Connect with us

EKONOMI

Peluncuran CEFIM Mendorong Investasi dan Pembiayaan di Bidang EBT.

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Pemerintah mengembangkan Program “Clean Energy Finance and Investment Mobilisation (CEFIM)”. Program ini merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Perekonomian dengan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Peluncuran program CEFIM Indonesia berlangsung hari ini Jum’at 8 November 2019 di JI EXPO Kemayoran, Jakarta. Program CEPIM ini bertujuan untuk mendorong investasi dan pembiayaan di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) dan efisiensi energi.

Pemerintah Indonesia terus berupaya mengembangkan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Hal ini termaktub dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 yang menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan capaian energi terbarukan sebesar 20% pada 2024.

“Untuk mencapai target tersebut tentunya membutuhkan dukungan pembiayaan, investasi dan perbaikan regulasi untuk mendukung pengembangan EBT,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian Montty Girianna, dalam acara Launching Program “Clean Energy Finance and Investment Mobilisation” (CEFIM) Indonesia, di JI Expo Kemayoran.

Menurut Montty, Investasi infrastruktur ketenagalistrikan membutuhkan pembiayaan sekitar Rp400 triliun per tahun, sementara pada 2018, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) hanya mampu memenuhi sebesar Rp115 triliun, Untuk itu, diperlukan partisipasi sektor swasta dalam mengembangkan sektor energi.

“Indonesia telah mendapatkan peringkat Triple B (BBB) dan masuk dalam rating investment grade country dari lima lembaga pemeringkat internasional. Artinya bahwa investor seharusnya tidak perlu khawatir untuk berinvestasi di Indonesia,” tambahnya.

Pemerintah, lanjut Montty, menyadari masih banyak tantangan dalam pengembangan EBT. Di antaranya adalah masalah lahan, sosial, teknis perizinan, regulasi dan pendanaan. Untuk alternatif pembiayaan EBT, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2018, pemerintah telah membentuk Badan Layanan Umum Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Sementara itu, Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan The Organisation For Economic Co- Operation and Development (OECD) membentuk Program “Clean Energy Finance and Investment Mobilisation” (CEFIM). Program ini bertujuan memperkuat kondisi pemberdayaan domestik untuk mendorong investasi dan pembiayaan di bidang EBTKE, juga mendukung upaya nasional dalam pembangunan rendah karbon, serta menguatkan kerja sama bilateral dan multilateral.

Program ini dilaksanakan di lima negara yang tersebar di Amerika Latin, Asia selatan dan Asia Tenggara, dan akan berjalan dalam periode lima tahun yang dimulai pada Januari 2019. Program ini juga didukung secara finansial oleh Pemerintah Denmark.

Tiga aktivitas utama dalam program ini, yaitu: tinjauan pembiayaan energi bersih dan investasi; kegiatan pendukung implementasi; dan pembelajaran dari negara lain yang setara. Program ini juga akan berkontribusi terhadap implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), Paris Agreement, dan upaya-upaya lainnya dalam mendorong investasi dan pembiayaan energi bersih.

Program CEFIM akan menjembatani pembuat kebijakan dengan sektor finansial dan swasta. Program ini memanfaatkan jejaring OECD yang luas, mencakup entitas pemerintahan dan negara maju, serta hubungan dengan pengembang proyek, industri energi bersih, perbankan, institusi finansial internasional, dan organisasi internasional. (Amhar)

Continue Reading

EKONOMI

Membuka Rakornas, Mardani: Kontribusi HIPMI Menggerakkan Ekonomi Bangsa

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk Percepatan Investasi dengan Kementerian Investasi/BKPM RI.

Dalam sambutannya, Maming mengatakan, untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja di Indonesia, HIPMI berkontribusi menggerakkan ekonomi bangsa melalui percepatan investasi.

