Connect with us

Hukum

SEMA73 Membuat Booming OA Baru Bermunculan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Dengan perkembangan yang sangat sinifikan dan perlahan pasti, pergerakan dalam organisasi advokat mengalami perkembangan yang sangat pesat paska kelahiran Surat edaran mahkamah agung (SEMA) yang di kelurkan dalam
Kebijakan baru. Hal itu untuk penyumpahan advokat.

“Melalui Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, MA tersebut, yang intinya menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi manapun,” ujar Praktisi Hukum, Andi Darwin R Ranreng di Jakarta.

Kepada media, Kamis 14 November 2019, Darwin mengurai, bahwa yang termaktub dalam Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, yakni :

Pertama, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Kedua, bahwa berdasarkan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni, 2010 yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus PERADI sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.

“Ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan PERADI yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah,” ucap Darwin. Dia juga katakan “Di samping itu, berbagai pengurus advokat dari organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyumpahan.”

Ketiga, bahwa UUD 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (tidak terkecuali advokat) sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).

Keempat, di beberapa daerah tenaga advokat dirasakan sangat kurang karena banyak advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak bisa beracara di pengadilan, sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan advokat.

Kelima, bahwa advokat yang telah bersumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebelum maupun sesudah terbitnya UU Advokat, tetap dapat beracara di pengadilan dengan tidak melihat latar belakang organisasinya.

Keenam, terhadap advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Advokat atas permohonan dari beberapa organisasi advokat yang mengatasnamakan PERADI dan pengurus organisasi advokat lainnya hingga terbentuknya UU Advokat yang baru.

Ketujuh, setiap kepengurusan advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat selain yang ditentukan dalam angka 6 tersebut di atas.

Kedelapan, dengan diterbitkannya surat ini, maka Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Penyumpahan Advokat dan Surat Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 dinyatakan tidak berlaku lagi dengan di terbitkan nya SEMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015

Atas surat edaran SEMA73 tersebut, menurut Darwin Ranreng jadi banyak dan telah booming Organisasi Advokat baru yang bermunculan, sementara maksud dan tujuan SEMA tersebut untuk menyelamatkan mereka (advokat) yang belum di sumpah pada saat itu karna kekisruhan para Organisasi advokat saling bersiteru dan bersitegang tanpa ada nya solusi.

“Maka Ketua Makamah agung telah menyikapi hal terdebut dan akhir nya,di buatlah secara pruralis agar organisasi advokat dari manapun bisa diambil sumpah nya,” terangnya.

Lebih lanjut Darwin menjelaskan, hal inilah yang di manfaatkan oleh segelintir mereka yang menilai bisa berupaya mendirikan Organisasi advokat baru. Bahkan baru dilantik dari organisasi advokat personal yang sudah diambil sumpah nyapun di pengadilan tinggi, besok hari nya membuat organosasi advokat baru, dan ini memang terjadi.

“Padahal kita tau, undang-undang Advokat no 18 tahun 2003 adalah mengadung sistim Singgle Bar. Eksitensi Pasal 28 jo pasal 32 [4] UU-OA sudah dianggap ada dan tiada hal itu, berarti harus ada yang memayungi diatasnya,” cetusnya.

Untuk menentukan dan mengatur regulasi di bawah nya, tidak berarti ini bisa di acukan begitu saja, jadi bisa di simpulan aturan-aturan dalam UU-OA itu telah di langgar oleh para Advokat itu sendiri (Biasakan BENAR dan jangan benarkan KEBIASAAN), dan ini terjadi.

Seharusnya bila mana mau dianggap tertib haruslah di amandemenkan kembali undang-undang OA no18 tahun2003 agar di revisi menjadi multiibar, kita tau hirarki dari peraturan itu yang lebih tinggi undang-undang atau SEMA. Jelas UU kalau kita mengharagai UU Profesi kita advokat maka tidak akan ada gejolak, dan ini timbul dari mereka personal- personal advokatlah telah menciderainya,

Dan ini menjadi delimatis tentang keberadaan organisasi advokat yang dalam perkembangan nya sudah ada 50 an Organisasi Advokat baru paska lahirnya Sema 73. Hal ini di butuhkan regulasi baru untuk menggatur kembali marwah advokat indonesia yang sesungguh nya, di sisi lain negara ini memang membutuhkan banyak penegak hukum tapi di dalam perekutan SDM calon advokat haruslah ada standarisasinya, paska perekutan.

