Connect with us

Pemuda

Ratusan Mahasiswa UBK Kecewa, Seminar Kebangsaan Di Batalkan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Universitas Bung Karno (UBK) batal menggelar seminar nasional di Aula Ir Soekarno, Universitas Bung Karno, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. Hal ini membuat ratusan mahasiswa UBK kecewa dengan batalnya seminar publik Kebangsaan yang digelar Mahasiswa Fakultas Hukum UBK. Padahal Narasumber telah hadir untuk membahas diskusi UU KPK, RKUHP dan membaca arah gerakan mahasiswa terkini.

Seminar yang mengangkat tema “Mencari Solusi Penyelesaian RUU Kontroversial Dari Prespektif Kajian Akademisi”, telah menghadirkan lima narasumber yakni: Anggota DPR-RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan ,S.T.,S.H.,M.H, pengamat hukum dari Universitas Al Azhar, Dr. Suparji S.H.,M.H,

Selanjutnya, ada Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional (Unas), Drs. Firdaus Syam, MA, phD, Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Dr. Azmi Syahputra S.H.,M.H, dan mantan anggota DPR Djoko Eddy Abdurahman, serta moderator Saverius Jenna, Sekjen BEM FH UBK.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, UBK, Yerikho Alfredo Manurung mengatakan, dibatakannya seminar terjadinya konflik atau problem antara Rektorat dengan Yayasan UBK yang tidak sepakat dengan adanya seminar. Apalagi imbas dari seminar akan memicu konflik horizontal.

Namun demikian, menurut Yerikho Alfredo, mahasiswa UBK khususnya Fakultas Hukum akan membuat kegiatan yang lebih besar lagi yang akan digelar di luar kampus UBK.

“Karena selama ini kampus UBK telah membungkam suara mahasiswa,” tegasnya.

Dengan dibatalkannya seminar yang mengupas UU kontoversial, sambung Yerikho, maka pihaknya juga akan mengkaji beberapa UU kontroveraial seperti UU KPK bersama mahasiswa hukum lainnya. Hasil kajian akan diserahkan ke sejumlah BEM DKI untuk dijadikan naskah akademik seperti judicial review ke Mahkamah Konstitusi. UU kontroversial akan menjadi momentum bagi mahasiswa untuk melakukan kajian.

“Naskah hasil kajian akan kita sampaikan ke DPR. Apabila nanti naskah ini tidak diterima oleh DPR kita akan tetap dan terus untuk mengawal apa yang menjadi tuntutan sebagai mahasiswa. Bisa jadi kita akan turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar lagi,” paparnya.

Sementara itu Dr Suparji Ahmad mengatakan, baru kali ini di era reformasi ada kajian ilmiah yang digelar mahasiswa sebagai kaum intelek dibatalkan pihak kampus. Suparji menilai pembatalan sepihak diskusi oleh pihak kampus bisa membuat trauma mahasiswa untuk menggelar kegiatan lainnya. Di sisi lain, pembatalan sepihak kegiatan mahasiswa juga bisa membuat suasana menjadi tidak terkendali.

“Dalam artian forum ilmiah saja dihambat maka mungkin mereka (mahasiswa) akan mencari saluran-saluran lain. Apakah akhirnya terpaksa turun jalanan lagi untuk unjuk rasa lagi,” paparnya.

Suparji menilai, mahasiswa bisa aksi kembali turun ke jalan karena dominasi politik sangat kuat oleh penguasa untuk melemahkan dunia kampus. Suparji pun berharap dibatalkannya kegiatan mahasiswa maka tidak melemahkan dan hilangnya energi mahasiswa di masa yang akan datang.

Saya menyarankan agar mahasiswa meminta kejelasan kepada pihak kampus apa alasan dibatalkannya kegiatan seminar yang akan membahas UU kontroversial, “harap” Suparji menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

PPKM Darurat Diperpanjang, Sekjen GPI Minta Jokowi Mengundurkan Diri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Khoirul Amin, meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur jika PPKM Darurat benar diperpanjang sampai akhir bulan Juli 2021.

