Connect with us

IPTEK

Kumpulkan CEO, Menristek Dengarkan Masukan terkait Quick Win

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang Brodjonegoro mengundang pimpinan eksekutif atau chief executive officer (CEO) dari lima perusahaan berbasis teknologi dan tujuh perusahaan investasi atau venture capital (VC) dalam negeri.

Mereka diundang Menristek/Kepala BRIN untuk memberikan saran terkait program percepatan (quick win) yang diperlukan Kemenristek/BRIN untuk meningkatkan kompetisi Indonesia dalam bidang teknologi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam pertemuan ini kami lebih pada posisi mendengarkan bagaimana kira-kira kami dapat bersinergi dengan pelaku bisnis, termasuk memfasilitasi inovasi yang lebih besar untuk memajukan Indonesia, berupa program-program percepatan (quick win), “ungkap” Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang Brodjonegoro di Gedung BPPT II, Jakarta pada Selasa (29/10/2019).

Turut hadir dalam kesempatan ini CEO BUKALAPAK Achmad Zaky, Co-CEO Gojek Andre Sulistyo, CEO Bubu Shinta Danuwardoyo, Co Founder Tokopedia Leontinus Alpha Edison, dan Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata.

Sedangkan dari perusahaan venture capital turut hadir Martin Hartono dari Djarum, Patrick Walujo dari Northstar, Abraham Hidayat dari Skystar Ventures, Sebastian Togelang dari Kejora Ventures, Melisa Irene dari East Venture, Jefrey Joe dari Alpha JWC Venture, dan Anthony LimGDP Venture.

Menristek/Kepala BRIN mengungkapkan program ‘quick win’ diperlukan untuk mendorong inovasi yang mungkin masih menjadi kelemahan Indonesia dalam pengembangan ekonomi nasional.

Mengapa program quick win harus dilaksanakan, karena kita lihat ranking Global Competitiveness Index Indonesia, yang menurun dari yang pernah paling tinggi 36, belakangan ini terakhir 50. Salah satu faktor yang dianggap tertinggal di Indonesia itu adalah di parameter inovasi. Rankingnya relatif rendah, berarti kita perlu mengidentifikasi program-program quick win untuk memacu ranking inovasi agar lebih besar, sehingga nantinya bisa membantu ranking dari daya saing Indonesia sendiri,” harap Menristek Bambang Brodjonegoro.

Menristek/Kepala BRIN juga mengungkapkan program quick win ini juga diharapkan dapat menciptakan lebih banyak perusahaan pemula (startup) berbasis teknologi menjadi unicorn yang bervaluasi lebih dari satu miliar Dollar Amerika Serikat.

“Kami juga berkepentingan untuk melahirkan lebih banyak startup yang berbasis teknologi atau ‘technopreneurs’,” ungkap Bambang Brodjonegoro.

Beberapa masukan dari para CEO antara lain adalah:

  • Match making (matching) program antara kebutuhan industri dan produk-produk inovasi yang dihasilkan peneliti dan perekayasa dari kalangan akademisi. Institusi litbangrep harus saling mengisi. Jangan sampai di masa yang akan datang Indonesia hanya menjadi market dunia, tetapi harus mampu menjadi produsen produk-produk inovasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan dunia.
  • Penciptaan program kolaborasi antara institusi litbang pemerintah dan/atau pendidikan tinggi dengan pihak swasta. Beberapa CEO dari perusahaan teknologi, seperti Tokopedia telah mempunyai kolaborasi dengan Universitas Indonesia (UI) antara lain dalam Research on Big Data.
  • Penerapan dan pemantapan konsep Triple Helix yang sekarang telah berkembang menjadi Penta Helix (Academicians – Business – Government – Community – Media), harus terus menerus dipelihara untuk menjaga ekosistem pengembangan ristek dan inovasi di Indonesia.
  • Perubahan mind set kurikulum program pendidikan yang mengarah pada ‘problem solving (pemecahan masalah)’, ketimbang hanya pasif dan menerima masukan searah, juga perlu di evaluasi, karena pemikiran kritis ke arah inovasi harus dibiasakan sejak usia dini.
  • Evaluasi terhadap metode reverse engineering (bermula dari akhir) dalam berinovasi. Dalam proses produksi, inovasi harus mulai digalakkan kembali. Jadi penciptaan inovasi tidak harus dimulai dari ‘scratch’ atau nol, tetapi harus dimulai dari akhir maupun dari tengah proses produksi dengan intervensi baru sehingga menghasilkan produk-produk inovasi.
  • Sharing pengalaman dari CEO perusahaan besar dunia, seperti Google maupun Amazone perlu juga dilakukan agar dapat menginspirasi millenials muda Indonesia untuk berkarir dalam pengembangan ‘Innovative Business’.
  • Evaluasi dan optimalisasi pogram-program diaspora juga harus dilakukan secara maksimal, sehingga Indonesia dapat memaksimalkan kan para diaspora karena brain circulation tetap akan bermanfaat bagi pengembangan inovasi di Indonesia. Istilah ‘brain drain’ mungkin sudah mulai ditinggalkan, karena beberapa negara seperti India dan Tiongkok bahkan memanfaatkan jaringan diasporanya di luar negeri untuk kontribusi program pembangunan ekonomi negaranya.
  • Identifikasi regulasi dan deregulasi peraturan yang menghambat perkembangan bisnis yang terkait dengan proses produksi dan inovasi juga perlu dilakukan.
  • Pemutakhiran database pelaku startup di Indonesia perlu terus menerus dilakukan karena kemudahan akses untuk mendapatkan data tersebut menjadi perhatian dari kalangan pelaku bisnis di Indonesia.