Maming menyebut, di zaman saya selama dilantik jadi ketua umum HIPMI, setelah itu terjadi bencana Covid-19 dimana masih belum selesai bahkan sampai hari ini Covid-19 semakin tinggi dan semakin penuh rumah sakit sehingga kita melaksanakan protokol kesehatan (prokes) dan membatasi jumlah-jumlah yang ada.

“Kita harapkan rakornas ini menjadi pemicu dalam mendukung adanya percepatan investasi dan berharap bisa memajukan pengusaha lokal. Di situasi pandemi, perlu sinergi yang lebih komprehensif antar stakeholder pengusaha dan pemerintah,” ujar Maming, dalam Rakornas untuk Percepatan Investasi dengan Kementerian Investasi, di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Jum’at (18/6/2021).

Rakornas yang bertemakan “Kemudahan Berusaha dan Peran Hipmi Menggerakkan Ekonomi Bangsa”, guna mengefektifkan kerja satuan tugas (satgas) percepatan investasi, Maming sebagai kalangan pengusaha masuk dalam Tim Satgas Percepatan Investasi.

Ketum BPP HIPMI mengatakan, hal tersebut merupakan sebuah kehormatan baginya dalam membantu tugas sebagai Tim Satgas Percepatan Investasi.

“Tentu ini bukan tugas yang ringan, namun sebagai anak bangsa, saya akan berusaha mengawal tanggung jawab ini dengan baik,” ucap Maming

Menurutnya, di masa kepengurusan ini termasuk paling mudah mendapat jaringan ke pemerintah karena ada empat senior kita yang masuk kabinet, seperti Menteri Investasi/Kepala BKPM Abang Bahlil Lahadalia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Abang Sandiaga Uno, Menteri Perdagangan Abang Muhammad Lutfi, dan Menteri BUMN Abang Erick Thohir.

“Semua pembina atau senior HIPMI tersebut masuk kabinet bukan menteri kaleng-kaleng, tetapi punya peran penting bagi bangsa dan negara ini,” ungkapnya.

Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu melanjutkan, BKPM bekerjasama dengan HIPMI terkait norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) perizinan berusaha melalui online single submission (OSS) berbasis risiko

“Dimana, setiap sektor akan menjadi acuan tunggal dalam perizinan berusaha. Dengan adanya OSS berbasis risiko akan sangat mempermudah dan efisien secara waktu dan biaya,” ungkap Maming.

Maming juga mengungkapkan, bahwa BKPM luar biasa bekerjasama dengan HIPMI khususnya yang di daerah mengenai sosialisasi permasalahan perizinan dalam berusaha melalui OSS.

“Semua pengurus HIPMI menjadi tim penilai kepada para gubernur. Ini adalah peluang yang strategis bagi HIPMI yang berhubungan dengan kepala daerah,” tandasnya.

CEO Enam Sembilan Group ini menambahkan, yang terpenting ketentuan tersebut dapat disosialisasikan secara luas ke kalangan pengusaha, karena banyak di antara mereka yang melakukan pengurusan izinnya sendiri tanpa melalui jasa pihak ketiga.

Jadi, kata maming OSS ini semangatnya sama, supaya mudah, cepat dan bisa dilakukan sendiri. BKPM berkolaborasi atau menggabungkan pengusaha nasional dan daerah, menggabungkan dengan UMKM.

“Ini gagasan dewan pembina kita Bang Bahlil karena memberikan kesempatan kepada daerah, kita tidak bisa menjadi pengusaha nasional kalau bukan dari daerah. Setelah itu, kita bisa kerjasama dengan asing, semua tidak semudah seperti membalikkan tangan,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

EKONOMI

Penguatan UMKM, Kadin: Jurus Pemerintah Harus Membumi

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus mendorong pemulihan ekonomi secara cepat dan efektif melalui digitalisasi ekonomi. Melalui pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Indonesia Periode 2020-2025, terdapat lima sektor program prioritas strategi nasional.

Program pertama, mempelopori transaksi digital seperti crypto, currency, block change, yang menjadi unggulan produk unggulan Kadin secara Internasional.