Permintaan itu disampaikan oleh Sekjen GPI, menyikapi kibijakan pemerintah yang akan memperpanjang PPKM Darurat melaui keterangan tertulisnya Senen (19/7/2021) sore.

“Jika memang sudah tidak mampu mengatasi pandemi Covid-19 ini. Maka saran saya lebih baik Presiden segera mengundurkan diri secara gantel dan terhormat,” tegas Khoirul Amin

Presiden Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Periode 2005 – 2008 tersebut juga menyampaikan, bahwa menjadi pemimpin itu harus memiliki kepekaan sosial dan tau penderitaan rakyatnya.

“Apabila menjadi pemimpin tidak memiliki kepekaan sosial, yang taunya cuma memerintah. Maka itu bukan pemimpin, tapi penguasa. Dia tidak akan pernah mampu merasakan penderitaan yang dialami oleh rakyatnya,” tandasnya.

Ia melanjutkan, kalau menjadi pemimpin hanya tau memerintah dan mendengar laporan orang disekitarnya. Maka kebijakannya akan selalu kontroversial, dan bertentangan dengan kehendak rakyatnya.

“Saya merasa bahwa kebijakan PPKM Darurat ini adalah kebijakan yang dipaksakan dan tanpa solusi. Dimana rakyat diminta untuk berdiam diri dirumah, tapi pemerintah tidak membantu kebutuhan hidupnya,” kata Amin.

“Terus rakyat disuruh makan apa, jika berdiam diri dirumah. Ini namanya kebijakan yang asal-asalan. Melawan Virus Corona biar tidak mati, tapi akan mati juga karena kelaparan,” lanjutnya.

Sekjen Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Periode 2007-2010 ini juga menyoroti dasar hukum. Dari kebijakan PPKM Darurat, yang dianggap Inkonstitusional dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Dalam UUD 1945, Pasal 28A dan 28D ayat (2) tentang HAM sudah sangat jelas. Bahwa Konstitusi kita menjamin hak-hak warga Negara untuk bertahan hidup. Maka melarang orang mencari nafkah sesungguhnya telah melanggar Konstitusi dan HAM,” ucap Amin.

Ia pun menerangkan, apabila Pasal 28A dan 28D ayat (2) tersebut dibatasi, berdasarkan Pasal 28J tentang pembatasan HAM. Maka pembatasan tersebut harus dengan Undang-undang (UU).

“Kebijakan PPKM Darurat ini memakai dasar hukum UU mana? Jika memakai UU Kekarantinaan Kesehatan. Maka semestinya Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Wajib menanggung kebutuhan hidup selama masyarakat selama berlaku karantina,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa Pemerintah melalui
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy. Telah menyatakan, bahwa PPKM Darurat akan diperpanjang sampai akhir Juli 2021.

Muhajir juga menyampaikan, perpanjangan PPKM Darurat tersebut berdasarkan hasil rapat kabinet terbatas dengan Presiden Joko Widodo. (Ahr)

Continue Reading

Pemuda

Melalui Zoom, TJS Genjot Loyalitas Kebangsaan Kader Perisai

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Zoom meeting Front Nasional Berkarya yang di gagas oleh Ketua Umum Perisai Berkarya Tri Joko Susilo, SH., dalam rangka ulang tahun Partai Berkarya Ke-5 berlangsung pada Kamis, 15 Juli 2021.

Melalui zoom Meeting dalam komando Ketua Umum H. Hutomo Mandala Putra, SH., dilakukan dengan khidmat sebagai comando call Pimpinan Partai Berkarya Perisai Berkarya dan Ormas Ormas Partai Berkarya di tanah Air.

Dalam paparan Zoomnya, Tri Joko Susilo (TJS) menekankan agar para negarawan itu selalu mengarahkan bangsa seperti Bung Hatta, Mereka inisiator memimpin pergerakan.

“Saya minta kepada kader, yang penting pertama adalah jaga semangat, dan koyalitas kebangsaan sebab kalau semangat sudah hilang, pagi pun dapatnya cuma kopi bukan catatan sejarah,” ujar Tri Joko Susilo penuh semangat!

