Connect with us

EKONOMI

Djumo Matini: Impor Pakaian Perlu Di Cegah

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – lndustri tekstil dan produk tekstil (TPT) saat ini butuh kebijakan yang mampu meningkatkan kinerja industri dari dalam negeri, terutama untuk lebih meningkatkan utilitas kapasitas mesin yang sudah terpasang.

Menyikapi hal tersebut, Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), sebagai Iembaga riset hari ini, Rabu 30 Oktober 2019, menggelar diskusi publik untuk membahas permasalahan serta solusi bagi pengembangan industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia.

Di ketahui, gempuran impor tekstil dari Tiongkok menyeret surplus industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia. Pada 2018 industri ini hanya mencatatkan surplus sebanyak USD3,2 miliar, melorot ketimbang capaian surplus industri TPT pada 2016 yang mencapai USD4,6 miliar, “ungkap” Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti.

Dia menilai serbuan impor tekstil akibat dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 64 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor TPT. Meski telah direvisi dengan keluarnya Permendag Nomor 77 Tahun 2019, kebijakan itu belum mampu menjamin impor produk TPT melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) berkurang.

“Revisi regulasi tersebut masih menimbulkan ketakutan di kalangan pelaku industri, seperti belum transparannya kuota impor hingga belum terlihat upaya untuk membatasi pengusaha dalam PLB untuk memperjualbelikan barang langsung ke pasar domestik,” ujar Esther dalam diskusi publik Upaya Penyelamatan Industri Tekstil Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Oktober 2019.

Di tempat yang sama saat ditemui awak media usai diskusi publik INDEF, Djumo Matini Presiden Direktur PT. Mitra Bangun Gemilang yang menyampaikan, bahwa
Impor pakaian itu perlu dicegah, karena kalau tidak di cegah bisa menghancurkan industri tekstil Indonesia. Yang penting under request misal harga 50 ribu permeter dia bikin 10 ribu, ini negara kita bisa rugi 10 persen.

“Industri tekstil yang ada di Indonesia mesin harus di ganti perlu mesin yang speednya cepat karena kualitas bisa jadi jelek, kebanyakan mesin berumur 40 tahun ke atas, perlu pakaian yang soft
(lunak) baru Indorama yang mulai investasi dan juga saya mau terus investasi,” tambahnya

Saya rencana akan menambah mesin dari 17 buah menjadi 45 mesin karena permintaan akan industri tekstil (sandang) kian hari makin meningkat seiring dengan jumlah penduduk bertambah, sekaligus industri ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan juga kita giat memperhatikan lingkungan, misal sisa plastik botol bisa didaur ulang menjadi bahan pakaian atau serat, dimana serat kain sintetis itu tinggal dikasih pigmen dan berbagai warna.

Selanjutnya, kain polister juga bisa menjadi serat dan pabrik kami (Tanggerang) selalu memperhatikan pembuangan limbah secara teratur,” ujar Djumo Matini.

Pemerintah perlu membuatkan industri kawasan khusus yang menjadi satu seperti di Cina, di Indonesia pabrik celupan masih terpisah-pisah dan membuang limbah ke kali ciliwung. Ini perlu pabrik celupan seluas 200 hektar dibuatkan segera di Indonesia,” ungkapnya.

Dia juga katakan bahwa dirinya juga aktif menggiat Lestarikan lingkungan dengan Yayasan Suci Budha Tzi dan saya juga masuk pengurus HKTI bidang sosial lingkungan. Harapan ke depan Saya lihat Tekstil Indonesia akan cerah seperti tahun 80 -an dengan PATAL Sandangnya.

Saya sekarang lagi menyewa gudang Patal Secang di Magelang yang ada kelelawar, dan saya akan bawa kawan-kawan dari Cina untuk mengembangkan industri tekstil Indonesia. Dan di Indonesia juga sudah banyak pemain tekstil dan guru besar saya selama ini adalah profesor Akip ( yang bangun PT.PATAL SANDANG) dan
Saya berharap industri Ulu seperti surinama. (red)

Continue Reading

EKONOMI

Membuka Rakornas, Mardani: Kontribusi HIPMI Menggerakkan Ekonomi Bangsa

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk Percepatan Investasi dengan Kementerian Investasi/BKPM RI.

Dalam sambutannya, Maming mengatakan, untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja di Indonesia, HIPMI berkontribusi menggerakkan ekonomi bangsa melalui percepatan investasi.

Maming menyebut, di zaman saya selama dilantik jadi ketua umum HIPMI, setelah itu terjadi bencana Covid-19 dimana masih belum selesai bahkan sampai hari ini Covid-19 semakin tinggi dan semakin penuh rumah sakit sehingga kita melaksanakan protokol kesehatan (prokes) dan membatasi jumlah-jumlah yang ada.

“Kita harapkan rakornas ini menjadi pemicu dalam mendukung adanya percepatan investasi dan berharap bisa memajukan pengusaha lokal. Di situasi pandemi, perlu sinergi yang lebih komprehensif antar stakeholder pengusaha dan pemerintah,” ujar Maming, dalam Rakornas untuk Percepatan Investasi dengan Kementerian Investasi, di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Jum’at (18/6/2021).

Rakornas yang bertemakan “Kemudahan Berusaha dan Peran Hipmi Menggerakkan Ekonomi Bangsa”, guna mengefektifkan kerja satuan tugas (satgas) percepatan investasi, Maming sebagai kalangan pengusaha masuk dalam Tim Satgas Percepatan Investasi.

Ketum BPP HIPMI mengatakan, hal tersebut merupakan sebuah kehormatan baginya dalam membantu tugas sebagai Tim Satgas Percepatan Investasi.

“Tentu ini bukan tugas yang ringan, namun sebagai anak bangsa, saya akan berusaha mengawal tanggung jawab ini dengan baik,” ucap Maming

Menurutnya, di masa kepengurusan ini termasuk paling mudah mendapat jaringan ke pemerintah karena ada empat senior kita yang masuk kabinet, seperti Menteri Investasi/Kepala BKPM Abang Bahlil Lahadalia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Abang Sandiaga Uno, Menteri Perdagangan Abang Muhammad Lutfi, dan Menteri BUMN Abang Erick Thohir.

“Semua pembina atau senior HIPMI tersebut masuk kabinet bukan menteri kaleng-kaleng, tetapi punya peran penting bagi bangsa dan negara ini,” ungkapnya.

Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu melanjutkan, BKPM bekerjasama dengan HIPMI terkait norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) perizinan berusaha melalui online single submission (OSS) berbasis risiko

“Dimana, setiap sektor akan menjadi acuan tunggal dalam perizinan berusaha. Dengan adanya OSS berbasis risiko akan sangat mempermudah dan efisien secara waktu dan biaya,” ungkap Maming.

Maming juga mengungkapkan, bahwa BKPM luar biasa bekerjasama dengan HIPMI khususnya yang di daerah mengenai sosialisasi permasalahan perizinan dalam berusaha melalui OSS.

“Semua pengurus HIPMI menjadi tim penilai kepada para gubernur. Ini adalah peluang yang strategis bagi HIPMI yang berhubungan dengan kepala daerah,” tandasnya.

CEO Enam Sembilan Group ini menambahkan, yang terpenting ketentuan tersebut dapat disosialisasikan secara luas ke kalangan pengusaha, karena banyak di antara mereka yang melakukan pengurusan izinnya sendiri tanpa melalui jasa pihak ketiga.

Jadi, kata maming OSS ini semangatnya sama, supaya mudah, cepat dan bisa dilakukan sendiri. BKPM berkolaborasi atau menggabungkan pengusaha nasional dan daerah, menggabungkan dengan UMKM.

“Ini gagasan dewan pembina kita Bang Bahlil karena memberikan kesempatan kepada daerah, kita tidak bisa menjadi pengusaha nasional kalau bukan dari daerah. Setelah itu, kita bisa kerjasama dengan asing, semua tidak semudah seperti membalikkan tangan,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

EKONOMI

Penguatan UMKM, Kadin: Jurus Pemerintah Harus Membumi

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus mendorong pemulihan ekonomi secara cepat dan efektif melalui digitalisasi ekonomi. Melalui pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Indonesia Periode 2020-2025, terdapat lima sektor program prioritas strategi nasional.

Program pertama, mempelopori transaksi digital seperti crypto, currency, block change, yang menjadi unggulan produk unggulan Kadin secara Internasional.

Kedua, sektor e-commerce, memastikan transaksi elektronik berjalan aman dan nyaman. Ketiga, mendorong sektor ekspor sebagai komoditas utama perekonomian nasional. Keempat, Kadin Indonesia akan menjadi pusat ketahanan pangan nasional.

Kelima, memberdayakan sektor usaha kecil menengah untuk menjadi sokoguru perekonomian nasional, karena sektor UMKM menjadi penopang utama di tengah pandemi Covid-19, ujar Eddy Ganefo, Ketua Umum Kadin Indonesia.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Strategis, Eko Sriyanto Galgendu mengutarakan, pengukuhan Kepengurusan Kadin Indonesia periode 2020 – 2025 ini dapat menjadikan peran strategi baru dan jitu.

Khususnya dalam bidang penguatan UMKM dan Strategi Ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan dampak pandemi Covid -19. Maka, Kadin Indonesia menyiapkan jurus atau strategi membumi di bidang ekonomi nasional.

“Kebijakan pemerintah dan pengusaha mesti berpijak pada jurus membumi. Misal dalam hal Digitalisasi Industri. Modernisasi digitilasi dibidang industi jangan sampai melepas semua sistim konvensionalnya,” ujar Eko Galgendu dalam keterangannya, Kamis (27/5).

Dia menyatakan kelebihan dan kekurangan serta dampak positif dan negatif dalam digitalisasi Industri pada sistem ekonomi nasional mesti dibahas oleh pemerintah dan Kadin Indonesia.

“Karena sistem digitilasi industri juga senjata global dalam menembus pangsa pasar ekonomi Indonesia dan kalau Indonesia tidak punya senjata kekuatan penangkalnya, maka ekonomi bisa dihajar rudal-rudal senjata ekonomi mereka tanpa bisa berbuat apa-apa,” ujar Eko.

Menurutnya Kadin Indonesia sudah saatnya diasah serta diberikan penguatan pemerintah dalam peran percaturan ekonomi global serta organisasi ekonomi dunia.

“Strategi dan kerja sama Pemerintah dan Kadin Indonesia untuk bahu membahu dan bekerja sama menembus benteng kekuatan ekonomi global mesti diupayakan,” tandasnya. (Amhar)

Continue Reading

EKONOMI

BMH Launching Program 100 Hektar Lumbung Pangan Santri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pandemi Covid-19 menjadikan daya tahan pangan masyarakat terus tergerus, tidak terkernah para santri yang berjumlah 79.500 jiwa menimba ilmu di 630 pesantren binaan BMH dari Aceh hingga Papua.

Guna menjamin ketersediaan pangan bagi santri, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) hari ini, Kamis 8 April 2021, bertempat di Hotel Sofyan Tebet, Jakarta Selatan melaunching Program 100 Hektar Lumbung Pangan Santri.

Ade Syariful Allam, Dir. Operasional BMH dalam paparannya kepada media menjelaskan, bahwa
Program 100 hektar lumbung pangan santri ini akan memberi efek positif yang sangat penting selain dari jaminan ketersediaan pangan santri.

“Yakni mengurangi potensi alih fungsi lahan pertanian, mengembangkan usaha produktif di bidang pertanian, serta meningkatkan taraf hidup para petani,” ungkapnya.

Adapun Lokasi program ini kata Syariful Alam sudah berjalan di Pebayuran Bekasi, Luwu Timur Sulsel, Kebun Gizi Hidroponik di Depok, Jabar. Kebun Sayur di Balikpapan, Kaltim, Budidaya Jamur Tiram di Jatim, dan Perikanan Bandeng di Konawe Selatan, Sultra, serta Pertanian bawang prei di Lumajang, Jawa Timur.

“Diharapkan pada Tahun 2025 program ini dapat berjalan dengan baik yang memenuhi target 500 hektar sawah lumbung pangan santri,” tutup Direktur Operasional BMH, Ade Syariful Allam. (Amhar)

Continue Reading

Trending