Connect with us

Hukum

SEMA73 Membuat Booming OA Baru Bermunculan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Dengan perkembangan yang sangat sinifikan dan perlahan pasti, pergerakan dalam organisasi advokat mengalami perkembangan yang sangat pesat paska kelahiran Surat edaran mahkamah agung (SEMA) yang di kelurkan dalam
Kebijakan baru. Hal itu untuk penyumpahan advokat.

“Melalui Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, MA tersebut, yang intinya menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi manapun,” ujar Praktisi Hukum, Andi Darwin R Ranreng di Jakarta.

Kepada media, Kamis 14 November 2019, Darwin mengurai, bahwa yang termaktub dalam Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, yakni :

Pertama, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Kedua, bahwa berdasarkan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni, 2010 yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus PERADI sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.

“Ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan PERADI yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah,” ucap Darwin. Dia juga katakan “Di samping itu, berbagai pengurus advokat dari organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyumpahan.”

Ketiga, bahwa UUD 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (tidak terkecuali advokat) sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).

Keempat, di beberapa daerah tenaga advokat dirasakan sangat kurang karena banyak advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak bisa beracara di pengadilan, sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan advokat.

Kelima, bahwa advokat yang telah bersumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebelum maupun sesudah terbitnya UU Advokat, tetap dapat beracara di pengadilan dengan tidak melihat latar belakang organisasinya.

Keenam, terhadap advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Advokat atas permohonan dari beberapa organisasi advokat yang mengatasnamakan PERADI dan pengurus organisasi advokat lainnya hingga terbentuknya UU Advokat yang baru.

Ketujuh, setiap kepengurusan advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat selain yang ditentukan dalam angka 6 tersebut di atas.

Kedelapan, dengan diterbitkannya surat ini, maka Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Penyumpahan Advokat dan Surat Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 dinyatakan tidak berlaku lagi dengan di terbitkan nya SEMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015

Atas surat edaran SEMA73 tersebut, menurut Darwin Ranreng jadi banyak dan telah booming Organisasi Advokat baru yang bermunculan, sementara maksud dan tujuan SEMA tersebut untuk menyelamatkan mereka (advokat) yang belum di sumpah pada saat itu karna kekisruhan para Organisasi advokat saling bersiteru dan bersitegang tanpa ada nya solusi.

“Maka Ketua Makamah agung telah menyikapi hal terdebut dan akhir nya,di buatlah secara pruralis agar organisasi advokat dari manapun bisa diambil sumpah nya,” terangnya.

Lebih lanjut Darwin menjelaskan, hal inilah yang di manfaatkan oleh segelintir mereka yang menilai bisa berupaya mendirikan Organisasi advokat baru. Bahkan baru dilantik dari organisasi advokat personal yang sudah diambil sumpah nyapun di pengadilan tinggi, besok hari nya membuat organosasi advokat baru, dan ini memang terjadi.

“Padahal kita tau, undang-undang Advokat no 18 tahun 2003 adalah mengadung sistim Singgle Bar. Eksitensi Pasal 28 jo pasal 32 [4] UU-OA sudah dianggap ada dan tiada hal itu, berarti harus ada yang memayungi diatasnya,” cetusnya.

Untuk menentukan dan mengatur regulasi di bawah nya, tidak berarti ini bisa di acukan begitu saja, jadi bisa di simpulan aturan-aturan dalam UU-OA itu telah di langgar oleh para Advokat itu sendiri (Biasakan BENAR dan jangan benarkan KEBIASAAN), dan ini terjadi.

Seharusnya bila mana mau dianggap tertib haruslah di amandemenkan kembali undang-undang OA no18 tahun2003 agar di revisi menjadi multiibar, kita tau hirarki dari peraturan itu yang lebih tinggi undang-undang atau SEMA. Jelas UU kalau kita mengharagai UU Profesi kita advokat maka tidak akan ada gejolak, dan ini timbul dari mereka personal- personal advokatlah telah menciderainya,

Dan ini menjadi delimatis tentang keberadaan organisasi advokat yang dalam perkembangan nya sudah ada 50 an Organisasi Advokat baru paska lahirnya Sema 73. Hal ini di butuhkan regulasi baru untuk menggatur kembali marwah advokat indonesia yang sesungguh nya, di sisi lain negara ini memang membutuhkan banyak penegak hukum tapi di dalam perekutan SDM calon advokat haruslah ada standarisasinya, paska perekutan.

