Connect with us

Nasional

Paska Dilantik, HIPKI Siap Mengawal Program-Program Jokowi-Ma’ruf

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) memberikan dukungan dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-KH Ma’aruf Amin, pada 20 Oktober 2019 di DPR / MPR, Senayan, Jakarta.

HIPKI berkomitmen untuk mengawal Program Presiden & Wakil Presiden RI dalam janji kampanyenya untuk memaksimalkan Program Kursus, Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan Kartu Pra Kerja.

Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju, ungkap Ketua Umum DPP HIPKI, Drs. H. Asep Syaripudin, M.Si., dalam keterangan press releasenya, Minggu 20 Oktober 2019.

Lebih lanjut, Asep menerangkan, bahwa perjuangan HIPKI dalam membina masyarakat di Pendidikan Non Formal ini, adalah sebagai bentuk kewajiban dan rasa syukur kami yang mendalam, bisa ikut serta dalam membangun bangsa ini, apa yang telah kami perjuangankan selama ini.

Beberapa perjuangan HIPKI dalam mengawal Program Presiden dan Wakil Presiden RI 2019 – 2024 untuk SDM Unggul Indonesia Maju, sebenarnya sudah dimulai sejak berdirinya HIPKI tahun 1977 dan sekarang sudah disiapkan Aplikasi HIPKI 4.0 dengan meluncurkan beberapa Aplikasi Pelatihan dan Kursus.

Menurut Ketum DPP HIPKI bahwa dunia Pelatihan dan Kursus harus menjadi garda terdepan dalam mengawal program-program yang diusung oleh pasangan presiden tersebut.

Dengan demikian, akan menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan, dalam mengurangi Pengangguran.

“HIPKI siap untuk mengawal program-program Presiden dan Wakil Presiden kedepannya,” ucapnya.

Asep juga menuturkan bahwa HIPKI siap bekerjasama dengan beberapa Kementrian, Badan, BUMN, Pengusaha Nasional dan Organ Organ Kajian atau Institute Organ, dimana Pengurus HIPKI sudah siap bekerja baik di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan Anggota ribuan Lembaga Kursus dan Pelatihan.

“Ini penting dilakukan karena HIPKI sudah menyiapkan perangkatnya yaitu : PT, Koperasi, Yayasan, LSP dan Training Centre. Dalam wadah Organisai HIPKI,” cetus Asep.

Pada tanggal 23 Oktober 2019 nanti di Bandung kami para Decision Maker HIPKI akan membuat Blue Print Pembangunan SDM sebagai peran aktif Dunia Pelatihan dan Kursus kedepan yang Profesional sesusi aturan yg berlaku, tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Dr. KH. Abun Bunyami, MA. selaku Ketua Dewan Penasehat DPP HIPKI mengatakan, bahwa saat ini pemerintah sangat serius untuk melaksanakan Program Pembangunan SDM itu terlihat dengan besarnya Anggaran untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia maju.

“Saya berharap kepada Pelaku Pelatihan dan Kursus harus segera menata diri Lembaganya terakreditasi dan Produknya diminati oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri supaya mempercepat turunnya angka pengangguran,” ujarnya.

KH. Abun berharap agar janji kampanye atau program-program yang selama ini diusung oleh Jokowi-Ma’aruf Amin dapat menyentuh masyarakat yang perlu segera mendapat perhatian.

Dengan demikian, dapat membantu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Sehingga tepat sasaran dan berdampak positif, terutama dalam pembangunan SDM untuk Indonesia Maju.

Bahwa sangat penting peran semua elemen untuk bersama-bersama mengawal program Jokowi-Ma’aruf Amin, sehingga SDM Unggul Indonesia Maju segera terwujud, tutup KH. Abun. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Indonesia Ajak ASEAN Jalin Kerja sama Penanggulangan Pandemi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pemerintah Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam penanggulangan pandemi di kawasan regional. Hal tesebut disampaikan oleh Kepala BNPB sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam pertemuan tingkat ASEAN yang digelar secara virtual.

Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan bahwa negara-negara ASEAN sedang menghadapi tantangan yang sama, yakni pandemi Covid-19. Namun di sisi lain, bencana lain tentu juga dialami oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini.

Oleh karena itu, Doni mengatakan, komitmen yang kuat dan kerja sama sebagai satu kesatuan ASEAN diperlukan untuk mencapai tujuan dan visi bersama sebagai pemimpin global dalam penanggulangan bencana.

“Saya ingin mengajak para Menteri dan Pejabat seluruh negara anggota ASEAN yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana untuk mulai melihat kemungkinan potensi kerja sama kita ke depan dalam menghadapi pandemi,” ujar Doni pada 8th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management dan 9th Meeting of the Conference of the Parties to AADMER, Jumat (27/11/2020).

