Connect with us

Nasional

PERMATA GOLKAR MENDORONG AKSELERASI POLITIK UNTUK INDONESIA MAJU

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyatakan kemajuan Indonesia bergantung pada peran dan kinerja partai politik di DPR RI dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Dalam Diskusi Akselerasi Partai Politik untuk Indonesia Maju, yang diinisiasi PERMATA GOLKAR, Bambang Soesatyo meminta partai politik untuk meningkatkan akselerasi politik untuk mewujudkan Indonesia maju dengan inovasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Ketua MPR periode 2019-2024 yang berasal dari Partai Golkar ini menyebut partai politik di DPR RI mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu, partai politik harus memantau perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat sesuai dengan Undang Undang.

“Tanggung jawab dan peranan partai politik dalam pembangunan adalah yang harus di kedepankan, guna memperkokoh tatanan sosial, masyarakat, dan kebangsaan, seluruh elemen partai politik harus melakukan inovasi dan pengembangan diri,” ungkap Bambang Soesatyo saat membuka diskusi publik Akselerasi Parpol untuk Indonesia Maju di Jakarta, pada Kamis (31/10/2019).

Bambang Soesatyo juga mengingatkan partai politik harus mengikuti perkembangan teknologi dan zaman saat ini, untuk membangun Indonesia mengikuti perkembangan negara maju dan berkembang lainnya. Menurutnya perkembangan ekonomi dan sosial saat ini didukung dari kemajuan dunia digital dan media daring. Hal ini membuat kegiatan ekonomi dan sosial menjadi efesien dan fleksible di Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

Ketua WanTimPres RI, Prof Sri Adiningsih, menguatkan bahwa Peran Partai Politik tidak bisa dinafikan karena memiliki struktur sampai desa untuk berbuat banyak pada masyarakat sekaligus mengawal jalannya kebijakan pemerintah. Perbaikan SDM adalah kata kuncinya. Orang-orang politik ini mempunyai ruang yang cukup untuk lebih banyak berbuat karena salurannya banyak, baik melalui eksekutif maupun legislatif.

Kesenjangan teknologi masih menjadi tugas besar kita semua, karena Revolusi Industri 4.0 masih bisa kota besar. teknologi mengefektifkan kerja dan mengefisienkan biaya dalam banyak sektor, juga termasuk optimalisasi ekonomi bangsa. Jangan terjebak dalam perang dagang Cina-Amerika, Indonesia harus terdepan mengambil peran atau keuntungan dari tragedi perang dagang. karena posisi geopolitik dan geostrategik kita yang menguntungkan, ujar Prof Sri Adiningsih yang juga merupakan Guru Besar UGM ini.

Dina Hidayana, Politisi Muda Golkar, menyampaikan bahwa Akselerasi Partai Politik untuk Indonesia Maju sangat penting untuk menjadi diskursus para pegiat politik dan seluruh elemen bangsa, karena kemajuan peradaban dapat semakin berkualitas dengan upaya-upaya perbaikan tanpa henti. Tanggung jawab Parpol semakin berat seiring dengan tantangan global dan target Indonesia untuk segera melangkah jauh menuju Indonesia Maju.

Pembicara lain, Ray Rangkuti, menekankan perbaikan sistem mutlak dilakukan, agar para penjahat tidak bisa berpesta, agar orang miskin mendapat ruang pembelaan yang besar. Penempatan orang-orang terpilih di kabinet, mengandung misteri tersendiri karena tidak terbaca the right man on the right place. Perlu menunggu setidaknya setahun.

Effendi Ghozali, mengatakan, perempuan harus menjadi ujung tombak perjuangan, karena sejarah membuktikan bahwa perempuan selalu ada menjadi penguat warna dari racikan demokrasi. Perempuan-Perempuan berkualitas harus tampil dan ditampilkan untuk mempercepat pencapaian Indonesia Maju.

Tampak Hadir dalam Diskusi Politik ini Anggota DPPRI, Anggota DPRD/DPD, Perwakilan Lintas Partai, Kaukus Perempuan dan Mahasiswa. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gelar Halaqoh Perlindungan Anak, KPAI Ingin Wujudkan SDM Unggul

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah Lembaga Negara Independen yang memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pasal 76 KPAI memiliki tugas, yakni:

  1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan anak
  2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak
  3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak
  4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak
  5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak
  6. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang perlindungan anak, dan
  7. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Berkaitan dengan tugas tersebut, KPAI hari ini Rabu 20 November 2019, bertempat Redtop Hotel Pecenongan, Jakarta, menyelenggarakan kegiatan Halaqoh Perlindungan Anak dengan tema “Peran Tokoh Agama dalam Membangun Budaya Perlindungan Anak, untuk mewujudkan SDM Unggul”, yang diikuti oleh 56 peserta dari para tokoh agama Islam dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Di sela-sela Halaqoh Ketua KPAI Susanto kepada media menilai, Tokoh Agama memiliki peran sentral dan banyak peran di masyarakat sebagai pendakwah, pendidik, hingga figur tempat masyarakat berkonsultasi dalam banyak hal.

“Dengan ada peran tokoh agama, KPAI berharap kepeloporan pelindungan anak semakin tinggi dan kasus kekerasan terhadp anak semakin menurun,” tuturnya.

Susanto mengatakan tokoh agama bisa ikut berperan dalam penguatan karakter anak sebagai generasi masa depan bangsa. Apalagi pembangunan sumber daya manusia yang unggul juga telah menjadi hajat besar negara Indonesia.

“Penguatan karakter anak telah menjadi bagian dari program prioritas negara ini. Karena itu, penguatan karakter anak semakin hari harus semakin baik,” katanya.

Selain itu, budaya pelindungan anak harus tumbuh di masyarakat, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sosial terkecil, lingkungan majelis taklim, dan lingkungan lainnya.

Susanto berharap budaya pelindungan anak bisa semakin tumbuh di masyarakat dengan berbagai variasi model, misalnya masjid ramah anak, pesantren ramah anak, atau majelis taklim ramah anak.

“Dengan begitu, pelindungan anak ke depan semakin baik dan generasi kita di masa depan juga semakin unggul. Itu tujuan mulia yang kita inginkan,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

AHY Hadiri Studium Generale 2019 – Patriot Abad 21

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc, MPA, MA* , Direktur Eksekutif Yudhoyono Institute yang juga merupakan Alumni Harvard University, USA akan hadir menjadi pembicara utama di:

STUDIUM GENERALE 2019 – PATRIOT ABAD 21 : UNGGUL DALAM PERSAINGAN GLOBAL

Acara ini akan diadakan pada :

📆 Selasa, 19 November 2019
🕰 Pk. 13.00 s.d 15.00
🏢 Auditorium Perpusnas RI

KONFIRMASI :
082113606970

Acara ini diinisiasi oleh Euro Management Indonesia dan didukung penuh oleh kolaborasi antara Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE), Ikatan Alumni Jerman (IAJ), Ikatan Alumni Netherland (IKANED), Ikatan Alumni Prancis (IAPI), TU DELFT ALUMNI CHAPTER INDONESIA, IJB NET dan JALAR (Jaringan Alumni Luar Negeri).

Bimo Sasongko, MBA
President Director & CEO
Euro Management Indonesia . (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Kemenko Polhukam Komitmen Jaga Nilai Sejarah PDRI

Published

on

By

Polhukam, Sumatera Barat – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berkomitmen untuk merawat dan menjaga nilai-nilai luhur sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) melalui pembangunan Monumen Nasional PDRI atau Monumen Bela Negara. Oleh karena itu, Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa melakukan koordinasi terkait pembangunan monumen tersebut.

Asisten Deputi Bidang Kesadaran Bela Negara Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Rufbin Marpaung mengatakan bahwa pembangunan Monumen Bela Negara yang sudah dilaksanakan pada tahun 2013 rencana awalnya akan berlangsung selama 5 tahun dan selesai pada tahun 2018 lalu.

“Namun ada beberapa kendala dalam melaksanakan pembangunan monument PDRI, antara lain: belum ada Keputusan Presiden sebagai payung hukum untuk pembangunan monumen tersebut, pembangunan monumen sempat terhenti karena adanya kendala teknis di lapangan, panitia pusat dirasakan kurang aktif untuk mengkoordinir kementerian terkait untuk, pembangunan fisik dan infrastruktur terkait belum ada terlaksana secara proporsional,” ungkap Rufbin.

Dia tambahkan, pembiayaan pembangunan monument nasional PDRI baru dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI serta didukung oleh Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Padahal, seharusnya ada 7 kementerian yang terlibat penuh untuk mendukung program tersebut, kata Rufbin pada kegiatan Forum Group Discussion Subjek Nasionalisme dan Patriotisme Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, Selasa (5/11/2019).

Sementara itu Wakil Bupati Lima Puluh Koto, Bpk. Ferizal Ridwan S. Sos, yang juga merupakan Sekretaris Yayasan Peduli dan Pejuang PDRI 1948-1949 mengatakan telah menerbitkan tiga Peraturan Bupati dan satu Keputusan Bupati untuk mendukung program monumen nasional PDRI. Salah satunya tentang penetapan daerah atau wilayah-wilayah pendukung monument nasional PDRI tersebut.

“Kami dan seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota berharap peringatan Hari Bela Negara Tahun 2020 dapat dilaksanakan di Monumen Nasional PDRI,” ujar Wakil Bupati.

Selanjutnya kami mengusulkan agar setelah pembangunan Monumen Nasional PDRI maka dilaksanakan program bela negara lainnya baik secara nasional maupun local, tambah Ferizal Ridwan.

Nara sumber lain, Ketua Masyarakat Sejarah Indonesia, Dr. Wansamri menyampaikan bahwa bela negara adalah sikap mental dan tindakan untuk menegakkan marwah negara yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Pancasila dan UUD 1945.

“PDRI tidak mungkin berjalan tanpa ada persatuan. Tanpa deklarasi mereka berjuang bersama mereka bersatu. Para pejuang PDRI berjuang tanpa pamrih untuk membela negara,” Ujar Dr. Wamsamri.

Ketua DPD Pepabri Provinsi Sumatera Barat, Letkol Purn Syaiful Bahri, selaku panelis ketiga menyampaikan bahwa sejarah yang diingat oleh generasi sekarang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh para pelaku sejarah itu sendiri yang jauh lebih berat.

“Perlunya membuat film-film bertemakan sejarah agar generasi muda mau menonton dan mendapatkan nilai-nilai perjuangan,” ujar Syaiful Bahri.

Dia tambahkan, “Menwa di kampus-kampus juga perlu diaktifkan kembali karena mereka dapat menjadi motor kelompok bela negara.

Penanggap acara Diskusi ini yang juga wakil dari Kementerian Pertahanan, Kolonel Kav Cecep Darmawan, Kasubdit Lingkungan Pekerja, Ditjend Bela Negara Dirjen Pothan Kemhan, mengatakan pembangunan monument nasional jangan hanya bersifat fisik dan seremonial.

“Monumen nasional PDRI harus dimanfaatkan sebagai pusat pengembangan bela negara yang terintegrasi dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” ucap Cecep.

Alfan, wakil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, mengajak seluruh pihak untuk menyamakan persepsi terhadap urgensi pembangunan monument nasional PDRI. Kami optimis pembangunan monumen nasional PDRI akan selesai sesuai dengan target yang ditetapkan.

“Namun kesemuanya itu tentunya membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak terkait,”tutup Alfan. (Amhar)

Continue Reading

Trending