Connect with us

EKONOMI

Peluncuran CEFIM Mendorong Investasi dan Pembiayaan di Bidang EBT.

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Pemerintah mengembangkan Program “Clean Energy Finance and Investment Mobilisation (CEFIM)”. Program ini merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Perekonomian dengan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Peluncuran program CEFIM Indonesia berlangsung hari ini Jum’at 8 November 2019 di JI EXPO Kemayoran, Jakarta. Program CEPIM ini bertujuan untuk mendorong investasi dan pembiayaan di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) dan efisiensi energi.

Pemerintah Indonesia terus berupaya mengembangkan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Hal ini termaktub dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 yang menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan capaian energi terbarukan sebesar 20% pada 2024.

“Untuk mencapai target tersebut tentunya membutuhkan dukungan pembiayaan, investasi dan perbaikan regulasi untuk mendukung pengembangan EBT,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian Montty Girianna, dalam acara Launching Program “Clean Energy Finance and Investment Mobilisation” (CEFIM) Indonesia, di JI Expo Kemayoran.

Menurut Montty, Investasi infrastruktur ketenagalistrikan membutuhkan pembiayaan sekitar Rp400 triliun per tahun, sementara pada 2018, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) hanya mampu memenuhi sebesar Rp115 triliun, Untuk itu, diperlukan partisipasi sektor swasta dalam mengembangkan sektor energi.

“Indonesia telah mendapatkan peringkat Triple B (BBB) dan masuk dalam rating investment grade country dari lima lembaga pemeringkat internasional. Artinya bahwa investor seharusnya tidak perlu khawatir untuk berinvestasi di Indonesia,” tambahnya.

Pemerintah, lanjut Montty, menyadari masih banyak tantangan dalam pengembangan EBT. Di antaranya adalah masalah lahan, sosial, teknis perizinan, regulasi dan pendanaan. Untuk alternatif pembiayaan EBT, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2018, pemerintah telah membentuk Badan Layanan Umum Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Sementara itu, Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan The Organisation For Economic Co- Operation and Development (OECD) membentuk Program “Clean Energy Finance and Investment Mobilisation” (CEFIM). Program ini bertujuan memperkuat kondisi pemberdayaan domestik untuk mendorong investasi dan pembiayaan di bidang EBTKE, juga mendukung upaya nasional dalam pembangunan rendah karbon, serta menguatkan kerja sama bilateral dan multilateral.

Program ini dilaksanakan di lima negara yang tersebar di Amerika Latin, Asia selatan dan Asia Tenggara, dan akan berjalan dalam periode lima tahun yang dimulai pada Januari 2019. Program ini juga didukung secara finansial oleh Pemerintah Denmark.

Tiga aktivitas utama dalam program ini, yaitu: tinjauan pembiayaan energi bersih dan investasi; kegiatan pendukung implementasi; dan pembelajaran dari negara lain yang setara. Program ini juga akan berkontribusi terhadap implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), Paris Agreement, dan upaya-upaya lainnya dalam mendorong investasi dan pembiayaan energi bersih.

Program CEFIM akan menjembatani pembuat kebijakan dengan sektor finansial dan swasta. Program ini memanfaatkan jejaring OECD yang luas, mencakup entitas pemerintahan dan negara maju, serta hubungan dengan pengembang proyek, industri energi bersih, perbankan, institusi finansial internasional, dan organisasi internasional. (Amhar)

Continue Reading

EKONOMI

KB PII Wati Gelar Reuni Akbar dan Seminar Penguatan Ekonomi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pada Rabu 23 Desember 2020 pukul 09.00-13.00 Wib telah berlangsung kegiatan Reuni Akbar nasional KB PII Wati Dengan Rangkaian acara Seminar Penguatan Economi Dan Ketahanan Keluarga.

Kegiatan ini diadakan oleh Badan Otonom Muslimah dan Ketahanan Keluarga PP KB PII dengan ketua BO Muslimah Ibu Istianah Hamid, serta Ketua Panitia Eka Setiawati. M. Pd

Pembicara pada acara ini adalah Dr. Femmy Eka Kartika Deputi Koordinasi Bidang Peningkatan Kualitas anak, perempuan Dan Pemuda yg mewakili Pak Menko Bidang PMK RI Prof. Dr. Muhadjir Effendi M. AP.

Pembicara Kedua adalah Ibu Dr (HC) Nurhayati Subakat. Apt. Selaku CEO dan founder PT paragon technology and innovation.

Pembicara ketiga. Dra Hj. Wirianingsih.MSI (Praktisi Pendidikan anak Dan Ibunda dari 10 Hafiz Qur’an)

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting yang dihadiri sekitar 200 peserta alumni PII Dan umum yang berasal dari berbagai daerah.

Adapun tujuan dari diadakannya webinar ini diharapkan mampu menghimpun kekuatan PIIWati serta menyatukan asa dan cita bersama dalam acara Reuni Akbar Nasional KB PII Wati

Setelah Sesi Seminar acara dilanjukan Dengan Kegiatan Sharing Learning Bisnis dari Tim Wardah Dan Alumni PIIWati Kemudian diLanjutkan dengan Konsolidasi Akbar Dan Pengumuman Dorprize. (Amhar)

Continue Reading

EKONOMI

APINDO Kecewa, Sejumlah Kepala Daerah Tidak Menetapkan UM Sesuai SE Menteri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sehubungan dengan adanya sejumlah Kepala Daerah yang menetapkan UM 2021 tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada COVID-19

APINDO menilai kondisi saat Ini seharusnya seluruh elemen mengedepankan rasa terhadap krisis yang terjadi, sehingga segala tindakan dan keputusan yang diambil mustinya diajarkan untuk menangani dan menyelesaikan krisis bukan malah memperparah kondisi yang terjadi.

Oleh karenanya, APINDO mengungkapkan kekecewaan terhadap Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI dan Sulawesi selatan serta kepala2 daerah lain yang menetapkan tidak sesuai dengan SE Menaker tersebut.

Penetapan yang tidak sesuai dengan SE Menaker seharusnya mengacu kepada PP 78/2015, yaitu dengan mendasarkan kepada peninjauan KHL bukan malah mengambil diskresi tersendiri yang tidak mendasar.

Berdasarkan data analisis dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh BPS didapati bahwa hampir seluruh sektor mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan terkait pembayaran upah (sekitar 53,17 persen Usaha Menengah dan Besar dan 62,21% Usaha Mikro dan Kecil menghadapi kendala keuangan terkait pegawai dan operasional).

Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani mengungkapkan, dengan penetapan UM yang tidak sesuai dengan SE, pihaknya dapat memastikan bahwa akan semakin mempersulit dunia usaha

“Yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam kondisi krisis,” ungkapnya dalam konferensi pers, Senen, 2 November 2020, di kantor APINDO, Jakarta Selatan.

Hariyadi mengatakan, jika Asosiasi pengusaha pada dasarnya sulit menerima SE Menaker tersebut, karena dalam kondisi memburuknya situasi ekonomi seperti ini seharusnya UM diturunkan sehingga kelangsungan bekerja pekerja/buruh dapat terjaga.

Dengan berbagai proses dialog dan diskusi, “kami berusaha untuk dapat memahami keputusan pemerintah, sehingga Pemerintah Pusat menetetapkan UM 2021 sama dengan UM 2020,” pungkas Hariyadi.

Senada dengan Hariyadi, Wakil Sekretaris Umum APINDO yang juga Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional, Adi Mahfudz menambahkan jika PP 78/2015 serta aturan turunannya merupakan aturan yang disusun pada kondisi normal.

“Saat ini kita dalam kondisi tidak normal, yaitu pandemi Covid-19. Aturan PP 78 yang seyogyanya diharapkan dapat diterapkan menjadi tidak dapat diterapkan karena situasi dan kondisi yang ada tidak memungkinkan,” ujarnya

Dengan demikian, menurut Adi kondisi UM yang ada saat ini sudah berada di atas median upah. Hal tersebut menunjukan bahwa UM yang ada saat ini sulit dijangkau oleh dunia usaha.

Kondisi ini sebetulnya membuat dunia usaha kita sebagai bangsa menjadi tidak kompetitif. Kami sebagai pengusaha sudah berusaha sedapat mungkin untuk bertahan dalam terpaan covid dengan nilai UM yang demikian tinggi.

“Hal tersebut harus dipandang bahwa sebagai masalah bersama yang harus diselesaikan, sehingga penetapan UM 2021 sama dengan 2020 merupakan jalan tengah maupun sulit kami terima,” Adi menambahkan.

Untuk itu, APINDO mendorong pemerintah pusat untuk dapat membina kepala-kepala daerah yang melanggar SE tersebut, sehingga tercipta kepastian hukum dalam penetapan UM. (Amhar)

Continue Reading

EKONOMI

2020 Kara Coco Menjadi Sponsor Utama Bali Spirit Festival

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – KARA melalui produk kelapa berkualitas berupaya untuk berkontribusi dalam kegiatan olah raga dan kesehatan, seperti yang dilakukan BaliSpirit Festival. Kolaborasi antara KARA Coco dan BaliSpirit Festival diyakini dapat membawa pada kebaikan yang lebih menyeluruh.

KARA Coco beri dukungan pada kegiatan BaliSpirit Festival 2020. Festival yoga terbesar di Asia tahun ini telah memasuki edisi yang ke-13. Event yg digelar oleh Kryasta Guna Foundation ini akan diselenggarakan pada 29 Maret hingga 05 April 2020, bertempat di Bali Pumati Center of the Arts, Ubud, Bali

Noviana Kusumawardhani, The Media Manager BaliSpirit Festival mengungkapkan, diawali pada 2008, BaliSpirit Festival telah berkembang menjadi festival kebugaran jiwa dan
tubuh terbaik yang pernah ada.

“Adapun tujuan kegiatan ini ialah menumbuhkan kesadaran dan
memelihara potensial individu untuk kebaikan yang positif bagi tubuh dan raga,” ujarnya, dalam Prescon Press di FX Semanggi, Senayan, Jakarta, Jum’at (6/3/2020)

Noviana juga mengatakan, bahwa festival ini pun menawarkan lebih dari 300 workshop dengan lebih dari 140 instruktur yoga, tarian dan musik
yang berasal dari berbagai belahan dunia.

KARA Coco, yang merupakan 100% air kelapa murni terbukti menjadi sumber elektrolit alami yang sarat akan nutrisi. Kandungan air kelapa murni yang diperoleh dari kelapa asli sangat ideal untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang pasca aktifitas berolahraga.

Tidak hanya untuk hidrasi, KARA Coco juga sangat bermanfaat untuk meredakan tingkat stres sehingga dapat
memaksimalkan manfaat dari kegiatan yoga dan mediasi yang telah dilakukan.

Dukungan KARA Coco dalam kegiatan Balispirit Festival merupakan bagian dari komitmen KARA untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan tubuh dan pikirannya. (Amhar)

Continue Reading

Trending