“Yang terjadi sekarang adalah kuantitas oleh para penyelengara OA yang baru mereka buat, bukanlah lagi Kwalitas pada SDM calon Advokat tersebut,” ungkap Darwin.

Pertanyaan nya sekarang marwah advokat indonesia mau di bawa kemana pengaturan yang berkemajemukan ini? Perlu dipikirkan terkait dengan etika dan etik dalam provesi inilah, yang sangat penting. Bila mana regulasi ini tidak diatur oleh para Elit-elit OA maka anggota dari Organisasi Advokat yang bermasalah inilah yang bisa, menciderai marwah advokat itu sendiri.

Pelanggaran Etik profesi bisa menjadi momok kutu loncat yang antara lain berpindah-pindahan nya anggota dari OA yang satu dan ke OA lain nya. Dengan hal tersebut diatas bila mana tidak diatur dalam kesepakan bersama jangan bermimpi predikat advokat adalah profesional

Dalam dunia peradilan advokat harus nya mempunyai nilai tawar di mata penegakn hukum yang lain nya. Mereka hanya mengaggap advokat adalah pelengkapnya suatu sistim peradilan yang bisa dilihat sebelah mata. Hal ini akan terus berlanjut sebelum anggota anggota-advokat yang tergabung dalam beberapa OA. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

HMP Menang Di Tingkat Banding, Perisai Berkarya Suprise

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum DPP Perisai Berkarya Tri Joko Susilo mengucapkan terimakasih dan salam dari Ketum Partai Berkarya HMP atas putusan PTUN Jakarta yang memenangkan Partai Berkarya Komando Ketua Umum H. Hutomo Mandala Putra, SH., (HMP) atas kembali menang di tingkat banding.

“Partai Berkarya Komando HMP melihat sinar keadilan dan perjuangan berpihak pada Partai yang mendapat barokah dari Guru Bangsa Bapak Pembangunan Haji Jendral Besar Muhammad Soeharto,” ungkap Tri Joko kepada media, Minggu (5/9/2021).

PERISAI Berkarya menyatakan bahwa sudah waktunya kelompok kucing beranak politisi oportunis berhenti mengganggu Partai Berkarya pimpinan Hutomo Mandala Putra

“Para kucing beranak yang selalu bergaya jalan kemana saja mencari peluang kekuasaan walau menghancurkan partainya harus segera sadar diri, biarkan Partai Berkarya besar dan pada akhirnya kami akan potong-potong kepala ular dan ekor para kaum oportunis tersebut baik saat ini hingga pemilu usai toh tak ada yang mau menerima barisan pengkhianat ke partainya,” ujar Tri Joko Susilo

Tri Joko Susilo juga meminta jajaran kemenkumham segera mengeksekusi keputusan PTUN Jakarta ini

“PTUN Jakarta sudah memperkuat Partai Berkarya HMP, sepenuhnya kami yakin pada kesungguhan dan kelapangan dada kepada Menkumham untuk melakukan langkah yang sebenarnya dalam menjaga harkat dan martabat hukum di negeri ini, Partai Berkarya dan kepercayaan kami bahwa Menkumham merupakan seorang negarawan,” tegas Tri Joko. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Rabu, Pekan Depan MK Tetapkan Sidang Uji Materi UU Pers

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akhirnya resmi menetapkan jadwal sidang perdana pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf f dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Rabu 25 Agustus 2021 pukul 13.30 siang.

Dalam keterangan tertulisnya (19/8/2021) disebutkan, kepastian tanggal sidang perdana itu disampaikan MK kepada kuasa hukum pemohon melalui surat Panggilan Sidang dengan nomor : 243.38/PUU/PAN.MK/PS/08/2021 tertanggal 18 Agustus 2021.

