Connect with us

POLITIK

Luncurkan Buku, Ridwan Hisjam: Reformasi Paradigma Baru Partai Golkar

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Salah satu tokoh senior Partai Golkar, Ridwan Hisjam, pada Minggu, 10 November 2019, di Hotel Kempinski, meluncurkan buku bertajuk “Reformasi Paradigma Baru Partai Golkar,” membangun Platform Demi Revolusi Industri 4.0 dan Konten Politik Pemilih Milenial.

Buku ini merupakan sumbangsih pemikiran yang lahir dari kesadaran Ridwan Hisjam untuk tetap menjaga, merawat dan membesarkan Partai Golkar di era milenial. Era yang ditandai dengan mulainya revolusi Industri 4.0.

Dipilihnya tanggal 10 November adalah sebuah pesan dari Ridwan Hisjam yang ingin menanamkan semangat kepahlawanan dalam tubuh kader-kader Golkar agar tetap berkobar dalam kondisi apapun demi memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara.

“Hari Pahlawan ini juga sengaja dipilih untuk mengingatkan kembali semangat dan cita-cita pahlawan yang berkobar dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya,” ujar Ridwan pada media di sela-sela Peluncuran Buku “Reformasi Paradigma Baru Partai Golkar” di Kempinski Jakarta (10/11)

Dia tambahkan, semangat yang diperlihatkan para pahlawan dan seluruh rakyat Surabaya dalam pertempuran heroik di Hotel Oranje atau Hotel Yamato yang kemudian dikenal sebagai Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan, Surabaya.

Sehingga menurut Ridwan, 10 November menjadi hari tak terlupakan bagi seluruh rakyat Surabaya tak terkecuali keluarga Ridwan Hisjam.

Dan, semangat itu mengalir dalam diri Ridwan Hisjam dalam perjuangannya sebagai politisi Partai Golkar yang berjuang untuk bangsa dan negaranya.

Di pilihnya Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta untuk peluncuran buku ini, juga memiliki nilai historis bagi Golkar. Di hotel yang dulu bernama Hotel Indonesia, itulah berlangsung Musyawarah Nasional (Munas) Golkar tepat saat terjadi eforia reformasi di tahun 1998.

Pada saat itulah lahir sejumlah langkah strategis Golkar. Tak hanya berhasil memilih Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum, tapi juga melahirkan sikap-sikap reformis lainnya seperti mengubah nama Golkar menjadi Partai Golkar dan lain sebagainya.

Dengan diluncurkanya buku ini tepat pada Hari Pahlawan dan mengambil lokasi yang sarat nilai historis di Hotel Indonesia, menjadi catatan penting bagi Ridwan Hisjam untuk mengobarkan kembali semangat kepahlawanan di tubuh Partai Golkar.

Sekaligus menjadikan peluncuran buku ini sebagai momentum untuk mereformasi Partai Golkar ke-dua kalinya setelah 20 tahun Golkar menggelar Munas di tahun 1998 di hotel ini. Tentu, cita-cita Ridwan Hisjam untuk memajukan Partai Golkar ini di era sekarang adalah sebuah narasi yang wajib ditindaklanjuti dalam kerja nyata. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Catut Nama Besar Cendana, Muchdy PR layak dilaporkan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Front Nasional Berkarya Tri Joko Susilo, SH yang juga adalah koordinator Ormas dan Orsap yang ada di Partai Berkarya mendorong agar Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra, SH., (HMP) alias Tommy Soeharto melaporkan Partai Berkarya Muchdy PR ke penegak hukum.

Menurut Tri Joko, sebagai trah Cendana salah satu Putra terbaik Bapak Pembangunan Jenderal Besar HM. Soeharto yang saat ini dicatut namanya sebagai ketua dewan pembina Partai Berkarya dan beberapa nama loyalis HMP didorong untuk melaporkan ke penegak hukum

Kepada media Tri Joko mengatakan, “Jika Merasa Namanya Di Catut dalam SK Kepengurusan Partai Berkarya hasil Munaslub segera Laporkan ke Mabes Polri atau Polda Metro,” tegas Tri, Kamis (6/8/2020) di Jakarta.

Dengan laporan tindak pidana perbuatan melawan hukum. Perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama Baik dan perbuatan oencatutan nama yang merugikan Orang lain, tambahnya.

Tri Joko Susilo, SH yang juga Ketua Umum Ormas Perisai Berkarya, Pendiri LBH Proklamasi ini, juga mendesak Mahkamah Partai membuat kajian hukum untuk mencari Pasal-pasal pidana lain terkait yang bisa di gunakan untuk menjerat mereka secepatnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Front Nasional berkarya Syeh Mujahidin Djenar juga berpendapat keras, agar Orang-orang Yang merasa Namanya di catut masuk dalam SK Kepengurusan Partai Beringin Karya Hasil Munaslub illegal harus melapirkan ke penegak hukum.

“Jika orang-orang tersebut diam saja dan Tidak melaporkan perbuatan melawan hukum tersebut ke Polisi berarti nama-nama tersebut telah setuju masuk jadi pengurus DPP Partai Beringin Karya hasil Munaslub illegal,” ujar Mujahidin.

Lebih lanjut, Front Nasional Berkarya juga mendorong agar HMP atau Tommy Soeharto menyiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk dinamika politik yang terjadi saat ini yaitu dengan mempersiapkan Partai Berkarya baru

Karena secara otomatis Berkarya bersi HMP tak bisa ikut pemilu lagi. “Kami usulkan segera hadir Partai Nasional Berkarya,” ujar Tri Joko Susilo.

Aspirasi Soehartois dan millenial pengagum Soeharto tak bisa diabaikan dan agar Mereka terus maju dengan determinasi tinggi melanjutkan perjuangan Soeharto.

Rekrut generasi muda yang loyal dan kapasitas intelektualnya memadai, serta merupakan sosok yang teruji kiprahnya bagi masyarakat disertai perkaderan dikalangan millenial

“Hal itu untuk memahami arah bangsa yang sesuai trilogi pembangunan yang teruji dimasa lalu yang dilakukan oleh Almarhum Soeharto,” ungkap Tri Joko.

Dikatakan Tri Joko bahwa, Nasional Berkarya akan menjadi satu-satunya Partai yang dirindukan karena akan menghadirkan pemimpin yang menjadi Perisai bagi kerakyatan dan persatuan.

“Dan ini akan menjadi kekuatan politik alternatif dari kebuntuan yang menimpa Partai Berkarya maupun kondisi bangsa secara keseluruhan,” ucapnya.

Kami tak kan membiarkan pengkhianat bangsa, para wajah-wajah pemimpin gadungan semakin tertawa karena memamerkan kerja-kerja menipu diri sendiri, plagiat dengan membawa nama Bapak Pembangunan dan inspirator Partai Berkarya, “pungkas” Tri Joko Susilo. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

SOKSI Adalah Wadah Pembentukan Kader-Kader Bangsa

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (DEPINAS SOKSI) periode 2020-2025 telah terpilih melalui Rapimnas III dan Munas XI SOKSI di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (25/7/2020).

Agenda tersebut adalah untuk mengembalikan jatidiri SOKSI sebagai wadah pembentukan kader-kader bangsa, calon-calon pemimpin di Negara Indonesia.

Karena sejak dari berdirinya SOKSI oleh Suhardiman telah digagas pemikiran bahwa bangsa ini hanya akan mungkin mencapai tujuan jika dipimpin oleh kader-kader politik berwawasan kebangsaan.

Kader yang memang memiliki wawasan kebangsaan yang komprehensif, yang memiliki kemampuan antisipatif terhadap berbagai tantangan-tantangan yang ada.

Agun Gunandjar Sudarsa, Ketua Bidang Organisasi dan Pengkaderan DEPINAS SOKSI menyebut, bahwa Suhardiman sejak dari dulu beliau bisa membaca arah pergeseran, pergerakan dan perubahan sebuah masyarakat, perkembangan sebuah bangsa dan Negara ke depan.

Karena pendidikan politik kader bangsa yang ditorehkan oleh Suhardiman itu bukan melahirkan seorang kader yang hanya membentuk fisik yang sehat tapi juga tentang wawasan, pemikiran, kemampuan analisis terhadap sejumlah problematik kehidupan berbangsa dan bernegara

“Dan tentu juga tantangannya ke depan sehingga membentuk kader yang antisipatif yang di orientasikan untuk menjaga dan membentengi kehidupan Pancasila kita,” terang Agun.

Dalam sejarah, Agun mengungkapkan, bahwa SOKSI dibentuk dengan latar belakang kondisi stabilitas sosial politik yang terjadi pada awal tahun 1960-an

“Dimana saat itu dominasi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menginginkan beberapa ideologi yaitu Nasionalis, Agama dan Komunis masuk ke berbagai lapisan struktur bernegara,” jelasnya.

Hal ini bukan hanya membuat huru hara, namun juga sangat mengancam kedaulatan dan kesatuan yang sesuai landasan Pancasila, tambahnya.

Maka lahirlah SOKSI pada tanggal 20 Mei 1960 yang mampu mewadahi dan menghimpun organisasi kemasyarakatan dibawah kepemimpinan Suhardiman

Dan sejak kemunculannya itu, SOKSI mengalami perkembangan dari segi sejumlah anggota di berbagai wilayah Indonesia.

Kemudian SOKSI membentuk strategi pengkaderan melalui program P2KB (Pendidikan Politik Kader Bangsa) dan komposisi organisasi yang terstruktur.

Sehingga SOKSI sebagai salah satu cikal bakal kelahiran Sekber Golkar yang berperan memberikan dukungan politik terhadap Sekber Golkar

Serta memiliki hubungan yang sangat bersejarah dan di fungsionalisasikan dalam bentuk simbiosis mutualisme sehingga posisi SOKSI di dalam Sekber Golkar menjadi sangat signifikan keberadaannya.

Sejarah mencatat bahwa kebesaran Sekber Golkar sampai terbentuk 7 Kino yang diikuti Hasta Karya, Golkar bisa memberikan kemenangan buat kita bersama.

“SOKSI pun sebagai organisasi pendiri Partai Golkar sudah barang tentu akan memenangkan kembali kejayaan Partai Golkar ini di tahun 2024, buat menyemangati dan langkah optimis menuju kemenangan Partai,” ucap Agun meyakinkan.

Dengan menempatkan dan memposisikan kembali SOKSI sebagai salah satu Organisasi pendiri Partai Golkar yang berusaha meraih ulang kejayaan partai

“Maka sudah menjadi keharusan bagi kader-kader SOKSI untuk terus memberikan karya ataupun sumbangsih kepada Partai Golkar mengingat Golkar sebagai alat perjuangan sekaligus tujuan bernegara,” ujar Agun.

Dia tambahkan, tentunya kita menguatkan barisan kader-kader SOKSI buat kejayaan Golkar, karena ini merupakan alat perjuangan sekaligus tujuan kita bernegara. Ini penting untuk kita pahami.

“Khususnya bagi kader yang berhimpun di Depidar dan lembaga sayap organisasi di internal SOKSI untuk turut juga membantu kemenangan bagi partai di 2024 nanti, baik di Legislatif ataupun Pemilihan Presiden,” pungkas Agun menegaskan.

Sementara itu, Politikus senior Partai Golkar, Ir. H. Ahmadi Noor Supit yang terpilih sebagai Ketua Umum DEPINAS SOKSI, dalam pidato politiknya menyoroti kaderisasi hampir semua partai politik di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan benar.

Supit mengatakan, di mana-mana parpol tidak lagi melakukan kaderisasi yang benar, sehingga pencalonan pemimpin dari partai bukan kader, tapi siapa yang bisa bayar.

“Begitu lama seorang kader mengabdi di suatu organisasi masyarakat dan partai politik, tapi ketika ada rekrutmen yang berkesempatan adalah yang bisa membayar,” ungkap Supit panggilan akrabnya.

“Proses kaderisasi di militer saja dimulai dari berpangkat letnan, kapten, kolonel sampai jenderal, begitu juga birokrasi sipil, kaderisasi kepimpinan bangsa ini harusnya berjenjang,” lanjutnya.

Sebagai Ketua Umum terpilih, Ahmadi Noor Supit menekankan bahwa SOKSI tidak boleh lagi membiarkan seorang pemimpin lahir dari proses tidak benar.

SOKSI harus bisa memberikan kader pilihan terbaik untuk menjadi pemimpin bangsa ini, untuk itu SOKSI harus kembali melakukan kaderisasi kepemimpinan.

“SOKSI tidak kenal kader lompat sana lompat sini, kita sebagai organisasi selalu kenal siapa yang memimpin SOKSI,” ucapnya penuh semangat.

Supit mengajak seluruh jajaran SOKSI dari tingkat DEPINAS hingga Ranting bersiap di masa depan untuk melakukan kaderisasi kepemimpinan agar tidak mengecewakan bangsa Indonesia.

“Mari kita semua bertekad dari Depinas hingga Ranting, bersiap ke depan direkrut jadi pemimpin di tiap tingkatan, kita tidak boleh kecewakan bangsa ini, tidak boleh jadi pemimpin karbitan,” pungkasnya.

Continue Reading

POLITIK

Kontroversial Di Indonesia, Tapi Di Luar Negeri Putusan MA Soal Pilpres Berdampak Rawan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Istana atau penguasa jangan terlalu santai menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) No. 44 P/HUM/2019.

MA mengabulkan permohonan uji materi Pasal 3 Ayat (7) PKPU No. 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Gugatan diajukan oleh putri Bung Karno yang juga pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, dan beberapa pengugat lain.

Dalam putusan yang diunggah pada 3 Juli 2020, MA menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 bertentangan denan UU 7/2017 tentang Pemilu, terutama Pasal 416 ayat 1.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi mengatakan, putusan MA ini boleh jadi di dalam negeri hanya kontrovesrial dan tidak ngaruh. Tapi melihat kronologi prosesnya, putusan MA ini bakal berdampak di luar negeri.

Di dunia internasional, arbitrase, ujar Adhie Massardi, mereka sangat menjunjung tinggi legal formal, sehingga perundang-undangan dan perjanjian-perjanjian rawan terhambat dan terganggu dengan kasus ini.

“Segala perizian akan batal demi hukum. Pemerintahan RI yang akan datang bisa gugat dan batalkan kontrak-kontrak utang yang ditanda tangani presiden tidak sah,” ujar eks Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini.

Memang, lanjut Adhie Massardi, putusan MA itu secara de facto masih debatebel, sah atau tidak. Tapi secara de jure, ini tidak sah. Legalitasnnya dianggap diragukan.

“Di kita ini dianggap biasa, tapi di luar negeri yang menomorsatukan legal formal, ini akan rawan. Apalagai yang menggugat putri praklamator Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri, yang juga dihormati di dunia internasional,” sebutnya. (Amhar)

Melansir: rmol.id

Continue Reading

Trending