Connect with us

Hukum

SEMA73 Membuat Booming OA Baru Bermunculan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Dengan perkembangan yang sangat sinifikan dan perlahan pasti, pergerakan dalam organisasi advokat mengalami perkembangan yang sangat pesat paska kelahiran Surat edaran mahkamah agung (SEMA) yang di kelurkan dalam
Kebijakan baru. Hal itu untuk penyumpahan advokat.

“Melalui Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, MA tersebut, yang intinya menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi manapun,” ujar Praktisi Hukum, Andi Darwin R Ranreng di Jakarta.

Kepada media, Kamis 14 November 2019, Darwin mengurai, bahwa yang termaktub dalam Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, yakni :

Pertama, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Kedua, bahwa berdasarkan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni, 2010 yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus PERADI sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.

“Ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan PERADI yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah,” ucap Darwin. Dia juga katakan “Di samping itu, berbagai pengurus advokat dari organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyumpahan.”

Ketiga, bahwa UUD 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (tidak terkecuali advokat) sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).

Keempat, di beberapa daerah tenaga advokat dirasakan sangat kurang karena banyak advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak bisa beracara di pengadilan, sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan advokat.

Kelima, bahwa advokat yang telah bersumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebelum maupun sesudah terbitnya UU Advokat, tetap dapat beracara di pengadilan dengan tidak melihat latar belakang organisasinya.

Keenam, terhadap advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Advokat atas permohonan dari beberapa organisasi advokat yang mengatasnamakan PERADI dan pengurus organisasi advokat lainnya hingga terbentuknya UU Advokat yang baru.

Ketujuh, setiap kepengurusan advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat selain yang ditentukan dalam angka 6 tersebut di atas.

Kedelapan, dengan diterbitkannya surat ini, maka Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Penyumpahan Advokat dan Surat Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 dinyatakan tidak berlaku lagi dengan di terbitkan nya SEMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015

Atas surat edaran SEMA73 tersebut, menurut Darwin Ranreng jadi banyak dan telah booming Organisasi Advokat baru yang bermunculan, sementara maksud dan tujuan SEMA tersebut untuk menyelamatkan mereka (advokat) yang belum di sumpah pada saat itu karna kekisruhan para Organisasi advokat saling bersiteru dan bersitegang tanpa ada nya solusi.

“Maka Ketua Makamah agung telah menyikapi hal terdebut dan akhir nya,di buatlah secara pruralis agar organisasi advokat dari manapun bisa diambil sumpah nya,” terangnya.

Lebih lanjut Darwin menjelaskan, hal inilah yang di manfaatkan oleh segelintir mereka yang menilai bisa berupaya mendirikan Organisasi advokat baru. Bahkan baru dilantik dari organisasi advokat personal yang sudah diambil sumpah nyapun di pengadilan tinggi, besok hari nya membuat organosasi advokat baru, dan ini memang terjadi.

“Padahal kita tau, undang-undang Advokat no 18 tahun 2003 adalah mengadung sistim Singgle Bar. Eksitensi Pasal 28 jo pasal 32 [4] UU-OA sudah dianggap ada dan tiada hal itu, berarti harus ada yang memayungi diatasnya,” cetusnya.

Untuk menentukan dan mengatur regulasi di bawah nya, tidak berarti ini bisa di acukan begitu saja, jadi bisa di simpulan aturan-aturan dalam UU-OA itu telah di langgar oleh para Advokat itu sendiri (Biasakan BENAR dan jangan benarkan KEBIASAAN), dan ini terjadi.

Seharusnya bila mana mau dianggap tertib haruslah di amandemenkan kembali undang-undang OA no18 tahun2003 agar di revisi menjadi multiibar, kita tau hirarki dari peraturan itu yang lebih tinggi undang-undang atau SEMA. Jelas UU kalau kita mengharagai UU Profesi kita advokat maka tidak akan ada gejolak, dan ini timbul dari mereka personal- personal advokatlah telah menciderainya,

Dan ini menjadi delimatis tentang keberadaan organisasi advokat yang dalam perkembangan nya sudah ada 50 an Organisasi Advokat baru paska lahirnya Sema 73. Hal ini di butuhkan regulasi baru untuk menggatur kembali marwah advokat indonesia yang sesungguh nya, di sisi lain negara ini memang membutuhkan banyak penegak hukum tapi di dalam perekutan SDM calon advokat haruslah ada standarisasinya, paska perekutan.

