Connect with us

EKONOMI

Peluncuran CEFIM Mendorong Investasi dan Pembiayaan di Bidang EBT.

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Pemerintah mengembangkan Program “Clean Energy Finance and Investment Mobilisation (CEFIM)”. Program ini merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Perekonomian dengan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Peluncuran program CEFIM Indonesia berlangsung hari ini Jum’at 8 November 2019 di JI EXPO Kemayoran, Jakarta. Program CEPIM ini bertujuan untuk mendorong investasi dan pembiayaan di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) dan efisiensi energi.

Pemerintah Indonesia terus berupaya mengembangkan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Hal ini termaktub dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 yang menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan capaian energi terbarukan sebesar 20% pada 2024.

“Untuk mencapai target tersebut tentunya membutuhkan dukungan pembiayaan, investasi dan perbaikan regulasi untuk mendukung pengembangan EBT,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian Montty Girianna, dalam acara Launching Program “Clean Energy Finance and Investment Mobilisation” (CEFIM) Indonesia, di JI Expo Kemayoran.

Menurut Montty, Investasi infrastruktur ketenagalistrikan membutuhkan pembiayaan sekitar Rp400 triliun per tahun, sementara pada 2018, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) hanya mampu memenuhi sebesar Rp115 triliun, Untuk itu, diperlukan partisipasi sektor swasta dalam mengembangkan sektor energi.

“Indonesia telah mendapatkan peringkat Triple B (BBB) dan masuk dalam rating investment grade country dari lima lembaga pemeringkat internasional. Artinya bahwa investor seharusnya tidak perlu khawatir untuk berinvestasi di Indonesia,” tambahnya.

Pemerintah, lanjut Montty, menyadari masih banyak tantangan dalam pengembangan EBT. Di antaranya adalah masalah lahan, sosial, teknis perizinan, regulasi dan pendanaan. Untuk alternatif pembiayaan EBT, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2018, pemerintah telah membentuk Badan Layanan Umum Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Sementara itu, Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan The Organisation For Economic Co- Operation and Development (OECD) membentuk Program “Clean Energy Finance and Investment Mobilisation” (CEFIM). Program ini bertujuan memperkuat kondisi pemberdayaan domestik untuk mendorong investasi dan pembiayaan di bidang EBTKE, juga mendukung upaya nasional dalam pembangunan rendah karbon, serta menguatkan kerja sama bilateral dan multilateral.

Program ini dilaksanakan di lima negara yang tersebar di Amerika Latin, Asia selatan dan Asia Tenggara, dan akan berjalan dalam periode lima tahun yang dimulai pada Januari 2019. Program ini juga didukung secara finansial oleh Pemerintah Denmark.

Tiga aktivitas utama dalam program ini, yaitu: tinjauan pembiayaan energi bersih dan investasi; kegiatan pendukung implementasi; dan pembelajaran dari negara lain yang setara. Program ini juga akan berkontribusi terhadap implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), Paris Agreement, dan upaya-upaya lainnya dalam mendorong investasi dan pembiayaan energi bersih.

Program CEFIM akan menjembatani pembuat kebijakan dengan sektor finansial dan swasta. Program ini memanfaatkan jejaring OECD yang luas, mencakup entitas pemerintahan dan negara maju, serta hubungan dengan pengembang proyek, industri energi bersih, perbankan, institusi finansial internasional, dan organisasi internasional. (Amhar)

Continue Reading

EKONOMI

Cegah Krisis lklim! Indonesia Harus Mampu Menjaga kenaikan suhu panas bumi 15°C

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Profil Indonesia diluncurkan di Jakarta, 19 November 2019, dengan menghadirkan dua Keynote Speaker yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan lnvestasi RI, Luhut Binsar Panjaitan, serta Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Prof. Emil Salim.

Sebagai ukuran NDC yang Iebih ambisius, Indonesia harus mulai beralih dari energi fosil di sektor energi dan transportasii Pada sektor ketenagalistrikan kita harus mulai mengurangi pembangkit tenaga listrik batubara dan menambah bauran energi dari energi terbarukan hingga tiga kali lipat pada tahun 2030. Demikian di katakan Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, dalam sambutannya saat membuka diskusi panel “Strategi Indonesia Menuju Perekonomian Nir Emisi pada 2050.”