Kerja sama ini dicontohkan Doni yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan pendekatan pentaheliks yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, seluruh elemen masyarakat, swasta termasuk akademisi dan media massa.

Ia berharap pendekatan ini dapat menjadi upaya bersama dalam penanggulangan bencana di ASEAN, yakni meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan dalam penanganan bencana bersama unsur pemerintah.

Doni juga berharap AHA Centre atau ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management dapat turut terlibat dalam upaya koordinasi dan kerja sama dalam penanggulangan pandemic di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, Doni menyampaikan, Indonesia terus mendukung penuh upaya bersama untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik di kawasan ASEAN, termasuk keterlibatan dan dukungan dari mitra ASEAN.

“Tetapi yang terpenting adalah kesatuan dan kebersamaan kita karena saya yakin dalam melakukan penanggulangan bencana, sebagai sebuah negara, prestasi sejati hanya akan tercapai jika kita maju bersama dan tidak meninggalkan siapa pun,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Kepala BNPB menyampaikan ajakan untuk para menteri dan pejabat dari negara-negara ASEAN untuk berpartisipasi pada 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) yang akan digelar di Bali, pada Mei 2022 mendatang.

Sementara itu, Doni menyampaikan pembelajaran penanganan pandemi di Tanah Air. “Kerja sama dan koordinasi yang komprehensif ini telah membawa Indonesia dapat mengurangi jumlah korban jiwa,” ujarnya.

Pada minggu ketiga November 2020, Indonesia telah melakukan testing hingga mencapai sekitar 239 ribu atau 88,6 persen dari standar WHO. Situasi yang luar biasa tesebut menjadi tantangan besar kepada Indonesia, “pungkas” Doni Munardo.

Pertemuan dengan negara-negara ASEAN sebagai rangkaian dari kegiatan tahunan terkait dengan penanggulangan bencana, yaitu 37th Meeting of the ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM), 13th Meeting of the Governing Board of the AHA Centre

Kemudian perpemuan ini juga sebagai giat 14th Meeting of the Joint Task Force to Promote Synergy with Other Relevant ASEAN Bodies on Humanitarian Assistance and Disaster Relief (JTF on HADR), 8th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM) dan 9th Meeing of the Conference of the Parties to AADMER.

Rangkaian yang semuanya digelar secara virtual berlangsung pada 25 – 27 November 2020. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gatot Nurmantyo: Syahganda cs Tolak Penangguhan Penahanan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Presidium Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo menceritakan bahwa Syahganda Nainggolan, Anton Permana, dan Jumhur Hidayat menolak upaya penangguhan penahanan.

Dalam sambutannya, Gatot Nurmantyo (Ganur) mengungkapkan, Penolakan itu menunjukkan bahwa ketiganya adalah pejuang sejati.

“Saya secara pribadi siap menjadi penjamin, namun upaya penangguhan penahanan ditolak sama Syahganda, Anton, dan Jumhur. Ketiganya kompak menolak.

Ini yang membuat kami salut,” jelas Gatot dalam sambutannya di acara peluncuran dan bedah buku ‘Pemikiran Sang Revolusioner Dr Syahganda Nainggolan’ di Sekretariat KAMI pada Jum’at (27/11/2020) di Menteng, Jakarta.

Lebih lanjut Gatot menjelaskan, alasan penolakan itu karena ada syarat yang tidak bisa diterima Syahganda, Anton dan Jumhur.

“Ada tiga syarat penangguhan penahanan, yakni pertama tidak akan melarikan diri. Kedua, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan ketiga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama,” urainya.

Syarat ketiga itu yang mereka tolak, ungkap Gatot. Bagi mereka apa yang dilakukan mereka, yang dituduhkan melanggar UU, adalah dalam rangka kebenaran. Syahganda cs merasa lebih baik dipenjara ketimbang dilarang menyuarakan kebenaran.

Peluncuran buku ini juga menandakan bahwa idealisme dan pemikiran Syahganda tidak akan luntur meski dipenjara.

“Masih di penjara, tapi buku diluncurkan. Ini salah satu bukti bahwa perjuangan tidak bisa dipadamkan. Semakin ditekan semakin menjadi tegar dan kuat” ujar Gatot.

Pada peluncuran dan bedah buku ini, Gatot mengucapkan selamat kepada Syahganda atas peluncuran buku tersebut. Perjuangan belum selesai, ini baru dimulai.