Kedua, sektor e-commerce, memastikan transaksi elektronik berjalan aman dan nyaman. Ketiga, mendorong sektor ekspor sebagai komoditas utama perekonomian nasional. Keempat, Kadin Indonesia akan menjadi pusat ketahanan pangan nasional.

Kelima, memberdayakan sektor usaha kecil menengah untuk menjadi sokoguru perekonomian nasional, karena sektor UMKM menjadi penopang utama di tengah pandemi Covid-19, ujar Eddy Ganefo, Ketua Umum Kadin Indonesia.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Strategis, Eko Sriyanto Galgendu mengutarakan, pengukuhan Kepengurusan Kadin Indonesia periode 2020 – 2025 ini dapat menjadikan peran strategi baru dan jitu.

Khususnya dalam bidang penguatan UMKM dan Strategi Ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan dampak pandemi Covid -19. Maka, Kadin Indonesia menyiapkan jurus atau strategi membumi di bidang ekonomi nasional.

“Kebijakan pemerintah dan pengusaha mesti berpijak pada jurus membumi. Misal dalam hal Digitalisasi Industri. Modernisasi digitilasi dibidang industi jangan sampai melepas semua sistim konvensionalnya,” ujar Eko Galgendu dalam keterangannya, Kamis (27/5).

Dia menyatakan kelebihan dan kekurangan serta dampak positif dan negatif dalam digitalisasi Industri pada sistem ekonomi nasional mesti dibahas oleh pemerintah dan Kadin Indonesia.

“Karena sistem digitilasi industri juga senjata global dalam menembus pangsa pasar ekonomi Indonesia dan kalau Indonesia tidak punya senjata kekuatan penangkalnya, maka ekonomi bisa dihajar rudal-rudal senjata ekonomi mereka tanpa bisa berbuat apa-apa,” ujar Eko.

Menurutnya Kadin Indonesia sudah saatnya diasah serta diberikan penguatan pemerintah dalam peran percaturan ekonomi global serta organisasi ekonomi dunia.

“Strategi dan kerja sama Pemerintah dan Kadin Indonesia untuk bahu membahu dan bekerja sama menembus benteng kekuatan ekonomi global mesti diupayakan,” tandasnya. (Amhar)

Continue Reading

EKONOMI

BMH Launching Program 100 Hektar Lumbung Pangan Santri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pandemi Covid-19 menjadikan daya tahan pangan masyarakat terus tergerus, tidak terkernah para santri yang berjumlah 79.500 jiwa menimba ilmu di 630 pesantren binaan BMH dari Aceh hingga Papua.

Guna menjamin ketersediaan pangan bagi santri, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) hari ini, Kamis 8 April 2021, bertempat di Hotel Sofyan Tebet, Jakarta Selatan melaunching Program 100 Hektar Lumbung Pangan Santri.

Ade Syariful Allam, Dir. Operasional BMH dalam paparannya kepada media menjelaskan, bahwa
Program 100 hektar lumbung pangan santri ini akan memberi efek positif yang sangat penting selain dari jaminan ketersediaan pangan santri.

“Yakni mengurangi potensi alih fungsi lahan pertanian, mengembangkan usaha produktif di bidang pertanian, serta meningkatkan taraf hidup para petani,” ungkapnya.

Adapun Lokasi program ini kata Syariful Alam sudah berjalan di Pebayuran Bekasi, Luwu Timur Sulsel, Kebun Gizi Hidroponik di Depok, Jabar. Kebun Sayur di Balikpapan, Kaltim, Budidaya Jamur Tiram di Jatim, dan Perikanan Bandeng di Konawe Selatan, Sultra, serta Pertanian bawang prei di Lumajang, Jawa Timur.

“Diharapkan pada Tahun 2025 program ini dapat berjalan dengan baik yang memenuhi target 500 hektar sawah lumbung pangan santri,” tutup Direktur Operasional BMH, Ade Syariful Allam. (Amhar)

Continue Reading

Trending