“Selain itu memperkuat pelaksanaan afisiensi energi dengan cara meningkatkan standar performa minimum yang akan mengurangi permintaan listrik di masa depan. Sedangkan di sektor transportasi kita membutuhkan percepatan elektrifikasi untuk kendaraan dan meningkatkan standar ekonomi bahan bakar yang lebih efektif sebelum 2025,” lanjut Fabby di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Seluruh negara anggota G20 belum memiliki rencana untuk berada di jalur yang dapat membatasi pemanasan global hingga 1.5°C; bahkan emisi karbon mereka terus meningkat, terIepas dari kenyataan bahwa sebagian besar dari mereka (termasuk Indonesia) mampu secara teknis dan memiliki insentif ekonomi untuk melakukan ltu.

Agar tujuan 1.5°C dari Perjanjian Paris tetap dalam jangkauan, negara-negara G20 harus meningkatkan target emisi 2030 mereka pada tahun 2020 dan secara signifikan meningkatkan mitigasi, adaptasi, dan keuangan selama dekade berikutnya.

Temuan ini ada daIam ‘Brown to Green Report 2019’ yang diterbitkan secara global pada 12 November 2019 oleh Climate Transparency sebuah inisiatif kemitraan global yang beranggotakan organisasi think tank dan Lembaga Non-Pemerintah dari negara-negara anggota G20.

Laporan lni adalah tinjauan paling komprehensif dari kinerja iklim negara-negara anggota G20, memetakan pencapaian dan kelemahan dalam upaya mereka untuk mengurangi emisi, beradaptasi dengan dampak iklim dan menghijaukan sistem keuangan.

Banyak dari target iklim 2030 saat ini berdasarkan Perjanjian Paris Nationally Determined Contributions (NDC) terlalu lemah, dengan sekitar setengah dari negara-negara G20 diproyeksikan untuk memenuhi atau terlalu banyak mencapai NDC yang tidak memadai. Ada banyak ruang untuk meningkatkan ambisi di antara semua negara G20.

Erina Mursanti, Manajer Program Green Economy, IESR menambahkan “Pada sektor kehutanan, potensi mitigasi yang lebih ambisius dapat dicapai melalul penerapan moratorium permanen bagi perizinan baru untuk hutan primer dan hutan sekunder termasuk pula hutan gambut serta memperkuat rehabilitasi hutan.” (Amhar)

Continue Reading

EKONOMI

Di Forum A1 Jokowi Sampaikan PR Ke Basuki Hadimulyo & Budi Karya Sumadi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Presiden Joko Widodo, beserta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menghadiri acara diskusi forum A1 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam diskusi itu, Jokowi menyampaikan bahwa kedua menteri tersebut masih memiliki pekerjaan rumah (PR), karena keduanya tidak cukup hanya membangun atau melanjutkan infrastruktur yang telah dijalankan pada periode sebelumnya, tetapi juga perlu menghubungkan Infrastruktur dengan sentra aktivitas perekonomian.

“Jadi, selain melanjutkan, tetapi juga mulai dihubungkan,” kata Jokowi di acara diskusi Forum A1 bertemakan ‘Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur’, di Seribu Rasa Jakarta Pusat, Kamis 14 November 2019

Jokowi mencontohkan, salah satu program pembangunan infrastruktur yang harus dilanjutkan pekerjaannya, yakni membuat airport di Labuan Bajo, yang harus dikoneksikan ke jalan-jalan menuju beberapa kota maupun sentra produksi di sana, seperti pembuatan jalan tol. Hal ini, dinilai dapat memaksimalkan infrastruktur yang telah dibangun.

“Harus terkoneksi ke titik-titik lain. Misalnya tol jadi, harus dihubungkan. Harus disambungkan dengan sentra-sentra produksi. Masukkan ke sentra perkebunan, sentra nelayan, hubungkan dengan kawasan wisata, sehingga memunculkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru. Ini belum rampung,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo menjadi salah satu agenda besar yang harus diselesaikan pemerintah. Sebab, seiring dengan telah dibangunnya infrastruktur dan dapat terhubung ke segala macam sentra kegiatan masyarakat, kondisi ekonomi di daerah tersebut pastinya akan meningkat.

