Connect with us

Pemuda

Ratusan Mahasiswa UBK Kecewa, Seminar Kebangsaan Di Batalkan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Universitas Bung Karno (UBK) batal menggelar seminar nasional di Aula Ir Soekarno, Universitas Bung Karno, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. Hal ini membuat ratusan mahasiswa UBK kecewa dengan batalnya seminar publik Kebangsaan yang digelar Mahasiswa Fakultas Hukum UBK. Padahal Narasumber telah hadir untuk membahas diskusi UU KPK, RKUHP dan membaca arah gerakan mahasiswa terkini.

Seminar yang mengangkat tema “Mencari Solusi Penyelesaian RUU Kontroversial Dari Prespektif Kajian Akademisi”, telah menghadirkan lima narasumber yakni: Anggota DPR-RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan ,S.T.,S.H.,M.H, pengamat hukum dari Universitas Al Azhar, Dr. Suparji S.H.,M.H,

Selanjutnya, ada Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional (Unas), Drs. Firdaus Syam, MA, phD, Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Dr. Azmi Syahputra S.H.,M.H, dan mantan anggota DPR Djoko Eddy Abdurahman, serta moderator Saverius Jenna, Sekjen BEM FH UBK.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, UBK, Yerikho Alfredo Manurung mengatakan, dibatakannya seminar terjadinya konflik atau problem antara Rektorat dengan Yayasan UBK yang tidak sepakat dengan adanya seminar. Apalagi imbas dari seminar akan memicu konflik horizontal.

Namun demikian, menurut Yerikho Alfredo, mahasiswa UBK khususnya Fakultas Hukum akan membuat kegiatan yang lebih besar lagi yang akan digelar di luar kampus UBK.

“Karena selama ini kampus UBK telah membungkam suara mahasiswa,” tegasnya.

Dengan dibatalkannya seminar yang mengupas UU kontoversial, sambung Yerikho, maka pihaknya juga akan mengkaji beberapa UU kontroveraial seperti UU KPK bersama mahasiswa hukum lainnya. Hasil kajian akan diserahkan ke sejumlah BEM DKI untuk dijadikan naskah akademik seperti judicial review ke Mahkamah Konstitusi. UU kontroversial akan menjadi momentum bagi mahasiswa untuk melakukan kajian.

“Naskah hasil kajian akan kita sampaikan ke DPR. Apabila nanti naskah ini tidak diterima oleh DPR kita akan tetap dan terus untuk mengawal apa yang menjadi tuntutan sebagai mahasiswa. Bisa jadi kita akan turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar lagi,” paparnya.

Sementara itu Dr Suparji Ahmad mengatakan, baru kali ini di era reformasi ada kajian ilmiah yang digelar mahasiswa sebagai kaum intelek dibatalkan pihak kampus. Suparji menilai pembatalan sepihak diskusi oleh pihak kampus bisa membuat trauma mahasiswa untuk menggelar kegiatan lainnya. Di sisi lain, pembatalan sepihak kegiatan mahasiswa juga bisa membuat suasana menjadi tidak terkendali.

“Dalam artian forum ilmiah saja dihambat maka mungkin mereka (mahasiswa) akan mencari saluran-saluran lain. Apakah akhirnya terpaksa turun jalanan lagi untuk unjuk rasa lagi,” paparnya.

Suparji menilai, mahasiswa bisa aksi kembali turun ke jalan karena dominasi politik sangat kuat oleh penguasa untuk melemahkan dunia kampus. Suparji pun berharap dibatalkannya kegiatan mahasiswa maka tidak melemahkan dan hilangnya energi mahasiswa di masa yang akan datang.

Saya menyarankan agar mahasiswa meminta kejelasan kepada pihak kampus apa alasan dibatalkannya kegiatan seminar yang akan membahas UU kontroversial, “harap” Suparji menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

Ratusan Orang Protes Pelantikan Ketua IKM Tangerang

Published

on

By

JanoerKoening, Banten – Ratusan orang yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kota Tangerang, Banten memprotes dengan adanya kepengurusan baru.