“Yang terjadi sekarang adalah kuantitas oleh para penyelengara OA yang baru mereka buat, bukanlah lagi Kwalitas pada SDM calon Advokat tersebut,” ungkap Darwin.

Pertanyaan nya sekarang marwah advokat indonesia mau di bawa kemana pengaturan yang berkemajemukan ini? Perlu dipikirkan terkait dengan etika dan etik dalam provesi inilah, yang sangat penting. Bila mana regulasi ini tidak diatur oleh para Elit-elit OA maka anggota dari Organisasi Advokat yang bermasalah inilah yang bisa, menciderai marwah advokat itu sendiri.

Pelanggaran Etik profesi bisa menjadi momok kutu loncat yang antara lain berpindah-pindahan nya anggota dari OA yang satu dan ke OA lain nya. Dengan hal tersebut diatas bila mana tidak diatur dalam kesepakan bersama jangan bermimpi predikat advokat adalah profesional

Dalam dunia peradilan advokat harus nya mempunyai nilai tawar di mata penegakn hukum yang lain nya. Mereka hanya mengaggap advokat adalah pelengkapnya suatu sistim peradilan yang bisa dilihat sebelah mata. Hal ini akan terus berlanjut sebelum anggota anggota-advokat yang tergabung dalam beberapa OA. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Terkait Ekspor Bijih Nikel, Uni Eropa Layangkan Gugatan Terhadap Indonesia ke WTO

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Uni Eropa melayangkan gugatan terhadap Indonesia ke organisasi perdagangan dunia (WTO). Hal ini terkait percepatan penyetopan ekspor bijih nikel yang diberlakukan per 1 Januari 2020.

Menurut Saya, secara profesional hal tersebut hal yang lumrah, dan beralasan kenapa indonesia enggan membuka kran ekspornya terkait nikel ini. Jelas sekali bahwa nekel indonesia sangat di butuhkan dalam industriliasasi disana.

“Itu artinya salah satu satu pengakuan di dunia bahwa mereka tergantung pada nikel kita dengan keputusan pemerintah kita menyetop larangan ekspor tersebut,” ungkap Andi Darwin kepada media, Senen (18/1/2021).

Adanya penyetopan larangan eksport tersebut, Presidium kongres advokat Indonesia Andi Darwin R. Ranreng, SH menyebut hal itu membuat Uni Eropa berang. Alhasil Mereka pun melayangkan gugatan ke WTO.

Uni Eropa menilai apa yang di lakukan Indonesia tersebut merupakan perlakuan kebijakan yang membatasi yang dianggap ketidak adilan untuk produsen baja di UE.

Lebih lanjut Darwin mengatakan, Saya pikir tidak ada yang salah untuk pemerintah dalam mengatur regulasinya yang tentu nya bertujuan untuk kemakuran rakyatnya sendiri

Apa yang salah dengan Indonesia berkaitan dengan penghentian atau memberlakuan larangan ekspor nikel berbentuk mentah, sementara kita mampu menjadikan nikel tersebut sebagai barang jadi

“Mengapa UE melakukan gugatan tersebut? Ternyata, industri baja di negara-negara Eropa cukup terkena imbas dari regulasi pemerintah kita,” ungkap Darwin.

Dia tambahkan, Konsekwensi nya mereka sangat terpengaruh atas regulasi tersebut, dimana Indonesia menguasai sebagaian besar pasar pasokan bahan baku dunia ke industri baja benua biru tersebut.

Data Kementerian ESDM mencatat, cadangan terbukti komoditas nikel nasional mencapai 698 juta ton. Jumlah tersebut hanya mampu memenuhi suplai bijih nikel untuk smelter selama 7,6 tahun.

