Connect with us

Pemuda

Ratusan Mahasiswa UBK Kecewa, Seminar Kebangsaan Di Batalkan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Universitas Bung Karno (UBK) batal menggelar seminar nasional di Aula Ir Soekarno, Universitas Bung Karno, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. Hal ini membuat ratusan mahasiswa UBK kecewa dengan batalnya seminar publik Kebangsaan yang digelar Mahasiswa Fakultas Hukum UBK. Padahal Narasumber telah hadir untuk membahas diskusi UU KPK, RKUHP dan membaca arah gerakan mahasiswa terkini.

Seminar yang mengangkat tema “Mencari Solusi Penyelesaian RUU Kontroversial Dari Prespektif Kajian Akademisi”, telah menghadirkan lima narasumber yakni: Anggota DPR-RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan ,S.T.,S.H.,M.H, pengamat hukum dari Universitas Al Azhar, Dr. Suparji S.H.,M.H,

Selanjutnya, ada Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional (Unas), Drs. Firdaus Syam, MA, phD, Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Dr. Azmi Syahputra S.H.,M.H, dan mantan anggota DPR Djoko Eddy Abdurahman, serta moderator Saverius Jenna, Sekjen BEM FH UBK.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, UBK, Yerikho Alfredo Manurung mengatakan, dibatakannya seminar terjadinya konflik atau problem antara Rektorat dengan Yayasan UBK yang tidak sepakat dengan adanya seminar. Apalagi imbas dari seminar akan memicu konflik horizontal.

Namun demikian, menurut Yerikho Alfredo, mahasiswa UBK khususnya Fakultas Hukum akan membuat kegiatan yang lebih besar lagi yang akan digelar di luar kampus UBK.

“Karena selama ini kampus UBK telah membungkam suara mahasiswa,” tegasnya.

Dengan dibatalkannya seminar yang mengupas UU kontoversial, sambung Yerikho, maka pihaknya juga akan mengkaji beberapa UU kontroveraial seperti UU KPK bersama mahasiswa hukum lainnya. Hasil kajian akan diserahkan ke sejumlah BEM DKI untuk dijadikan naskah akademik seperti judicial review ke Mahkamah Konstitusi. UU kontroversial akan menjadi momentum bagi mahasiswa untuk melakukan kajian.

“Naskah hasil kajian akan kita sampaikan ke DPR. Apabila nanti naskah ini tidak diterima oleh DPR kita akan tetap dan terus untuk mengawal apa yang menjadi tuntutan sebagai mahasiswa. Bisa jadi kita akan turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar lagi,” paparnya.

Sementara itu Dr Suparji Ahmad mengatakan, baru kali ini di era reformasi ada kajian ilmiah yang digelar mahasiswa sebagai kaum intelek dibatalkan pihak kampus. Suparji menilai pembatalan sepihak diskusi oleh pihak kampus bisa membuat trauma mahasiswa untuk menggelar kegiatan lainnya. Di sisi lain, pembatalan sepihak kegiatan mahasiswa juga bisa membuat suasana menjadi tidak terkendali.

“Dalam artian forum ilmiah saja dihambat maka mungkin mereka (mahasiswa) akan mencari saluran-saluran lain. Apakah akhirnya terpaksa turun jalanan lagi untuk unjuk rasa lagi,” paparnya.

Suparji menilai, mahasiswa bisa aksi kembali turun ke jalan karena dominasi politik sangat kuat oleh penguasa untuk melemahkan dunia kampus. Suparji pun berharap dibatalkannya kegiatan mahasiswa maka tidak melemahkan dan hilangnya energi mahasiswa di masa yang akan datang.

Saya menyarankan agar mahasiswa meminta kejelasan kepada pihak kampus apa alasan dibatalkannya kegiatan seminar yang akan membahas UU kontroversial, “harap” Suparji menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

Tunda Pilkada, GPI : Selamatkan Nyawa Rakyat dari Covid-19

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Bertempat di Markas GPI Menteng 58 Jakarta Pusat, hari ini Jum’at 18 September 2020, Kami Gerakan Pemuda Islam (GPI) menggelar jumpa pers berkaitan dengan menolak atau menunda pelaksanaan Pilkada 2020.

Adapun alasan kami karna beberapa hal yang memang kami telah melakukan monitoring dari Semenjak adanya covid-19 melanda Negara kita Indonesia yang telah menelan ribuan jiwa melayang.

Menurut Sekjen Gerakan Pemuda Islam (GPI) Diko nugraha, Pilkada serentak 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 sebaiknya ditunda, karena dapat menimbulkan penyebaran Covid semakin meluas.

“Pelaksanaan Pilkada serentak lebih baik ditunda karena dapat nyawa masyarakat. Apalagi korban covid di tanah air terus bertambah,” tandas Diko Nugraha kepada pers di Jakarta, Jumat (18/9).

Diketahui, hingga Minggu (13/9/2020), kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 214.746 kasus dengan 8.650 kasus kematian dan 152.458 pasien yang telah dinyatakan sembuh.

Menurut Diko, adalah ironis jika rakyat diperintahkan untuk disiplin agar terhindar dari Covid-19, tetapi pemerintah maupun parlemen tetap menggelar kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bagi keselamatan nyawa rakyat Indonesia.