Dalam zoom meeting itu Tri Joko Susilo menyebut semangat yang membuat segar kepala dan sorot mata kita sangat diperlukan karena kita adalah ‘vaksin’ bagi bangsa yang dibuat lemah oleh permainan komunis diberbagai bidang termasuk kesehatan.

“Kalau bukan kita siapa lagi, semangat itu mahal, harus didapat dengan orang-orang yang selalu menebar aura semangat,” ujar Ketua Umum Perisai Berkarya.

Tri Joko Susilo juga meyakinkan kader agar terus mempunyai ‘bom atom’ keyakinan, yakin usaha sampai bahwa kelak mereka akan pegang negara.

“keyakinan mampu membuat kita memindahkan gunung sekalipun, makanya kata Bung Karno, keyakinan itu milik anak muda, di Partai Berkarya itu isinya mayoritas kader muda dan orang lapangan dan suka medan berat walaupun seseram dekat mulut harimau toh, ingat kalimat Panggil aku 10 pemuda. Maka aku akan mengguncang dunia,” cetus Tri Joko.

Pesan terakhir zoom Meeting dari ketua umum Ormas perisai berkarya ini yg sekaligus moderator dalam agenda tersebut, mengingatkan dengan gagalnya Reformasi yang sudah 20 tahun lebih

“Oleh karena itu, mari kita menjadi pelaku sejarah untuk membuat perubahan orientasi sejarah. Kader Partai Berkarya harus menjawab tantangan Milenial mempertahankan harapan pendiri bangsa ini,” pungkas Tri Joko, menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

GMKI, OKP Cipayung Plus Gandeng POLRI-TNI Gelar Vaksinasi

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – GMKI bersama OKP Cipayung Plus turut berperan aktif dalam Program pemerintah guna mensukseskan Vaksinasi 1 Juta per hari terus digulir oleh semua pihak.

TNI dan Polri sebagai garda keamanan terdepan terus bahu membahu mengamankan dan bekerja sama ke semua pihak untuk menjalankan program vaksinasi. Berbagai pihak, dari instansi negeri, swasta dan institusi pendidikan juga ikut serta menyelenggarakan kegiatan vaksinasi bersama.

OKP Cipayung Plus, salah satu wadah kepemudaan dari Organisasi pemuda, bekerjasama dengan TNI-POLRI mengadakan Vaksinasi gratis untuk warga.

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), salah satu organisasi kemahasiswaan, turut serta dalam mengadakan kegiatan vaksinasi tersebut. Acara diselenggarakan pada hari Kamis, (15/07/2021) di kantor GMKI, Salemba-Jakarta Pusat.

Acara dimulai pada pukul 08.30-18.00 WIB. Para warga antusias mengikuti vaksinasi tersebut. Jeffri Gultom, Ketua PP GMKI yang ikut hadir dalam acara tersebut mengatakan, bahwa GMKI turut serta mensukseskan program pemerintah untuk vaksinasi.

“Kami bersama organisasi kemahasiswaan lainnya bekerjasama dalam menyelenggarakan vaksinasi. Jenis Vaksin yang diterima adalah Sinovac. Target hari ini adalah 300 vaksin dan kami masih menunggu masyarakat untuk segera mendaftarkan,” ujarnya.

Ketika ditanyakan mengenai apakah mahasiswa, terutama dari GMKI mengenai komersialisasi vaksin, Jeffri menegaskan menolak akan rencana tersebut. “Kami menolak rencana komersialisasi vaksin. Bagi kami masyarakat jangan diberatkan lagi untuk biaya vaksin, “pungkasnya.

Acara Vaksinasi yang diselenggarakan OKP Cipayung Plus beserta TNI-POLRI akan terus diadakan guna menekan angka terpaparnya Covid 19 yang sampai saat ini masih belum kondusif. Diharapkan vaksinasi dapat segera didistribusikan secara menyeluruh dan semua warga negara RI menerima vaksin tersebut. (Ahr).

Continue Reading

Trending