Di sisi lain cadangan terkira mencapai 2,8 miliar ton. “Jadi, sangat beralasan Indonesia lebih memilih melakukan program hilirisasi,” jelas Darwin.

Menurutnya, bila dikalkulasi bijih nikel diolah menjadi feronikel nilainya jauh lebih besar, yaitu naik berkali lipat. Harganya masih bisa naik hingga 19 kali lipat apabila feronikel diolah menjadi stainless steel.

“Ini sumber dari ahli yang saya dapatkan,” pungkas Andi Darwin R. Ranreng, SH

Berkaitan dengan pembelaan Indonesia di sidang panel gugatan, Pemerintah indonesia memang harus siap jangan gentar hal tersebut terkait dengan kedaulatan bangsa harus di hadapi.

“Kalau sudah digugat semesti nya diladeni, Dia jual kita beli,” ungkap Presidium Kongres Advokat Indonesia, Andi Darwin R. Ranreng, SH

Diketahui, Pemerintah menetapkan larangan ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Waktu pelarangan ini lebih cepat dua tahun dari rencana Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan dan mineral yang membolehkan eksport tersebut sampai tahun 2020

Kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Indonesia.

Uni Eropa telah mengupayakan dengan melayangkan gugatannya kepada Indonesia ke WTO terkait percepatan penyetopan ekspor bijih nikel

Komisi Eropa menilai langkah Indonesia tersebut merupakan pembatasan yang tidak adil terhadap produsen baja bagi UE.

Uni Eropa, blok perdagangan yang beranggotakan 28 negara, bahkan menuduh Indonesia telah berlaku tidak adil dengan membatasi akses produsen UE terhadap bijih nikel.

Tidak itu saja, tuduhan itu lebih berkembang dengan mengatakan bahwa langkah penyetopan ekspor nikel mentah tersebut adalah bagian dari rencana untuk mengembangkan industri baja Indonesia.

UE juga menambahkan tuduhannya bahwa industri pengolahan yang akan dikembangkan Indonesia itu akan menghasilkan karbon dioksida hingga tujuh kali lebih banyak daripada proses yang digunakan di Eropa.

“Risikonya adalah bahwa baja yang sangat murah dan berpolusi tinggi menggantikan baja yang lebih bersih dari produsen domestik UE dan mitra dagang tradisionalnya, tuduh Eurofer, asosiasi produsen baja Eropa,” ungkap Darwin.

Pendapat yang sama juga diungkapkan Komisioner Perdagangan UE Cecilia Malmstrom. Menurutnya, langkah-langkah Indonesia menempatkan pekerjaan lebih lanjut di sektor baja UE yang sudah berjuang menghadapi risiko.

Hal ini, mengikuti UU Minerba (UU No. 4/2009), kebijakan tersebut telah berlaku sejak 2014. Jadi, tidak ada yang salah dengan kebijakan tersebut.

Adapun menurut Pasal 95 huruf (c) UU Minerba, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batu bara.

Ketentuan ini memang menjadi dasar hukum kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan batu bara.

Menurut Darwin, Nilai tambah ini diperoleh dari pengolahan dan pemurnian mineral dan batu bara atau sering disebut sebagai proses penghiliran dalam dunia pertambangan. Nikel ini merupakan salah satu jenis mineral yang utama dan strategis.

“Bahkan, Pasal 102 UU Minerba dengan tegas mengamanatkan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batu bara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batu bara,” jelasnya.

Darwin menambahkan, Mengacu regulasi tersebut, hak Indonesia untuk menetapkan larangan ekspor mineral mentah dll nya, kita berbicara kedaulatan NKRI di mata dunia dan memang harus dijelaskan di sana sebagai pemohon dalam gugatan atas hal tersebut.

“Kita punya aturan dan sistimatikan tersendiri tanpa di intervensi negara lain. Saya pikir semua negara akan melindungi aset dari nilai nya yang berkaitan dengan sumber daya alamnya,” ucapnya.

Meng’akhiri wawancara, Darwin ungkapkan harapannya. Semoga dengan polemik ini Pak Jokowi bisa tepat mengutus pengacara nya di kanca permasalahan tersebut.

