Connect with us

Pemuda

Membingkai Persatuan, Bersama Mengawal Indonesia Aman dan Damai

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan segera dilantik pada Tanggal 20 Oktober 2019 nanti. Di periode kedua pemerintahannya itu tumpuan seluruh harapan semua warga negara dalam tata laksana pemerintahan harus terlaksana. Hal itu yang akan memberi dampak terhadap segala lini kehidupan. Negara bangsa Indonesia akan membaik atau memburuk, bertumpu pada kepemimpinan kenegaraan Jokowi ke depan.

Harapan warga negara pada pemerintahan Jokowi di periode kedua akan menyelesaikan janji-janji politiknya, ada juga persoalan-persoalan lain yang menjadi polemik perlu perhatian serius dan dinamika anak bangsa atas perhatian serius mereka tarhadap NKRI juga perlu dikelola dengan baik.

Itu salah satu cara pemerintah untuk mendapatkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat dalam keberlangsungan jalannya pemerintahan di periode 2019-2024, demikian dikatakan oleh Pelaksana Kegiatan Al Mentra Instutute (Jamaluddin Hasbi) dalam diskusi & temu ramah “Membingkai Persatuan, Bersama Mengawal Indonesia Aman dan Damai” di Gd Juang 45, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Hasbi melanjutkan, Selaku warga negara harus menyadari bahwa salah satu kewajiban warga negara secara konstitusional adalah menjunjung tinggi hukum yang berlaku dan taat pemerintahan. Maka persatuan Indonesia sebagai wujud kesepakatan bersama diantara golongan warga negara yang telah menjadi nilai perekat kebersamaan sehingga menjadi kewajiban bagi warga negara untuk menjunjung tinggi dan mentaatinya.

Ada bagian dari bangsa ini yang bersikap kritis terhadap pemerintahan, setiap hari mengkritik dan kadang kala dianggap mengganggu ketertiban negara bangsa indonesia.

“Kami kira itu bagian dari dinamika yang terjadi di setiap negara demokrasi. Harus disadari bahwa eksistensi NKRI karena kepedulian berbagai elemen bangsa, yang berpandangan bagaimana negara bangsa ini terurus dengan baik dan berkembang menjadi negara yang makmur sejahtera,” terang Hasbi.

Mengingat para faunding father dan para tokoh perjuangan lainnya meramu dan meracik nilai nilai kebangsaan yang dapat menyatukan beragam hingga jadi satu kesatuan. Nilai-nilai kebangsaan inilah yang perlu dikedepankan untuk menjaga persatuan dan kesatuan agar bangsa ini tetap utuh walau berbagai tantangan dan rintangan yang menimpa.

Sebagai wujud aktivasi massif dalam menjaga kebersamaan, “kami berinisiasi melaksanakan kegiatan diskusi ini, insya Allah dapat mendorong gagasan dan pemikiran elemen bangsa lebih terarah dan teratur karena sumber daya utama eksistensi bangsa Indonesia adalah kebersamaan warga negara dalam mengawal keutuhan bangsa, dengan cara saling mengayomi, menghargai dan menghormati,” tutup Jamaluddin Hasbi. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

Gelar Rakernas, PP HIMMAH Rumuskan Program Kerja ke Depan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Wasliyah (PP HIMMAH) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I bertempat di hotel Royal Kuningan, Jakarta, pada Kamis 28 hingga 31 juli 2022.

Rakernas I tersebut dihadiri oleh perwakilan dari puluhan provinsi se-Indonesia. Rakernas yang dijadwalkan 28 Juli hingga 31 Juli 2022 ini mengangkat tema, ‘Sinergi Membangun Negeri sambut Indonesia Emas 2045′

Kepada media Abdul Razak Nasution Ketua Umum PP HIMMAH-RI mengatakan, bahwa Rakernas ini akan merumuskan gagasan dan program kerja yang akan datang, hal ini merupakan program pertama pihak nya.

“Dan dengan tagline target kerja periode 2021 hingga 2024 akan mengupayakan satu juta kader Himpunan Mahasiswa Al Washliyah di seluruh Indonesia,” ujarnya saat disela acara Rakernas I Al Washliyah, Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Abdul Razak Nasution menyebut, bahwa Program internal 1 juta kader dapat terwujud dalam 3 tahun kedepan yakni 2021-2024. Bersamaan dalam kaderisasi ini kami melakukan moderasi Agama.

Dia tambahkan, bahwa perihal target ini sudah dirumuskan dan sudah setahun berjalan dan sampai sejauh ini sudah mencapai target kader hingga 18-20%.

