Connect with us

Uncategorized

Dompet Dhuafa: Duka Asmat Belum Berlalu

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Dompet Dhuafa berkontribusi dalam penanganan kasus gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat, bahkan melakukan pendampingan selama 2018 hingga saat ini termasuk dengan Pos Sehat, ungkap Dr. Yeni Purnamasari, MKM sebagai General Manajer Kesehatan Dompet Dhuafa.

Menurutnya, kegiatan yang dilakukan adalah Iayanan kesehatan dan pojok nutrisi keluarga, yang di dalamnya terdapat pelayanan holistik berupa kegiatan penanganan dan pencegahan gizi buruk dan campak. Selain itu Dompet Dhuafa fokus pada kegiatan non medis, penanganan media, dan kegiatan relief. Dalam kasus Asmat, program yang dijalankan oleh Dompet Dhuafa bersifat kontinyu dan berkelanjutan.

“Bukan hanya program temporer, tapi juga program yang dapat mendedukasi masyarakat setempat dan membangun kapasitas budaya lokal dengan membentuk Pos sehat yang terdiri dari kemitraan masyarakat untuk terlibat sebagai kader dan relawan sehat serta mitra Iainnya seperti pemerintah daerah. puskesmas, dinas kesehatan, tokoh masyarakat dan lainnya,” ujar dr. Yeni, di Hotel 88 Tendean, Jakarta, Jum’at (1/11/2019).

Kasus KLB Gizi Buruk di Asmat menjadi salah satu pembelajaran bahwa Indonesia masih mengalami beban ganda malnutrisi pada anak. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan 2018 menunjukkan 17,7 persen bayi usia di bawah 5 tahun (balita) masih mengalami masalah gizi. Angka tersebut terdiri atas balita yang mengalami gizi buruk sebesar 3,9 persen dan yang menderita gizi kurang sebesar 13,8 persen.

Belajar dari kejadian luar biasa yang dialami di Kabupaten Asmat, bukan hanya di Indonesia bagian Timur ternyata masih banyak wilayah kota besar dan modern di Indonesia mengalami masalah gizi pada anak. Sebaran kasus gizi buruk dan stunting juga terjadi berbagai wilayah lain di Indonesia.

Dr. Yeni juga sampaikan, bahwa Dompet Dhuafa bersama gerakan kesehatan bertumpu pada pilar pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Selanjutnya pembelaan dalam bentuk pendampingan terhadap akses jaminan kesehatan nasional dan pemberdayaan kesehatan masyarakat dengan upaya aktivasi UKBM berbasis Pos Sehat, telah mengimplementasikan program JKIA (Jaring Kesehatan lbu dan Anak) serta SNGI (Saving Next Genertaion Institute) berbasis pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat.

“Untuk melakukan upaya pencegahan kematian ibu dan anak, pendampingan tumbuh kembang bayi balita serta upaya lain dalam mendukung tercapainya goal SDGs no. 2 dan 3 terkait Nol kelaparan dan hidup sehat sejahtera,” tutup dr. Yeni Purnamasari, MKM. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Silaturahmi Ke Mantan Direktur Keuangan Bulog, Rumah Tani Bahas Kemitraan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kelompok Pemuda dan Petani Milenial, Rumah Tani bersilaturahmi ke Triyana sebagai Pengusaha di bidang Pertanian yang Juga Mantan Direktur Keuangan Perum Bulog.

Adapun pertemuan tersebut berlangsung hari ini, Jum’at 08 April 2021, bertempat di kantor PT Organik Agro Sejahtera (OASE) di Bekasi Timur, Jawa Barat.

Dalam pertemuan tersebut membahas Strategi Pertanian Dan Bagaimana Membangun Kemitraan Dengan para Petani agar Petani Bisa Sejahtera nantinya.

Pada pertemuan itu, Egi Hendrawan Founder Rumah Tani mengatakan, Rumah Tani Memperkenalkan diri Kepada Pa Triyana dan menyampaikan Program yang sudah kami lakukan dan yang bisa nanti dikolaborasikan

Hal tersebut, “agar program kami ini dapat memajukan pertanian, peternakan dan perikanan di Indonesia khususnya dalam hal permodalan dan penyerapan hasil produksi petani,” ungkapnya.

Bersamaan dalam kesempatan itu, Triyana mengungkapkan, Kenapa Para pemuda Lebih memilih Ke kota? Karena salah satu yang menyebabkan kaum milenial lebih tertarik ke kota karena di kota katanya ‘ada duit’ nya. “Sementara menjadi petani dianggap tidak ada duitnya,” imbuhnya.