“Dalam hal ini, Kongres Advokat Indonesia bersedia mengawal permasalan tersebut,” pungkas Presidium Kongres Advokat Indonesia, Andi Darwin R. Ranreng, SH. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Gandeng GPMI, Law Conenection Gelar Dialog Kebangsaan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Law Connection bekerjasama dengan GPMI mengadakan dialog Kebangsaan ke -2 pada Senin, 4 Januari 2021 pukul 14.00-17.00 WIB bertempat di Fifo Cafe Situ Gintung Ciputat, dengan tema “Milenial bicara Hukum dan Penegakan Hukum”.

Law Connection bersama GPMI (Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia) collaborating partnersnya mengawali tahun 2021 dengan kegiatan yang diharapkan memberikan kontribusi bagi para kaum milenial dan seluruh masyarakat pemerhati hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

Diskusi public dalam bentuk seminar itu diselenggarakan secara Offline secara terbatas dengan menerapkan prosedur kesehatan dari Fifo Cafe Situ Gintung Ciputat dan secara online menggunakan media ZOOM yang diikuti oleh kurang lebih 400 peserta dari berbagai kalangan, juga disiarkan dengan media streaming YouTube.

Seminar gabungan online /offline tersebut menghadirkan para narasumber dari IKA PDIH Undip yakni, Dr. Imam Subandi, S.S., S.H., M.H., Densus 88 Polri, Dr. Rudy Cahya Kurniawan, ST., SH., M.Si., MH., M.Kn., mantan Kapolres Kebumen, Dr. Wilma Silalahi, SH., MH., dari MK RI, serta seorang narasumber dari Kasi Intel Kejari Tangsel yakni Ryan Anugrah.

Melalui media ZOOM, Narasumber Dr. Rudy Cahya Kurniawan, menyampaikan bahwa Polri saat ini menghadapi situasi penegakan hukum yang berbeda dari sebelumnya.

Dalam situasi pandemik seperti saat ini, kata Rudy, setiap anggota Polri harus mengedepankan cara penegakan hukum dengan mengadaptasi kearifan lokal dan menekankan penggunaan Diskresi, yaitu tindakan yang dipertanggungjawabkan berdasarkan penilaian sendiri

“Namun tetap menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai koridornya, demi terwujudnya manfaat hukum yang paling tinggi,” ujar Rudy.

Rudy jelaskan, walapun salah satu tugas Polri adalah menegakkan hukum, namun upaya yang pertama dilakukan adalah “mendamaikan” para pihak yang berperkara

“Kemudian menempuh cara penegakan hukum yang konstruktif dengan mengacu pada paradigma konstruktivisme dimana penegakan hukum dengan upaya paksa merupakan pilihan terakhir,” pungkas Rudy.

Sementara itu, Dr. Wilma Silalahi, SH., MH., yang menyampaikan paparanya secara online mengawali penjelasannya dengan mengutip tujuan pembentukan Negara RI

Hal itu dimaksud sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat bahwa pembentukan negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Serta ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, dan kesemuanya harus dilaksanakan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” ucapnya.

Wilma mengatakan, generasi millenial sangat diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam mempertahankan dan meneruskan pencapaian cita-cita para founding fathers dalam berbangsa dan bernegara

Tentu, tambah Wilma dalam koridor persatuan dan kesatuan yang bentuk konkritnya dapat diwujudkan dengan meningkatkan kesadaran hukum dan menjadi contoh dan penyemangat

“Sehingga kaum milenial dapat berperan menjaga dan merawat kehidupan bernegara dan berbangsa berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 dan menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika,” tandasnya.

Narasumber Ryan Anugrah, Kasi Intel Kejari Tangsel mengangkat permasalahan terkait fungsi Kejaksaasan yang salah satunya adalah sebagai penyidik perkara Hak Asasi Manusia di Indonesia.

“Dasar hukum dari fungsi dan wewenang itu adalah pada UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan,” urainya.

Ryan Anugrah selanjutnya menjelaskan, bahwa peraturan dan undang-undang itu sifatnya pasif karena hukum itu tertulis tidak bergerak, oleh karena itu hukum butuh penegak hukum.