“Yang terjadi sekarang adalah kuantitas oleh para penyelengara OA yang baru mereka buat, bukanlah lagi Kwalitas pada SDM calon Advokat tersebut,” ungkap Darwin.

Pertanyaan nya sekarang marwah advokat indonesia mau di bawa kemana pengaturan yang berkemajemukan ini? Perlu dipikirkan terkait dengan etika dan etik dalam provesi inilah, yang sangat penting. Bila mana regulasi ini tidak diatur oleh para Elit-elit OA maka anggota dari Organisasi Advokat yang bermasalah inilah yang bisa, menciderai marwah advokat itu sendiri.

Pelanggaran Etik profesi bisa menjadi momok kutu loncat yang antara lain berpindah-pindahan nya anggota dari OA yang satu dan ke OA lain nya. Dengan hal tersebut diatas bila mana tidak diatur dalam kesepakan bersama jangan bermimpi predikat advokat adalah profesional

Dalam dunia peradilan advokat harus nya mempunyai nilai tawar di mata penegakn hukum yang lain nya. Mereka hanya mengaggap advokat adalah pelengkapnya suatu sistim peradilan yang bisa dilihat sebelah mata. Hal ini akan terus berlanjut sebelum anggota anggota-advokat yang tergabung dalam beberapa OA. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Penasehat Hukum Protes Majelis Hakim Yang Memotong Kesempatan Berunding Dengan Terdakwa

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pengacara Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH tidak dapat menahan rasa kecewa saat menangani perkara Pidana 483/Pid. Sus/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu lantaran terdakwa Yudi Syamhudi Suyuti “seakan diarahkan” langsung menerima putusan Majelis Hakim yang memvonis 1 tahun, pada Rabu (16/9) dari semula tuntutan JPU yang menuntut 1 tahun 6 bulan.

Seharusnya, Majelis Hakim sesaat usai mengetok palu tanda Vonis dibacakan, mengarahkan kepada terdakwa agar menanyakan atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan Penasehat Hukum (PH) setelah mendengar Vonis dari Majelis Hakim.

Tapi sayangnya, entah mengapa persidangan terakhir Rabu sore ini terdakwa langsung menerima tanpa meminta waktu kepada Majelis Hakim untuk meminta pendapat dari Penasehat Hukum. Mungkin terdakwa merasa bersyukur karena Vonis Hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum?

“Innalillahi wa inna ilaihi roziun, hari ini telah wafat keadilan atas nama Yudi Syamhudi Suyuti yang telah menerima putusan Majelis Hakim yang memvonis 1 tahun,” kata Lawyer Tonin Tachta Singarimbun SH di luar ruang sidang pengadilan.

Wajarlah rasa kesal dari sikap Tonin usai sidang. Ini merupakan lanjutan kekesalannya karena Majelis hakim seolah tidak menghargai keberadaan Penasehat Hukum di dalam ruang sidang dimana ia dan rekan penasihat hukum lainnya seakan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang tampak ingin segera menyelesaikan persidangan kasus Yudi dan lanjut ke Persidangan kasus lainnya yang menunggu di layar monitor.

“Menurut kami sebaiknya Yudi tidak langsung menerima putusan 1 tahun. Ia harusnya konsultasi dulu dengan Penasehat Hukum. Toh andai Yudi menerima sekarang atau dengan berpikir-pikir selama 7 hari pun kondisinya sama. Kami sebagai Pihak Penasehat Hukum terdakwa lebih suka andai terdakwa ajukan banding. Dengan begitu terdakwa linier tidak menerima semua dakwaan JPU alias menyatakan tidak bersalah,” kata anggota PH lainnya Suta Widhya SH. (Mulyono)

Continue Reading

Hukum

Tanpa Ijin Pemilik Tanah, Kontraktor Serobot Lahan Warga Nias

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pembangunan memang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat guna meningkatkan mobilitas ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Namun bila dalam pembangunan itu terjadi hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku seperti pembebasan lahan tanpa ijin dari pihak sah dan milik lahan atau tanah maka hal itu sudah bertentangan dengan hukum, etika dan moral di tengah masyarakat.