Menurut Triyana, mind set inilah yang harus diluruskan, sesungguhnya petani Indonesia bisa sejahtera jika petani Indonesia mau menggunakan teknologi tinggi pertanian yang akan meningkatkan produktifitas tinggi hasil budidaya pertanian, misal rata-rata hasil produktifitas pertanian di Indonesia di angka 4-6 Ton

Dia tambahkan, nah, dengan menggunakan sistem yang baik Teknologi digunakan benih yang bagus seperti Pupuk Miroba Google atau Migo yang mampu meningkatkan produktifitas hasil pertanian bisa menjadi 10-14 Ton itu akan menjadikan penghasilan Petani meningkat dan sejahtera disitulah pemuda bisa tertarik di Dunia pertanian,” lanjut Triyana.

“Segera apa yang kami bahas dengan Pa Triyana sebagai Seorang pengusaha yang berpengalaman ini bisa secepatnya kami laksanakan untuk menjalankan kemitraan dengan para petani agar kedepan petani akan berjaya dan sejahtera di Negara Agraria Indonesia,” Egi Hendrawan, menututpnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

42 (Empat Puluh Dua) Pejabat Fungsional MA, Telah Di Lantik!

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H, melantik empat puluh dua (42) Pejabat Fungsional pada Kamis, 1 April 2021 di lantai 2 gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Dalam sumpahnya, empat puluh dua Pejabat Fungsional yang dilantik berjanji akan bekerja sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Mereka (42 Pejabat Fungsional) juga berjanji akan menjaga integritas dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Berikut adalah empat puluh dua Pejabat Fungsional yang dilantik:

1. Eva Irene Franciska, S. Psi,. SH., MH, Sebagai Analis Kepegawaian

2. Sri Pamungkas, SH, sebagai Analis Kepegawaian Ahli Muda

3. Teguh Prasetyo, S.E, Sebagai Analis Kepegawaian Ahli Muda

4. Puri Yuningsih, SH, sebagai Analis Kepegawaian Ahli Muda

5. Rezkia Vinessa, S.T. sebagai Analis Kepegawaian Ahli Pertama

6. Abu Nur Rochmat, SH, sebagai Analis Kepegawaian Ahli Pertama

7. Dea Riany Restu Pritami, S.H., sebagai Analis Kepegawaian Ahli Pertama

8. Fhatmi Haddia Putri, S.Kom, sebagai Analis Kepegawaian Ahli Pertama

9. Irma Susanti, A.Md., S. AP, sebagai Analis Kepegawaian Ahli Pertama

10. Napisah sebagai Analis Kepegawaian Mahir

11. Nurbaeti, A.Md., sebagai Analis Kepegawaian Mahir

12. Acep Sugandi, sebagai Analis Kepegawaian Mahir

13. Tri Wahyuningsih, sebagai Analis Kepegawaian Terampil

14. Danang Agus Setiawan, A.Md, sebagai Analis Kepegawaian Terampil

15. Helly Sari Puspa Dewi, S.H., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

16. Madia Santana, S.H., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

17. Ignasia Sekar Astari Putri, S.E., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

18. Ika Zulianancy, S.E.,M.H, sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

19. Hilma Bahari Setya Pradja, S.E., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

20. Raden Roro Harningsih Arifin, SH, sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

21. Nisa Tunjung Hapsari, S.I.Kom, sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

22. Siti Nurhaidah, S.H., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

23. Dendi Runedi, S.E., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

24. Rustimah, A.Md., S.M., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

25. Reza Dwi Ardianto, S.H., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

26. Syafar, A. Md. Kom., S. AP, sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

27. Mulia Rahman, S.H., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

28. Ahmad Khomaeni, A.Md., sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

29. Gandit Wahyudi Satrio, S.H.,M.H. sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

30. Ati Apriyani, S.SI.,M.MSI, sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

31. Ratna Yunita, ST sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

32. Vika Pratiwi, S.E. sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

33. Probo Widyaningrum, A.Md., sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

34. Aris Nurul Wahyu Hidayah, A.Md., sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

35. Novia Husein, S.H., sebagai Pranata Keuangan APBN Penyelia

36. Ahmad Supriyadi sebagai Pranata Keuangan APBN Terampil

37. Herru Semono, S.Kom, sebagai Pranata Komputer Ahli Muda

38. Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom, sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama

39. Zainal Arifin, S.H. M.H., sebagai Pustakawan Ahli Madya

40. Yutiah Hartati, S.H., M.M., sebagai Pustakawan Ahli Madya

41. Ivonne Sari Indah, S.Si. sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama

42. Sri Yeni Hapsari, S.Psi., sebagai Assesor SDM Aparatur Ahli Muda

Acara yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat ini, dihadiri oleh para pejabat Eselon II pada Mahkama Agung dan undangan lainnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Rakornas Aspeksindo, Rokhmin: Dorong Percepatan Pembangunan PPKT

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahun 2021 di Jakarta, 1 hingga 3 April 2021.

Melansir monitor.co.id, Ketua Umum Aspeksindo, Abdul Gafur Masud dalam sambutannya ungkapkan mendorong sektor kelautan dan perikanan menjadi perhatian pemerintah pusat sebagaimana sektor pertanian.

Dia tambahkan, salah satunya mendorong penyelesaian tumpang tindih beberapa peraturan atau kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat seperti batas wilayah pesisir yang kewenangannya saat ini diberikan kepada Pemerintah Provinsi.

“Kebijakan daerah dan pusat terkadang terbentur dengan undang-undang batas wilayah. Padahal obornya harus menyala dari desa-desa,” kata Abdul Gafur yang juga Bupati Penajam Paser Utara itu pada Pembukaan Rakornas, Kamis (1/4/2021).

Bersamaan, Ketua Dewan Pakar Aspeksindo Prof Rokhmin Dahuri mengingatkan soal pentingnya paradigma baru pembangunan wilayah yaitu melalui pendekatan ekonomi dan kesejahteraan dalam membangun wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan terluar (PPKT).

Menurutnya, sebagian besar daerah (Provinsi, Kabupaten atau Kota) di wilayah perbatasan NKRI kurang maju dan kurang sejahtera dibandingkan dengan daerah di wilayah perbatasan negara-negara tetangga.

“Contohnya: Belawan-Asahan versus Johor (Malaysia), Batam versus Singapura, Kalbar versus Serawak, Nunukan versus Tawau, Natuna versus Thailand Selatan, dan Sangihe-Talaud versus Davao (Pilipina),” sebut Rokhmin Dahuri.

Lebih lanjut Ketua Dewan Pakar Aspeksindo Prof Rokhmin Dahuri yang juga Guru Besar IPB tersebut mengungkapkan bahwa Program pembangunan HANKAM (infrastruktur, sarana, SDM, dan anggaran) di wilayah perbatasan NKRI pun jauh lebih rendah ketimbang di negara-negara tetangga (Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, dan Australia).

“Akibatnya rongrongan terhadap kedaulatan NKRI dan kerugian sosial-ekonomi pun cukup signifikan dan membesar,” ungkap penasehat menteri kelautan dan perikanan itu.

Prof Rokhmin juga menjelaskan, bahwa pendekatan pengembangan PPKT menggunakan paradigma baru yaitu pendekatan ekonomi dan hankam meliputi pembangunan infrastruktur & konektivitas, pembangunan ekonomi wilayah, pembangunan hankam, dan pembangunan sumber daya manusia.

Kata Prof Rokhmin yang juga Duta Besar Kehormata Jeju Island Korea Selatan itu, sesuai dengan RTRW dan DDL (Daya Dukung Lingkungan) nya, PPK Terdepan yang tidak berpenduduk (69 pulau) dan Wilayah Perbatasan lainnya sebaiknya dikembangkan

“Untuk Kawasan Industri Manufaktur Yang Ramah Lingkungan dan Sosial (seperti Taiwan dan Hainan), Integrated Marine Tourism Industry (seperti Maldives dan Hawaii), atau pertambangan dan energi ramah lingkungan, dengan pola KEK dan a big push-integrated development,” imbuhnya.

Sedangkan sesuai dengan RTRW dan DDL nya, PPK Terdepan yang berpenduduk (42 pulau) sebaiknya dikembangkan untuk Industri Perikanan Terpadu berbasis perikanan tangkap dan perikanan budidaya, industri bioteknologi, dan pariwisata.

Menutupnya, Prof Rokhmin menegaskan, bahwa Investor harus yang credible, bonafide, dan baik dari daerah, nasional, maupun internasional. Para investor berkewajiban membangun infrastruktur setempat terkait dengan industrinya.

“Infrastruktur dasar, konektivitas, dan mengusahakan agar produk dari segenap industri diatas masuk ke dalam Jaringan Rantai Pasok dan Nilai Global adalah tanggung jawab pemerintah,” pungkas Prof Rokhmin Dahuri. (Amhar)

Continue Reading

Trending