Jadi, kata Ryan Fungsi kejaksaan adalah membawa alat bukti yang telah di kumpulkan oleh penyidik. Misalnya saksi, barang bukti di buat dalam satu berkas perkara guna di teliti terlebih dahulu. Berkas perkara dibawa ke persidangan.

Persidangan adalah suatu langkah badan negara memastikan bahwa hak asasi manusia itu terpenuhi, jadi penangkapan seseorang harus berdasarkan surat perintah.

“Di uji lagi oleh hakim di tempat terbuka bukti-bukti tersebut secara terbuka, itulah proses penegakan hukum untuk mencapai rasa keadilan itu,” tutur Ryan.

Terkait dengan masalah HAM Dr. Imam Subandi dari Densus 88 AT Polri mengelobarasi hakekat penegakan hukum. Penegakan hukum itu memang hakikatnya adalah “memaksa” untuk patuh hukum

“Agar seseorang patuh kepada hukum ketika upaya-upaya yang bersifat non-kekerasan tidak efektif atau tidak berjalan,” jelas Imam.

Oleh karena itu Imam sependapat bahwa agar justified, maka satu-satunya yang boleh menggunakan kekerasan hanya negara.

“Bagaimana agar negara menggunakan “kekerasan” dengan benar? ya, harus berdasarkan hukum,” tegasnya.

Imam mengungkapkan, karena yang membedakan antara negara dan bukan negara itu hanya dalam konteks penegakan hukum.

“Penjahat, berbuat kekerasan tidak berdasarkan hukum, sementara penegak hukum seperti polisi melakukan kekerasan adalah untuk “memaksa” agar hukum dipatuhi, oleh karena itu pada saat yang sama juga harus tunduk dengan mekanisme atau tata cara yang diatur oleh hukum,” terang Imam

Kalau mekanisme ini dilakuan, kata Imam maka “kekerasan” yang dilakukan oleh polisi menjadi “justified” dan selanjutnya dapat dimaknai sebagai bentuk kehadiran negara.

“Jadi yang melakukan kekerasan bukan polisi, tapi negara. Polisi dalam bertindak, yang suatu saat jika terpaksa harus meggunakan kekerasan, adalah “mewakili” negara. Karena negaralah satu-satunya yang boleh menggunakan kekerasan,” paparnya.

Imam juga memaparkan, bahwa hukum mempunyai prosedurnya sendiri sebagai mekanisme “check and ballance”.

Jadi kata Imam, Hukum seperti apapun bentuk dan proses “menjadinya” merupakan “resultante” dari berbagai kepentingan-kepentingan dan hasil akhir dari tarik-menarik melalui proses politik, dan tidak harus dalam pengertian negatif melulu, atau positif melulu.

“Karena dalam ‘kebaikannya’ hukum mungkin mengandung sisi buruk, begitu pula dalam ‘keburukannya’ pasti ada sisi positive dari hukum tersebut,” ujarnya.

Namun sekalai lagi, menurut Imam, seperti apapun bentuk hukum keadilan yang paling obyektif adalah keadilan berdasarkan hukum, bukan keadilan berdasarkan perasaan-perasaan seseorang atau kelompok orang tertentu.

Itulah sebabnya dalam keadaan terpaksa, kekerasan apapun yang dilakukan oleh negara berdasarkan hukum akan tetap lebih “baik’ dari pada kekerasan apapun yang dilakukan oleh aktor bukan negara.

“Karena ‘kekerasan’ dalam rangka penegakan hukum tunduk pada proses “Check and Balance,” tutup Dr. Imam Subandi, S.S., S.H., M.H.,. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Larang Wartawan Ambil Video Persidangan, Alumni Lemhannas: Preseden Buruk Bagi Demokrasi

Published

on

By

Janoerkoening, Serang – Ada hal aneh bin ajaib terjadi hari ini, Selasa, 5 Januari 2021, di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Ketika itu sedang berlangsung persidangan kasus dugaan pemalsuan dokumen dan memasukan keterangan palsu yang disangkakan kepada terdakwa berinisial LH, salah satu direksi sebuah perusahaan bata ringan (hebel) di Cikande, Kabupaten Serang (1). Persidangan yang dimulai sekitar pukul 4 sore itu dihadiri tidak kurang dari 20-an wartawan dari berbagai media nasional dan daerah.