Hal ini juga dialami oleh keluarga Edizaro Lase di Desa Ononazara, Kec. Tugala Oyo, Kab. Nias Utara, Sumut dimana lahan mereka dimasuki, dipergunakan, diubah bentuk dan fungsi oleh pihak kontraktor.

Jelas ini namanya penyerobotan lahan tampa seizin pemilik, “ungkap” Edizaro Lase selaku pemilik lahan, pada media dijakarta, Sabtu (25/7/2020).

Di ketahui Saat ini, pihak kontraktor sedang membangun jembatan Sungai Lo’o Desa Ononazara, Kec. Tugala Oyo, Kab. Nias Utara yang berada di lahan atau tanah keluarga Edizaro Lase.

Menurut Edi Lase selaku pemilik lahan, pembangunan tersebut tanpa dipenuhi syarat dan ketentuan pembebasan lahan atau tanah seperti ijin tertulis dan pembentukan tim pembebasan lahan.

“Bahwa pihak kontraktor memasuki lahan atau tanah milik sah keluarga Edizaro Lase tanpa ijin,” terangnya.

Lebih lanjut, Edizaro Lase menyampaikan bahwa sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat setuju dan mendukung pembangunan Jembatan Sungai Lo’o untuk kepentingan masyarakat.

“Tetapi hak-hak masyarakat tidak boleh dilalaikan, diabaikan dan dikebiri oleh pihak kontraktor secara sepihak tanpa ada musyawarah mufakat dalam hal pembebasan lahan atau tanah,” tegas Edi Lase.

Sebab negara telah menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat dalam hal ganti rugi atau ganti untung, tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Edi Lase juga katakan kepada pihak awak media bahwasanya pihak kontrakor menyampaikan akan melakukan ganti rugi sebagai mana mestinya prosedur pembebasan lahan atau tanah

“Hal tersebut disampaikan melalui Kepala Pelaksana proyek Jembatan Sungai Lo’o,” ungkap Edizaro Lase. (Red)

Continue Reading

Hukum

97 Miliar Milik Honggo Di Eksekusi Kejaksaan Agung

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kejaksaan Agung RI mengeksekusi uang Rp 97 miliar terkait perkara pidana korupsi penjualan kondensat di BP Migas milik terpidana Honggo Wendratmo. Uang tersebut dieksekusi untuk dikembalikan ke kas negara.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Ali Mukartono mengatakan eksekusi dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat yang memvonis perkara tersebut pada, Senin, 22 Juni 2020 lalu.

Sidang digelar tanpa menghadirkan terpidana atau in absentia lantaran Honggo hingga kekinian masih berstatus buron.

“Kita melakukan eksekusi terhadap perkara tindak pidana korupsi terkait dengan kondesat atas nama terpidana Honggo Wendratno, yang telah berkekuatan hukum pada minggu yang lalu karena sudah berkekuatan hukum maka harus dieksekusi,” kata Ali saat jumpa pers di Gedung Sasana Pradana, Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2020).

Ali mengemukakan pihaknya juga turut mengeksekusi kilang LPG PT TLI, di Tuban, Jawa Timur milik terpidana Honggo. Adapun, menurut Ali dalam perkara pidana korupsi tersebut sekiranya negara mengalami kerugian hingga Rp 35 triliun.

“Kerugian keuangan negara sekitar Rp 35 triliun, tetapi terakhir masih ada kekurangan 128 juta US Dollar sekitar Rp 1,7 sampai 1,8 triliun. Dari kekurangan ini diperhitungkan harga kilang tadi,” ujar Ali.

Untuk diketahui, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat telah memvonis Direktur Utama PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (TPPI), Honggo Wendratno dengan hukum penjara selama 16 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Honggo terbukti melakukan perbuatan melawan hukum hingga merugikan negara terkait pembelian kondesat senilai Rp 2,7 miliar dollar Amerika Serikat atau Rp 37,8 triliun. (Amhar)

Melansir suara.com

Continue Reading

Trending