Eksternal

Kemudian daripada itu, kata Razak, secara eksternal kami sebagai kader muda yang juga dari HIMMAH akan meng-upgrade diri baik dari segi keilmuan, Kemampuan, kompetensi dalam rangka mempersiapkan Indonesia Emas 2045.

Selain itu, “Menyambut era Destruksi sebagai kader dan sebagai organisasi kami harus siap mengimbangi perubahan yang begitu cepat,” pungkas nya.

Ditanya harapannya paska rakernas, Abdul Razak Nasution mengungkapkan, “Kami tetap masih konsolidasi dan terus melaksanakan fokus satu juta kader dan melaksanakan gagasan-gagasan yang telah kami buat secara internal,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

Gelar Car Free Day, KMP Suarakan Dukungan DOP Papua

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Konferensi Mahasiswa Papua (KMP) mendukung Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang masih bergulir sampai sekarang

Bukan hanya dukungan moril tapi teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam Konferensi Mahasiswa Papua juga turun langsung mengkampanyekan DOB papua di gelaran Car Free Day kawasan Jl. Jend Soedirman, Jakarta Pusat, Minggu (26/06/2022).

Kegiatan tersebut lahir dari keresahan bersama bahwa masyarakat umum perlu mengetahui permasalahan yang sedang bergulir di Tanah Papua.

Koordinator Konferensi Mahasiswa Papua (KMP) Moeytuer Boymasa kepada media mengatakan, bahwa giat tersebut sebagai bentuk kecil dukungan kepada RUU Papua dan juga sebagai indikator seberapa besar respon positif dari masyarakat umum akan pemekaran wilayah tersebut.

Dia sampaikan, bahwa ide dan gagasan pemekaran wilayah ini sudah cukup melewati waktu yang lama, ide ini bukan semata-mata hasil bisikan langit, tapi 100% bisikan dari dalam Tanah Papua, kita mendukung DOB Papua karena kami yakin ini menjadi kunci pemerataan pembangunan.

“Dan hari ini kami sampaikan kepada masyarakat luas secara langsung di gelaran CFD ini, bahwa papua memang perlu pemekaran, dan semua yang datang mendukung kita,” ungkapnya, minggu (26/6/2022).

Kegiatan soft campaign inii dihadiri oleh puluhan teman-teman mahasiswa Papua yang tergabung dalam Konferensi Mahasiswa Papua, dengan bertajuk Suara Papua “Di CFD, Dukung DOB”.

Dalam giatnya rekan-rekan mahasiswa Papua membagikan selebaran, Foto Bersama masyarakat, Flashmob tarian timur Indonesia dan juga membacakan puisi. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

Dukung DOB, KMP Tegas Papua Harus Di Mekarkan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Dinamika politik identitas dan budaya di tanah Papua masih berlangsung hingga hari ini. Kontestasi Pilkada dan pemekaran daerah sangat sarat dengan kepentingan politik, sehingga memicu konflik antara elite dengan elite, serta elite dengan masyarakat Papua.

Dan hingga hari ini pro dan kontra masih nyaring terdengar terkait Rancangan Undang Undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) pemekaran Papua.

Rencananya, ada tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur pemekaran DOB di Provinsi Papua yakni, RUU Provinsi Papua Tengah, RUU Provinsi Papua Selatan dan RUU Provinsi Pegunungan Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, puluhan mahasiswa & pemuda yang tergabung dalam Konferensi Mahasiswa Papua (KMP) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat (Jum’at, 10/06/202).

Gelombang dukungan terkait DOB Papua sudah mengalir deras, namun nyatanya sampai berita ini diturunkan belum ada tanda tanda perkembangan dari RUU DOB tersebut.

Menyikapi hal ini, Moytuer Boymasa menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa tersebut sebagai bentuk desakan nyata kepada pemerintah, bahwa Papua harus dimekarkan.

Boymasa mengungkapkan, kami selalu berbicara bagaimana Tanah Papua sepuluh, dua puluh atau bahkan 50 tahun ke depan, dan kami membayangkan Tanah Papua mampu tumbuh dan berkembang yang mana salah satunya adalah karena pemekaran yang kami yakin akan segera dilaksanakan.

“Maka kami hadir hari ini disini, menjadi sinyal bahwa kami teman-teman mahasiswa, pemuda dan masyarakat mendukung penuh pengesahan DOB di Tanah Papua,” tegasnya kepada media, Jum’at (10/6/2022).

Dalam kesempatan tersebut, 5 orang perwakilan massa aksi diterima langsung oleh Direktur penataan daerah dan otonomi daerah khusus Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka mendengarkan dan menerima aspirasi serta tuntutan dari massa aksi yang tergabung dalam Konferensi Mahasiswa Papua. ( Amhar )

Continue Reading

Trending