Protes di picu karna Kepengurusan yang baru ini dianggap tidak adanya musyawarah terlebih dahulu kepada pengurus lama.

Alam salah satu Anggota IKM DPC Ciledug menyebut, pelantikan tersebut berlangsung secara diam-diam di Lemo Hotel Kelapa Dua Jalan Raya Legok, Tangerang, Banten hari ini, Jum’at 12 Februari 2021.

“Saya salah satu Anggota IKM Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Ciledug dan teman-teman minang lain yang hadir disini merasa tersinggung dengan dilantiknya kepengurusan DPD IKM Kota Tangerang yang baru,” ujarnya.

Alam mengatakan, pelantikan tersebut seharusnya kordinasi ke pengurus DPD IKM yang lama.

“Ada tiga belas kecamatan keluarga minang yang ada di kota Tangerang tidak setuju dengan pelantikan nya dan pembentukan DPD IKM Yang baru karena tidak ada omongan dan musyawarah, ungkapnya.

Alam juga mengatakan dengan adanya pelantikan kepengurusan DPD IKM yang baru membuat pecah belah antar warga Minang.

Pantauan wartawan di lokasi sempat terjadi keributan antar IKM DPD lama dan IKM DPD yang baru.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Tangerang Widodo WS mengatakan bahwa dirinya tadi telah membubarkan kerumunan massa.

“Kami sudah bubarkan kerumunan massa. Sebenarnya masyarakat boleh mengadakan kegiatan seperti pernikahan dan lain-lain asalkan mematuhi protokol kesehatan dan di batasi jumlahnya,” kata Widodo. (Alam)

Continue Reading

Pemuda

SEGORO, Ormas Berbasis Ekonomi Hadir Di Tengah Pandemi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Alhamdulilah pada tgl 9 Februari 2021 telah di tandatangani dan didirikan sebuah organisasi kemasyarakatan berbasis ekonomi kerakyatan dan budaya bernama Semangat Gotong Royong (SEGORO) Indonesia Jaya.

Demikian di ungkapkan oleh Ketua Harian SEGORO Hendarsam Marantoko SH., MH dalam keterangan tertulisnya, Jum’at (12/2/2021)

Hendarsam menjelaskan, hadirnya semangat Gotong Royong akan kami galakkan ditengah mulai hilangnya rasa kebersamaan sesama anak bangsa, rasa saling curiga, dan campur tangan asing yang menyelinap diam diam

“Oleh karenanya kehadiran SEGORO di tengah pandemi corona, ini merupakan momentum yang tepat untuk membangkitkan lagi rasa kebersamaan dan gotong royong tersebut,” ujarnya.

Terkait kepengurusan, Hendarsam mengatakan, bahwa program SEGORO sudah mulai berjalan, selanjutnya pembentukan kepengurusan di seluruh wilayah Indonesia, baik di tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan kelurahan dan desa akan segera terlaksana.

Adapun susunan pengurus pusat SEGORO sebagai berikut: Ketua Umum (Cut Meutia Adrina), Ketua Harian (Hendarsam Marantoko SH., MH.), Waketum bid Parekraf (Manistri Tambunan), Waketum bid Kebijakan Publik (Miftah Nur Sabri) dan Waketum bid Infrastruktur dan Pembangunan (Suhendra Ratu Prawiranegara).

“Selanjutnya untuk Waketum bid Hukum dan Advokasi (Hendarsam Marantoko), Sekretaris Jendral (Tigor Mulo Horas), dan Bendahara Umum (Adrianna Herawati Burhan),” urai Hendarsam menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

Kontrol Kinerja Kapolri, FWJ: Kami Gandeng IPW dan MAKI untuk Bersinergi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Paska dilantiknya Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri pada Rabu tanggal 27 Januari 2021 lalu telah membidik berbagai lembaga kontrol untuk melakukan pengawasan kinerja Listyo Sigit kedepan.