Kuasa hukum dan para pemohon diminta menghadap sidang Panel Mahkamah Konstitusi secara daring (online) untuk perkara : Nomor 38/PUU-XIX/2021.

Sidang perdananya akan dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Medeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan (1).

Permohonan uji materi UU Pers di MK ini tercatat atas nama Heintje Grontson Mandagie sebagai Pemohon I, Hans M Kawengian sebagai Pemohon II, dan Soegiharto Santoso sebagai Pemohon III.

Sementara Kuasa Hukum Pemohon terdiri dari DR. Umbu Rauta, SH., M.Hum., Hotmaraja B. Nainggolan, SH., Nimrod Androiha, S.H., Christo Laurenz Sanaky, S.H. dan Vincent Suriadinata, S.H., M.H.

Sidang perdana ini menurut salah satu kuasa hukum pemohon Vincent Suriadinata, kemungkinan besar dapat disaksikan secara langsung oleh pihak luar melalui kanal Youtube Mahkamah Konstitusi. (Supriyanto)

Continue Reading

Hukum

Penundaan Persidangan Pansus RUU Otsus Menciderai Orang Asli Papua

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Penundaan Persidangan dalam Sengketa Kewenangan Kelembagaan Negara (SKLN) Tanpa Kepastian Waktu Dapat Menciderai Rasa Keadilan bagi Orang Asli Papua (OAP)

Demikian di ungkapkan oleh Ecoline Situmorang, S.H., M.H., Sekretaris TIM Hukum dan Advokasi Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat dalam konferensi pers melalui Zoom Meeting, Minggu (4/7/2021).

Ecoline menyebut, Kami Tim Hukum dan Advokasi MRP dan MRPB, terdiri dari ; Saor Siagian, S.H., M.H., Imam Hidayat, S.H., M.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Dr. S. Roy Rening, S.H., M.H., Rita Serena Kolibonso, S.H., LL.M, Lamria Siagian, S.H., M.H., Ecoline Situmorang, S.H., M.H., Alvon Kurnia Palma, S.H., M.H., dan Haris Azhar, S.H., M.A.

“Kami mewakili Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat sebagai principal dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) melawan Presiden Republik Indonesia telah mendaftarkan permohonan SKLN kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 17 Juni 2021,” ujar Ecoline.

Di jelaskan bahwa, sengketa Kewenangan
Permohonan SKLN ini berkaitan dengan adanya sengketa kewenangan lembaga negara atas usulan Perubahan Kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tanpa melibatkan sama sekali rakyat Provinsi Papua melalui MRP/MRPB dan DPRP/DPRPB.

“Adapun usulan materi Perubahan Kedua RUU Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua yang berkaitan dengan 3 pasal yakni Pasal 1 huruf a (Provinsi Papua terdiri dari provinsi-provinsi), pasal 34 (Dana Otsus) dan pasal 76 (Pemekaran wilayah),” urai Ecoline.

Menurutnya, RUU perubahan yang diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR adalah usulan murni dari pemerintah pusat bukan aspirasi rakyat Papua yang disampaikan melalui MRP/MRPB.

“Padahal, kewenangan khusus melalui desentralisasi asimetris yang diberikan oleh UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua kepada MRP untuk mewakli Rakyat Papua (OAP) dalam rangka perubahan UU Otsus,” jelasnya.

Jadi, kata Ecoline, tanpa melibatkan Rakyat Papua dalam Perubahan UU Otsus dapat dicurigai adanya penghianatan/pengingkaran terhadap jiwa dan semangat UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua.

“Penundaan Sidang MK Menciderai Rasa Keadilan bagi Orang Asli Papua (OAP),” tegasnya.

Perlu kami sampaikan, pada tanggal 29 Juni 2021, Panitera Mahkamah Konstitusi dalam perkara SKLN ini, telah mengirim relas panggilan nomor 1.1/SKLN/PAN.MK/PS/6/2021 guna menghadiri sidang pendahuluan secara daring (online) yang rencananya akan diadakan pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021.