“Saya sampaikan perjuangan yang dimulai dengan niat karena Allah SWT, tidak akan bisa dihentikan oleh manusia,” tegasnya.

Buku pemikiran Sang Revolusioner ini juga menjadi bukti bahwa Syahganda adalah sosok aktivis yang pemikir, atau inetelektual aktivis.

Hal senada juga disampaikan oleh Din Syamsuddin dalam sambutan secara virtual via aplikasi zoom. “Syahganda adalah intelektual sejati. Intelektualisme bukan sekadar intelektual, tapi juga dilaksanakan dalam aksi nyata,” ungkap Din. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Komnas HAM: Tarik Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme dari DPR

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden untuk menarik Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pelibatan TNI dari pembahasan dan penandatanganan sebelum ada kebijakan yang jelas berdasarkan prinsip negara hukum dan norma HAM.

Permintaan ini dituliskan dalam rekomendasi Surat Komnas HAM ke Presiden dan DPR pada 17 Juni 2020, sebagaimana disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam Seminar Online Kerjasama Academic TV dengan FISIP Universitas Lampung (UNILA) dengan Tema “Mendudukkan Peran TNI Dalam Upaya Penanggulangan Aksi Terorisme” pada 24 November 2020.

Beka Ulung mengungkapkan, Komnas HAM menilai Rancangan Perpres ini bertentangan dengan pendekatan hukum yang menjadi paradigma UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu criminal justice system dan UU No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menekankan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sebagai perbantuan.

Sehingga pelibatan TNI adalah bersifat ad hoc, didasarkan pada keputusan politik negara dan anggaran hanya dari APBN. Secara prinsip menurut Beka Rancangan ini bertentangan dengan prinsip lex superior legi inferior.

Selanjutnya alasan permintaan penarikan rancangan menurut Surat Komnas HAM kata Beka, karena Rancangan Perpres ini bercirikan pendekatan War Model dalam penanganan terorisme yang melahirkan status kondisi ‘perang’ tanpa kejelasan hukum dan memicu pelanggaran HAM.

“Komnas HAM juga menyoroti potensi tumpang tindih peran yang dilahirkan Perpres dalam tata kelola penanganan terorisme, dimana di dalam UU No 5 Tahun 2018 telah diatur tugas dan kewenangan sejumlah Lembaga selain TNI,” pungkas Beka Ulung.

Dalam Webinar tersebut, Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H, Pakar Hukum Pidana UNILA dalam paparannya menyatakan bahwa dari sisi kebijakan, pemberantasan terorisme pada aspek preventif dan represif sudah dilakukan oleh dua Lembaga, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kelopisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Jadi, apa yang diamanatkan ke pada TNI dalam Rancangan Perpres sudah dilakukan Lembaga lain, sehingga berpotensi tumpang tindih dan menambah beban keuangan negara,” ujarnya.

Karenanya Ahmad menegaskan bahwa jika pelibatan TNI diperlukan, maka itu terkait dengan ancaman yang melampaui kemampuan aparat penegak hukum untuk mengatasinya, dilakukan sebagai bentuk perbantuan dan kendali operasi tetap berada pada Polri, serta tunduk pada ketentuan dan norma hukum dan HAM.

Ahmad mengingatkan bahwa TNI bukan aparat penagak hukum, sehingga jika dipaksakan masuk dalam ranah penegakan hukum akan melanggar kepentingan penegakan hukum pidana yang melindungi hak negara, masyarakat, pelaku dan korban berdasarkan hukum acara pidana.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A, Pakar Politik UNILA menyampaikan hasil pengamatannya bahwa dalam dua tahun terakhir eskalasi ancaman terorisme menurun, yang berkaitan erat dengan keberhasil penanganan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.

“Karenanya menjadi tidak elevan membicarakan penanganan TNI terhadap terorisme,” ujar Robi

Disisi lain, Robi juga menyoroti sumber anggaran TNI dalam Rancangan Perpres dari APBN, APBD dan sumber lain-lain yang tidak mungkin dipenuhi pemerintah karena saat ini anggaran negara difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Sementara Himawan Indrajat, S.IP., M.Si, Pakar Politik Pemerintahan UNILA dalam kritiknya terhadap Rancangan Perpres menyatakan perlunya produk hukum yang lebih jelas mengatur keterlibatan TNI karena Perpres ini tidak mengatur koordinasi dengan Lembaga lain

Hal ini agar tidak tumpang tindih, serta perlu diperbaiki aturan-aturannya agar jelas dalam upaya tetap menghormati HAM. “Jangan sampai Perpres ini menjadi Boomerang di kemudian hari,” Ujar Himawan Indrajat. (Amhar)

Continue Reading

Trending