Menyikapi hal tersebut, Forum Wartawan Jakarta (FWJ) membuka ruang diskusi Kebon Sirih dalam konteks ‘Mengawal 100 Hari Kinerja Kapolri Baru’ yang digelar di sekretariat DPP FWJ pada Jum’at (29/1/2021) di Gedung Dewan Pers, Lt. 3 Kowari Jakarta Pusat,

Sebagai penyelenggara Diskusi Kebon Sirih, Ketum Forum Wartawan Jakarta sepakat bersinergi dengan IPW dan MAKI guna melakukan pengawasan dan kontrol atas kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kedepan

Dalam diskusi tersebut hadir Ketua Umum IPW, Neta S Pane, Sekjen Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Kurniawan, Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta, Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan

Selain itu, hadir juga Ketua Bidang OKK DPP FWJ Esa Tjatur Setiawan, Ketua Umum LBH Pers Indonesia, Penasehat FWJ sekaligus Ketua Kowari, Lemans K, serta para pengurus FWJ dan puluhan wartawan dari berbagai media.

Mengawali Diskusi Neta S Pane menyampaikan, konsolidasi Lstyo Sigit sangat baik, sehingga tidak ada kecenderungan kontro versi meski Kapolri sekarang dari Non Muslim.

“Kita beri apresiasi atas pendekatan Sigit keberbagai unsur. IPW melihat tantangan berat Sigit sebagai Kapolri harus mampu membangun konsep pendekatan hukum ke masyarakat. “Ucap Neta dalam Diskusi tersebut.

Lebih lanjut, Neta mengungkapkan, konsolidasi harus segera dibangun oleh Listyo Sigit, karena terdapat 9 Jenderal bintang 3 yang dilalui Sigit. Meski kata Neta, Sigit sendiri memiliki masa pensiun panjang sampai tahun 2027.

“Komposisi pensejajaran terhadap para jenderal di kepolisian harus segera dilakukannya. “Kata Neta.

Mengulas hasil komitmen Listyo Sigit, Neta mendesak Kapolri segera mewujudkan janji-janjinya. Berikut janji-janji Listyo agar Polri menjadi lebih baik. Listyo Sigit juga telah membangun konsep dengan membentuk Delapan Komitmen, yaitu:

Pertama, Listyo berkomitmen mentransformasikan institusi Polri menjadi presisi, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Pada masa jabatan Jenderal Idham Azis Polri memiliki slogan promoter, yaitu profesional, modern, dan terpercaya.

Kedua, Berkomitmen menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional.

Ketiga, Menjaga soliditas internal.

Keempat, Meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI-Polri, serta bekerja sama dengan aparat hukum dan kementerian/lembaga untuk mendukung dan mengawasi program pemerintah.

Kelima, mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan Indonesia.

Keenam, menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan.

Ketujuh, mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan problem solving, dan

Terakhir, berkomitmen setia kepada NKRI serta senantiasa merawat kebhinekaan.

Selain itu kata Neta, dalam komposisi konsep universalnya, Sigit juga berjanji akan melakukan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu. Listyo Sigit berjanji akan menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu.

“Dia mengaku menyambangi sejumlah tokoh saat dipilih sebagai calon tunggal kapolri. Bahkan dalam pendekatan komstruksinya, Listyo Sigit menyampaikan bahwa ke depannya tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” pungkas Neta.

Sementara itu, Kurniawan selaku Sekjen Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengulas prestasi Listyo sampai sejauh ini belum ada yang menonjol.

“Namun Kurniawan tetap apresiasi adanya pendekatan pendekatan yang dilakukan Listyo Sigit keberbagai unsur dan lembaga,” ujarnya.

Menurutnya, track record Sigit sebelumnya memang belum ada yang menonjol, tapi Presiden telah menunjuk Listyo menjadi Kapolri, artinya ini menjadi tanggungjawab Jokowi jika janji-janji yang dilontarkan Sigit tidak dapat direalisasikannya.

Dia tambahkan, penegakan hukum di Indonesia semakin menjadi benang kusut, kata Kurniawan, karena hukum tajam kebawah dan tumpul keatas.

“Kita liat dan awasi kinerja Sigit. Jika masih tetap sama atau bahkan lebih parah dari Kapolri-Kapolri sebelumnya maka kami meminta Sigit segera mundur sebelum bertambah parahnya hukum kita, Pinta Sekjend MAKI menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending