Connect with us

POLITIK

Luncurkan Buku, Ridwan Hisjam: Reformasi Paradigma Baru Partai Golkar

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Salah satu tokoh senior Partai Golkar, Ridwan Hisjam, pada Minggu, 10 November 2019, di Hotel Kempinski, meluncurkan buku bertajuk “Reformasi Paradigma Baru Partai Golkar,” membangun Platform Demi Revolusi Industri 4.0 dan Konten Politik Pemilih Milenial.

Buku ini merupakan sumbangsih pemikiran yang lahir dari kesadaran Ridwan Hisjam untuk tetap menjaga, merawat dan membesarkan Partai Golkar di era milenial. Era yang ditandai dengan mulainya revolusi Industri 4.0.

Dipilihnya tanggal 10 November adalah sebuah pesan dari Ridwan Hisjam yang ingin menanamkan semangat kepahlawanan dalam tubuh kader-kader Golkar agar tetap berkobar dalam kondisi apapun demi memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara.

“Hari Pahlawan ini juga sengaja dipilih untuk mengingatkan kembali semangat dan cita-cita pahlawan yang berkobar dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya,” ujar Ridwan pada media di sela-sela Peluncuran Buku “Reformasi Paradigma Baru Partai Golkar” di Kempinski Jakarta (10/11)

Dia tambahkan, semangat yang diperlihatkan para pahlawan dan seluruh rakyat Surabaya dalam pertempuran heroik di Hotel Oranje atau Hotel Yamato yang kemudian dikenal sebagai Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan, Surabaya.

Sehingga menurut Ridwan, 10 November menjadi hari tak terlupakan bagi seluruh rakyat Surabaya tak terkecuali keluarga Ridwan Hisjam.

Dan, semangat itu mengalir dalam diri Ridwan Hisjam dalam perjuangannya sebagai politisi Partai Golkar yang berjuang untuk bangsa dan negaranya.

Di pilihnya Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta untuk peluncuran buku ini, juga memiliki nilai historis bagi Golkar. Di hotel yang dulu bernama Hotel Indonesia, itulah berlangsung Musyawarah Nasional (Munas) Golkar tepat saat terjadi eforia reformasi di tahun 1998.

Pada saat itulah lahir sejumlah langkah strategis Golkar. Tak hanya berhasil memilih Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum, tapi juga melahirkan sikap-sikap reformis lainnya seperti mengubah nama Golkar menjadi Partai Golkar dan lain sebagainya.

Dengan diluncurkanya buku ini tepat pada Hari Pahlawan dan mengambil lokasi yang sarat nilai historis di Hotel Indonesia, menjadi catatan penting bagi Ridwan Hisjam untuk mengobarkan kembali semangat kepahlawanan di tubuh Partai Golkar.

Sekaligus menjadikan peluncuran buku ini sebagai momentum untuk mereformasi Partai Golkar ke-dua kalinya setelah 20 tahun Golkar menggelar Munas di tahun 1998 di hotel ini. Tentu, cita-cita Ridwan Hisjam untuk memajukan Partai Golkar ini di era sekarang adalah sebuah narasi yang wajib ditindaklanjuti dalam kerja nyata. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Kunjungi Muhammadiyah, AHY Diskusikan Empat Hal Isu di Indonesia

Published

on

By

JanoerKoening, Yogyakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersilaturahmi dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Dr. KH. Haedar Nashir dan Sekretaris PP Muhamadiyah Agung Danarto, Sabtu (3/4/2021) di Kantor PP Muhammadiyah, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam, Ketum AHY bersama Haedar Nashir membahas empat hal terkait isu-isu terkini dan masalah kebangsaan.

Didampingi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Bendahara Umum Partai Demokrat Renville Antonio, dan Ketua DPD PD DIY Heri Sebayang, Ketum AHY sampaikan rasa syukurnya karena akhirnya bisa bersilaturahmi langsung ke Kantor PP Muhammadiyah.

“Alhamdulillah, bahagia sekali
akhirnya bisa bersilaturahmi dan berkunjung secara langsung ke kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta. Tadi dengan sangat baik, dalam suasana yang penuh dengan kekeluargaan,” ucap AHY

Dia ungkapkan, saya diterima oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Bapak Prof. Dr. KH Haedar Nasir, yang didampingi oleh Dr. Agung sebagai sekretaris PP Muhammadiyah.

“Kami diskusi dan temu kangen, karena sebetulnya sudah lama saya niatkan dan telah saya haturkan kepada beliau niatan saya sejak awal, ketika saya mengunjungi Kantor PP Muhammadiyah di Jakarta, dan hari ini terjadi,” kata Ketum AHY.

Kepada rekan-rekan media yang hadir, Ketum AHY menyampaikan apresiasinya terhadap perjuangan Muhammadiyah. Diskusi tadi tentu terkait berbagai hal, terkait isu-isu di Indonesia, harapan ke depan, isu-isu kebangsaan.

“Dan, yang jelas, kami sangat berterima kasih dan terus mengapresiasi atas sikap dan perjuangan Muhammadiyah yang ingin terus mengokohkan persatuan di negeri ini,” tutur Ketum AHY.

Selanjutnya, Ketum AHY menyampaikan empat hal yang didiskusikan. Mulai dari menegakkan demokrasi, Pancasila, menjaga nilai-nilai keagamaan, dan juga persatuan dan kemajuan.

Menurutnya, ada empat hal tadi yang kami bicarakan dan juga menjadi pesan dari Bapak Haedar Nasir. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana menegakkan demokrasi berpijak pada konstitusi yang berlaku di Indonesia ini. Kita tahu ujian dan tantangan demokrasi akan terus kita hadapi, termasuk di masa pandemi ini.

“Jadi, harapannya ke depan kita bisa sama-sama merawat demokrasi dalam semangat berpijak pada konstitusi yang berlaku,” jelas Ketum AHY kepada rekan-rekan media yang hadir.

Lalu kata AHY, yang kedua, Pancasila. Terkait dengan Pancasila yang sudah menjadi keputusan negeri atau bangsa kita, harus terus dijaga, diterapkan sebenar-benarnya. Jangan sampai kita mudah atau lantang menyuarakan tentang Pancasila, padahal kita tidak menerapkan itu dengan sejatinya.

“Tentu kita juga berharap Pancasila itu tidak jadi pelabelan saja, untuk satu kelompok melawan kelompok yang lain. Justru Pancasila sebagai konsensus bersama dan mengakomodasi segala perbedaan dan keberagaman di Indonesia,” lanjutnya.

Usai silaturahmi dengan pimpinan PP Muhammadiyah, Ketum AHY juga silaturahmi secara virtual dengan Buya Syafii Maarif.

“Saya tadi juga senang sekali bisa secara virtual bersilaturahmi dengan Buya Syafii Maarif. Kita tahu beliau adalah seorang toko besar, guru bangsa, sebagai seseorang yang memiliki pengalaman yang luar biasa dalam berbagai hal,” ujarnya.

AHY juga menyampaikan harapannya, untuk mendengarkan wejangan-wejangan dari beliau dan beliau tadi menitipkan berbagai pesan.

“Pesan-pesan secara khusus yang tadi saya dengarkan diantaranya adalah, ke depan semua elemen bangsa harus bersatu padu untuk bisa menjaga demokrasi serta juga untuk mengejar ketertinggalan kita dan menjadikan Indonesia semakin maju dan sejahtera,” tutup Ketum AHY. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Gerombolan Moeldoko Harus Minta Maaf ke Rakyat dan Presiden

Published

on

By

Inilah tanggapan kami atas permintaan pelaku KLB Ilegal Sibolangit ataupun relawan Jokowi agar kami meminta maaf kepada Bapak Presiden.

Gerombolan Moeldoko Harus Minta Maaf ke Rakyat dan Presiden

Oleh : Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Sabtu (3/4/2021).

Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden. Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal, yakni:

Yang Pertama;

A. Sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini.

B. Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan.

Lalu Kedua, adalah;

A. Mereka hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia.

B. Sudah jelas sejak awal kalau KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara.

C. Masih saja gerombolan Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka.

Kalau kepada Presiden, sudah jelas, KSP Moeldoko seharusnya fokus pada tugasnya membantu presiden, bukannya malah kemudian sibuk dengan ambisi pribadinya.

Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius?

Lalu, gerombolan Moeldoko juga harus minta maaf kepada Presiden. Bolak-balik membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan.

Malah mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY. Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat.

Kami pun sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden dalam gerakan yang menimpa kami kemarin. Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden.

Silahkan dicek di jejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, maupun saya selalu Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat terkait ini.

Jadi, gerombolan Moeldokolah pelaku KLB Ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo. Bukan malah kami yang diminta untuk minta maaf ke Presiden.

Continue Reading

POLITIK

Jhoni Allen Dipecat, Kuasa Hukum AHY Sebut: Perongrong Partai Demokrat

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Koordinator Tim Advokasi DPP Partai Demokrat, Mehbob membela keputusan ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan sekretaris jenderal Teuku Riefky Harsya yang memecat Anggota DPR RI F. Demokrat, Jhoni Allen Marbun dari keanggotaan partai.

Mehbob menjelaskan, Jhoni Allen Marbun pantas dipecat, sebab telah melakukan gerakan yang merongrong partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

”Hari ini, Rabu, 24 Maret 2021, kami berhadapan dengan Jhoni Allen di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jhoni itu memang pantas dipecat, karena merongrong partai,” kata Mehbob dalam keterangan persnya, Rabu (24/3/2021).

Mehbob menerangkan, gugatan yang diajukan Jhoni Allen Marbun tidak berdasar, sebab memang Jhoni yang salah karena jadi otak dari KLB di Deliserdang dan itu jelas melanggar AD/ART Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat, dan Pakta Integritas Partai Demokrat.

”Jhoni itu pelaku yang sok jadi korban. Jadi gugatannya ngawur sebenarnya. Tapi ya sebagai warga negara taat hukum, kita hadapi dia di Pengadilan,” ujarnya.

Senada dengan Mehbob, Sekretaris Tim Advokasi DPP Partai Demokrat, Muhajir menilai, gugatan yang diajukan Jhoni Allen sebenarnya prematur. Kalau Jhoni tak terima dipecat, harusnya melakukan upaya hukum di Mahkamah Partai, bukan langsung ke Pengadilan.

”Sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, sesuai Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 (UU Parpol) harusnya Jhoni Allen melakukan upaya hukum dulu di Mahkamah Partai Demokrat. Dia salah langkah, tindakannya prematur hukum,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sidang antara Tim Advokasi DPP Partai Demokrat versus Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Demokrat, Jhoni Allen Marbun dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No : 135/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst pada Rabu, 24 Maret 2021.

Kasus tersebut bermula dari ketidakterimaan Jhoni Allen Marbun dipecat atas alasan terlibat Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

Adapun AHY sudah memberikan kuasa hukum pada Tim Advokasi DPP Partai Demokrat, yang terdiri dari Koordinator Tim Mehbob, Sekretaris Tim Muhajir. Dan anggota terdiri dari Dormauli, Lidya A, Utomo K, Papang, Silaban, Rony, Cecep, Kaffah, Yandri. (Amhar)

Continue Reading

Trending