Connect with us

Uncategorized

Muhammadiyah Dukung Pemerintah Terkait Regulasi Kenaikan Cukai Rokok

Published

on

Muhammadiyah sebagai organisasi islam berkemajuan melihat ketidakadilan dalam salah satu regulasi menyangkut dampak negative rokok bagi hajat hidup masyarakat Indonesia. Melihat fenomena generasi penerus bangsa yang terjerat dengan perilaku merokok dan terpapar asap rokok.

Kepada Pemerintah Muhammadiyah
Menagih janji Regulasi baru kenaikan tarif cukai dan harga rokok, Rabu Oktober 2019, Jakarta.

Rokok dan rokok electronic (e-cigarette/ electronic nicotine delivery system) sebagai produk yang bersifat adiktif merupakan masalah mendasar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia khususnya generasi penerus bangsa. Saat ini Indonesia adalah Negara dengan prevalensi perokok tertinggi ketiga di dunia dibawah Cina dan India.

Dukungan Kepada Pemerintah

Mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia sebagaimana paparan diatas, Muhamamdiyah Tobacco Control Network memberikan dukungan kepada pemerintah sebagaimana berikut :

Pertama, mengkaji ulang regulasi cukai (UU No 39 tahun 2007) di Indonesia dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat dan perlindungan rakyat kecil.

Kedua, segera diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang baru sebagai payung keputusan kenaikan tariff cukai 23% dan harga rokok sebesar 35%, sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyatnya.

Ketiga, mengontrol dan mengevaluasi industri rokok secara lebih “jernih” dan “adil” berdasarkan dampak negatif yang ditimbulkan bagi masyarakat, sebagai wujud keberpihakan negara terhadap permberdayaan industri kecil menengah dan industri kreatif di Indonesia yang tumbuh dari masyarakat.

Keempat, mengkaji lebih dalam dan serius cukai untuk plastik dan pemanis buatan di Indonesia dengan pertimbangan pencemaran lingkungan akibat dua produk tersebut sudah melebihi ambang batas normal.

Kelima, perlindungan generasi emas Indonesia (bonus demografi) dari stunting dan dampak negatif rokok lainnya dengan keputusan bersama antar sektoral (kesehatan, perdagangan, industri, kominfo, perempuan dan anak, sosial, dan lainnya), untuk meraih Indonesia Emas melalui indicator Sustainable Development Goals.

Continue Reading

Tokoh / Publik Figur

Keren! Foto Ketum GerCin HYU 20 Tahun lalu

Published

on

By

Oleh: Jhon Mampokem Jurnalis Papua

Foto Hendrik Yance Udam (HYU) ini sudah viral dan di jadikan background gambar di setiap acara-acara pemerintah TNI dan Polri.

Dan siapa sangka 20 tahun yang lalu putra papua dari ufuk timur Indonesia itu bernama HYU

Yaa.. Itulah HYU yang kini bisa tampil dan memimpin Ormas Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (GerCin) di tingkat Nasional.

Hidup ini misteri dan rahasia TUHAN.

HYU begitu Fenomenal, ada tangan Tuhan di belakang HYU.

Selamat HUT GerCin yang ke 1 tahun, Senin 27 juli 2020.

Tuhan yang adalah kepala gerakan dari Ormas GerCin, memberkati Gercin.

Dan Tuhan juga akan menjaga HYU dalam segala Hal.

Continue Reading

Uncategorized

Adakah Ruslan Buton Momok Bagi Pelaku Cinaisasi di Indonesia?

Published

on

By

 

Oleh : Suta Widhya SH, Pengamat Kepolisian

Menurut kalangan masyarat luas, Penjemputan, pengambilan / penangkapan Ruslan Buton, di rumah orang tuanya, di Bau Bau Buton, cacat hukum. Karena tidak memenuhi minimal 2 alat bukti.

Dilakukan dengan proses tanpa surat pemanggilan, tapi berdasarkan Surat Laporan seorang yang bernama Aulia tertanggal 22 Mei 2020 di Bareskrim, Jakarta.

Uniknya, ia dijemput dan dibawa ke Jakarta, dengan pesawat khusus. Diduga bukan atas beaya dari kepolisian tapi dari salah satu pengusaha besar, yang memiliki otak dan mata tajam, yang kemungkinan berkepentingan atas kekayaan tambang di Buton.

Banyak para koruptor yang girang dengan tertangkapnya Ruslan Buton. Mengapa? Disebabkan Ruslan Buton sejak 2017 mempersulit kinerja para pemasok TKA Cina ke wilayah Buton dan sekitarnya. Mereka punya kepentingan memburu kekayaan Alam di Buton.

Yang degilnya lagi, media massa diarahkan memuat berita buruk tentang Ruslan Buton tentang pembunuhan terhadap seorang petani. Padahal LG yang dimaksud bukan lah petani, tetapi preman kebal yang diserahkan oleh pihak kepolisian untuk dititipkan di pos tentara yang dipimpin oleh Ruslan Buton.

Dalam dokumen peradilan Mahmil, ternyata Ruslan Buton yang saat itu sebagai Komandan Pos Sat Gas SSK III, dari Batalyon RK 732 / Banau, Maluku Utara, bertanggung-jawab sebagai seorang Komandan dari 13 anak buahnya yang menangani LG, preman kebal peluru hingga tewas, karena akan menyerang Pos yang di Komandani Kapten Ruslan Buton itu.