“Ini agenda besar, tetapi tidak langsung bisa dinikmati. SDM (sumber daya manusia) kelihatan 10-15 tahun ke depan. Memang tidak akan nampak, tetapi akan kelihatan kalau 10-20 tahun lagi kita lihat anak-anak kita sekarang muncul dalam level SDM yang kualitasmya lebih baik,” ujarnya.

Selain itu, dengan segala macam infrastruktur yang sudah siap, SDM juga akan semakin mumpuni. “Sekarang disiapkan dulu, yang harus kita geser ada sifting pekerjaan, lama dan baru. Teknisi koding, programming. Mungkin, yang kaitannya dengan FA. Artinya, ada upskilling. Ada perbaikan kualitas skill,” tutupnya. (red)

Continue Reading

EKONOMI

Munas APRINDO: Kuatkan Peran Ekonomi di Era Digitalisasi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) menyelenggarakan Musyawarah Nasional VII di Jakarta, 11-13 November 2019. Agenda 4 tahunan tersebut memiliki agenda pokok antara lain Pemilihan Ketua Umum serta formatur, Penguatan Organisasi, Pembuatan Program & Rencana Strategis, pembahasan Rekomendasi pada komisi-komisi yang akan terbentuk dan penguatan organisasi.

Tema yang diangkat pada Munas VII APRINDO kali ini adalah Menguatkan Peran APRINDO dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan di Era Digitalisasi.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Agus Suparmanto dalam sambutannya menjelaskan bahwa sektor ritel memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yang terlihat dari kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan konsumsi domestik.

“Pemerintah akan terus berupaya agar kebijakan yang diterbitkan dapat memberikan keseimbangan, jaminan kepastian dan iklim usaha yang baik terutama untuk sektor ritel,” terang Agus di Arya Duta Hotel Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Lebih lanjut, Agus menyebutkan bahwa sektor ritel sangat berperan menjaga ketersediaan dan stabilitas harga barang di tingkat eceran khususnya kebutuhan pokok yang rentan fluktuasi harga, memasarkan produk dalam negeri terutama produk usaha mikro, kecil dan menengah, serta penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, Menteri Perdagangan berharap agar pengusaha ritel memanfaatkan peluang dalam modernisasi perkembagan teknologi dengan lebih inovatif.

“Saya mendukung peritel di Indonesia menggunakan e-commerce untuk menjangkau komsumen lebih banyak tidak hanya di dalam negeri, bahkan juga di luar negeri. Semoga perpaduan retail offline dan online dapat memberikan terobosan besar bagi perdagangan ritel Indonesia,” ungkap Agus.

Senada, Abdul Latief Ketua Dewan Pembina APRINDO mengungkapkan bahwa berlakunya perdagangan bebas di kawasan ASEAN khususnya MEA (Masyarakat Eknomi ASEAN) sejak 2015, APRINDO harus memanfaatkan tantangan-tantangan menjadi peluang bagi perkembangan usaha anggota APRINDO.

“Bersama pemerintah sebagai regulator, kita bangun sinergi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyakarakat konsumen pengguna produk dan jasa sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat,” terang Abdul Latief.

Roy N Mandey, Ketua Umum APRINDO periode 2015-2019 mengungkapkan, “Mencapai usia ke 25 tahun, sudah saat nya APRINDO mandiri, dewasa dan memiliki pandangan profesional kedepan.”

Hal itu diwujudkan dalam kontribusi konkret kepada anggota dan peran aktif pada pemerintahan pusat & daerah, kementerian dan instansi terkait sehingga peritel di Indonesia dapat terus maju, unggul dan berkembang.

Pada penutupnya, Roy Mandey mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pengurus DPP, KORWIL, DPD, DPC APRINDO seluruh Indonesia yang telah bekerjasama untuk menjalankan roda organisasi serta dukungan dari para pembina, penasihat, para asosiasi & KADIN bahkan media yang telah berkontribusi menyalurkan. (Amhar)

Continue Reading

Trending