Menristek/Kepala BRIN Bambang sangat mengapresiasi semua masukan positif dari para venture capitals dan CEO perusahaan teknologi atau technoentrepreneurs, dan menjanjikan pertemuan berkala harus sering dilakukan untuk menjawab tantangan global yang bergerak dinamis dan cepat.

Dalam pertemuan turut hadir Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Jumain Appe, Direktur Sistem Inovasi Industri Santoso, Direktur Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) Retno Sumekar, Kepala Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik Nada Marsudi, Staf Khusus Menristek Bidang Media Danang Rizki Ginanjar, serta CEO dan perwakilan dari lima perusahaan teknologi dan tujuh perusahaan venture capital. (Amhar)

Continue Reading

IPTEK

Pentingnya Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pelaksanaan SDI

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) 2021 diarahkan untuk penanganan pandemi, melindungi masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi, melalui penanganan kesehatan, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi publik.

Program PCPEN yang diarahkan untuk perlindungan masyarakat dan pemulihan ekonomi mendapat alokasi APBN cukup besar
sehingga harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Dukungan APBN untuk penanganan pandemi di bidang kesehatan, perlindungan masyarakat dan pemulihan ekonomi mencapai Rp.744,77 T, dialokasikan kepada perlindungan sosial sebesar Rp.186,64T, dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp.162,40T, kesehatan sebesar Rp.214,96T, insentif usaha sebesar Rp.62,83T dan program prioritas sebesar Rp.117,94T.

Rofyanto selaku Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Keuangan mengatakan, “saat ini
sistem informasi Fragmented terpisah di masing-masing K/L berdampak pada pelaksanaan program penurunan kemiskinan belum optimal,” ungkapnya dalam Webinar Satu Data Indonesia: Peran Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (30/9/2021).

Pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) dilakukan oleh kementerian dan lembaga baik di tingkat pusat dan daerah, sehingga pentingnya aspek kolaborasi antar stakeholders di tingkat pusat, daerah, akademisi dan masyarakat luas.

“Selain itu juga dibutuhkan prakarsa Satu Data Indonesia oleh para stakeholder utk terus memperkuat kolaborasi, kelembagaan dan pelaksanaan rencana aksi Satu Data
Indonesia,” jelas Rofyanto.

Oleh karena itu kata Rofyanto, Satu Data Indonesia menjadi sangat penting untuk diimplementasikan, pandemi Covid-19 mendorong implementasi layanan digital pemerintah ke level yang belum pernah kita alami sebelumnya

“Data menjadi komponen wajib, penggunaan dasar (data) yang tidak reliabel dalam agenda masif seperti pemulihan Nasional berisiko menimbulkan inefisiensi / pemborosan sumber daya dan program yang tidak tepat guna atau tepat sasaran,” imbuhnya.

Hal-hal tersebut sangat bergantung pada kualitas data yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program, kunci kesuksesan Pemulihan Nasional terletak pada
responsif, akurasi, adaptabilitas dan kolaborasi.

Satu Data Indonesia mendorong Integrasi data dan layanan pemerintah melalui standarisasi tata kelola data dan interoperabilitas, layanan pemerintah terintegrasi tidak bisa terwujud jika kondisi data masih tersebar dan dengan standar yang beragam, dengan data dan layanan pemerintah yang terintegrasi

Masyarakat selaku pengguna layanan akan dimudahkan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan pemerintah, melalui upaya manajemen dan penjaminan kualitas data, proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan dan pengembangan layanan dapat lebih terarah dan berbasis fakta.

Berbagai Prakarsa dari Satu Data Indonesia yang dilakukan oleh para stakeholders SDI baik ditingkat pusat dan daerah diarahkan untuk memperkuat kelembagaan SDI serta pelaksanaan rencana aksi SDI.

Agung Indrajit selaku Geospasial Adviser Badan Informasi Geospasial dan anggota Sekretariat Satu Data Indonesia mengatakan, bahwa setiap pemangku kepentingan harus berupaya memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk, pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk mendorong keterbukaan dan transparansi data

“Sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data, dibutuhkan “data leadership” sebagai “engine” yang “diarahkan” oleh Tata Kelola Data untuk mengoptimalkan nilai dan manfaat atas data,” pungkas Agung Indrajit

Webinar ini ditutup dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Onny Noyorono selaku Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik, fokus menyoroti data-data makro dalam pemulihan ekonomi nasional.

Badan Pusat Statistik juga bertanggung jawab atas penyediaan statistik dasar serta informasi dalam mengukur perkembangan indikator makro ekonomi nasional, pemantauan pemulihan ekonomi nasional, dan dasar penyusunan kebijakan.

Selanjutnya Kementerian Komunikasi dan Informatika fokus dalam pengembangan infrastruktur dalam mendukung digitalisasi dan Transformasi Digital melalui program startup digital, serta pengampingan umkm untuk go digital.

Tentunya Interoperabilitas data diperlukan dalam mendorong transformasi digital, Layanan publik yang efektif dan efisien membutuhkan pertahanan siber yang kuat untuk menghindari ancaman-ancaman rekayasa, eksploitasi kerentanan perangkat lunak, serangan jaringan, dan peretasan.

Pemerintah juga mengupayakan pertahanan keamanan dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) stakeholders lainnya. (Amhar)

Continue Reading

IPTEK

Pemanfaatan Data Dalam Penyusunan Strategi Bisnis

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Webinar Pemanfaatan Data Dalam Penyusunan Strategi Bisnis telah dikaksanakan oleh Astra bersama dengan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas RI, Rabu 25 Agustus 2021.

Webinar tersebut merupakan bentuk kepedulian untuk mendorong peran pemanfaatan data dalam sektor publik maupun swasta, berkaitan dengan sektor kewirausahaan atau bisnis.

kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama yang baik antara ASTRA dengan Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, dan Satu Data Indonesia.

Tentu dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan data dalam penyusunan strategi bisnis, meliputi:

Pertama, sosialisasi informasi kepada masyarakat berkenaan inisiatif Satu Data Indonesia

Kedua, peran pemanfaatan data dalam sektor publik maupun swasta, kaitannya dengan kewirausahaan/bisnis perspektif Dunia Usaha

Ketiga, meningkatkan kontribusi masyarakat, dunia usaha dan kebijakan dalam mendukung pemanfaatan dan tata kelola data pada sektor dunia usaha

Keempat, memberikan informasi terkait praktik baik sektor dunia usaha dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional dan SDGs melalui CSR.

Dampak Pandemi Covid 19 pada dunia usaha dan UMKM mendasari ruang lingkup dari kegiatan webinar ini yaitu pada sosialisasi mengenai pemanfaatan data dan perannya dalam dunia kewirausahaan

Selanjutnya, Knowledge Sharing mengenai pemanfaatan data untuk penyusunan strategi bisnis merespon Kendala dan Tantangan di Masa Pandemi, dan kemudian praktik baik pemanfaatan data di sektor dunia usaha dan UMKM melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Taufik Hanafi selaku keynote speaker mengatakan, Presiden menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan Pemerintah harus terus merujuk pada Data, dan data menjadi sumber minyak yang baru dalam transformasi Digital.

Pandemi Covid-19 mempercepat transformasi digital dengan memberikan peluang bagi ekonomi digital untuk melakukan percepatan.

“Hal ini dapat dilihat dari terjadinya pergeseran digitalisasi melalui perubahan cara kerja dan produksi serta model bisnis,” ujar Hanafi.

Dijelaskan Hanafi, melalui Platform eCommerce sebagai Market Place dalam bertransaksi, ekonomi digital memberikan akses tanpa batasan wilayah kepada masyarakat, terkhusus hal ini membuka kesempatan pada UMKM untuk memasarkan produknya secara lebih luas menggunakan infrastruktur digital.

“Di sisi lain, pemanfaatan teknologi juga dapat memutus rantai pasok pertanian sehingga pendapatan petani meningkat dan harga produk lebih murah,” tambahnya.

Pandemi memberikan dampak kepada pelaku UMKM dalam posisi yang sulit, hingga mengalami kebangkrutan karena terjadinya penurunan demand yang menyebabkan pemberhentian pekerja serta tidak tersedianya sumberdaya keuangan untuk mempertahankan usaha.

Sebagai upaya dalam menangani hal tersebut, pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional memberikan bantuan kepada UMKM untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha di masa pandemi.

Terdapat empat tindakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan dampak kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, diantaranya dengan memberikan kemudahan akses UMKM untuk memperoleh dukungan, mempertajam fokus dalam membangun keberlanjutan dan daya saing, mengatur dan memfokuskan ekosistem pendukung melalui UMKM nerve center, serta perencanaan dalam menyiapkan next ungkap Siti Azizah selaku Deputi Bidang Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Dalam mengembangkan Kewirausahaan Berbasis Ekosistem, pemerintah mengupayakan pendekatan melalui pendidikan, pendampingan, pendanaan, kebijakan, pasar, serta SDM.

Salah satu komponen pendukung dalam mensukseskan pengembangan kewirausahaan adalah dengan membangun sistem data untuk dijadikan program utama kemenkop UKM. Pengembangan basis data tunggal sesuai yang diamanatkan melalui UU 11/2020 tentang Cipta Kerja merupakan backbone program penguatan UMKM dalam mendukung PEN serta mendukung implementasi digitalisasi.

Tentunya Kementerian KUKM sebagai leading sector basis data tersebut memiliki peran penting, dan berencana untuk membentuk Gugus Tugas Percepatan, penyiapan basis data tunggal UMKM berdasarkan Satu Data Indonesia, serta pelaksanaan pendataan pada tahun 2021.

Menanggapi bagaimana pendataan memberikan stimulus pada desa untuk menjadi Smart Village melalui transformasi Data Monografi Desa serta bersama dengan CSO dan Dunia Usaha sehingga kemandirian dimulai dari komunitas terkecil masyarakat yaitu Desa.

Kekurangan UMKM desa adalah, mereka memproduksi tapi tidak mengetahui kuantitas yang harus dihasilkan dan berapa permintaan didalamnya, sehingga kalau bicara tentang Data UMKM maka kita harus terintegrasi dengan Data Grabfood ataupun data lainnya yang memetakan pasar kebutuhan yang ada.

Bondan Susilo memberikan informasi dengan Praktik Baik Desa Sejahtera Astra dengan Rancang Bangun Smart Village Berbasis Data serta Program Latar belakang Desa Sejahtera Astra, dan Pemanfaatan Data dalam Rancang Bangun Smart Village, hingga Manfaat dan Dampak Program Desa Sejahtera Astra sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Melengkapi program ASTRA lainnya melalui aspek bisnis yang berkelanjutan, berdasarkan Astra Group yang memiliki cabang di 34 provinsi, publik contribution ada 4 pilar Astra Cerdas, Astra Sehat.

Melalui modul yang generik dicoba upscaling Desa dengan produk kolaborasi dengan lainnya untuk market terstandar, mereka harus tergabung dalam konsorsium dengan membentuk lembaga yang telah menuju kemandiri ekosistem usaha dengan anggota yang ada. Contoh cluster kopi dengan beragamnya kopi yang dapat disatukan dengan pangsa pasar yang ada, hingga ekspor produk.

Untuk agriculture kita menggandeng beberapa mitra sehingga tercipta beberapa ekosistem marker yang memiliki kredibilitas dalam standar produk. Kemudian menciptakan Astra Export Academy sehingga dapat membantu DSA yang memiliki produk unggulan.

“Semua akan dirangkum dalam dashboard sustainability dan MONEV dengan menetapkan parameter kunci seperti peningkatan pendapatan, ekspor dan jumlah produk dan produk turunan yang dilakukan terus menerus dan diakses oleh potensi ekspor yang ada,” tutup Bondan Susilo.

Webinar ditutup dengan Komitmen Astra International sebagai pelaku usaha dan Satu Data Indonesia sebagai Lembaga yang mengemban amanat Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 berharap dapat memberikan pemahaman kepada publik terkait peran Satu Data Indonesia dalam penyediaan data, serta memberikan pemahaman terkait pemanfaatan data dalam menyusun strategi bisnis, hingga meningkatkan awareness publik terhadap topik terkait. (Amhar)

Continue Reading

IPTEK

Kolaboras 23 Perguruan Tinggi Siap Riset Kebencanaan Bali

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sebanyak 23 perguruan tinggi melakukan riset bersama mengenai kebencanaan di Provinsi Bali. Kolaborasi riset kebencanaan ini bertujuan untuk mendapatkan hasil kajian yang bermanfaat dalam penanggulangan bencana, khususnya di wilayah Bali.

Plh. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc. berharap seluruh hasil riset ini dapat dikumpulkan dalam wadah pusat pengetahuan kebencanaan atau knowledge disaster management system.

“Selanjutnya riset bersama para perguruan tinggi tersebut dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan bermanfaat langsung ke masyarakat,” kata Agus dalam pertemuan peluncuran riset bersama kebencanaan yang dilakukan secara daring, Kamis (29/7/2021).

Agus mengatakan bahwa Provinsi Bali merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi bencana alam seperti gempa, tsunami, dan tanah longsor. Di samping itu, Bali merupakan provinsi paling terdampak di sektor pariwisata akibat pandemi Covid-19 sehingga perlu kerja sama semua elemen.

“Apalagi Provinsi Bali pada tahun 2022 terpilih sebagai tuan rumah Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR), menuntut semua harus siap dan mampu mewujudkan Bali bebas Covid-19 dan kembali bangkit dan pulih sektor pariwisatanya,” tambah Agus.

Ia juga menambahkan, riset bersama ini merupakan salah satu kegiatan yang dipersiapkan dalam rangka GPDRR.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Drs. Dewa Made Indra, M.Si. menyampaikan bahwa atas nama Pemerintah Provinsi Bali, ia menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan kolaborasi riset ini.

“Saya berharap proses penelitian kebencanaan ini bisa berjalan dengan baik dengan melibatkan komponen masyarakat sehingga mendapatkan policy brief yang dapat bermanfaat untuk Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah pusat,” ujar Made Indra.

Sekda Provinsi Bali berharap para peneliti dapat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat sehingga terhindar dari penularan Covid-19 selama riset berlangsung.

Setelah melalui proses panjang sejak peluncuran pada 12 Maret 2021, sebanyak 218 peserta telah mendaftarkan usulan proposal riset ke panitia. Dari hasil penilaian administrasi dan substansi telah didapatkan hasil 49 proposal riset dari 23 perguruan tinggi se-Indonesia. Sebagian besar perguruan tinggi berasal dari Provinsi Bali.

Riset yang terbagi ke dalam lima tema ini akan berlangsung selama tiga bulan, dimulai pada Agustus hingga Oktober 2021. Tema riset di antaranya ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, kebijakan publik, kesehatan, sosial dan budaya, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Melalui riset ini, BNPB berharap seluruh peneliti dan mitra dapat berkontribusi untuk menghasilkan produk keilmuan yang tinggi seperti artikel riset, buku, kebijakan, produk inovatif dalam penyelesaian permasalahan kebencanaan, khususnya terkait pandemi Covid-19 di Provinsi Bali.

Pertemuan sehari yang bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) dan Pemerintah Provinsi Bali dihadiri oleh BPBD, organisasi perangkat daerah terkait, Forum PRB Bali, SIAP SIAGA serta para peneliti dan mitra dari 23 perguruan tinggi di Indonesia yang lolos dalam kegiatan riset kebencanaan ‘Bali Kembali.’

Continue Reading

Trending