ketua Panitia Eka Setiawati. M. Pd

Pembicara pada acara ini adalah Dr. Femmy Eka Kartika Deputi Koordinasi Bidang Peningkatan Kualitas anak, perempuan Dan Pemuda yg mewakili Pak Menko Bidang PMK RI Prof. Dr. Muhadjir Effendi M. AP.

Pembicara Kedua adalah Ibu Dr (HC) Nurhayati Subakat. Apt. Selaku CEO dan founder PT paragon technology and innovation.

Pembicara ketiga. Dra Hj. Wirianingsih.MSI (Praktisi Pendidikan anak Dan Ibunda dari 10 Hafiz Qur’an)

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting yang dihadiri sekitar 200 peserta alumni PII Dan umum yang berasal dari berbagai daerah.

Adapun tujuan dari diadakannya webinar ini diharapkan mampu menghimpun kekuatan PIIWati serta menyatukan asa dan cita bersama dalam acara Reuni Akbar Nasional KB PII Wati

Setelah Sesi Seminar acara dilanjukan Dengan Kegiatan Sharing Learning Bisnis dari Tim Wardah Dan Alumni PIIWati Kemudian diLanjutkan dengan Konsolidasi Akbar Dan Pengumuman Dorprize. (Amhar)

Continue Reading

EKONOMI

APINDO Kecewa, Sejumlah Kepala Daerah Tidak Menetapkan UM Sesuai SE Menteri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sehubungan dengan adanya sejumlah Kepala Daerah yang menetapkan UM 2021 tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada COVID-19

APINDO menilai kondisi saat Ini seharusnya seluruh elemen mengedepankan rasa terhadap krisis yang terjadi, sehingga segala tindakan dan keputusan yang diambil mustinya diajarkan untuk menangani dan menyelesaikan krisis bukan malah memperparah kondisi yang terjadi.

Oleh karenanya, APINDO mengungkapkan kekecewaan terhadap Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI dan Sulawesi selatan serta kepala2 daerah lain yang menetapkan tidak sesuai dengan SE Menaker tersebut.

Penetapan yang tidak sesuai dengan SE Menaker seharusnya mengacu kepada PP 78/2015, yaitu dengan mendasarkan kepada peninjauan KHL bukan malah mengambil diskresi tersendiri yang tidak mendasar.

Berdasarkan data analisis dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh BPS didapati bahwa hampir seluruh sektor mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan terkait pembayaran upah (sekitar 53,17 persen Usaha Menengah dan Besar dan 62,21% Usaha Mikro dan Kecil menghadapi kendala keuangan terkait pegawai dan operasional).

Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani mengungkapkan, dengan penetapan UM yang tidak sesuai dengan SE, pihaknya dapat memastikan bahwa akan semakin mempersulit dunia usaha

“Yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam kondisi krisis,” ungkapnya dalam konferensi pers, Senen, 2 November 2020, di kantor APINDO, Jakarta Selatan.

Hariyadi mengatakan, jika Asosiasi pengusaha pada dasarnya sulit menerima SE Menaker tersebut, karena dalam kondisi memburuknya situasi ekonomi seperti ini seharusnya UM diturunkan sehingga kelangsungan bekerja pekerja/buruh dapat terjaga.

Dengan berbagai proses dialog dan diskusi, “kami berusaha untuk dapat memahami keputusan pemerintah, sehingga Pemerintah Pusat menetetapkan UM 2021 sama dengan UM 2020,” pungkas Hariyadi.

Senada dengan Hariyadi, Wakil Sekretaris Umum APINDO yang juga Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional, Adi Mahfudz menambahkan jika PP 78/2015 serta aturan turunannya merupakan aturan yang disusun pada kondisi normal.

“Saat ini kita dalam kondisi tidak normal, yaitu pandemi Covid-19. Aturan PP 78 yang seyogyanya diharapkan dapat diterapkan menjadi tidak dapat diterapkan karena situasi dan kondisi yang ada tidak memungkinkan,” ujarnya

Dengan demikian, menurut Adi kondisi UM yang ada saat ini sudah berada di atas median upah. Hal tersebut menunjukan bahwa UM yang ada saat ini sulit dijangkau oleh dunia usaha.

Kondisi ini sebetulnya membuat dunia usaha kita sebagai bangsa menjadi tidak kompetitif. Kami sebagai pengusaha sudah berusaha sedapat mungkin untuk bertahan dalam terpaan covid dengan nilai UM yang demikian tinggi.

“Hal tersebut harus dipandang bahwa sebagai masalah bersama yang harus diselesaikan, sehingga penetapan UM 2021 sama dengan 2020 merupakan jalan tengah maupun sulit kami terima,” Adi menambahkan.

Untuk itu, APINDO mendorong pemerintah pusat untuk dapat membina kepala-kepala daerah yang melanggar SE tersebut, sehingga tercipta kepastian hukum dalam penetapan UM. (Amhar)

Continue Reading

EKONOMI

2020 Kara Coco Menjadi Sponsor Utama Bali Spirit Festival

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – KARA melalui produk kelapa berkualitas berupaya untuk berkontribusi dalam kegiatan olah raga dan kesehatan, seperti yang dilakukan BaliSpirit Festival. Kolaborasi antara KARA Coco dan BaliSpirit Festival diyakini dapat membawa pada kebaikan yang lebih menyeluruh.

KARA Coco beri dukungan pada kegiatan BaliSpirit Festival 2020. Festival yoga terbesar di Asia tahun ini telah memasuki edisi yang ke-13. Event yg digelar oleh Kryasta Guna Foundation ini akan diselenggarakan pada 29 Maret hingga 05 April 2020, bertempat di Bali Pumati Center of the Arts, Ubud, Bali

Noviana Kusumawardhani, The Media Manager BaliSpirit Festival mengungkapkan, diawali pada 2008, BaliSpirit Festival telah berkembang menjadi festival kebugaran jiwa dan
tubuh terbaik yang pernah ada.

“Adapun tujuan kegiatan ini ialah menumbuhkan kesadaran dan
memelihara potensial individu untuk kebaikan yang positif bagi tubuh dan raga,” ujarnya, dalam Prescon Press di FX Semanggi, Senayan, Jakarta, Jum’at (6/3/2020)

Noviana juga mengatakan, bahwa festival ini pun menawarkan lebih dari 300 workshop dengan lebih dari 140 instruktur yoga, tarian dan musik
yang berasal dari berbagai belahan dunia.

KARA Coco, yang merupakan 100% air kelapa murni terbukti menjadi sumber elektrolit alami yang sarat akan nutrisi. Kandungan air kelapa murni yang diperoleh dari kelapa asli sangat ideal untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang pasca aktifitas berolahraga.

Tidak hanya untuk hidrasi, KARA Coco juga sangat bermanfaat untuk meredakan tingkat stres sehingga dapat
memaksimalkan manfaat dari kegiatan yoga dan mediasi yang telah dilakukan.

Dukungan KARA Coco dalam kegiatan Balispirit Festival merupakan bagian dari komitmen KARA untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan tubuh dan pikirannya. (Amhar)

Continue Reading

Trending