Di saat persidangan akan dimulai, salah satu perwakilan wartawan memohon izin kepada Majelis Hakim untuk dilakukan peliputan persidangan itu. Ketua Majelis Hakim, Dr. Erwantoni, SH, MH (2) menyatakan mengizinkan dilakukan peliputan dengan hanya boleh mengambil gambar statis alias foto saja.

Hakim Erwantoni beralasan bahwa dirinya merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 tahun 2020, tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan. Menurutnya, dalam Perma tersebut disebutkan bahwa pengunjung, termasuk wartawan, hanya boleh mengambil foto, tidak boleh mengambil video.

“Berdasarkan Perma Nomor 5 tahun 2020, wartawan boleh meliput tapi hanya boleh mengambil gambar foto pada saat sebelum persidangan dimulai, tidak boleh mengambil video selama persidangan,” ujar Hakim Ketua Erwantoni yang bergelar doktor itu.

Tentu saja hal ini tidak dapat diterima oleh para wartawan. Namun, untuk menghormati ruang sidang dan kegiatan persidangan, para wartawan dengan terpaksa mengikuti saja arahan ‘sesat’ sang hakim yang memimpin persidangan kasus ini. Usai persidangan, para wartawan meminta klarifikasi ke Ketua Majelis Hakim, Erwantoni, terkait pelarangan peliputan dengan perekaman video itu.

Sang hakim berkilah bahwa ia hanya menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh pimpinannya, yakni tidak diperkenankan wartawan melakukan peliputan video di ruang persidangan. “Tujuannya adalah untuk menjaga ketenangan dan keamanan persidangan. Berdasarkan pasal 4 Perma Nomor 5 tahun 2020, wartawan hanya boleh mengambil foto, tidak diperbolehkan mengambil video,” urai Erwantoni seraya meminta para wartawan membuka dan membaca Perma Nomor 5 tahun 2020.

Ketika didesak untuk memberikan pendapat apakah Perma lebih tinggi tingkatannya dari Undang-Undang, sang hakim mengelak memberikan jawaban dan justru terkesan melempar bola dengan mengatakan bahwa Perma itu dibuat oleh Mahkamah Agung. “Silahkan pertanyakan ke Mahkamah Agung,” katanya.

Para wartawan kemudian menyela, “Berarti Bapak mau mengatakan bahwa MA yang melanggar pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers? (3)” Sang hakim justru terlihat gagap dan emosi, dan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud demikian. “Kita bukan untuk berdebat di sini, saya hanya menjelaskan bahwa Perma itu mengatur tentang protokol persidangan, dan ketentuannya tidak boleh ada pengambilan video, yang boleh itu pengambilan foto sebelum persidangan,” katanya sambil terlihat menahan amarah.

Usai klarifikasi itu, saat dimintai tanggapannya atas peristiwa pelarangan pengambilan video di persidangan oleh Hakim Erwantoni, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke menyampaikan bahwa dirinya sangat prihatin dengan perilaku hakim itu, yang bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia saat ini dan ke depannya. Menurutnya, demokrasi itu menuntut keterbukaan, transparansi, dan kejujuran dalam semua aspek. Salah satu pilar utama demokrasi adalah wartawan, yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengumpulan dan penyebaran informasi.

“Kalau dilarang-larang begitu, bagaimana mungkin wartawan dapat mengumpulkan informasi secara detail, lengkap dan kompresensif? Padahal, salah satu alat bukti dari sebuah fakta adalah hasil rekaman, baik rekaman suara, foto maupun video,” beber Wilson Lalengke yang merupakan Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Selasa, 5 Januari 2021.

Namun demikian, setelah membaca dan menelaah isi Perma Nomor 5 tahun 2020, kata Wilson, ternyata Hakim Erwantoni itu yang tidak teliti dan terkesan asal bunyi. “Hakim itu sangat perlu memahami dengan benar setiap kata, frasa, dan kalimat yang digunakan dalam sebuah peraturan, terutama Perma Nomor 5 tahun 2020 ini,” kata lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, ini.