Untuk itu lanjut Diko, pemerintah harus segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) penundaan Pilkada serentak 2020. Pemerintah harus arif demi menyelamatkan nyawa rakyat. “Presiden agar segera membuat perppu penundaan pilkada serentak,” tandasnya. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

Firman Wijaya: GAAS Kudu Tampil Sebagai Pembeda

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sejumlah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) mendatangi Ketua Dewan Kehormatan DR. Firman Wijaya SH MH di Kantor Badan Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI)

Kunjungan dan silaturahmi DPP GAAS berlangsung pada Jumat 4 September 2020 siang di Jalan Masjid II nomor 1, Pejompongan, Jakarta Pusat. Kunjungan dimaksudkan untuk meminta petunjuk Ketua Dewan Kehormatan.

Saat memberi arahan Firman Wijaya mengungkapkan, semoga GAAS tampil sebagai pembeda dari tampilan organisasi yang ada saat ini. Cobalah fokus dalam bidang – bidang yang jarang orang tangani.

“Saat ini, banyak peluang yang sedikit sekali personil yang menangani khusus di bidang hukum yang menyangkut infrastruktur dan persoalan sengketa tanah,” ungkapnya.

Ketua Dewan Kehormatan juga DPP GAAS juga menyampaikan beberapa nasehat dan saran terkait alternatif kegiatan yang sebaiknya difokuskan untuk menangani hal yang menyangkut internal tidak untuk publikasi.

Sebagai pakar hukum bidang konstruksi Firman Wijaya banyak memberi saran terkait ormas GAAS yang akan melaksanakan jadwal Pelantikan seluruh Pengurus DPP GAAS pada Minggu (27/9/2020) di Gedung Joang 45, Jl. Menteng 31, Jakarta Pusat.

Sebelumnya di pagi hari, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) Rudy Silfa, SH beserta jajaran pengurus GAAS bersilaturahmi ke tempat kediaman Ketua Dewan Pertimbangan DPP GAAS Prof. DR. Elza Syarief, SH., MH.

Dalam silaturahminya, seluruh pengurus DPP GAAS mendatangi Ketua Dewan Pertimbangan DR. Elza Syarief SH MH di Kantor Jl. Latuharhari, Jakarta Pusat untuk meminta saran dan petunjuk terkait agenda Pelantikan yang tinggal 23 hari lagi.

“Kami melihat kekuatan Advokat dan Aktivis bisa menjadi kekuatan yang signifikan dalam penegakan hukum dan keadilan di negeri ini,” kata Ketua Umum GAAS Rudy Silfa SH kepada tuan rumah Elza Syarief yang juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan di DPP GAAS. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

Pembukaan Kantor DPD GAAS DKI Jakarta, Resmi Di Buka

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pembukaan Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) di kawasan Roxy Jakarta Pusat resmi dibuka pada hari Minggu, 30 Agustus 2020.

Peresmian dan tasyakuran ini dihadiri selain jajaran DPP GAAS, juga hadir Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pengawas, serta di hadiri oleh 53 Anggota dan pengurus GAAS dari berbagai Daerah.

Apresiasi dan sambutan atas peresmian Kantor Sekretariat DPD DKI Jakarta sangat antusias karena ada sebagian perwakilan DPD dan DPC turut hadir, antaranya: Propinsi Riau, Kota Batam, Tangerang, Bekasi, Jakarta Barat dan jajaran pengurus DKI sebagai tuan rumah.

Di temui usai peresmian, kepada media Ketua Umum DPP GAAS, Rudy Silfa S.H., mengungkapkan bahwa Ketua DPD DKI Jakarta terpilih Analisa S.E., adalah sosok wanita pengusaha yang tangguh.

“Dia menyediakan ruangan kantor miliknya untuk sekretariat DPD GAAS DKI, di lokasi yang strategis di pinggir jalan raya. Saya mengapresiasi kepadanya karena Jakarta tempat kekuasaan dan sebagai barometer kemajuan bagi seluruh Indonesia,” ujarnya.

Ditanya program kerja paska peresmian, Rudy mengatakan, bahwa kami sedang mempersiapkan hajatan DDP GAAS, yakni pelantikan pengurus DPP GAAS periode 2020 – 2025 yang akan direncanakan pada 27 September 2020 di Gedung Juang, Menteng, Jakarta Pusat.

“Dalam pelantikan DPP GAAS nanti juga akan di hadiri oleh perwakilan GAAS dari berbagai Daerah di Indonesia baik DPD maupun DPC. Beberapa Daerah sudah terkonfirmasi hadir yakni Jambi, Bengkulu, Aceh dan Papua,” pungkasnya.

Ditempat yang sama Sekjen DPP GAAS, Suta Widhya SH., biasa dipanggil Hans juga memaknai peresmian kantor sekretariat GAAS DKI ini sebagai pilot projek percontohan bagi daerah-daerah lain.

“Saya memaknai seperti di atas, karna saya optimis GAAS kedepan akan menjadi organisasi besar. Saya yakin dari 260 juta penduduk bangsa ini GAAS akan mampu mewarnai dalam perlindungan, advokasi dan bantuan hukum bagi bangsa ini,” tandas Hans.

Ketua DPD GAAS Provinsi DKI Jakarta, Analisa, S.E., mengatakan hadirnya GAAS disini untuk memperkenalkan kepada masyarakat adanya lembaga untuk menaungi dan memberikan edukasi kepada masyarakat bila ada permasalahan hukum.

Disinilah GAAS hadir dan kami memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Karna ditempat lain untuk butuh pengacara masyarakat harus bayar mahal.

“Saya dan teman-teman GAAS disini siap bersinergy dengan masyarakat untuk memberikan dan menegakan keadilan. Dan kami tentu bersinergi dengan pusat atas arahan-arahannya agar tidak salah jalur dan bisa sepaham,” tutup Analisa. (Amhar)

Continue Reading

Trending