LG yang terbunuh bukanlah seorang petani yang diberitakan secara sepihak oleh beberapa media massa. Namun LG, adalah seorang preman yang jawara, kebal peluru dan pernah membunuh 2 orang serta sering keluar masuk penjara.

Mengapa berita tertangkapnya LG oleh polisi, tidak ditangani oleh polisi, justru diserahkan ke Ruslan Buton?

Saat diserahkan oleh polisi ke Ruslan Buton, LG langsung dibina di Pos / asrama Buton, hingga beberapa bulan.

Sayangnya, penyakit lama LG muncul kembali. Ia berulah mencuri HP seorang warga setempat. Saat ditangani di Pos, disitulah anak buah Ruslan Buton tidak sabar menangani LG sehingga menemui ajalnya.

Ruslan Buton bertanggung – jawab atas tidakan 13 anak buahnya. Akibatnya Ruslan Buton diproses di peradilan militer, yang berakhir pemecatannya. Namun demikian, masih ada Hakim dari MA yang karena kasasi yang dilakukan pihak Ruslan Buton, menolak putusan pecat itu. Apakah ini bisa diusulkan pemulihan status ketentaraan Ruslan Buton?

Terhadap laporan Aulia Fahmi SH per tanggal 22 Mei 2020, Ruslan Buton tidak kenal orang ini. Apalagi Pelapor bukanlah orang yang dirugikan oleh Ruslan Buton. Ia tidak pernah kenal apalagi pernah bertemu. Tidak ada hak perdata Fahmi terhadap Buton. Ujug-ujug membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri. Ada apa gerangan kiranya terkait surat Buton yang ingin Ir. Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia turun?

Tanggal 24 dan 25 libur lebaran, namun tanggal 26 keluar surat perintah penyidikan, SPDP, gelar perkara, tanggal 28 Mei 2020 keluar surat perintah penangkapan, dilanjutkan penangkapan dan BAP. Ini terbilang super singkat, mirip keadaan darurat perang ya?

Hebatnya lagi, pada 29 Mei dinyatakan tersangka, tanpa didahului tahapan mendengar keterangan saksi saksi.

Proses penangkapan pada 28 Mei 2020, setelah diproses di Mapolres Buton. Langsung diterbangkan ke Jakata dan tiba di Jakarta pada pukul 23.00, 29 Mei 2020, berarti telah melakukan penahanan lebih 1 x 24 jam, artinya melebihi batas kewenangan menahan.

Atas dasar inilah kuasa hukum Ruslan Buton, Ir Tonin Tachta Singarimbun SH melakukan langkah langkah hukum, yang sah secara konstitusional, dengan melakukan perlawanan kepada Presiden RI, cq Kapolri, cq KA Bareskrim, cq Dir tipid Ciber Bareskrim mabes Polri.

Continue Reading

Uncategorized

Pengukuhan DPN IKAPTK Di Gelar Dengan Protokoler Covid-19

Published

on

By

 

JanoerKoening, Jakarta – Pada hari Jumat, 12 Juni 2020 bertempat di Aula Zamhir Islamie IPDN Kampus Jakarta telah dilaksanakan Pengukuhan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPN IKAPTK) Masa Bhakti 2020-2025, bertempat di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jakarta, Cilandak, Jakarta Selatan.

Pengukuhan DPN IKAPTK dilaksanakan dengan penerapan protokol pencegahan Covid-19 seperti pengecekan suhu melalui Thermo Gun, Penggunaan Hand Sanitizer sebelum memasuki ruangan, pemakaian masker dan safety gloves selama kegiatan serta menjaga jarak. Sementara untuk anggota DPN IKAPTK yang berada diluar Jakarta dan berasal dari seluruh Provinsi di Indonesia mengikuti proses pengukuhan secara virtual.

Rektor IPDN, Dr. Hadi Prabowo, MM hadir untuk mengukuhkan Dewan Pengurus Nasional (DPN) IKAPTK. Dalam prosesnya Kuswanto, S.STP, MURP, Ph.D, Prof. Dr. Mulyadi, AP., M.Si dan Ninit Angelia, S.STP., MM menjadi perwakilan penandatanganan Berita Acara Pengukuhan, Penyerahan Keputusan Rektor IPDN dan Penyematan Pin tanda Pengurus IKAPTK.

Dalam sambutannya Rektor IPDN mengingatkan agar IKAPTK menjadi organisasi yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, dan mampu bersinergi dengan IPDN dalam membantu Mengembangkan sarana dan prasarana dalam sistem pendidikan Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan.

Beliau berharap, IKAPTK selain harus memiliki database alumni berbasis one single data system juga harus mempunyai dan melaksanakan program kerja unggulan yang jelas, terukur dan feedbacknya dapat dirasakan oleh anggota dan almamater IPDN seperti memberikan layanan advokasi hukum bagi para Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan

Lebih lanjut, Ketua DPN IKAPTK, Drs. Akmal Malik, M.Si yang kini menjabat sebagai Dirjend Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menegaskan bahwa kekuatan potensial organisasi ini berada pada soliditas angkatan serta aktivitas DPP dan DPK yang tersebar di wilayah daerah.

Bilamana kita mampu membangun organisasi IKAPTK yg sehat, “kami yakin dan percaya organisasi ini akan mendapatkan kepercayaan dari anggotanya, dan yang lebih penting akan bermanfaat bagi anggotanya. Selain itu akan dibangun Sistem Aplikasi untuk Penyusunan Database dan Komunikasi antara Anggota IKAPTK,” pungkas Akmal. (Amhar)

Continue Reading

Trending