Lebih lanjut, pria yang selama ini getol membela kemerdekaan pers di Indonesia itu menjelaskan bahwa Perma tersebut tidak melarang wartawan melakukan peliputan, termasuk mengambil video atau gambar bergerak, di dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Perma Nomor 5 tahun 2020, jelas dikatakan bahwa ‘Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya Persidangan’ (4).

“Dalam ayat ini sangat jelas terlihat bahwa rekaman audio dan/atau rekaman audio visual dapat dilakukan atas seizin hakim atau ketua majelis hakim. Mungkin Hakim Erwantoni itu tidak paham maksud frasa ‘audio visual’ yang merupakan kata lain atau ungkapan lain dari video yaa,” ujar Wilson yang juga menyelesaikan program pasca sarjananya di bidang Applied Ethics di Utrecht University, Belanda, dan Linkoping University, Swedia, itu.

Hakim yang memimpin sidang juga harus punya alasan yang jelas dan kuat untuk tidak mengizinkan wartawan melakukan pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual (video – red). Dalam ayat selanjutnya (ayat 7) dari Pasal 4 Perma tersebut disebutkan bahwa pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan dalam Persidangan tertutup untuk umum. Ini artinya, hakim tidak akan memberikan izin kepada wartawan untuk mengambil foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual jika persidangan itu dinyatakan tertutup (5).

Untuk diketahui bahwa pada Pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2020 dituliskan bahwa ‘Semua sidang pemeriksaan Pengadilan bersifat terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain’ (6). Berdasarkan ketentuan itu maka hampir semua persidangan harus dinyatakan terbuka dan bisa diliput menggunakan peralatan foto, perekam suara dan kamera video. Sebagaimana lazimnya, hanya persidangan kasus yang terkait asusila dan persidangan anak saja yang biasanya dinyatakan tertutup untuk umum.

Oleh karena itu, kata Wilson, dirinya menganjurkan kepada Hakim Erwanto agar kembali kuliah Bahasa Indonesia dengan benar. “Tingkatkan lagi kemampuan Anda memahami arti dan makna kata-kata, frasa, dan kalimat. Ini sangat penting, karena nasib warga yang berurusan hukum ada di tangan hakim sebagai wakil Tuhan. Jangan sampai karena rendahnya kemampuan memahami kata, frasa, idiom, kalimat, dan lain-lain yang digunakan dalam peraturan perundangan, maka sesatlah putusan yang diambil sang hakim atas nasib orang yang disidang,” pungkas Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) ini berharap. (APL/Red)

Catatan:

(1) Sidang Kasus Kisruh Direksi dan Komisaris PT. Kahayan Karyacon, Kuasa Hukum Direksi Ajukan Eksepsi; https://kabarxxi.com/sidang-kasus-kisruh-direksi-dan-komisaris-pt-kahayan-karyacon-kuasa-hukum-direksi-ajukan-eksepsi/

(2) Profil Hakim Pengadilan Negeri Serang; http://www.pn-serang.go.id/main/other/hakim.html

(3) Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 tahun 1999 secara lengkap berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Pasal 18 ayat (1) ini bertalian dengan: Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran; dan Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan: Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Pasal 4 ayat (2) wajib merujuk ke: Pasal 1 ayat (8) tentang pengertian kata/frasa ‘penyensoran’ yang menjelaskan bahwa: Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik; dan Pasal 1 ayat (9) tentang pengertian kata/frasa ‘pembredelan atau pelarangan penyiaran’ yang menjelaskan bahwa: Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.

(4) Pasal 4 ayat (6) Perma Nomor 5 tahun 2020; https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-mahkamah-agung-5-tahun-2020

(5) Pasal 4 ayat (7) Perma Nomor 5 tahun 2020; https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-mahkamah-agung-5-tahun-2020

(6) Pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2020; https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-mahkamah-agung-5-tahun-2020 (red)

Continue Reading

Trending