Dia tambahkan, dalam relaas panggilan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengingatkan menerapkan protokol kesehatan terkait Covid-19, sehingga para pihak dalam menghadiri persidangan melalui daring (online) tanpa harus datang ke Mahkamah Konstitusi.

Akan tetapi pada tanggal 3 Juli 2021 kami menerima surat dari Mahkamah Nomor 2.1/SKLN/PAN.MK/PS/7/2021 perihal penundaan sidang.

Dalam Surat Penundaan Sidang dalam permohonan ini, ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian, karena adanya kebijakan Mahkamah terkait upaya pencegahan dan penanganan penyebaran virus Covid-19 di lingkungan kantor Mahkamah Konstitusi.

Kami Tim Hukum, bisa memahami dan menyatakan prihatin atas situasi Covid-19 yang sedang melanda bangsa dan negara kita hari ini.

Tentunya, penundaan sidang pendahuluan atas SKLN ini berkaitan dengan tindak lanjut Intruksi Presiden (Inpres) yang dituangkan melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pemberlakuan PPKM untuk wilayah Jawa dan Bali berlaku mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

“Namun sangat disayangkan, penundaan persidangan dengan tanpa adanya kepastian waktu sidang dalam permohonan SKLN menciptakan ketidak pastian hukum bagi
principal (MRP/MRPB) dalam memperjuangkan hak-hak konsitusionalnya untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” ucap Ecoline.

Lebih lanjut Ecoline mengatakan, bahwa penundaan sidang pendahuluan dalam surat MK tersebut, dengan frasa “ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian”, memberi makna, waktu persidangan menjadi tidak memiliki batasan waktu yang jelas dan sangat merugikan hak-hak konstitusional OAP melalui MRP/MRPB untuk segera mendapatkan kepastian dan keadilan.

Dilain pihak, Pansus DPR RI RUU Perubahan Kedua UU Otonomi Khusus Papua tetap berjalan ditengah pandemik Covid-19 yang melanda Ibu Kota Jakarta hari ini.

Dengan begitu, dapat dikatakan bangsa kita sedang mempertontonkan ketidak-adilan dan diskriminasi bagi rakyat Provinsi Papua (Orang Asli Papua) dalam memperoleh hak-hak konstitusionalnya melalui lembaga MK sebagai penjaga konstitusi dan merupakan benteng terakhir keadilan bagi pencari keadilan (the last fortress).

Oleh karena itu, terkait penundaan Persidangan Pansus RUU Otsus, Kami Tim Hukum meminta agar Panitera Mahkamah Konstitusi, segera menetapkan persidangan pendahuluan atas permohonan SKLN.

Karena menurut hemat kami, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali yang berlaku mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 bukanlah “Libur Nasional”.

Kebijakan PPKM darurat ini mengharapkan masyarakat termasuk lembaga negara tetap Bekerja dari Rumah atau WFH (Work From Home).

Kami tetap berpandangan, bahwa semboyan lembaga pengadilan harus menegakan keadilan meski langit runtuh (Fiat Justitia ruat caelum) masih sangat relevan walaupun dalam situasi
pandemik covid-19 saat ini.

“Penundaan persidangan tanpa batas ini, dapat dinilai pihak Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi telah melakukan perbuatan abuse of power yang dapat menimbulkan ketidak-pastian dan ketidak-adilan hukum bagi Orang Asli Papua,” sebut Ecoline.

Selain itu, Kami, Tim Hukum juga ingin menegaskan, penundaan atas persidangan yang tidak diiringi dengan penundaan pembahasan revisi UU Otsus di Pansus DPR RI adalah penghianatan

“Ini adalah penghianatan atas nama keadilan dan menciderai semangat lembaga peradilan yang impartial dan independen bagi semua pihak,” tegas Sekretaris TIM Hukum dan Advokasi Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat, Ecoline, menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending