Connect with us

Pemuda

Ratusan Mahasiswa UBK Kecewa, Seminar Kebangsaan Di Batalkan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Universitas Bung Karno (UBK) batal menggelar seminar nasional di Aula Ir Soekarno, Universitas Bung Karno, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. Hal ini membuat ratusan mahasiswa UBK kecewa dengan batalnya seminar publik Kebangsaan yang digelar Mahasiswa Fakultas Hukum UBK. Padahal Narasumber telah hadir untuk membahas diskusi UU KPK, RKUHP dan membaca arah gerakan mahasiswa terkini.

Seminar yang mengangkat tema “Mencari Solusi Penyelesaian RUU Kontroversial Dari Prespektif Kajian Akademisi”, telah menghadirkan lima narasumber yakni: Anggota DPR-RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan ,S.T.,S.H.,M.H, pengamat hukum dari Universitas Al Azhar, Dr. Suparji S.H.,M.H,

Selanjutnya, ada Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional (Unas), Drs. Firdaus Syam, MA, phD, Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Dr. Azmi Syahputra S.H.,M.H, dan mantan anggota DPR Djoko Eddy Abdurahman, serta moderator Saverius Jenna, Sekjen BEM FH UBK.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, UBK, Yerikho Alfredo Manurung mengatakan, dibatakannya seminar terjadinya konflik atau problem antara Rektorat dengan Yayasan UBK yang tidak sepakat dengan adanya seminar. Apalagi imbas dari seminar akan memicu konflik horizontal.

Namun demikian, menurut Yerikho Alfredo, mahasiswa UBK khususnya Fakultas Hukum akan membuat kegiatan yang lebih besar lagi yang akan digelar di luar kampus UBK.

“Karena selama ini kampus UBK telah membungkam suara mahasiswa,” tegasnya.

Dengan dibatalkannya seminar yang mengupas UU kontoversial, sambung Yerikho, maka pihaknya juga akan mengkaji beberapa UU kontroveraial seperti UU KPK bersama mahasiswa hukum lainnya. Hasil kajian akan diserahkan ke sejumlah BEM DKI untuk dijadikan naskah akademik seperti judicial review ke Mahkamah Konstitusi. UU kontroversial akan menjadi momentum bagi mahasiswa untuk melakukan kajian.

“Naskah hasil kajian akan kita sampaikan ke DPR. Apabila nanti naskah ini tidak diterima oleh DPR kita akan tetap dan terus untuk mengawal apa yang menjadi tuntutan sebagai mahasiswa. Bisa jadi kita akan turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar lagi,” paparnya.

Sementara itu Dr Suparji Ahmad mengatakan, baru kali ini di era reformasi ada kajian ilmiah yang digelar mahasiswa sebagai kaum intelek dibatalkan pihak kampus. Suparji menilai pembatalan sepihak diskusi oleh pihak kampus bisa membuat trauma mahasiswa untuk menggelar kegiatan lainnya. Di sisi lain, pembatalan sepihak kegiatan mahasiswa juga bisa membuat suasana menjadi tidak terkendali.

“Dalam artian forum ilmiah saja dihambat maka mungkin mereka (mahasiswa) akan mencari saluran-saluran lain. Apakah akhirnya terpaksa turun jalanan lagi untuk unjuk rasa lagi,” paparnya.

Suparji menilai, mahasiswa bisa aksi kembali turun ke jalan karena dominasi politik sangat kuat oleh penguasa untuk melemahkan dunia kampus. Suparji pun berharap dibatalkannya kegiatan mahasiswa maka tidak melemahkan dan hilangnya energi mahasiswa di masa yang akan datang.

Saya menyarankan agar mahasiswa meminta kejelasan kepada pihak kampus apa alasan dibatalkannya kegiatan seminar yang akan membahas UU kontroversial, “harap” Suparji menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

Bantu Pemerintah, LMND Bersama Polri Gelar Vaksinasi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Liga Mahasiswa Nasional untuk demokrasi (LMND) bekerjasama dengan Polri menggelar vaksinasi dalam upaya percepatan penanganan pandemic Covid-19 dan pembentukan herd immunity.

Kegiatan vaksinasi ini berlangsung sejak jam 08.00 – 12.00 WIB dilaksanakan di daerah Kinasih Resort, Kec. Tapos daerah Depok Jawa Barat (27/9/2021)

Kegiatan vaksin ini merupakan bagian dari kerja-kerja real organisasi dalam upaya membantu rakyat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam membantu kerja pemerintah agar bisa secepatnya keluar dari pandemi covid-19, “tegas” Muh. Asrul selaku ketua umum LMND.

Lebih lanjut Asrul menegaskan, kegiatan vaksinasi ini bagian dari kerja real organisasi dan tak terpisahkan dalam membantu kerja pemerintah agar secepatnya keluar dari pandemic Covid-19.

Asrul menambahkan semua kekuatan bangsa ini harus bersatu padu dalam upaya penyelamatan nasib rakyat dan pemulihan ekonomi nasional. Sinergitas dan kolaborasi oleh seluruh anak bangsa harus terus dikuatkan seerat mungkin agar bisa cepat terbebas dari pandemic Covid-19.

“Semua kekuatan bangsa harus Bersatu padu dalam upaya penyelamatan nasib rakyat dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sinergitas dan kolaborasi oleh seluruh anak bangsa harus terus dikuatkan agar cepat terbebas dari pandemi covid-19,” pungkas Asrul.

Dalam kesempatan yang sama, Muh. Galuh selaku ketua panitia menyatakan bahwa Kegiatan vaksinasi ini juga mengajak organisasi Karang Taruna setempat untuk berpartisipasi dalam penanganan pandemi dan memperkuat solidaritas dalam membantu rakyat. Semua yang dilakukan untuk membantu rakyat dan bangsa.

“Kegiatan vaksinasi kali ini juga mengajak organisasi Karang Taruna setempat untuk berpartisipasi dalam penanganan pandemi dan memperkuat solidaritas dalam membantu rakyat. Semua yang dilakukan untuk membantu rakyat dan bangsa,” ujarnya.

Galuh menyebut kepesertaan dalam kegiatan vaksinasi ini ada dari lansia, pekerja, pelajar dan mahasiswa.

Menurutnya, Pemerintah sudah cukup berhasil dalam menyediakan akses vaksin yang bisa diakses dengan mudah oleh rakyat di daerah Jabodetabek

“Kami sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Kawan-kawan LMND dan POLRI dalam kegiatan vaksinasi ini, karena dilakukan di daerah kami dan bisa membantu masyarakat yang belum vaksin tutup Trisno selaku ketua umum Karang Taruna setempat,” tutup Galuh. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

PON 2021 Menjadi Momentum Memperkuat NKRI Di Tanah Papua

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2021 yang akan di selenggarakan pada 2 hingga 15 Oktober mendatang di tanah Papua disambut positif oleh Milenial Mitra Polisi (MMP).

Dalam keterangan tertulisnya kepada media, Jum’at 17 September 2021, Ketua Umum DPP MMP, Romadhon Jasn mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya golongan milenial untuk memberikan dukungan sepenuhnya dalam mensukseskan PON 2021.

Menurutnya, masyarakat Milenial saat ini lebih rasional dalam menyikapi setiap fenomena yang terjadi. Sehingga milenial saat akan menjadi pemimpin di masa depan tidak akan mengulang sejarah pemimpin masa lalu yang gagal dalam menjaga perdamaian di daerah Papua.

“Perhelatan PON 2021 di Papua saat ini akan menjadi insiden penting dalam upaya pemerintah dalam meredam gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Papua tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai satu kesatuan yang utuh dengan menghilangkan keresahan masyarakat Papua yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Indonesia.

Lebih lanjut, Ketua Umum DPP MMP menilai, pemerintah benar-benar bekerja keras dan tanpa henti untuk meredam gerakan OPM sebagai upaya untuk masyarakat Papua mendapatkan perlakuan yang adil.

Romadhon Jasn mengungkapkan, Papua merupakan sebuah wilayah yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan Indonesia dan secara historis sudah bersama-bersama berjuang dalam mendirikan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

“Sehingga Papua menjadi bagian penting untuk bersama-sama dalam mengisi kemerdekaan dengan memberikan perhatian dalam membangun daerah papua, dan dalam rangka meredam gerakan OPM yang sampai saat ini masih terus bergeliat,” jelasnya.

Romadhon menambahkan, PON 2021 bisa dijadikan momentum untuk kembali memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) dan juga dalam rangka agar masyarakat bisa melihat kondisi social dan daerah Papua secara lebih cermat, sehingga tidak ada lagi masyarakat di Papua yang merasa diperlakukan tidak adil.

Gerakan OPM yang merupakan sebuah bagian dari fenomena politik tentang politik identitas, radikalisme (suatu kecenderungan untuk melakukan perubahan (transformasi) secara mengakar atau ekstrim) dan gerakan social baru tidak lagi menggeliat, “pungkas” Romadhon Jasn menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

PPKM Darurat Diperpanjang, Sekjen GPI Minta Jokowi Mengundurkan Diri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Khoirul Amin, meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur jika PPKM Darurat benar diperpanjang sampai akhir bulan Juli 2021.

Permintaan itu disampaikan oleh Sekjen GPI, menyikapi kibijakan pemerintah yang akan memperpanjang PPKM Darurat melaui keterangan tertulisnya Senen (19/7/2021) sore.

“Jika memang sudah tidak mampu mengatasi pandemi Covid-19 ini. Maka saran saya lebih baik Presiden segera mengundurkan diri secara gantel dan terhormat,” tegas Khoirul Amin

Presiden Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Periode 2005 – 2008 tersebut juga menyampaikan, bahwa menjadi pemimpin itu harus memiliki kepekaan sosial dan tau penderitaan rakyatnya.

“Apabila menjadi pemimpin tidak memiliki kepekaan sosial, yang taunya cuma memerintah. Maka itu bukan pemimpin, tapi penguasa. Dia tidak akan pernah mampu merasakan penderitaan yang dialami oleh rakyatnya,” tandasnya.

Ia melanjutkan, kalau menjadi pemimpin hanya tau memerintah dan mendengar laporan orang disekitarnya. Maka kebijakannya akan selalu kontroversial, dan bertentangan dengan kehendak rakyatnya.

“Saya merasa bahwa kebijakan PPKM Darurat ini adalah kebijakan yang dipaksakan dan tanpa solusi. Dimana rakyat diminta untuk berdiam diri dirumah, tapi pemerintah tidak membantu kebutuhan hidupnya,” kata Amin.

“Terus rakyat disuruh makan apa, jika berdiam diri dirumah. Ini namanya kebijakan yang asal-asalan. Melawan Virus Corona biar tidak mati, tapi akan mati juga karena kelaparan,” lanjutnya.

Sekjen Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Periode 2007-2010 ini juga menyoroti dasar hukum. Dari kebijakan PPKM Darurat, yang dianggap Inkonstitusional dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Dalam UUD 1945, Pasal 28A dan 28D ayat (2) tentang HAM sudah sangat jelas. Bahwa Konstitusi kita menjamin hak-hak warga Negara untuk bertahan hidup. Maka melarang orang mencari nafkah sesungguhnya telah melanggar Konstitusi dan HAM,” ucap Amin.

Ia pun menerangkan, apabila Pasal 28A dan 28D ayat (2) tersebut dibatasi, berdasarkan Pasal 28J tentang pembatasan HAM. Maka pembatasan tersebut harus dengan Undang-undang (UU).

“Kebijakan PPKM Darurat ini memakai dasar hukum UU mana? Jika memakai UU Kekarantinaan Kesehatan. Maka semestinya Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Wajib menanggung kebutuhan hidup selama masyarakat selama berlaku karantina,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa Pemerintah melalui
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy. Telah menyatakan, bahwa PPKM Darurat akan diperpanjang sampai akhir Juli 2021.

Muhajir juga menyampaikan, perpanjangan PPKM Darurat tersebut berdasarkan hasil rapat kabinet terbatas dengan Presiden Joko Widodo. (Ahr)

Continue Reading

Trending